Suara Indonesia News – Jakarta. Diskusi Online: Seri Diskusi Kebangsaan Nasional kembali digelar oleh DPP FOREDER (Dewan Pimpinan Pusat-Forum Relawan Demokrasi) pada Sabtu (09/5) siang 13.00 sampai tepat pukul 15.00 WIB. Adapun tema besar dari diskusi kali kedua ini masih berkutat pada permasalahan pendistribusian Dana Bantuan Sosial di tengah wabah pandemi Corona ataupun Covid-19.

Dimana Gotong Royong Pusat-Daerah dalam Distribusi Bansos” dengan sub tema Strategi Mas Ganjar dengan pasukan solid dalam menghadapi Covid-19 dan memastikan rakyat terdampak mendapatkan bantuan pemenuhan dasarnya.

Hadir dua pembicara yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Staf Ahli Menteri Sosial, Erwin Tobing dipandu oleh Ketua Umum DPP Foreder Aidil Fitri. Pada kesempatan ini Ganjar tegas menyatakan bahwa Pandemi Corona merupakan sarana ujian bagi para pemimpin di seluruh dunia kaitan dengan kualitas kepemimpinannya dalam menghadapi badai ujian Covid-19.

“Semua pemimpin di dunia tengah diuji kualitas integritas kepemimpinannya. Untuk Indonesia sendiri disinilah momentum pengamalan Pancasila sila ke-2 dan ke-5, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ganjar Pranowo dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, pendistribusian bantuan sosial harus tepat sasaran karenanya mental memberi dan menjaga tetangga yang kesulitan harus kita galakan, Jawa Tengah punya program Jogo Tonggo atapun jaga tetangga

“Saya yakin ini akan sangat bermanfaat, terlebih dengan gerakan lumbung pangan yang berbasis keluarga ini bisa menjadi solusi yang solutif dan konstruktif atas permasalahan bangsa dalam menghadapi Covid-19 ini.” terang Ganjar dengan penuh semangat.

Gubernur dua periode ini menambahkan bahwa, garda terdepan dalam memerangi Pandemi Covid-19 ini bukanlah tenaga medis, tenaga kesehatan, ataupun pemerintah. Namun, melainkan kita selaku pribadi-pribadi yang harus memiliki kesadaran untuk berkeinginan kuat terlepas dari wabah Corona ini.

“Tentu diimulai dari diri kita bukan orang lain. kawan-kawan pengurus Foreder dapat berperan aktif melalui slot kerelawanan (Volounteer) dan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pendistribusian Dana Bansos ini,” tukas Ganjar.

Hal lain dikemukakan oleh Erwin Tobing, Staf Ahli Menteri Sosial. Ia menyatakan bahwa potensi ketidaktepatan dalam pendistribusian ini sangat besar, karenanya diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pendataan calon penerima dana bansos ditengah pandemi Covid-19 ini, sebagai tahap awal.

“Data penerima dana Bansos itu ada di kepala-kepala daerah hingga RT/ RW ini ujung tombak pendistribusian Bansos, sukses dan tidaknya ada di daerah-daerah,” katanya.

Ia meminta masyarakat, mempersilahkan mengawasi bersama-sama. Selanjutnya, dikalkulasi saja, 1,3 juta KK untuk masyarakat di DKI Jakarta, 600 ribu KK untuk masyarakat Bodetabek.

“Bansos berupa sembako dengan nilai bantuan Rp.600 perbulan per KK selama 3 bulan dengan total anggaran Rp.3,4 Triliun. Untuk Bansos Tunai (BST) 9 juta KK di luar Jabodetabek  bansos tunai senilai Rp.600 ribu per KK perbulan selama tiga bulan dengan total anggaran Rp.16,2 Triliun,” paparnya.

Erwin menegaskan, bahwa Kemensospun membuka layanan pengaduan Bansos Kemensos melalui layanan HP 08111022210 atau bisa melalui surel: bansoscovid19@kemsos.go.id, peran serta Foreder dalam mengawasi Bansos ini sangat berarti untuk bangsa dan negeri ini, pungkas Erwin.

