Suara Indonesia News – Bengkalis. Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, menetapkan status tanggap darurat bencana non alam akibat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau.

Status tanggap darurat dimaksud selama 57 hari, berlaku mulai hari Jumat, 3 April s.d. 29 Mei 2020. Penetapan status tanggap darurat tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 750/IV/2020.

Keputusan tertanggal 2 April 2020 itu berisi tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Aktbat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Riau Tahun 2020.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar Gubri H Syamsuar mengeluarkan keputusan tersebut, diantaranya adanya peningkatan eskalasi dampak penularan Covid-19 baik Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan positif terkena Covid-19 di Provinsi Riau, maka diperlukan perlu langkah-iangkah untuk mengantisipasi dampak penyebarannya.

Kemudian, sesuai hasil kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada tanggal 2 ApriI 2020, status siaga darurat bencana perlu ditingkatkan menjadi status tanggap darurat bencana.

“Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 596/III/2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ujar Gubri H Syamsuar, dalam diktum keempat Keputusan Nomor Kpts. 750/IV/2020.

Di kalangan satuan tugas penangangan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, informasi adanya Keputusan Gubri Nomor Kpts. 750/IV/2020 tersebut, untuk pertama kali diberitahukan Kalaksa BPPD H Tajul Mudarris.

Tajul membagikan informasi tersebut dengan membagikan duplikasi keputusan Gubri itu melalui layanan berbagi pesan WhatsApp (WA) pada pukul 18.46 WIB tadi. (Mus)

Suara Indonesia News – Samosir. Ketua Gugus kerja Siaga darurat kedua Covid-19, Drs. Rapidin Simbolon MM yang juga selaku Bupati Samosir, mengatakan Walau sebelumnya kabar berdedar tentang ditemukanya 5 ODP di Samosir, namun setelah melewati masa pengawasan selama 14 hari dan ternyata kelima orang tersebut negative Covid – 19, kabupaten Samosir dinyatakan bersih dari pasien yang positive terkena virus Corona.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon saat ditemui awak media, di RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara (Sumut) sabtu 4 /april 2020.

14 hari sebelumnya memang ada 5 orang yang kita ODP, tapi ODP nya itu ringan, artinya hanya dalam pemantauan saja. Sekarang ini status ODP nya sudah lewat, kita bersyukur Samosir negatif covid – 19, saya memohon supaya kita berdoalah semuanya, Bahu membahu gotong royong, bagaimana supaya masalah virus ini bisa kita lewati dengan baik tanpa ada korban di kabupaten Samosir ini, harab Bupati Samosir.

Dijelaskanya, Sesuai surat edaran dari Menteri dalam negri yang menghunjuk seluruh kepala daerah atau Bupati yang diwajibkan sebagai ketua Gugus Covid19. Saya selaku ketua Gugus Covi19, setelah surat edaran Menteri dalam negri menunjuk seluruh Bupati atau Kepala daerah diwajibkan sebagai ketua Gugus Covid19.

Ditambahkannya, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Kapolres Samosir supaya menghimbau tempat – tempat berkumpul seperti warung warung untuk tidak berkumpul kumpul.

Sudah saya sampaikan kepada Kapolres Samosir, supaya kedai kedai jangan terlalu banyak berkumpul, kalau sudah jam 8 atau jam 9 sudah bisalah ditutup, imbuhnya.

Namun bagi para Petani dan para pekerja bangunan supaya bekerja seperti biasa. Bekerjalah seperti biasa, para petani bekerjalah sebagai petani, tukang bekerjalah sebagai tukang, yang dilarang itu berkerumun, ungkapnya.

