Suara Indonesia News – Jakarta. Sehubungan dengan terkonsolidasi dan semakin solid nya Partai UKM Indonesia, maka melalui kebijaksanaan bersama pengurus inti partai dalam mempercepat tujuan dari visi misi partai, maka bertepatan dengan memperingati hari lahir pancasila, Partai UKM Indonesia membuka pendaftaran bagi pengurus di DPD/DPC di Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pada kesempatan acara yang berlangsung, ketua umum Partai UKM Indonesia, Syafrudin Budiman SIP, menyampaikan pidato singkatnya tentang arti dan makna memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 dihadapan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai UKM Indonesia yang hadir.

“Yang paling penting karena Pancasila dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 01 Juni dan negara menetapkan hari ini adalah hari lahirnya Pancasila,” ujar Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, akrab disapa Gus Din di sesi saat pidatonya berlangsung di wet coffe, kawasan Jatinegara, Jakarta timur, Selasa (01/06/2021)

Lanjutnya lagi mengatakan bahwa peringatan ini juga untuk menguatkan seluruh kader partai Se-Indonesia, Intinya ideologi Partai UKM Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dimana kata Gus Din, partai politik adalah alat perjuangan rakyat dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam bernegara, bermasyarakat dan bernegara

“Karna kita membangun partai melandasi dari perjuangan partai itu, yang mana sumber nya adalah Pancasila dan UUD 45, inilah rujukan kita bahwa kita berjuang, yang pastinya tidak melenceng dari persatuan dan kesatuan Indonesia, bahkan logo partai kita juga ada NKRI nya,” pungkasnya.

Kata sambutan dan pidato singkat juga turut dilontarkan oleh Leo RT Panjaitan, SH, MH selaku dewan pembina DPP Partai UKM Indonesia, dan Drs. Marthen AR Manongga, selaku Ketua Umum DPN Gerakan Rakyat Nasionalis Indonesia (GRNI).

Mengutip singkat ucapan pidato oleh Leo RT Panjaitan, SH,MH, selaku dewan pembina DPP Partai UKM Indonesia yang mengatakan juga bahwa, “Pancasila adalah Way of Life atau Pandangan hidup dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat,” ujarnya saat di sesi pidato.

Untuk diketahui bersama dalam acara tersebut juga turut mengundang majelis tinggi di DPP Partai UKM Indonesia, Dewan Pakar, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPP Partai UKM Indonesia, pengurus Harian DPP Partai UKM Indonesia, Ketua Umum Organisasi Sayap dan Organisasi Massa Partai UKM, Pengurus Badan-Badan dan Departemen-Departemen DPP Partai UKM Indonesia.

Bagi yang berminat menjadi pengurus DPD-DPd Kabupaten/Kota atau DPC-DPC Kecamatan bisa menghubungi Hotline Partai UKM Indonesia: 081770099650 (Bar).

Untuk lebih lanjutnya saksikan video nya dibawah ini:

• https://youtu.be/XftjomilPig
• https://youtu.be/KJ8UYGxnysU https://youtu.be/upPrHOS_Rf8

Penulis: Barto Silitonga

Video: Hj. Ni’matul Ulfa

Foto: Dokumentasi Partai UKM Indonesia

Suara Indonesia News – Surabaya. Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo, didampingi Pejabat Utama Polda Jatim, Kamis (3/6/2021) pagi, menerima audiensi DPW PKS Jatim di Gedung Tribrata lantai II, Mapolda Jatim.

Wakapolda menyebutkan, kita patut bersyukur ditengah wabah Pandemi Covid-19 kita semua masih diberi kesehatan. Karena saat ini kesehatan menjadi harta yang termahal yang patut kita jaga bersama.

Sampai hari ini, semua masih fokus dalam penanganan Covid-19, khususnya di Jawa Timur. Kita semua harus mematuhi aturan yang disampaikan oleh Pemerintah, diantaranya harus mematuhi protokol kesehatan. Meski demikian, roda perekonomian di Indonesia, khususnya di Jatim harus tetap berjalan.

