Suara Indonesia News – Duri. Seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah ini, siap dan akan berupaya optimal untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo itu.

Yakni, agar melakukan sosialisasi secara besar-besaran mengenai new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan H Bustami HY di sela-sela peninjauan check point atau titik pemeriksaan penangangan Covid-19 di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Rabu, 27 Mei 2020.

“Insyaallah kita siap untuk menyosialisasikannya secara masif kepada masyarakat sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo tersebut” jelasnya.

Selain Camat Pinggir Azuar, ikut mendampingi H Bustami HY meninjau titik pemeriksaan di Pangkalan Libut, diantaranya Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Lizardo Gumay dan Wakapolres Bengkalis Kompol Roni Syahendra.

Lalu, Asisten Perkonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Kalaksa BPBD H Tajul Mudarris, kadis Perhubungan Djoko Edy Imhar, Kadis Kesehatan Esan Saputra TH, dan Kadis Kominfotik Johansyah Syafri.

Sebelum itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran mengenai new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.

“Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kemenkes ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat,” kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Rabu, 27 Mei 2020, sebagaimana dikutip dari msn.com, dalam berita bertajuk ‘Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif’.

Masih mengutip sumber yang sama, Jokowi menyebut, sosialisasi yang masif akan membuat masyarakat lebih memahami apa yang harus dilakukan saat beraktivitas di luar rumah.

Misalnya, mulai dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, hingga soal larangan berkerumun.

Hal itu untuk menghindari penularan virus corona atau Covid-19.

“Kalau sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva betul-betul bisa kita turunkan. Dan ini sudah kita lihat di beberapa provinsi bisa kita kerjakan,” kata Jokowi.

Adapun penerapan new normal ini dilakukan agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari Covid-19. (Mus)

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang Kepri. Suasan beda yang di lakukan salah satu anggota DPRD Kota Tanjungpinang berinisial MA saat lebaran Idul Fitri seharusnya bermaaf maafan malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya berinisial WA pada hari senin kemarin 25 mei 2020 pada pukul 19 : 20 wib.

Perseteruan anggota DPRD Kota Tanjungpinang dengan istrinya di rumah dinas Walikota Tanjung Pinang jalqn Sei Ladi Kelurahan Kmpg Bugis Kecamatan Tanjung Pinang Kota.
Permasalahan tersebut akhirnya sampai kerana hukum.

Secara resmi korban WA pada hari selasa 26 mei 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Mapokres Tanjungpinang rabu (27/5/202).

Kapolres Tanjungpinang melalui Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinaang AKP Rio Reza Parindra SH SIK membenarkan adanya kejadian tesebut, dan korban telah melapor ke Mapolres Tanjungpinang terkait dirinya dianiaya MA.

Sampai saat ini pihaknya telah meminta keterangan pada pihak korban saat dirumah sakit dan melihat hasil Visum et Repertum korban ucapnya. (OBET)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperketat pengawasan transportasi setelah Idulfitri guna mencegah mobilitas warga pada masa arus balik. Penyekatan di jalur perbatasan dengan provinsi lain untuk membatasi arus kendaraan masuk dan keluar diperketat.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/5/20), menyatakan, jalur perbatasan Jabar dengan Jawa Tengah dan Banten mendapat atensi lebih dari Pemda Provinsi Jabar.

“Kami melakukan penyekatan-penyekatan yang lebih ketat. Aparat pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI/POLRI melakukan pengawasan yang ketat di perbatasan-perbatasan Jawa Tengah dan Banten khususnya,” kata Daud.

Daud mengatakan, intensifikasi pengawasan pun dilakukan di tempat-tempat transit, seperti terminal. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperketat pemeriksaan warga yang masuk-keluar Jabar saat arus balik.

“Dan kita juga berupaya untuk di tempat-tempat transit, di terminal, untuk melakukan penyekatan-penyekatan tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Dedi Supandi, menyebut Jabar sebagai jalur lintasan. Maka itu, Jabar harus mempersiapkan pengamanan secara komprehensif, termasuk bagaimana mengatasi pemudik yang tertahan di Jabar.

“Pada saat terjadi arus mudik misalnya dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta, pasti kan lewat Jabar, termasuk arus balik dari kampung halaman menuju Jakarta. Yang kita harus antisipasi bagaimana pemudik yang tertahan di Jabar, seperti apa pengamanan untuk mereka,” kata Dedi.

“Apakah mereka pada saat balik lagi harus dilakukan isolasi atau dilakukan tes kembali? Apa harus disterilisasi kawasannya? Yang jelas, kira-kira dibutuhkan tempat-tempat isolasi jika itu terjadi di lima titik. Tiga titik di jalur Pantura dan dua titik di jalur selatan,” imbuhnya.

Pemda Provinsi Jabar mengimbau warga yang sudah berada di kampung halaman tidak kembali ke kota besar hingga situasi kembali pulih. Apalagi, bagi mereka yang kini sudah pulang ke desa, ada program padat karya tunai untuk memulihkan ketahanan ekonomi pendesaan setelah pandemi COVID-19.