Terkait informasi perkembangan virus corona, sebagai ketua Gugus Covid19, Bupati rencanakan akan memberikan informasi kepada masyarakat,  itu akan kita programkan, nanti mungkin setiap hari jumat, bahwa perkembangan covid – 19 ini nanti bisa kita jelaskan kepada Pers, nanti kita kaji dulu dengan dinas terkait, katanya. (jabs)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Ketua RW 03 Erawan Soleh bersama ketua RT 06 ibu Ade wilayah kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana DPP Manggala Garuda Putih melakukan penyemprotan Desinfektan untuk mencegah Penularan Virus Covid-19 ke rumah warga setempat. (02 April 2020)

Mang Obe sebagai Koordinator I, BPB DPP MGP yang membidangi Tanggap Darurat bertindak sebagai eksekutor penyemprotan Desinfektan BUSAMA 211 yang berbahan dasar Benzalkonium Chloride yang aman untuk terhadap tubuh, di dampingi oleh salah seorang perwakilan PAC MGP Sukajadi. Sedangkan Ketua BPB DPP MGP bertindak sebagai first responder CERT yang betugas terhadap keselamatan team.

Pada kesempatan ini juga, Kang Cakra sebagai Ketua Badan Penanggulangan Bencana DPP Manggala Garuda Putih memberikan sosialisasi kepada Ketua RW 03 dan Ketua RT 06 Sukabungah Sukajadi bagaimana penyebaran virus Covid-19 :

– Virus corona COVID-19 bukanlah Airborne (tidak bertebangan di udara) tetapi menular melalui droplet (yang terinfeksi oleh virus Covid-19) atau percikan saat seseorang batuk, bersin atau berbicara, dan bisa juga tertular saat menyentuh permukaan yang terkena ‘droplet’ lalu secara tak sadar menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan.

– Penyemprotan pencegahan penularan virus Covid-19 harus dilakukan secara rutin, misalnya 2 hari sekali, jangan menganggap bahwa setelah dilakukan penyemprotan wilayah tersebut aman dari Covid-19 untuk seterusnya.

– Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, gunakan salam SUNDA (Suhun Semet Dada) untuk menghindari kontak fisik secara langsung, seperti dalam prosedur tetap BPB DPP MGP.

– Jaga jarak terhadap satu dan lainnya minimal 1 meter.

– Hindari keramaian ataupun kerumunan.

– Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak jangan keluar rumah.

– Ikuti dan patuhi maklumat Kepolisian Republik Indonesia.

– Waspada terhadap orang yang tidak menunjukkan gejala sakit, tetapi berpotensi membawa virus corona.

Gotong royong diperlukan dalam mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19 ini, kami memposisikan sebagai Garda kedua membantu dan mendukung kepolisian Republik Indonesia yang sebenarnya menjadi Garda ketiga dalam perang melawan pandemik corona, seluruh dokter, perawat dan team medis lainnya adalah ‘the last frontier’. Selama ini kita sering memposisikan tenaga medis sebagai Garda terdepan, hal ini perlu kita rubah bersama, sesungguhnya masyarakat adalah Garda terdepan menghadapi serangan virus corona ini. Sangatlah penting untuk masyarakat berjuang dengan disiplin memutus rantai penyebaran virus di awal, kami bantu dengan melakukan sosialisasi dan himbauan. Dipertegas oleh Kepolisian, jika tembus maka tenaga medislah yang menjadi benteng pertahanan terakhir dalam peperangan melawan Covid-19 ini, punkas kang Cakra.

Teampun bergerak menuju kantor kelurahan Sukabungah dan melakukan penyemprotan hingga ke dalam ruangan kantor kelurahan, pada pantauan team BPB DPP MGP di depan pintu masuk telah tersedia sarana cuci tangan dengan dilengkapi sabun. Hanya tidak ada petunjuk bagaimana cara mencuci tangan yang baik ataupun peringatan bahwa setiap warga yang datang di kelurahan wajib mencuci tangan ataupun di periksa suhu tubuhnya.

Ketua BPB DPP MGP kang Cakra, sempat menegur cukup keras petugas kelurahan yang berada di lokasi karena tidak memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat dengan betugas tanpa menjaga jarak satu dengan lainnya, malahan didapati salah seorang petugas kelurahan berjabat tangan dengan warga masyarakat ketika bertemu. Sepertinya penyemprotan Desinfektan hanya dilakukan sebagai formalitas oleh petugas kelurahan, tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat bagaimana untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, apalagi edukasi sudah dipastikan tidak dilakukan, hal ini ditemukan saat melakukan himbauan pencegahan penularan corona, masyarakat tidak mengerti bagaimana cara pencegahanannya.

