Suara Indonesia News – Bandar Lampung, Masyarakat Kabupaten Bengkalis  selama ini selalu mengeluh dengan pembuatan E-KTP, kedepan di 2021 dapat berbangga hati karena Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menyusun skema terkait dana hibah dari pemerintah daerah untuk pengadaan blangko E-KTP.

Skema pemberian hibah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Bandar Lampung menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota yang telah MoU terkait sistem hibah tersebut. Oleh karena itu, Komisi I bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan ke Disdukcapil Bandar Lampung pada hari Jumat 13 Maret 2020, pukul 09.00 Wib.

Kunjungan Komisi I bidang Pemerintahan yang diketuai oleh Zuhandi bersama wakil ketua H. Arianto, Sekretaris Nanang Haryanto serta anggota Sanusi, Sugianto, Febriza Luwu, Al Azmi, Safroni Untung,  dan Mustar J Ambarita disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Badri Tamam bersama jajaran Kepala Dinas.

Sanusi dalam sambutannya mengatakan, “Kota Bandar Lampung satu-satunya Kota yang sudah MoU terkait dana hibah untuk pengadaan blangko E-KTP, Ini merupakan langkah yang sangat tepat bagi kami untuk mengunjungi dan mempelajarinya, pemerintah kota Bandar Lampung dalam menerapkan sistem hibah blangko e-KTP merupakan suatu keberhasilan yang harus kita contoh, termasuk sistem pelayanannya terhadap masyarakat.

Dari hasil kunjungan ini nantinya akan dibahas di komisi bersama OPD terkait, semoga sistem hibah ini dapat dilaksanakan di Bengkalis sesuai dengan peraturan berlaku.

Ada fakta yang mencengankan di saat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung  menjelaskan “saat ini APBD Bandar Lampung 3,1 T dan PAD 1,1 T, dalam setahun Bisa Memberangkatkan jemaah haji 500 orang melalui dana APBD, Setiap ada yang meninggal disantuni 1 juta rupiah/orang, dengan jumlah penduduk lebih kurang satu juta seratus jiwa, diberi santunan untuk guru-guru ngaji, pendidikan gratis, tenaga honorer diberi gaji dua juta, setiap kecamatan dibangun mesjid raya dengan lambang daerah bandar lampung, bantuan pembangunan universitas, pengobatan gratis hanya dengan bermodalkan KTP, 12 rumah sakit bandar lampung, termasuk sarana dan prasarana penunjang.

“Pembagian E-KTP kita dibantu oleh Satpol PP yang membagikan ke setiap daerah Bandar Lampung apabila lebih dari seminggu tidak diambil,” Jelasnya.

Disambung Kadis Disdukcapil Bandar Lampung A. Zainuddin, “dalam rangka untuk memberikan pelayanan memenuhi keinginan masyarakat yang sedemikian rupa akan pentingnya E-KTP, memunculkan keinginan walikota untuk menghibahkannya melalui APBD karena blangko E-KTP yang diberikan dari pusat belum terpenuhi. Hibah ini merupakan bentuk kepedulian Pemda kota Bandar Lampung terhadap kebutuhan masyarakat akan perlunya E-KTP.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Blangko E-KTP harus dari dana APBN, tetapi dengan semangat walikota bandar lampung terus berkoordinasi bersama kementerian sehingga keluar Permendagri Nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan Kelima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Untuk tahun 2020 sudah menganggarkan untuk pembelian 100 ribu Keping blangko dengan anggaran APBD 1,2 Miliar.

Ketua Komisi I Zuhandi sangat kagum terhadap Pemerintah Kota Bandar lampung yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di penyusunan Renja tahun 2021 diharapkan sudah mengikuti Permendagri No. 99 tahun 2019 tersebut agar kebutuhan Blangko E-KTP di Kabupaten Bengkalis dapat terpenuhi, di pembahasan APBD-P 2020 nantinya hibah blangko ini wajib dimasukkan dan dapat terlaksana dengan baik nantinya untuk masyarakat. Dan program-program yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk dapat pula dicontoh dan diterapkan di Kabupaten Bengkalis,” Tegasnya.

Lanjutnya lagi, di tahun 2021 UPTD di setiap kecamatan yang belum ada kantornya harus dibangun dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Disdukcapil dengan sebaik-baiknya.