Hal senada juga dikemukakan oleh Aidil Fitri selaku Ketua Umum DPP Foreder sekaligus pemandu jalannya diskusi online tersebut. Kata Aidil, saatnya kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, tak peduli jabatannya apa, statusnya apa, yang paling penting adalah amal perbuatan yang terbaik dari kita.

“Dimana untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan di Republik ini. Rekan-rekan Foreder di daerah dapat menjadi partner pemerintah untuk pendistribusian Bansos ini, caranya harus proaktif dengan dinas sosial,” tutup aidil. (Gus Din)

Suara Indonesia News – Bengkalis. Atas usul Gubernur Riau, Menteri Kesehatan (Menkes) sudah mengeluarkan keputusan tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 5 kabupaten/kota di Riau.

Penerapan PSBB itu merupakan salah satu upaya untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Riau.

Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai.

Bila PSBB di 5 daerah dimluai, sejauh ini belum ada informasi pasti. Yakni, harus menunggu terbitnya Peraturan dan Keputusan Gubernur Riau.

Terkait juga bakal dilaksanakan PSBB di Kabupaten Bengkalis, Pelaksana Harian Bupati Bengkalis H Bustami HY minta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, agar mensosialisasikannya kepada masyarakat.

“Menkes sudah terbitkan keputusan. Kita masih menunggu Peraturan Gubernur untuk menerbitkan Peraturan Bupati Bengkalis guna penerapan PSBB. Seluruh ASN harus dapat mensosialiasikan PSBB dengan baik dan benar kepada masyarakat” ajak H Bustami HY, Rabu, 13 Mei 2019.

Sekretaris Daerah Bengkalis ini menyampaikan harapannya itu mengikuti kegiatan penyerahan bantuan masjid, kaum duafa dan santunan anak  yatim di Gedung Medang Perkasa, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara. (Mus)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai BST kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu rupiah selama tiga bulan di ambil di kantor pos di daerah masing masing. Dengan membawa surat tanda penerima bantuan sosial tunai BST, dan KK KTP yang asli , Bantuan sosial tunai BST diduga tidak tepat sasaran, yang mendapat kan batuan sosial tunai BST tersebut,

Masyarakat pun menjadi bingung di buatnya dengan data yang di dapat oleh dinas sosial itu dari mana, khususnya masyarakat di kabupaten Aceh Tenggara, menurut keterangan masyarakat yang di dapat wartawan media ini, yang mendapat kan bantuan sosial tunai BST, yang aneh nya lagi orang yang sudah meninggal dunia, itu pun ada yang dapat, orang yang sudah pindah domisili ke daerah lain itu juga dapat, ada masyarakat yang dapat nama sama nomor Nik nya berbeda, serta orang yang termasuk katagori orang kaya pun dapat bantuan tersebut. Tegas masyarakat dengan Nanda kecewa

Pantauan dari wartawan media ini Rabu tanggal 13 Mei 2020 di desa pulonas baru ada seorang warga yang marah – marah di rumah kepala lorong karena keluarga nya tidak ada yang mendapat kan bantuan sosial tunai BST, dan warga tersebut menta agar keluarga nya di masukan ke daftar penerima bantuan sosial tunai BST, warga mengatakan kepala desa dan perangkat nya asik Mita KK dan KTP kepada warga bilang untuk bantuan cuman bantuan pu tidak tepat sasaran, masa orang kaya, orang yang meninggal, orang yang sudah pindah domisili kedaerahan lain sudah lama pinda, itu yang dapat bantuan BST tersebut. Ungkap warga dengan nada kesal sambil marah marah.

sedangkan kepala desa beserta perangkatnya pun tidak mengetahui data yang dapat itu dari mana, yang mendapat kan bantuan sosial tunai BST itu bukan data dari kepala desa atau pun dari perangat desa, kami tidak tau siapa yang mendata dan dari mana data tersebut.

Ketua DPD LSM FAPPAR- RI, Mara Hasan SH meminta kepada dinas sosial kabupaten Aceh Tenggara maupun sensus statistik agar melakukan pendataan secara akurat,  harus turun kelapangan door tudor, jangan haya reka- reka  dalam pendataan sehingga menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat di kabupaten Aceh Tenggara, tentang bantuan yang disalurkan baik BLT maupun bantuan lainnya.