Di akhir kunjungan penyemprotan Desinfektan, Ketua Badan Penanggulangan Bencana DPP Manggala Garuda Putih memberikan flyer Kampung Siaga Covid-19 dari sekolah relawan kepada Ketua RW 03 kel. Sukabungah kec. Sukajadi Bandung, dan berharap agar masyarakat bisa gotong royong menjaga diri masing-masing, keluarga dan lingkungan sekitar untuk memutus rantai penyebaran virus Covid19. # SIAP-TANGGUH BENCANA COVID-19. (SENDI)

Suara Indonesia News – Labuha. Terkait dengan penyomprotan Desinfektan yang akan di lakukan Tim Relawan Usman-Bassam Anti COVID-19. Sekretaris Tim Satuan Tugas (Satgas) Gugus Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) Daud Djubedi, mengaku sudah koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Halsel.

“Ini untuk Tekhnis jadi saya baru koordinasikan dengan Kadinkes Halsel soal surat yang sudah masuk dari kemarin, jadi nanti kita lihat tanggapannya seperti apa karena ini harus ada surat yang akan di buatkan untuk menanggapi surat masuk yang kemarin dari Tim Relawan Usman-Bassam itu repson dari Dinas Kesehatan seperti apa terkait dengan penyomprotan ini karena Pemerintah tetap pengawalannya harus dari Tim Satgas Gugus Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Halsel, maka mereka tetap menggunakan bendera Satgas,” kata Daud saat di temui di Posko Satgas Gugus pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Halsel bersama Tim Relawan Usman-Bassam Anti Covid-19.

Ia menyampaikan, silahkan dari Tim Relawan Usman-Bassam Anti COVID-19 itu melakukan penyomprotan Disinfektan.

“Jadi silahkan dari Relawan Usman-Bassam melakukan penyomprotan dimana saja nanti di agenda ini kita cocokan agenda kita dari Satgas, kemudian nanti bersama-sama untuk lakukan penyimprotan karena ini harus ada pengawasan medis, sebab saya sudah bilang ke ibu Kadis Kesehatan Halsel untuk segera buatkan suratnya dan saya juga tunggu supaya hari ini juga saya bisa memberikan respon kepada pihak Relawan Usman-Bassam karena surat mereka sudah masuk dan ibu Kadis mengatakan kalau soal surat nanti segera kami buatkan,” jelasnya.

Selain itu, Daud menambahkan, hari ini juga dari Dinkes Halsel akan mengeluarkan suratnya.

“Pokoknya hari ini saya pastikan dari Dinas Kesehatan Halsel sudah mengelurkan suratnya untuk Tim Relawan Usman-Bassam dan yang jelasnya niat baik dari Relawan Usman-Bassam ini kami sangat apresiasi,” pungkasnya. (Sam)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Kasus robohnya jembatan Bodem di Purwakarta yang sudah menelan korban, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Rohayati (44)  warga Cihambulu, Kabupaten Subang yang meninggal dan langsung sidak ke TKP tertimbun jembatan ambruk penghubung Purwakarta-Subang, Jumat sore (3/4/2020).

Pihaknya langsung mengambil langkah cepat, dengan meminta bantuan kepada pusat pembangunan jalan dan jembatan terkait kontur tanah termasuk melakukan kajian.

“Kita akan meminta kepada pihak pusat penelitian jalan dan jembatan, untuk meneliti kontur tanahnya, termasuk kajiannya jika membuat jembatan baru,” ujarnya di lokasi.

Menurut Ambu bukan hanya jembatan ini yang menjadi perhatiannya, tetapi ada dua jembatan lainnya yang aliran sungai di bawah jembatannya sama dengan jembatan yang ambruk ini.

“Ketiganya hampir mirip kondisinya dan kami akan meminta bantuan ke pusat jalan dan jembatan,” katanya.

Ketika disinggung terkait jembatan yang dalam perbaikan itu sebelum ambruk tetap dilintasi pengendara, Anne menegaskan pihaknya sebelumnya telah memutuskan untuk menutup karena adanya pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (DPUBMP) untuk lakukan penahanan pada jembatan.