Al Azmi dalam kesempatan menerangkan, di Bengkalis ada 3 tempat pencetakan E-KTP, “Insyaallah kedepan akan dibuat di setiap kecamatan, bagaimana mekanisme yang ada di Bandar Lampung, “tanya Al Azmi,

Kadis Disdukcapil Bandar Lampung menegaskan terkait pencetakan E-KTP semuanya dilakukan di Dinas Dukcapil dengan 10 alat pencetakan.

“Sebenarnya ada kemiripan dari program yang dicanangkan di Bandar Lampung dan Bengkalis, hanya saja kualitas dan kuantitasnya yang membedakannya. “Kami dari komisi I mendukung penuh keberadaan Dukcapil ini dalam rangka penyelesaian E-KTP, semoga dapat terealisasi dengan baik,” Ungkap Wakil Ketua H. Arianto.

Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto “Kita mengapresiasi kinerja dari Capil Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan dapat diterapkan untuk Capil Bengkalis, kita berharap tahun 2020 kita sudah menganggarkan hibah Blangko E-KTP ini ke Dirjen Catatan Sipil dan 2021 kita sudah menerapkan sistemnya.”

Usai diskusi dilanjutkan dengan Pemberian Cendramata dan berfoto bersama, kemudian berlanjut berkunjung ke kantor Disdukcapil Bandar Lampung untuk melihat langsung mekanisme yang telah disampaikan.

Komisi I berterima kasih kepada pemerintah daerah Bandar Lampung, khususnya Bpk. Walikota Herman HN, Sekda Badri Tamam, Kepala Disdukcapil A. Zainudin, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset, Kabid sosial kemasyarakat, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Disdukcapil, jajaran Kasubbid Disdukcapil, Kepala Dinas Kominfo serta jajaran kantor walikota Bandar Lampung yang telah menerima kunjungan tersebut dengan sangat baik. (Mus)

Suara Indonesia News – Labuha, Rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama masih menjadi kebudayaan yang selalu dilestarikan sampai saat ini Hal tersebut bisa dibuktikan dalam berbagai kegiatan gotong royong oleh masyarakat Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota tidore Kepulauan Selain masyarakat anggota Kepolisian Republik  Indonesia SatBrimob Polda Maluku utara juga ikut terlibat menjaga persaudaraan dan toleransi antara umat beragama.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterlibatan personil Kompi 2 yon A Por  dalam kegiatan kerja bakti social pengecoran pembangunan Musholah Al.Murhum, bersama Ratusan warga masyarakat Desa galala, Kecamatan Oba utara kota tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara, pada minggu (15/02/2020).

Mengingat kondisi Musholah ini belum selesai dalam pembangunannya karena terlihat masih banyak kekurangan, oleh karena itu Personil Kompi 2 Yon A Por bersama warga setempat sepakat mengadakan kegiatan gotong-royong membantu mempercepat pengecoran pembangunan musholah tersebut,

Pelaksanaan kegiatan pengecoran Musholah ini dilaksanakan dengan semangat dan antusias baik dari warga sendiri maupun dari anggota Brimob Polda Maluku utara disamping untuk memperkuat terbentuknya tali silaturrahmi.

Dalam arahan pada Bakti social pengecoran Musholah tersebut Komandan Kompi 2 Yon A Por Iptu Aswin S. Abubakar, selaku pengambil apel menyampaikan, bahwa giat bakti sosial ini merupakan satu amalan dan kita sebagai umat beragama patut saling membantu antara sesama.

Harapanya dengan kegiatan bakti sosial ini kita sebagai umat beragama dapat membangun hubungan silahturahmi dengan masyarakat, bermitra dengan masyarakat agar bisa membantu kinerja kita sebagai Anggota Brimob (Polri) yang berhubungan langsung dengan masyarakat guna kamtibmas kemudian meminimalisir upaya tindakan kriminal yang sengaja dilakukan masyarakat. ujarnya

Sementara itu Camat Oba Utara Sifudin Gamtohe saat di konfirmasih wartawan melalui saluran teleponnya minggu (15/03/2020) terkait dengan kegiatan social Kepolisian Republik Indonesia SatBrimob Polda Maluku utara di sejumlah Desa di kecamatan Oba Utara, Pihaknya beserta staf  menyampaikan, “kebersamaan Satbrimob polda Maluku utara  dengana Masyarakat sering di lakukan denga membantu warga meningkatkan taraf kehidupan beragama yang rukun dan Damai serta harmonis yang selama ini sudah terjalin dengan kegiatan pembangunana Rumah ibadah sebagai sarana yang dapat  membantu pertumbuhan keimanan dan ketaqwaan bagi setiap anggota masyarakat,  saya ucapkan terimakasih kepada Kompi 2 yon A Por satbrimob polda Maluku utara. Ungkapnya. (Sam)

Suara Indonesia News – Cirebon, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler atau TMMD adalah operasi bhakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral dengan Kementerian/LPNK, Pemda, dan segenap unsur termasuk dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai upaya membantu Pemda dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah.