Mara Hasan SH juga menambahkan Seharus nya, dalam pendataan masyarakat dinas sosial maupun sensus statistik seharusnya koordinasi dengan kepala desa, sehingga data tersebut akurat dan dapat di pertanggung jawaban kan sehingga bantuan pun yang di salurkan dinas sosial dan bantuan dari pusat lainnya tepat sasaran, tegasnya. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Satu lagi Kuwu (kepala desa) yang mengeluhkan adanya bansos dari pemerintah untuk penanggulangan virus covid-19 ini, saat informasi disampaikan melalui Camat, langsung kita tindak lanjuti dengan pengambilan kopian KTP dan KK warga yang terdampak, dilakukan oleh RT dan RW supaya bisa tepat sasaran.

Ternyata hasil yang didapat setelah pengumpulan data tersebut, data yang digunakan pemerintah baik Propinsi maupun pusat dari DTKS yang sudah ada dan belum diupdate dari tahun 2015 lalu sehingga ini yang membuat pusing Kuwu dan perangkatnya, ungkap Supriyanto Kuwu Desa Tegalsari Kecamatan Plered di ruang kerjanya (Selasa, 12 Mei 2020).

Lebih parah lagi bansos propinsi, awalnya diberitahu untuk mendata semua warga yang terkena dampak, lalu dapat informasi awal akan dapat 160 KK, lalu berubah menjadi 150 KK, berubah lagi jadi 120 KK dan akhirnya hanya dapat 102 KK saja. Sementara dari pemerintah Kabupaten informasinya semua desa rata hanya 26 KK saja, sementara warga yang terdaftar dan belum terkover dana BPNT dan PKH masih berjumlah sekitar 2.600 KK.

Untuk Kemensos belum dapat informasi berapa jumlah penerimanya, dan untuk dana desa tahap pertama yang akan digelar untuk BLT bantuan langsung tunai hanya 30 % dari Dana Desa yang ada dan itupun yang digelar hanya Rp. 293.400.000,- karena dipotong pajak sehingga hanya mencukupi 163 KK.

Menyikapi hal tersebut Supriyanto mengungkapkan “Budeg ya budeg kader ga sedelat” (Tuli ya tuli hanya sebentar), yang penting masyarakat diberi penjelasan baik dari Kuwu, perangkat dan RT, RW dan juga pendamping desa.

Supriyanto berharap Pemerintah jangan mengumbar informasi baik melalui media elektronik ataupun cetak akan adanya bansos sehingga bikin resah masyarakat apalagi kesiapan anggarannya belum jelas. “Aja gembar gembore bae, kitae sing pusing” (jangan koar-koarnya saja, sayanya yang pusing), ungkap Supriyanto menutup perbincangan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Dompak Tanjungpinang Kepri. Kunjungan Kerja dan silaturahmi Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si dilaksanakan pada Selasa, (12/5/20) jam 09.30 wib bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang.

Dalam Kunjungan Kerja dan Silaturahmi Kapolda Kepri disambut langsung oleh Plt Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto, S.Sos., M.M dengan memasang tanjak Melayu sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu yang datang dan Pejabat baru yang ada di Provinsi Kepri. Tidak hanya Kapolda Kepri yang dipasangkan Tanjak Melayu namun Kombes Pol Drs. Darmawan, M.Hum yang pada esok hari akan serah terima jabatan sebagai Wakapolda Kepri yang baru juga dipasangkan Tanjak Melayu.

Pada kesempatan tersebut Plt. Gubernur Provinsi Kepri mengatakan “Selamat datang Kepada Bapak Kapolda Kepri, bapak Wakapolda Kepri yang baru serta Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah telah berkenan hadir di Kantor Gubernur Provinsi Kepri. Inilah wilayah kita Provinsi Kepulauan Riau yang sama-sama kita cintai dan banggakan semoga kita semua yang ada disini dapat saling bersinergi tutur Plt Gubernur Provinsi Kepri H. Isdianto, S.Sos., M.M.

