Suara Indonesia News – Jakarta, Banyak Hal menarik yang terus saya ingat, kalau pun acara ini telah lama, khususnya saat acara Dialog Interaktif dengan tema ‘Perlukah Sekolah Swasta , disebuah resto kawasan Fx.Sudirman, Jakarta lalu mengenai perlunya perhatian ekstra Pemerintah kepada sekolah swasta di era Menteri Nadiem 2019-2024, karena sejatinya ‘mereka pun memiliki peran strategis dalam pelayanan pendidikan bangsa, sehingga diperlukan regulasi dan perhatian agar dapat sejajar dengan sekolah sekolah negeri, “Memang tidak harus diatur seperti sekolah negeri namun buatlah regulasi tersendiri, maka hasilnya akan lebih baik dari saat ini”,kata Indra Charismiadji -Ketua Penyelenggara yang juga Pakar Pendidikan Nasional, dan penerima penghargaan API – Anugerah Pendidikan Indonesia oleh Ikatan Guru Indonesia disela Pameran dan Konferensi Pendidikan Internasional Global Educational Supplies & Solution (GESS) JCC, Jakart bulan kemarin.
“Saya sedang di Sibolga mas, kita ngobrol lewat telepon ya “, jawab Indra dari seluler siang tadi (Sabtu,21/12-19).
Indra yang Direktur Eksekutif Center For Education Regulations And Development Analisys, kalau pun dalam rutinitas yang padat namun kepada kami, selalu menyempatkan diri berbagai waktu. Tentang pertanyaan diatas pun kemudian mengatakan, memang selama ini dia banyak menerima usulan beberapa pihak mengenai pemangkasan jam sekolah menjadi 3 hari, dalam arti harus merubah jam sekolah dan jam belajar saat ini.
Indra dengan tegas menolak soal Itu, menurutnya,”Di era 4.0 ini bukan eranya lagi tentang kuantitas dalam arti harus 4 jam didalam kelas, atau berapa hari sekolah, tapi konsep bagaimana menumbuhkan keterampilan – keterampilan era abad 21, dalam kondisi apapun karena itu tidak bisa ditawar lagi. Jadi ini bukan tentang kuantitatif semata ya, bukan Itu. Tapi semua orang mempunyai hak untuk mengusulkan, apapun khususnya bagi kemajuan dunia Pendidikan Nasional kita, namun ya harus matang.
Ada data, ada angka, ada komparasi, ada riset, ada semangat perubahan Pendidikan Nasional dalam merealisasikan program Pemberdayaan SDM Unggul tahun 2019 – 2024 terealisasi dengan baik,dsb. Ini tidak bisa asal – usul saja” , jawab Indra atas viralnya keinginan sebagian orang untuk merubah jam belajar dan jam sekolah.
Demikian juga saat ada peserta yang mengusulkan kiranya Menteri Nadiem mempunyai 2 (dua) Wamen, dimana salah satu Wamennya Itu fokus kepada pengelolaan lembaga pendidikan swasta, dan yang satu wamen lagi fokus kepada sekolah negeri. Indra saat Itu sependapat, bahkan hal ini harus dikongkritkan dalam rekomendasi yang akan dibuat dan disampaikan kepada Presiden Jokowi, DPRRI, Menteri Nadiem Makarim dan instansi terkait dengan Pendidikan Nasional.
Saat ditanya sudah sejauh apa langkahnya, “Sudah, sudah ada Itu mas, sedang dirapihkan teman-teman, mungkin sebelum akhir tahun sudah selesai”,papar Indra yang November 2019 lalu pun dideklarasikan Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia (AKRJS) 2013 Dan Forum Wartawan Indonesia (FWP) sebagai Calon Wakil Mendikbud karena kepakarannya dalam bidang Pendidikan Nasional. Sekaligus mendukung dan membantu kerja Menteri Nadiem.
Kualitas sekolah swasta saat ini, kata Indra lagi, mempunyai metode pengajaran tersendiri, kalau pun sebagian pihak ada yang menyebutnya ‘mbalelo dan terkesan ‘memberontak’ dari kurikulum yang selama ini ditetapkan pemerintah.
Kedepan Menteri Nadiem harus lebih realistis, cermat dan mampu meng akomodasikan keinginan niat baik ini, sebagaimana harapan Sekjend BMPSP (Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat), Romo Darmin Mbula saat memberikan sambutan diacara tersebut. Yang mengatakan ,”Maka kami mengusulkan ada wakil menteri sendiri untuk mengatur sekolah swasta. Jadi Kemendikbud itu harus diwakili dua wamen. Ada Wamen yang fokus mengurus sekolah negeri agar semakin bermutu, dan wamen yang mengurus sekolah swasta,” Demikian Darmin saat itu.
Saat diminta tanggapannya akan hal Itu, Indra menjawab singkat. “Saya sepakat dengan Sekjend BMPSP, Menteri Nadiem memang harus dibantu 2 (dua) wamen. Karena, sekolah swasta dan negeri mempunyai karakter dan visi misi yang berbeda. Sekolah negeri masih lemah dalam menjawab tantangan dan visi misi mencerdaskan bangsa. Namun kenyataannya, sekolah – sekolah swastalah yang melakukannya dengan baik. Jadi terbalik fungsinya ya, karena itu wajar jika kami merekomendasikan kepada Presiden Jokowi, DPRRI dan Menteri Nadiem agar lembaga pendidikan swasta bisa mempunyai regulasi sendiri,
Karena pada pasal 55 UU Sisdiknas belum secara khusus mengatur sekolah swasta, yang ada hanya pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Akibatnya, sekolah swasta mengikuti peraturan sekolah negeri. Padahal sekolah swasta dalam pelaksanaannya, mengandalkan kreativitas dan inovasi”, kata bang Indra, panggilan akrab kami.
“Bang Indra, apa betul hadirin saat Itu meminta abang sebagai Cawamen Nadiem Markarim tahun 2019-2024 ?”, pancing saya.
Diseberang telepon, beliau menjawab singkat,”Alhamdulillah, Inshaa Allah”, dan seluler pun ditutup ,’Cklik! (PpRief/RL)
