Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pandemi covid- 19 yang berkepanjangan telah diantisipasi pemerintah dengan menggelontorkan anggaran yang besar untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus ini. Dengan dana Bansos yang digelontorkan tidak hanya PKH dan BPNT bantuan pangan non tunai, yang sudah berjalan. Tetapi juga Pemerintah Propinsi memberikan dalam bentuk tunai berupa uang Rp. 150 ribu dan paket sembako yang disalurkan melalui kantor pos didistribusikan oleh Ojek online (Ojol).
Dari Pemerintah pusat pun menggelontorkan melalui Kementrian Sosial disebut BST bantuan sosial tunai dengan nominal Rp. 600 ribu melalui kantor pos.
Dari banyak bantuan yang ada dan diharapkan masyarakat yang terkena dampak akibat Lockdown dalam bentuk WFH work from home dan social distancing maka diharapkan masyarakat tidak beraktifitas di luar. Dengan keterbatasan kegiatan dalam mencari penghidupan banyak warga yang berdampak dan berharap mendapat bantuan dari pemerintah.
Sayangnya niat baik pemerintah tidak dibarengi kinerja dari aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Dinas sosial baik tingkat daerah dan Propinsi, terbukti instruksi pemerintah yang disampaikan Gubernur lalu bupati atau Walikota melalui Camat tidak dibarengi kinerja yang tanggap dari dinas sosial sementara pemerintah desa melalui puskesos dan RT juga RW telah mengumpulkan data berupa kopi KTP dan KK, tapi data yang sudah tersusun oleh Puskesos diabaikan pihak dinas sosial, terbukti dana bansos yang dicairkan dan disalurkan menjadi tumpang tindih dan tidak jelas, pasalnya data penerima manfaat berdasarkan data DTKS tahun 2014 bukan data yang diberikan puskesos, dan banyak penerima PKH dan BPNT muncul lagi datanya untuk bansos lainnya baik dari Propinsi, Kemensos bahkan BLT Covid sehingga membuat pusing dan bingung pemdes ungkap R. Sailendra Mantan Puskesos Desa Gamel Kecamatan Plered di saung tani (Jum’at 29 Mei 2020).
Dirinya memutuskan untuk resign mundur dari jabatan puskesos karena capek sudah merekap data warga yang terdampak pandemi tapi data yang muncul dari Dinsos data warga yang sudah mendapat PKH dan BPNT. Hal itu terbukti dari data yang muncul untuk BST dari Kemensos dan BLT Covid Dana desa.
Dipertegas lagi Junaedi Kuwu Desa Gamel Kecamatan Plered saat ditemui di Saung Tani (Jum’at, 29 Mei 2020) mengungkapkan “Pegawai Dinsos sebenarnya bisa kerja tidak? Kok data yang muncul bukan data yang telah disusun puskesos. Mereka kerjanya ngapain bae? Ga bisa kerja ya mundur dari Dinsos?”
Lebih lanjut Juned mengungkapkan dengan nada emosi, “kalo data yang diberikan data lama itu sama saja mengadu pemerintah desa dengan warganya, cacian dan makian ditumpahkan pada pemerintah desa utamanya kuwu dan RT, apalagi untuk BLT covid pun data dari DTKS sehingga bagi warga yang dapat dobel, dengan entengnya ngomong ini rejeki anak sholeh alias tidak mau diganti pada warga yang lainnya.”
Hal itu terjadi tidak hanya di Desa Gamel saja tapi Desa-desa lain juga kondisinya sama, seperti desa Kempek Kuwu Urip ketika ditemui di ruang desanya (Jum’at 29 Mei 2020) menjelaskan “BLT Covid sudah diambil sejak hari Jum’at sebelum lebaran dan setelah dirembugkan menunggu bansos lain terdistribusi semua, supaya tahu siapa yang sudah dapat dan belum? Sedang direkap ulang.
Sementara Sekretaris Desa Palimanan Barat menjelaskan BLT Covid belum dibagikan sedang direkap ulang supaya tidak dobel-dobelan.
Begitu juga desa Jamblang Kuwu Yoyon Kristiyanto (Selasa, 26 Mei 2020) menjelaskan dana yang sudah diambil tidak langsung dibagikan karena akan dilakukan rekap ulang dan musdesus dulu setelah rekap selesai. (Hatta)
