Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bansos yang digembar gemborkan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah ternyata tidak memenuhi harapan perangkat desa khususnya RT dan RW karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengumpulkan kopian KTP dan KK untuk didata ulang, ternyata pemerintah menggunakan data dari DTKS data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah ada dari tahun 2015 sehingga apa yang dilakukan RT dan RW menjadi sia-sia dan menjadi omelan warga saat diberi tahu yang memperoleh bansos hanya yang tercantum dalam DTKS versi pemerintah.
Di desa Megugede saat ditemui Iman Fitriyadi Kuwu Desa, di ruang kerjanya (Senin, 11 mei 2020) menjelaskan sampai saat ini bansos belum ada yang turun, kalo minggu lalu ada pembagian beras 5 kg dan indomie 5 bungkus untuk lima orang dari Baznas.
Untuk bansos Propinsi desa Megugede dapat 115 kk, bantuan tunai Kemensos dapat 83 kk., yang tidak terkover ada 1.098 KK baik BPNT, PKH atau bansos lainnya, sementara untuk BLT dana desa rencana untuk 184 KK saja sesuai Permenkeu no. 40, dan sisanya sekitar 900an belum dapat apapun.
Lebih lanjut Iman Berharap dari pemerintah Kabupaten, Bansos Propinsi dan Kemensos bisa menambah kuotanya sehingga mengkover sisanya.
“Jangan hanya asal gembar gembor saja dari pemerintah baik pusat maupun daerah tapi tidak bertanggungjawab terhadap warga yang terkena dampak lalu dibebankan pada desa sehingga membuat pusing para Kuwu dan perangkatnya. (Hatta)