“Memang sedang dilakukan pengerjaan penahanan oleh pihak Bina Marga, hanya saja curah hujan termasuk tergerus oleh aliran air sungai, untuk sementara aksesnya kita tutup dulu,” ujarnya.

Adapun untuk pembangunan baru jembatan pengganti, Ambu Anne mengatakan bahwa pihaknya pada anggaran perubahan nanti akan dibuatkan jembatan baru.

“Kan ini akses masyarakat, penting kan, jadi pada anggaran perubahan kita buatkan untuk jembatan baru,” kata Ambu Anne. (fuljo)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Hari ke hari 19 perkembangan pembangunan dan pelaksanaan TMMD TNI AD yang ke 107 Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kodim 0620 Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar tanpa hambatan apa pun.

Tidak terasa sudah menginjak hari ke 19 Di hari jumat, 03 – 04  – 2020 TMMD TNI AD di Desa wiyong kecamatan susukan Kabupaten Cirebon, kapten TARJO selaku Danramil tuan rumah menyampaikan pesan bahwa kegiatan pembangunan fisik TMMD TNI AD wiyong kecamatan susukan sudah mencapai rata rata sebagai berikut :

1. Pembangunan PAUD Ngabei melaksanakan 72%
2. Pengaspalan jalan, pengaspalan jalan anggaran pemda 735 x 3 M melaksanakan  67%, Pengaspalan jalan pemukiman  700 x 3 M  melaksanakan 100%, Pengaspalan jalan PUPR 336 x 3 M melaksanakan 100%.
3. TPT 500 M x 07 x 1,3 melaksanakan 45%.
4. Mushola melaksanakan  70%.
5. Rutilahu 3 unit, Blok I Ibu Esihmelaksanakan 80%, Blok II Bp. Kajawi melaksanakan  75%, Blok IV Ibu Neri melaksanakan 70%.
6. Poskamling 3 unit, Blok I melaksanakan 85%, Blok II melaksanakan 85%, Blok VI melaksanakan 75%.
7. Pemasangan PJU 20 unit melaksanakan 20 %.

Jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan TMMD ke 107 Korem 063 Sunan Gunung Jati Kodim 0620 Kabupaten Cirebon ini sebagai berikut : TNI 100 org, Polri 10 org, Pemda 5 org, Masyarakat 95 org

Di harapkan kegiatan ini bisa menjadi motivasi untuk terus berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama masyarakat desa wiyong kecamatan susukan Kabupaten Cirebon ini ungkap kapten TARJO selaku Danramil tuan rumah menyampaikan. (SENDI)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Wabah Covid-19  yang belum bisa diatasi dan cenderung penularan semakin melebar, seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten untuk mencegah penyebaran virusnya dengan intens dan terukur, supaya kegiatan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi penggunaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

Dalam kondisi yang masih kurang kondusif penanganannya terbukti Hj. Eryati anggota DPRD Kabupaten Cirebon ketika ditanya di ruang kerja Camat Plumbon (Kamis, 2 April 2020), bagaimana penanganan dan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyebaran covid ini?  Tidak bisa menjawab karena unsur pimpinan belum memberi informasi kondisi yang ada pasalnya ada dirinya ada di komisi III kecuali komisi I.

Jawaban anggota DPRD yang notabene ada di lingkaran pengambil kebijakan saja tidak mendapat informasi yang valid apalagi masyarakat.

Ditengah kondisi carut marut penanganan wabah covid yang membahayakan keselamatan warga, Drs. H. Imron, MAg. Bupati Cirebon mengadakan helat mutasi yang memang sudah ditunggu-tunggu bagi ASN yang mendapat promosi kenaikan pangkat dan jabatan, yang rencana digelar dari bulan desember tahun lalu, yang mengalami kemunduran pasalnya ada tarik ulur kepentingan atas kebijakan mutasi ini.

Rumor beredar sedap sekiranya mantan Bupati yang sedang menjalani masa hukuman di sukamiskin masih ikut berperan.

Hal itu terungkap dari obrolan santai dengan salah satu kabid di lingkungan Pemkab, kalau tim sukses mantan bupati mulai bergerak menawarkan jabatan, ucapan itu dibenarkan oleh beberapa pegiat LSM yang aktif bersliweran di lingkungan Pemkab.