“Penanganan Covid-19 di Jatim yang berpenduduk kurang lebih 42 juta jiwa sudah sangat baik dibandingkan dengan Propinsi lain, sehingga masyarakat tetap harus patuhi prokes. Masyarakat juga harus mengingatkan sesama warga atau lingkungan tentang pentingnya protokol kesehatan ini sehingga semua kegiatan tetap bisa berjalan.” kata Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Kamis (03/06/2021)

Wakapolda Jatim juga mengucapkan terima kasih atas upaya DPW PKS Jatim dalam membantu mencegah penularan Covid 19 dengan membentuk Satgas pencegahan Covid 19 dan kesanggupan melakukan sinergitas dengan Polda Jatim dalam menciptakan kondusivitas kamtibmas di wilayah Jatim”, tambah Wakapolda Jatim.

Sementara itu, Iwan Setiawan Ketua DPW PKS Jatim menyebutkan, tujuan kami kesini melakukan silaturahim kebangsaan dengan Polda Jawa Timur. Yang mana Polda Jawa Timur selaku unsur Forkopimda sebagai pengayom Partai Politik untuk menjaga situasi kondusif stabilitas keamanan di Jatim.

“Kami siap untuk bersinergi dengan Polda Jatim dalam upaya pemberantasan paham radikalisme, ujaran kebencian dan berita hoax serta peredaran Narkoba di Jatim,” pungkasnya.

Selain itu kami juga membentuk Gugus Tugas penanganan Covid-19 dan kebencanaan. Kami juga telah memonitoring warga yang terdampak Covid-19. “Dari data kami cukup banyak warga yang terdampak Covid-19,” tutupnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Mojokerto. Polisi dan TNI membagikan 10 ton beras dan 20.000 masker ke seribu keluarga terdampak ekonomi pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Pembagian bantuan sosial itu dilakukan langsung dari pintu ke pintu (door to door) agar tidak terjadi kerumunan.

Pendistribusian bansos dipimpin langsung Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander dan Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto. Para Bhabinkamtibmas dan Babinsa dikerahkan mengirim beras dan masker langsung ke rumah-rumah warga yang terkena dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Petugas gabungan polisi dan TNI membagikan beras dan masker menggunakan sepeda motor dinas masing-masing yang dilengkapi keranjang karung. Pengiriman juga menggunakan mobil patroli milik 14 polsek di wilayah hukum Polres Mojokerto.

“Sasaran sesuai data dari Dinas Sosial yang sudah kami cek langsung di lapangan. Yakni masyarakat terdampak pandemi, seperti korban PHK dan keluarga korban Covid-19 yang meninggal dunia. Kami bagikan dari pintu ke pintu agar tidak menimbulkan kerumunan,” kata Dony kepada wartawan usai memberangkatkan para Bhabinkamtibmas dan Babinsa pengirim bansos di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah, Mada, Mojosari, Kamis (3/6/2021).

Ia menjelaskan, 10 ton beras dan 20.000 masker hari ini didistribusikan ke 1000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 14 kecamatan wilayah hukum Polres Mojokerto. Setiap keluarga menerima 10 Kg beras dan 20 lembar masker medis. Beras dan masker tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Budha Tzu Chi Jatim.

“Ini adalah bentuk empathy building kami kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bantuan masker supaya dipakai untuk mematuhi prokes agar kita semua terbebas dari Covid-19,” terang Dony. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan Divisi Hukum (Divkum) Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Hubinter Polri dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri, di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021).

Dalam rakernis gabungan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminta kepada seluruh divisi tersebut untuk melakukan penguatan transformasi menuju Polri Presisi Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

“Tujuan rakernis adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi kinerja, serta persiapan langkah-langkah strategis. Konsep transformasi menuju Polri yang Presisi,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam pengarahannya.

Tak hanya itu, Jenderal Listyo Sigit juga menekankan empat divisi tersebut soal menjaga dan mempertahankan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara yang saat ini telah meningkat. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihak eksternal terhadap Polri terkait capaian kinerja 100 hari Kapolri.

“Capaian kinerja 100 hari Kapolri, secara umum mencapai 100%. Berdasarkan survei Alvara, tingkat kepercayaan masyarakat 86,5 persen  dan tingkat kepuasan: 82,3 persen,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Tak lupa, mantan Kapolda Banten tersebut memberikan apresiasinya kepada empat divisi yang sudah melakukan beberapa inovasi dan terobosan yang dilakukan saat ini.

