Suara Indonesia News – Batu Bara, Koalisi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) Batu Bara kritisi ucapan Bupati Kab.Batu Bara ‘Ir.Zahir,M.Ap’ dalam diskusi terkait Tim Bupati’ Untuk Pemercepatan Pembangunan (TBUPP) yang dilaksanakan Di Buffet Mangga, di kecamatan Sei Suka, pada senin (8/7/2019)
Dalam sesi Diskusi, Zahir Mengatakan bahwa TBUPP yang dibentuk berdasarkan Perbup No 13 Tahun 2019 itu bagai istri sahnya
“TBUPP ini kan pilihan saya, sama seperti saya memilih Istri saya, ciri-cirinya tinggi dan cantik, karna itu selera saya. Apa bedanya dengan TBUPP? tentu saya punya kreteria tersendiri dalam membangun Batubara, misal dia adalah mantan Bupati, mantan eselon dua dan berpengalaman di birokrasi, kan gitu,” ucap Zahir, dikutip dari Indah Suara News, Selasa (9/7)
Ucapan Politisi PDI-P itu menuai kontradiksi dari kalangan aktivis.
Termasuk Ketua Umum KAMPAK, Menurutnya Zahir terlalu berlebihan
“Saya merasa Bupati terlalu berlebihan menganggap TBUPP bagai istri nya, Sebab sejauh ini TBUPP tidak sepenting yang beliau pikirkan apabila beliau memiliki kualitas diri untuk mengkordinir OPD yang ada di Batu Bara” Ucap Asro Hasibuan, Ketua KAMPAK dalam keterangan Tertulisnya, Selasa (9/7-19) Sekitar Pukul 18.20 WIB.
Tak hanya itu, KAMPAK juga menilai Zahir tak mampu mengkordinir Organisasi perangkat daerah.
“saya rasa beliau tidak mampu mengkordinir OPD yg ada sehingga membutuhkan bantuan dari TBUPP” Ungkap Asro.
Ia selaku aktivis juga berpandangan, Saat Bupati Batu Bara anggap TBUPP sifatnya final, hal itu menunjukkan bahwa ia tak menerima masukan dari masyarakat.
“Itu hak priogratif beliau, namun jika beliau merasa itu keputusan final berarti beliau tak mendengarkan suara sumbang masyarakat dan kami menilai beliau tergesa gesa menyatakan itu keputusan final, sebab banyak hal yg seharusnya di pertimbangkan beliau salah satunya masyarakat yg menolak TBUPP” Pungkasnya
KAMPAK, juga menegaskan dalam diskusi TBUPP, Bupati tak mengundang tokoh aktivis dan yang kontra TBUPP dan hal itu menurutnya Bupati takut berlaga argumen.
“Bupati tidak mengundang aktivis dan pegiat sosial nya saya rasa beliau terlalu takut untuk berdebat dan berlaga argument dengan mahasiswa yg kontra” Tegas Aktivis Mahasiswa itu.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Batu Bara, Selasa (09/07) Bupati Zahir juga tidak hadir, hingga kata Aktivis KAMPAK itu, Bupati tak bisa memanajemen konflik.
“Apa lagi tadi saat RDP bupati juga tidak hadir di dalam rapat, maka di sini kami menyimpulkan bahwasannya bupati tidak memiliki kualitas dalam menghadapi konflik, beliau tidak lulus dalam manajemen konflik” Nilai Asro Hasibuan.
Dan ia juga menganggap, Bupati tak menghargai undangan Komisi A DPRD Batu bara karna tak hadir dalam RDP.
“Saya menilai bupati tidak menghargai undangan dari dpr komisi A dan Bupati tidak memiliki nyali bertemu dengan mahasiswa” Tandas Ketua Umum KAMPAK Itu.(AR).