Dedi yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jabar mengatakan, konsep pada karya tunai adalah semua kegiatan pekerjaan yang didanai oleh dana desa harus menggunakan sebesar-besarnya pemanfaatan tenaga kerja di desa bersangkutan.

Tenaga kerja yang menjadi prioritas adalah tenaga kerja dari keluarga miskin, tenaga kerja pengangguran, tengaga kerja penagguran baru di desa. Padat karya tunai akan mulai berjalan pada Juni setelah penyaluran dana desa tahap ketiga.

“Pembayaran padat karyanya tidak disatukan satu minggu atau berapa hari, langsung dibayar per hari itu juga. Supaya mereka punya daya tahan ketahanan ekonomi terhadap pasca COVID-19, terhadap kondisi ekonomi di keluarganya,” kata Dedi, Rabu (26/5/20). (Fii)

Suara Indonesia News – Asahan. Hari pertama pasca libur lebaran dihadiri 95 persen pegawai Pemerintah Kabupaten Asahan, baik pemerintahan Kelurahan, Desa, Kecamatan, Dinas, Badan dan Kantor Bupati.

Demikian keterangan yang Di peroleh  dari Kadis Komimfo Asahan, Rahmat Hidayat S SOS Msi melalui saluran telefon, (26 – 05 – 2020) sore.

“Alhamdulillah, kehadiran pegawai di jajaran Pemkab Asahan tergolong maksimal karena berada di angka 95 persen. Sebaliknya yang tidak hadir berada di angka 5 persen, itu pun di dasarkan keterangan sakit dan lainnya,” Ungkapnya.

Dikatakannya, merujuk pada surat president, tidak adanya libur saat cuti setelah lebaran di masah saat ini negara kita di landa virus Covid – 19. Bupati juga menindak Lanjut surat presiden dengan menyurati seluruh istansi di jajaran Pemkab Asahan.

Disebutkannya, ternyata surat Bupati yang merujuk pada surat Presiden itu direspon para pegawai yang ada di Asahan. Dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang sangat tinggi. Sedangkan yang tidak hadir mengirim surat ketidak hadirannya.

Masih Dirinya, diharapkan kedepannya kehadiran pegawai dapat di tingkatkan lagi, dan bagi yang tidak hadir atau berhalangan segera terbenas dari halangan utuk hadis seperti biasa. (RAS)

Suara Indonesia News -Kabupaten Cirebon. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk tahun ini dengan adanya pandemi covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan anggaran pemerintah baik pusat, Propinsi dan daerah yang akan dilakukan untuk pembangunan banyak tersedot untuk penanggulangan pandemi ini, termasuk dana desa tahap pertama yang seharusnya turun sebanyak 40 % saat ini karena diperuntukkan untuk pemberian bantuan bagi warga desa yang terkena dampak tapi belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten. Termin pertama dana desa dibagi menjadi 3 pencairan dalam 3 bulan, bulan pertama 15 %, bulan kedua 15% dan bulan ketiga hanya 10%.

Yoyon Kristiyanto Kuwu Desa Jamblang menjelaskan kalo di desa Jamblang Tetap akan dibagikan sejumlah Rp. 600 ribu per KK bagi yang belum menerima bantuan dari pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten, jumlah yang terdata ada 157 kk. Bilamana ada warga yang merasa belum mendapatkan apapun bisa menghubungi RT, “karena saya sudah menginstruksikan kepada seluruh RT yang ada untuk mendata warganya yang layak dapat tapi belum menerima bantuan, walaupun itu orang yang dibenci RT harus dicatat kalau sekiranya layak dan kalau ada saudara sendiri pun kalo tidak layak jangan didata karena akan bikin kisruh dan mencemarkan nama baik RT sendiri.”

Pembagian sebesar Rp. 600 ribu tersebut karena tertolong dengan bansos Propinsi yang mendapat jatah 726 kk, yang awalnya saat pemberitahuan dari Abadi Camat Jamblang dalam sebuah pertemuan di kecamatan sekitar 2 bulan lalu, menjelaskan kalo kecamatan Jamblang mendapat kuota bansos Propinsi hanya sebanyak 3.000 lebih untuk sekecamatan dan atas kesepakatan dari 7 desa dan  satu desa yang menolak untuk dibagi rata, akhirnya tetap kuota dibagi rata masing-masing desa mendapat jatah sejumlah 390 dan sisa 6 diserahkan ke desa Orimalang yang tidak setuju karena warga yang terkena dampak lebih banyak.. Beberapa pekan ke depan dapat informasi dari TKSK Kecamatan kalau desa Jamblang hanya mendapat bansos Propinsi sejumlah 25 kk saja itupun dipotong 4 orang jadi hanya 21 kk saja.

Informasi dari TKSK kecamatan bikin pusing karena yang belum terkover masih banyak tapi beruntungnya masih diberi kesempatan untuk mengajukan lagi. Dan diajukan sebanyak 750 KK ke Dinsos Propinsi Jabar diluar DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Akhirnya informasi terakhir mendapat 702 kk ditambah dengan 21 kk yang sudah disetujui sebelumnya.