Terkait Divkum Polri, Jenderal Listyo Sigit menyambut baik inovasi yang dilakukan soal pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2021 dengan peserta 228 secara virtual. Lalu, pengembangan Sisdivkum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

“Terus pertahankan dan ditingkatkan dengan menggali terobosan kreatif,” ucap mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Jenderal Listyo Sigit berharap, kedepannya Divkum Polri bisa meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Serta, terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.

“Tingkatkan kualitas dan kuantitas personel serta anggaran sehingga bantuan dan nasihat hukum dapat lebih optimal,” kata mantan Kadiv Propam Polri itu.

Untuk Divisi Humas Polri, Jenderal Listyo Sigit mengapresiasi soal peluncuran Polri TV Radio, yang menjadi implementasi program penguatan sistem komunikasi publik. Platform tersebut telah di download oleh publik sebanyak 33.552 kali melalui Googleplay Android dan 1.310 kali download melalui AppStore Apple.

“Jumlah penonton rata-rata perhari adalah 1.700 penonton dengan penonton tertinggi dalam satu hari berjumlah 21.420 penonton,” tutur Jenderal Listyo Sigit.

Lalu, SPIT (Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu) dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dan media dalam membuat pemberitaan seputar Polri. Juru Bahasa Isyarat. Pelatihan public speaking untuk para Kabid Humas Polda dan Kapolres seluruh Indonesia. Pembangunan ruangan mini teater, studio mini press conference dan ruang media  center sebagai bentuk pelayanan dan hubungan media.

“Saat ini Divhumas Polri telah tergabung dalam ke dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di bawah Kementerian Kominfo dengan 142

anggota. Bermitra dengan 47 media nasional dan 5 organisasi internasional. Divhumas Polri telah membuat nota kesepahaman dengan 8 perusahaan dan 4 lembaga penyiaran,” papar Jenderal Listyo Sigit.

Kendati begitu, Jenderal Listyo Sigit menekankan Divisi Humas Polri terus melakukan evaluasi dan optimalosasi berbagai terobosan inovasi. Perluas kerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga serta media massa baik di dalam maupun di luar negeri.

“Tingkatkan sinergisitas dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama guna sosialisasi harkamtibmas dan program-program Pemerintah,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Pada rakernis Divisi Hubinter Polri, Sigit menginstruksikan agar segera membuat kajian terhadap pengajuan penempatan baru Staf Teknis Polri (STP) pada wilayah yang berpotensi meningkatkan konstelasi kejahatan transnasional untuk mencegah kejahatan internasional.

“Pembuatan peraturan tata cara permintaan bantuan dalam penanganan kejahatan lintas negara. Peningkatan kompetensi dan integritas personel yang berdinas di luar negeri,” ucap Jenderal Listyo Sigit.

Kemudian di rakernis Div TIK Polri, Jenderal Listyo Sigit mengapresiasi soal pengoptimalisasian Command Center yang telah dibangun di 26 Polda dan 36 Polres serta monitoring center di 1 Polda dan 236 Polres.

Div TIK Polri juga diminta untuk menyiapkan pembangunan Big Data Polri. Lalu, menyempurnakan layanan polisi 110 yang telah terpasang di 420 titik, yaitu 1 Mabes Polri, 32 Polda, 387 Polres/ta/Metro, dan yang belum terpasang ada 107 titik, yaitu 2 Polda dan 105 Polres.

Dengan seluruh capaian yang telah dilakukan empat divisi tersebut, Jenderal Listyo Sigit berharap bisa terus ditingkatkan dan melakukan inovasi demi mewujudkan Polri yang dicintai oleh masyarakat.

“Wujudkan Polri yang Presisi, Polri yang diharapkan, dan Polri yang dicintai masyarakat sesuai janji saya pada saat uji kepatutan dan kelayakan,” pungkas Jenderal Listyo Sigit mengakhiri rakernis gabungan itu. (Hari R)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Plh Bupati OKU Drs. H. Edward Chandra M.H., Menghadiri Acara Halal Bihalal Penyuluh Agama Non PNS Kab.OKU dan Pelantikan PC FKPAI Kabupaten OKU Periode 2021 – 2023, bertempat di pendopo rumah Dinas Bupati OKU. Rabu (02/06/21).

