Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Satu lagi Kuwu (kepala desa) yang mengeluhkan adanya bansos dari pemerintah untuk penanggulangan virus covid-19 ini, saat informasi disampaikan melalui Camat, langsung kita tindak lanjuti dengan pengambilan kopian KTP dan KK warga yang terdampak, dilakukan oleh RT dan RW supaya bisa tepat sasaran.
Ternyata hasil yang didapat setelah pengumpulan data tersebut, data yang digunakan pemerintah baik Propinsi maupun pusat dari DTKS yang sudah ada dan belum diupdate dari tahun 2015 lalu sehingga ini yang membuat pusing Kuwu dan perangkatnya, ungkap Supriyanto Kuwu Desa Tegalsari Kecamatan Plered di ruang kerjanya (Selasa, 12 Mei 2020).
Lebih parah lagi bansos propinsi, awalnya diberitahu untuk mendata semua warga yang terkena dampak, lalu dapat informasi awal akan dapat 160 KK, lalu berubah menjadi 150 KK, berubah lagi jadi 120 KK dan akhirnya hanya dapat 102 KK saja. Sementara dari pemerintah Kabupaten informasinya semua desa rata hanya 26 KK saja, sementara warga yang terdaftar dan belum terkover dana BPNT dan PKH masih berjumlah sekitar 2.600 KK.
Untuk Kemensos belum dapat informasi berapa jumlah penerimanya, dan untuk dana desa tahap pertama yang akan digelar untuk BLT bantuan langsung tunai hanya 30 % dari Dana Desa yang ada dan itupun yang digelar hanya Rp. 293.400.000,- karena dipotong pajak sehingga hanya mencukupi 163 KK.
Menyikapi hal tersebut Supriyanto mengungkapkan “Budeg ya budeg kader ga sedelat” (Tuli ya tuli hanya sebentar), yang penting masyarakat diberi penjelasan baik dari Kuwu, perangkat dan RT, RW dan juga pendamping desa.
Supriyanto berharap Pemerintah jangan mengumbar informasi baik melalui media elektronik ataupun cetak akan adanya bansos sehingga bikin resah masyarakat apalagi kesiapan anggarannya belum jelas. “Aja gembar gembore bae, kitae sing pusing” (jangan koar-koarnya saja, sayanya yang pusing), ungkap Supriyanto menutup perbincangan. (Hatta)