Salah satu pegiat LSM mantan calon kuwu gagal, saat ngobrol santai di kantin kecamatan Plered (Kamis, 2 April 2020) menjelaskan, mutasi ini harus dilakukan karena pertengahan bulan ini akan dilakukan pelantikan Wabup di Gedung sate Bandung.

Sementara kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang maka pelantikan dilakukan di SKPD masing-masing melalui video conference dari ruang Nyimas Gandasari gedung Setda (Jum’at, 3 April 2020), dan pelantikan secara simbolis dilakukan satu eselon II, satu eselon III dan satu eselon IV. Dengan jumlah pejabat yang akan dilantik sejumlah 492 orang.

Dikutip dari harian suara Cirebon online,  H. Imron menjelaskan, “surat rekomendasi dari KASN dan Kemendagri sudah ada semua sebelum wabah Covid- 19 merebak.” Dan pelantikan harus dilaksanakan bulan april ini maka anggaran tidak bisa diserap karena ada 171 kursi pejabat kosong diisi dengan pelaksana tugas (Plt) saja yang kewenangannya terbatas. Kekosongan jabatan tersebut karena meninggal, pensiun dan lainnya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Tidak bisa asal larang,” jawab anggota DPRD Provinsi Jabar H. Daddy Rohanady. Komentar tersebut disampaikannya terkait soal larangan mudik ketika dihubungi via telefon genggamnya (Jum’at, 3 April 2020).

Menurut Daddy, masyarakat memilih mudik pasti bukan tanpa alasan. Memang, pilihan yang diambil masing-masing pemudik akan berbeda. Pertanyaannya bukan patuh atau tidak patuh pada larangan.

“Setiap pilihan yang diambil pasti punya konsekwensi logis. Kalau seseorang bertahan (tidak mudik), bisa jadi karena dia sudah menghitung biaya hidup selama diberlakukannya karantina wilayah atau katakanlah /lockdown/ total.

Kalau bekal itu tidak dimiliki, masa iya sih kita akan memilih diam dan menunggu ajal menjemput? Mana tahan manusia puasa 14 hari? Ini bukan zamannya manusia sakti mandraguna seperti zaman dahulu kala,” lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

“Pilihan bertahan atau mudik,” lanjut Daddy, “sangat tergantung pada daya dukung yang dimiliki masing-masing orang. Jika dia merasa aman bertahan, tidak perlu mudik, saya yakin dia akan bertahan. Jika dukungan tidak ada, mungkin dia merasa lebih /save/ tinggal di kampung halaman bersama keluarga besarnya sampai wabah Covid-19 mereda.”

Di sisi lain, pemerintah dan hampir semua kepala daerah sudah secara terbuka meminta agar menjelang lebaran tahun ini masyarakat tidak mudik. Hampir di semua daerah, mereka yang mudik akan diperlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) setiba di kampung halaman. Bahkan, bisa jadi mereka akan langsung dikarantina selama 14 hari jika ada indikasi sedang/berat terpapar  wabah yang berasal dari Wuhan-China tersebut.

“Boleh-boleh saja kita melarang orang mudik. Langkah itu memang pasti akan mengurangi makin meluasnya penyebaran Covid-19.

Tapi jangan lupa, kalau itu mau diberlakukan, siapkan dulu sembako untuk perbekalan selama diberlakukannya karantina wilayah. Kita juga harus menyiapkan hal-hal lain untuk kebutuhan mereka yang pendapatannya langsung terpukul, padahal ‘napasnya’ harian. Siapkah pemerintah menanggulangi hal itu?” tanya dewan asal dapil Cirebon-Indramayu tersebut.

“Jika hanya melarang mudik tetapi tidak siap menanggung konsekwensinya, kita harus bersiap-siap menghadapi gelombang protes. Silakan saja pemerintah pusat/daerah memberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ini bisa juga menjadi darurat sipil. Tapi ingat, negara harus mengurus kehidupan rakyatnya. Kita semua tahu bahwa, siapa pun rela mati demi keluarganya yang kelaparan,” pungkas Daddy. (Hatta)