Ketua FKPAI Kabupaten OKU, Studin Lani Adiyanto S.Pd Menyampaikan Pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam non PNS, dalam menjalankan roda organisasi berpedoman kepada petunjuk teknis dan sesuai peraturan perundangan.

Forum ini dibentuk sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi para penyuluh agama membantu pemerintah dalam pembinaan keagamaan ditengah masyarakat.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Drs. H. Ishak Putih, Mengatakan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Non PNS merupakan bagian dari stakeholder yang berperan dalam mewujudkan penciptaan SDM berbasis pendidikan islam. Keberadaan organisasi ini berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang beriman dan bertaqwa, terutama dalam menyikapi berbagai macam informasi, baik di bidang teknologi, kemasyarakatan, dan sosial budaya.

Sementara Plh Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Dalam sambutannya, berharap semoga Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Non PNS dapat semakin meningkatkan peran sertanya pada era otonomi daerah yang sedang berjalan sekarang, khususnya dalam akselerasi pembangunan di bidang keagamaan, sebagai salah satu komponen indeks pembangunan manusia.

Selain itu, Edward Candra juga berharap FKPAI dapat menjadi corong pemerintah untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi standar protokol kesehatan untuk menangkal perkembangan virus corona yang sedang melanda dunia dan membagikan pengetahuannya dalam pembinaan ini di antaranya Mengurangi Angka buta huruf Al Quran, memberi penyuluhan tentang keluarga sakinah, zakat dan wakaf, produk halal, kerukunan umat beragama, dan memberikan penyuluhan bahaya radikalisme serta bahaya Narkoba.

Kita semua maklum, bahwa kualitas sumber daya manusia tidaklah akan meningkat dengan sendirinya tanpa adanya berbagai ikhtiar dan upaya dari semua pihak termasuk ikhtiar dan upaya para pengurus FKPAI yang eksistensinya dan kepeloporannya senantiasa dijadikan panutan oleh masyarakat.

Tugas Penyuluh Agama Islam saat ini dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat teknologi dan sumber informasi. Dengan demikian setiap penyuluh agama Islam mesti secara terus menerus meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri serta teknik dalam penyampaian ke masyarakat sehingga ada korelasi faktual terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, FKPAI diharapkan dapat meneguhkan perannya sebagai wadah pembinaan dalam lingkup organisasi pendidikan, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas program kegiatannya secara umum, yang terobosannya melalui pintu jalur pendidikan, seiring pula dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Turut Hadir Acara Dandim 0403 OKU, Ketua Pengadilan Negeri, Mewakili Forkopimda OKU, Kakanmenag OKU, Asisten, OPD dan Kabag Terkait, Ketua MUI, Ketua PC NU, Muslimah NU serta Undangan Lainnya. (FM)

Suara Indonesia News – Lhoksukon. Puluhan Warga Gampong Tengoh Geulumpang VII Gelar Aksi Damai Didepan Kantor Camat  Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (02/06/2021)

Aksi damai yang berlangsung sekitar 60 menit tersebut  berlangsung tertib dan damai serta menerapkan protokoler kesehatan, baik menggunakan masker dan jaga jarak.

Tapi sayangnya kedatangan para warga kampung itu disambut acuh oleh pihak pemerintahan camat setempat, bahkan sampai massa membubarkan diri  baik Camat, Sekcam ataupun perwakilan tidak  terlihat menjumpai warga Desa yang sedang menuntut transparansi dari sang sultan penguasa Kecamatan Matangkuli itu.

Diantara tuntutan tertulis disejumlah kertas karton yaitu, masyarakat teungoh Geuleumpang VII menuntut Keadilan, Bubarkan P2G, Camat Matangkuli lakukan Pelanggaran administratis, Copot Camat Matangkuli, yang terakhir, Hapuskan Nepotisme di Matangkuli.

