Suara Indonesia News – Madiun. Otoritas RSUD Panti Waluyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis, (05/ 11-2020), mengklarifikasi kematian seorang pasien yang sebelumnya dicurigai terpapar Covid-19.

Kecurigaan tenaga medis rumah sakit tersebut merujuk pada uji Rapid tes setempat atas diri pasien, beberapa saat setelah masuk rumah sakit, Minggu subuh, (01/ 11-20), yang menyatakan reaktif.

Sementara menurut hasil uji Swab yang keluar pada Selasa, (03/ 11-20), oleh laboratorium RSU dr. Sutomo Surabaya, menyatakan pasien bernama Lasmini, 60 tahun, warga Desa Sukorejo,  Kecamatan Saradan,  Madiun, tersebut negatif Covid-19.

Jeda waktu selama dua hari, antara hasil Rapid tes dengan hasil Swab, inilah yang diakui pihak rumah sakit sempat menjadikan disinformasi terkait kematian pasien.

Direktur RSUD Panti Waluyo Madiun, drg. Farid Aminudin, didampingi Kepala Bidang Pelayanan, dr. Ali Murtadlo, dan Humas, Yoyok Setyawan menyatakan, penanganan medis menurut protokol kesehatan, pasien yang dicurigai suspect Covid-19 sesuai hasil Rapid tes, maka diperlakukan sebagaimana layaknya pasien Covid-19.

“Kita tidak mau kecolongan, jadi protokol itu kita lakukan dimaksudkan sebagai langkah antisipasi. Pihak rumah sakit tidak salah memperlakukan pasien reaktif seperti pasien Covid-19. Karena aturan mainnya memang seperti itu,” jelas drg. Farid kepada jurnalis dan Bambang Gembik, pihak LSM Garda Terate, pendamping keluarga pasien.

Karena pasien dicurigai berindikasi Covid-19, lanjut drg. Farid, langkah paralel yang diambil tim medis sesuai Protap penanganan Covid-19,  segera melakukan uji Swab atas diri pasien.

Dilanjutkannya, sebelum muncul hasil Swab yang menyatakan pasien itu negatif Covid-19, pasien meninggal dunia. Hingga pihak rumah sakit tetap berpedoman pada hasil Rapid tes yang menyatakan reaktif.

Maka, jelas drg. Farid, semua penanganan jenazah pasien sampai pada pemakaman dilakukan pihak rumah sakit.

“Bahwa pada akhirnya hasil Swab menyatakan bahwa pasien negatif Covid-19,  itu hal lain. Kita gambling untuk hal positif kan tidak masalah. Pencegahan namanya, ketimbang kita menyatakan pasien negatif, ternyata positif. Coba bagaimana dengan keluarga termasuk lingkungannya,” imbuh dr. Ali Murtadlo.

Sementara, menjawab pertanyaan Bambang Gembik terkait biaya perawatan pasien, drg. Farid menyatakan, pihak rumah sakit bertanggung jawab mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan keluarga pasien sewaktu pasien masih dinyatakan reaktif sesuai Rapid tes dan belum keluar hasil Swab yang menyatakan negatif Covid-19.

Lantaran, tambah drg. Farid, pihak rumah sakit tidak mengenakan biaya apapun terhadap pasien yang dicurigai tertular Covid-19 selama dalam perawatan.

“Saya segera memberitahu keluarga pasien agar secepatnya mengklaim biaya transfusi darah, sesuai kwitansi, sebesar Rp.740.000,” tutur Gembik.

Merujuk hasil tes akhir sebagai final guna menyudahi kesimpang siuran informasi, yakni hasil Swab yang negatif Covid-19, maka Direktur RSUD Panti Waluyo Madiun, drg. Farid Aminudin, menegaskan pasien atas nama Lasmini tidak terpapar Covid-19. (fin)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Aceh Tenggara, bersama Badan Pusat Statistik  (BPS), menggelar Rapat Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan satu hari, acara tersebut di laksanakan di Aula Oproom Bahppeda, kamis (05/11/20).

Pengentasan Kemiskinan sebagai mana yang termakjub dalam Undang undang Dasar 1945 dalam pasal 34 ayat 1 yang bunyinya, Fakir Miskin, Anak -anak  Terlantar di pelihara oleh Negara, adalah merupakan Landasa Hukum bagi kita, pedoman dalam dalam menentukan arah kebijakan bagi pemerita pusat khususnya maupun daerah kabupaten / kota.

Yusrizal ST, kepala Badan Perencanaan Daerah (Bahppeda) menjelaskan, acara  tersebut terkait untuk menindak lanjuti pemendagri nomor 53 tahun 2020 tersebut, Bupati Aceh Tenggara, telah mengeluarkkan peraturan nomor. 39 tahun 2020 tentang  penanggulangan kemiskinan serta di ikuti  dengan Keputusan Bupati Nomor  465/204 tahun 2020 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) secara terpadu yang melibatkan hampir seluruh OPD serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Aceh Tenggara, yang di harapkan dapat mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, jelasnya.

Lanjut Yusrizal, dalam berbagai upaya dan langkah kebijakan  yang dilakukan hingga berbagi bentuk Peraturan Perundang undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peresiden, Instruksi Peresiden, sampai  yang  terakhir di keluarkannya peraturan  menteri dalam Negri  (Pemendagri) Nomor 53 tahum 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelrmbagaan dan sumberdaya manusia tim koordinasi penanggulang kemiskinan (TKPK ) Provinsi dan tim koordinasi kemiskinan daerah, Jelasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh  Setap Ekonomi Sekdakab, Kepala Badan pusat Statistik, Pimpinan Para OPD beserta jajaran nya, Para Camat di lingkungan Kabupaten  Aceh Tenggara. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Jakarta. Sekretariat Bersama (Sekber) Pemuda Indonesia mendukung Pemerintah Jokowi untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja dengan melibatkan Komponen Pemuda Indonesia. Dimana Sekber Pemuda Indonesia siap terlihat mensukseskan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.