Berikutnya Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si mengatakan “Terima kasih kepada Plt Gubernur Kepri beserta jajarannya yang telah menerima kami di Kantor Gubernur Provinsi Kepri ini, intinya sebagai pejabat baru kami meminta arahan, masukkan dan bimbingan selama kami menjabat dan bertugas di Provinsi Kepri” tutur Kapolda Kepri.

Pejabat lama Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, MH mengatakan ” pada kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, dan TNI yang telah membantu sehingga Provinsi Kepri sampai saat ini, dikesempatan ini juga saya mohon izin pamit dan undur diri dari pelaksanaan tugas di Provinsi Kepri” tutur Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, MH.

Selanjutnya Pejabat baru Wakapolda Kepri Kombes Pol Drs. Darmawan, M.Hum menyampaikan “Terima kasih pada Plt Gubernur Provinsi Kepri yang telah menerima kunjungan dan silaturahmi ini, sebelumnya saya juga pernah melaksanakan tugas di Provinsi Kepri sebagai Wakapolres Karimun dan Wakpolresta Barelang dan oada tahun ini kembali diberi amanah sebagai Wakapolda Kepri untuk itu kami juga meminta arahan dan bimbingan selama menjabat dan bertugas di Provinsi Kepri yang kita cintai bersama ini” tutur Kombes Pol Drs. Darmawan, M.Hum.

Hadir dalam kegiatan kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud RHF Tanjungpinang, Sekda Provinsi Kepri, Plt Walikota Tanjungpinang, Kapolres Tanjungpinang dan Ka BNPB. (TIM Humas Polda Kepri – OBET)

Suara Indonesia News – Lingga Kepri.  Satresnarkoba bersama Satreskrim Polres Lingga yang tergabung dalam Satgas 5 Gakkum Ops Aman Nusa II Polres Lingga, setiap hari secara terus menerus menyisir dan melakukan pengecekan langsung terhadap toko-toko sembako hingga warung yang menjual sembako guna mengantisipasi adanya pengusaha nakal yang melakukan penimbunan bahan makanan pada masa pandemi Covid-19.

Kapolres Lingga AKBP Boy Herlambang, SIK, M.Si mengatakan,” Tujuan dari kegiatan ini adalah jangan sampai ada pengusaha nakal yang menimbun bahan pangan serta alat kesehatan yang dapat merugikan masyarakat saat pendemi Covid 19 denan harga yang tidak wajar.

Beberapa Apotik. toko obat serta toko sembako yang ada diwilayah hukum Polres Lingga kita lakukan pengecekan.

“Hal ini juga dilakukan supaya tidak terjadinya kelangkaan bahan makanan dan alat kesehatan di pasaran. Walaupun Kabupaten Lingga memberlakukan Blooking Area dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diharapkan hal tersebut tidak membuat bahan makanan maupun alat kesehatan sulit didapatkan”,ucap AKBP Boy.

Kapolres Lingga AKBP Boy juga menegaskan,”  Bahwa Ops Aman Nusa II yang saat ini sedang digelar oleh Kepolisian bukan untuk mencari-cari kesalahan para pengusaha namun untuk menjaga situasi dan untuk memastikan ketersediaan bahan makanan dan alat kesehatan tetap tersedia di Kabupaten Lingga. (TIM Humas Pol Lingga- OBET)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Sudah banyak laporan yang dilimpahkan kejaksaan negeri Kutacane ke Inspektorat Aceh Tenggara yang mana kasus laporan laporan tersebut di duga masih jalan di tempat belum ada penanganan yang serius atas laporan dugaan korupsi selama ini oleh inspektorat Aceh Tenggara.

Salah satunya laporan dugaan penyimpangan, penyalahgunaan / rehabilitas dan Penambahan ruang Puskesmas di desa Biak Moli Dengan Nomo B–1721/L.1.20/F1.1/10/1019 tanggal 29 Oktober 2019

Yang dilimpahkan kejaksaan negeri Kutacane ke inspetorat atas laporan lembaga BPAN Aliansi Indonesia, Sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, hingga ada dugaan laporan tersebut di peteeskan,

Dan kini kejaksaan negeri Kutacane telah melimpahkan kasus laporan penyalah gunaan terhadap penyaluran dana BOK puskesmas gurgur pordomuan kepada inspetorat pada tanggal 5 Mei 2020, dengan nomor B-1030/L.1.20/Fs.1/05/2020.