Tertolong juga dengan dana dari Kemensos sebanyak sekitar 300 KK, dan untuk dana BLT covid dipastikan tetap diangka 600 ribu.

Walaupun beberapa minggu lalu ada pertemuan Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) kecamatan Jamblang pernah mengadakan pertemuan membahas nominal yang akan digelontorkan, dan Yoyon Kuwu Desa Jamblang tidak bisa hadir karena sakit, informasi yang diterima tapi belum valid kalau BLT covid disepakati Kuwu-kuwu yang hadir tidak lebih dari 200 ribu. Dasar hukumnya atas kebijakan FKKC tingkat kabupaten yang menyerahkan kebijakan nominal pemberian blt pada Kuwu masing-masing sebagai kearifan lokal desa menghindari kisruh antar warga dan desa.

Harapan Yoyon Kuwu Desa Jamblang menginginkan kondusifitas desa tetap terjalin dan hubungan sesama warga berjalan bagus juga dengan pemerintah desa juga baik tanpa ada curiga dan praduga yang tidak jelas demi kelancaran pembangunan di desa, urai Yoyon mengakhiri perbincangan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Untuk memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, Tim Humas Satgas Covid-19 Kabupaten OKU setiap hari melakukan press release untuk memperbaharui terkait data terkini  perkembangan Covid-19 di Kabupaten OKU, bertempat di Pusat Pelayanan Informasi Satgas Covid-19 Kabupaten OKU di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Baturaja, Selasa, 26/05/2020.

Juru bicara tim Satgas Covid-19 Kabupaten OKU Rozali, SKM., menginformasikan update data kemarin hingga hari ini Selasa, 26 Mei 2020 sampai pukul 10.00 WIB, ODP sebanyak 151 orang, 4 orang dalam pemantauan, dan 147 selesai pemantauan, jumlah PDP 8 orang, dan terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 33 orang dan 4 orang dinyatakan sembuh.

Tim humas satgas Covid-19 Kabupaten OKU membuka acara dengan menyapa insan pers masih dalam suasana Idul Fitri dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H Minal Aidin Walfaidzin mohon maaf lahir dan batin.

Tim humas satgas Covid-19 Kabupaten OKU menghimbau untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah, jangan panik, tingkatkan imunitas tubuh, jaga kebersihan, pakailah masker jika berpergian/keluar rumah, jika tidak penting tetaplah tinggal dirumah (stay at home).

Terkait dengan pasien PDP yang meningal beberapa hari yang lalu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten OKU Rozali, SKM menjelaskan bahwa Pasien inisial M umur 29 Tahun asal Bandar Agung dan PDP Inisial Z umur 70 Tahun Asal Kec. KPR, alhamdullilah hasil SWAB keduanya telah keluar dari BBLK Palembang dan dinyatakan Negatif, keduanya sudah dimakamkan secara prosedur protokol Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

Kemudian diketahui juga tepatnya pada malam 1 syawal yang lalu ada 1 PDP asal OKU yang dirawat di RSUD Palembang dan meninggal juga dengan inisial Ny. R umur 51 tahun beralamatkan di Dr. Sutomo Baturaja sudah dimakamkan secara protokol Covid-19, saat ini kita masih menunggu hasil SWAB nya dari BBLK Palembang, mudah-mudahan hasilnya negatif juga. (Oky)

Suara Indonesia News – Mamuju. Gubernur Sulbar Pimpin Rapat Persiapan Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ia memiliki agenda untuk melakukan kunjungan kerja ke Sulbar dalam waktu dekat ini. salah satunya Pulau Bala-balakang. Minggu, Selasa 26/05/2020

Dimana Rapat yang berlangsung di lantai dua Kantor Gubernur Sulbar ini dihadiri  oleh Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Hadir pula dalam rapat ini unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan sejumlah pimpinan instansi vertikal terkait.

Ali Baal menyatakan bahwa ini adalah kunjungan perdana Menteri Kelautan dan Perikanan ke Sulbar sejak dilantik pada akhir 2019 lalu. Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, tapi persiapan menyambut kedatangan menteri tersebut tetap diupayakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.” jelas Ali Baal

Terkait kedatangan menteri, Kakanwil kemenag sulbar Bapak DR. H.M Muflih, B Fattah MM,. mendukung penuh persiapan agenda yang akan dilakukan oleh Gubernur, ia melaporkan  bahwa ditahun 2019 memberikan bantuan masjid sebanyak 50jt. Dan akan membawa oleh-oleh berupa Kitab Suci Al-Qur’an untuk masyarakat balak-balakan kata Muflih.” Jelas Muflih

Lebih lanjut ia mengatakan,” sekaligus perjalanan ini kami mau mendengarkan bagaiamana disana apakah sudah perlu dibangunkan Madrasah dan lain-lain, bagaimana pengembangan taman pendidikan agama yang mana tugas kami adalah untuk memajukan fungsi agama dan fungsi pendidikan berjalan di Provinsi Sulawesi Barat ini, sekedar laporan bahwa” Kementerian Agama sangat Merespek dengan kegiatan kunjungan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Forkopimda dan seluruh pimpinan stansi yang ada di subar ini”, tutup Kakanwil. (Hamma)