Hal ini disampaikan Lisman Hasibuan Kordinator Nasional Sekber Pemuda Indonesia dalam acara Konsolidasi Pemuda Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (05/11/2020).

“Dengan ditekennya UU Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi, kami dari Sekber Pemuda Indonesia sangat mendukung dan berharap agar Kemenpora RI sebagai liding sektor Pemuda Indonesia dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengakomodir Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Indonesia (OKP),” kata Lisman sapaan akrabnya.

Menurutnya, Pemuda Indonesia yang terdiri dari Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, agar dapat bersama-sama mensosialisasikan UU Cipta Kerja sampai ke tingkat bawah. Supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan memahami isi dari UU Cipta kerja dengan sebenar-sebenarnya.

Sehingga kata Lisman, pemerintahan Jokowi yang tersisah 4 (empat) tahun ini dapat mewujudkan, terciptanya lapangan pekerjaan bagi jutaan Pemuda Indonesia. Selanjutnya juga bisa membuka peluang usaha dan investasi bagi Pemuda Indonesia dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dapat terwujud melalui UU Cipta Kerja ini.

“Kita semua tahu bahwa Kemenpora RI adalah wadah bagi seluruh Pemuda Indonesia dan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah. Termasuk dalam mensosialisasikan UU Cipta Kerja keseluruh Wilayah NKRI,” terang Lisman.

Lanjutnya, hal ini dapat dipastikan karena Kemenpora RI sebagai liding sektor Pemuda Indonesia, dapat mengakomodir seluruh OKP yang ada, karena mereka memiliki jaringan komunikasi dari Pusat sampai ke Daerah-Daerah. Apabila kata Lisman, UU Cipta Kerja berbicara demi kepentingan Bangsa dan Negara.

“Kami yakin semua Pemuda Indonesia akan bersatu mendukung dan mengawal Pemerintahan Jokowi sampai 2024. Sebab, UU Cipta Kerja diperuntukkan bagi Pemuda Indonesia agar bisa berkarya dan terserap menjadi tenaga kerja produktif,” tutur Lisman.

Tokoh Pemuda Indonesia tingkat Nasional ini mengutarakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah Presiden Jokowi selaku Kepala Negara memerintahkan dan memberikan kepercayaan penuh kepada Kemenpora dan Kementerian terkait, untuk segera mensosialisasikan UU Cipta Kerja. Dimana Kemenpora melibatkan seluruh Komponen Pemuda, terutama yang terdaftar resmi di Kemenpora.

“Tujuannya kedepan agar kegaduhan dan kesalapahaman UU Cipta Kerja yang ditolak Buruh dan Mahasiswa tidak terjadi kembali. Sebab, sudah tersosialisasi dengan baik dan tersampaikan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja yang sangat bermanfaan bagi Pemuda Indonesia,” tambah Lisman.

Terakhir kata Lisman, apabila Organisasi Kepemudaan dilibatkan dalam mensosialisasikan setiap kebijakan dari Pemerintah Jokowi. Maka Pemerintah telah menyelamatkan Pemuda Indonesia yang selama ini terpecah belah dan kehilangan arah.

“Padahal Pemuda Indonesia saat ini sudah memiliki SDM yang baik dan berkualitas dibidangnya. Sehingga Pemuda Indonesia dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi pemasalahan bangsa yang terjadi selama ini dan akan datang,” pungkas Lisman.

Hadir dalam dalam Konsolidasi Sekber Pemuda Indonesia diantaranya, Budi dari IPPI dan Ahmad Yani Panjaitan dari Al-Washliyah. Selain itu hadir puluhan tokoh-tokoh Pemuda Indonesia yang terlibat ingin mensukseskan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Meulaboh. Mahasiswa Aceh Barat mengapresiasi langkah cepat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfo) Aceh Barat yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak dan akan memasang Very Small Aperture Terminal (VSAT) di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen.

Mahasiswa Aceh Barat Sulthan Alfaraby menilai, usai pihaknya beraudiensi dan berdiskusi dengan Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Aceh Barat terkait perluasan jaringan internet di pelosok, Dinas Kominfo Aceh Barat langsung bergerak cepat dan merupakan suatu bentuk sikap yang harus diapresiasi.

“Kita mengapresiasi langkah cepat Kominfo Aceh Barat dalam bergerak menyikapi persoalan jaringan internet, yang dimana di Aceh Barat itu sendiri ada wilayah yang masih minim akses jaringan internetnya. Apalagi Ini sedang pandemi,  hampir semua kegiatan itu dilakukan secara daring, baik itu pembelajaran dan lain-lain. Kita harap, ini merupakan suatu langkah awal dalam membebaskan keterisoliran jaringan internet”, ujarnya, Kamis (05/10/2020).

Selanjutnya, Imam Fadhil selaku Koordinator Lapangan mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal Diskominfo Aceh Barat dalam merealisasikan aspirasi masyarakat terkait perluasan jaringan internet.

“Kita akan terus mengawal hal ini terkait pemasangan VSAT di Desa Sikundo Kecamatan Pante Ceureumen dan juga di daerah-daerah lainnya yang membutuhkan. Hal ini untuk kita bersama merealisasikan aspirasi masyarakat dan teman-teman kita. Namun, langkah awal ini patut kita apresiasi bersama yang artinya pemerintah merespon cepat aspirasi masyarakat”, tutupnya. (St)