INDRAMAYU, SUARA INDONESIA NEWS | Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imron Rosyadi, S.Pd.I (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu sekaligus Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib 514 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Daerah.
Menurut Imron, dalam dokumen KUPA atau perubahan anggaran yang ada saat ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu baru mampu menganggarkan total Rp84 miliar untuk satu tahun. Padahal kebutuhan riil mencapai Rp214 miliar. pada Kamis, (3/09/29)
Meskipun Bupati dan Ketua DPRD telah menandatangani fakta integritas untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, dokumen yang tersedia masih mencantumkan angka Rp84 miliar.
“Mulai akhir bulan ini, BPJS sudah berkoordinasi dan akan memutus atau menonaktifkan peserta BPJS Pemda sebanyak 514 ribu jiwa. Kita masih ada waktu untuk membahasnya di Badan Anggaran.
Lanjutnya, Mudah-mudahan antara DPRD dan eksekutif bisa bertemu sehingga anggaran Rp214 miliar itu bisa diadakan di APBD perubahan, dan insya Allah pemutusan tidak terjadi. Tapi kalau tidak bisa memenuhi, otomatis peserta BPJS-nya bisa diberhentikan,” ujar Imron.
Ia menegaskan bahwa dampaknya akan sangat terasa, terutama bagi peserta yang memiliki riwayat penyakit berat seperti pasien hemodialisis (cuci darah) dan jantung yang membutuhkan pengobatan rutin.
Jika BPJS Pemda nonaktif, proses pengurusan BPJS mandiri membutuhkan waktu, sementara penanganan medis harus segera dilakukan.
“Dampak sosial atau gejolak sosialnya akan banyak terasa. Termasuk dana kapitasi yang diterima puskesmas dari BPJS akan turun drastis, sehingga operasional puskesmas pun akan kekurangan,” tambahnya.
Imron berharap pembahasan di Badan Anggaran dapat segera menghasilkan kesepakatan agar anggaran yang dibutuhkan tersedia dan hak kesehatan masyarakat Indramayu, khususnya kelompok rentan, tetap terjamin. (Toro)