Mawardi yang mewakili pengunjukrasa warga Gampong Teungoh mengatakan, bahwa Kedatangan mereka kekator camat untuk menuntut keadilan, maunya ada keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta ada ketagasan dalam sistem pelaksanaan proses pencalonan calon Kepala Desa setempat, jangan tebang pilih dan jangan terkesan memberi kekhususan kepada famili sendiri.

Disini kita melihat Ketua Panitia Pemilihan (P2G) Gampong Teungoh, melakukan kecurangan, dimana ketua P2G telah mengotak atik Admistrasi salah satu Calon Geuchik yang berupa Surat Domisili, yang bahwa sebelumnya surat domisili sudah dibuat sendiri oleh calon bersangkutan, namun ketika data sudah diserahkan ke kantor camat, sudah digantikannya dengan surat yang baru yang dibuatkannnya dengan PJ Geuchik dari Kantor Camat Setempat, tanpa pemberitahuan kepada yang bersangkutan, dan yang kedua, salah satu Calon calon lain yang merupakan dilakukan pertukaran salah satu persyaratan calon geuchik berupa surat bebas Narkoba, yang mana sebelumnya melampir surat bersedia di tes Narkoba, yang mengganjal adalah, kenapa tidak dilampirkan terus pada saat pendaftaran kenapa harus belakangan, ini jadi asumsi tidak enak, apa jangan-jangan yang bersangkutan memakai sesuatu?, Itu terlepas asumsi macam-macam.

Selain itu, salah satu dari tiga Calon Geuchik masih berstatus sebagai Pendamping Desa, ini jelas melabrak aturan peraturan Pemerintah, yang terakhir, semua berkas yang diserahkan oleh ketua P2G tanpa sepengetahuan sejumlah Anggota P2G lainnya, kan ini sangat aneh, ketus Mawardi.

Camat Matangkuli, Edwar didepan puluhan awak media yang hadir kehadapannya membantah tegas, ” menurutnya itu semua ranah P2G, kami tidak melakukan nepotisme, jika mau lapor Bupati Kami siap” ujarnya.

Sementara itu,Ketua PPG Gampong Teungoh Geulumpang VII, Tgk. Ismail, menjelaskan setelah terbentuknya PPG pada awal April 2021, pihaknya membuat surat pengumuman berkenaan dengan masa pendaftaran pencalonan geuchik yang juga ditempelkan di setiap warung kopi gampong tersebut. Saat hari terakhir masa pendaftaran yaitu 5 Mei 2021, dirinya menanyakan kepada Wakil Ketua dan Sektaris PPG apakah sudah ada yang mendaftarkan diri, dan ternyata sudah ada tiga bakal calon.

“Ketika saya melihat bahwa dua orang di antaranya ada saudara kandung saya (abang dan adik kandung). Tapi mereka juga punya hak kebebasan dalam berdemokrasi, karena berkas yang diserahkan kepada pihak PPG pun sesuai dari jadwal yang ditetapkan dan tidak ada kita terima berkas melewati batas waktu sebagaimana disampaikan sebagian warga tersebut,” ungkap Tgk. Ismail.

Menurut Tgk. Ismail, apabila ada sebagian warga yang menuding dirinya sebagai Ketua PPG nepotisme, itu perlu dipertanyakan kembali di mana letaknya unsur nepotisme dalam hal proses penerimaan berkas bakal calon geuchik.

“Itu merupakan hak setiap orang dalam berdemokrasi, siapa saja bisa mencalonkan diri. Terkait lulus berkas atau tidak itu tergantung bagaimana hasil verifikasi berkas nantinya baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan”.

“Setelah saya menerima hasil verifikasi itu, maka saya juga duduk kembali bersama anggota PPG untuk membuat pengumuman kembali yang menjadi sebagai calon. Karena saat ini ketiga orang itu masih bakal calon, kalau sudah keluar hasil verifikasi berkas maka baru muncul siapa sebagai calon geuchik. Akan tetapi jika nantinya yang lulus berkas ternyata hanya satu orang saja, maka kita perlu membuka atau menambah masa pendaftaran kembali. Jika dua orang lewat berkas verifikasi itu wajib dijalankan ke tahap pemilihan,” ujar Tgk. Ismail. (Ibnu H)