Ketua lembaga BPAN Aliansi Indonesia DPC kabupaten Aceh Tenggara Supardi kepada wartawan media ini Selasa 12 Mei 2020 di rumah bendahara aliansi Indonesia, meminta kepada inspektorat kabupaten Aceh Tenggara agar Serius menangani kasus laporan dari masyarakat maupun dari LSM dan lembaga lainnya, sehingga sipelapor  tidak menduga laporan tersebut ada di peteeskan oleh inspektorat Aceh Tenggara karena selama ini belum ada laporan satu pun yang sudah di nyatakan oleh inspektorat ada indikasi penyimpanan, merugikan keuangan negara, padahal dilaporan tersebut sudah jelas ada hak orang lainnya yang di jolimi, tidak di berikan, tegasnya

Di sisilain tanggapan dari ketua LSM GEMTA kabupaten Aceh Tenggara, Nori Ellyfian melalui hp selurer Wahsap, Diminta kepada pihak inspektorat agar bekerja profesional dalam melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana BOK tersebut, kerena ini menyangkut hak orang banyak yang belum diterima oleh para pegawai Puskesmas gurgur pordomuan tersebut dan selanjutnya, diminta kepada pihak inspektorat untuk tidak main-main dalam menangani laporan kita, karena kita akan kawal terus permasalahan ini sampai tuntas. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Akibat imbas polemik Covid-19 yang melanda Dunia termasuk Indonesia hingga ke provinsi dan kabupaten/kota hingga kedesa desa, bahkan di beberapa daerah sudah di tetapkan Jona merah Covid-19, akibat Covid-19 masyarakat  yang ekonominya menengah kebawah di kabupaten Aceh Tenggara sudah merasakan dampak imbasnya.

Kepala desa kaya pangur julkipli hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 membagikan dana BLT Desa, kepada 28 kepala keluarga KK, warga yang kena imbas Covid-19, masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya selama ini.

Masyarakat desa Kaya Pangur ketika diwawancarai wartawan media ini mengatakan, dengan adanya pembagian BLT Desa kepada warga selama tiga bulan, dengan besarnya BLT Desa yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp,600 ribu perbulannya, kami masyarakat sangat terbantu sekali, di masa pedemik Covid-19 yang ekonomi masyarakat kini sangat terpuruk, epik imbas virus Corona COVID-19, mudah mudah cepat berlalu virus Corona COVID-19 yang selama ini menghantui masyarakat. Terangnya

Dan menurut keterangan kepala desa kaya pangur julkipli di posko Covid-19 Selasa 12 Mei 2020 mengatakan dasar hukum, dalam pembagian BLT Desa mengacu pada, peraturan menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019, tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dan sasaran penerima BLT Desa yaitu di antaranya di katagorikan keluarga miskin non PKH, atau bantuan pangan non tunai, (BPNT), yang kehilangan mata pencarian akibat dampak Covid-19, belum terdata (exclusion error’) dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis, warga desa kaya pangur menerima BLT Desa sebesar Rp, 600 ribu perbulannya selama tiga bulan, sebesar Rp 1.jt 800 ribu rupiah.  tegasnya

Julkipli juga menambahkan sebelum membagikan BLT Desa, tim relawan desa Covid-19 serta prangkat yang di dampingi Babinsa sudah mendata terlebih dahulu menyeleksi warga yang mana telah terdaftar penerima bantuan PKH dan PNS, maupun Pensiunan PNS, itu tidak lagi mendapatkan dana BLT Desa. Hasil dari pendataan warga kaya pangur oleh tim relawan Covid-19 dan perangkat desa ada 28 kepala keluarga KK yang layak menerima BLT Desa tersebut dan rumah sipenerima mampaat bantuan langsung tunai BLT Desa ditempel kan setiker di dinding rumah nya, pungkasnya. (Yusuf)