Pembukaan TMMD ke 107 Kodim 0620/Kab Cirebon, Susukan, Sabtu 14 Maret 2020,- Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107 Kodim 0620/Kab Cirebon, dibuka di Aula Bale Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, oleh Bupati Cirebon H Imron Rosyadi dan pemaparan kegiatan oleh Dandim 0620/Kab Cirebon Letkol Arh Adhi Kurniawan, Sabtu (14/3-20).

Usai kegiatan tersebut dilanjut dengan sesi Penanaman pohon dan peninjauan ke lokasi kegiatan TMMD 107 yang diikuti oleh unsur Forkopimda dilanjut dengan ramah tamah.

Program TMMD ke-107 TA 2020 merupakan program lintas sektoral antara TNI, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan  masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat.

Komando Resort Militer 063/Sunan Gunung Jati atau Korem 063/Sunan Gunung Jati adalah hasil reorganisasi dari Resimen Infanteri 9/C yang pada tahun 1960 berdasarkan SKEP No 81/P/2/1960 diubah menjadi Korem 063/Sunan Gunung Jati. Wilayahnya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Dan untuk acara TMMD TNI – AD terpusat Korem 063 Sunan Gunung Jati terpilih lah desa wiyong kecamatan susukan, yang berada di wilayah hukum Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. (SENDI)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Ciptakan kondisi sehat dan bersih Polsek Gunung Kijang lakukan strelisasi cara mencegah Covid 19, yang dilaksanakan di dua titik minggu (15/3/2020)

Pelaksanaan Goro cegah Covid 19 langsung dipimpin Kapolsek Gunung Kijang AKP Monang Silalai bersama TNI, UPTD Puskesmas Kawal serta masyarakat tempatan.

Kapolsek.Gunung Kijang AKP Monang Silalai saat menyampaikan  pada media ini mengatakan,” Giat goro yang dilaksanakan.di Mako Polsek Gunung Kijang.dan Masjid Al Furqon Kawal Kecamatan Gunung Kijang.

Semua fasilitas yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat kita sterilkan salah satu cara awal pencegahan.

Sterilisasi ini juga kita lakukan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masarakat dalam menjaga pola hidup sehari hari.

“Dia juga menghimbau pada masyarakat jangan panik dan cemas terkait virus corona ini, dengan menjaga pola hidup sehat dan berolah raga satu langkah yang baik dalam mencegah sebut Kapolsek Monang,”

Hadir dalam pelaksanaan goro Polsek Gunung Kijang AKP Monang Silalai, Babinsa Kawal Serka Kasmadi dan Babinsa Teluk Bakau  Serda Indra Yuriko, KA UPTD Puskesmas Kawal Dr Hendro, Dr Arta dan Dr M Tip Irawan, serta tokoh Agama dan Masyarakat.

Sebelum melaksanakan kebersihan  di Mako Polsek Gunung Kijang dan di Masjid Alfurqon,  tenaga Medis dari UPTD Kawal terlebih dahulu memberitahukan dan mempraktekkan cara yang benar untuk mencuci tangan dan membersihkan ruangan terutama pada benda-benda yang sering disentuh oleh masyarakat. (OBET)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Anggota DPRK Aceh Utara Al Gazali, bersama kepala Pemerintah Geuchik Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu, melihat perencanaan pembangunan infrastruktur  Rabat Beuton Sabtu, 14 Mare 2020.

Dalam kegiatan hari ini turut hadir Konsultan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  (PRKP) Kabupaten Aceh Utara, Sekdes, para Kaur dan dari unsur Pemuda Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu

Politisi  Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Sira) Al Gazali kepada Suara Indonesia News, Alhamdulillah berkat perjuangan dan juga dukungan para masyarakat Gampong Cot Trueng pembangunan jalan Rabat Beuton yang dirasakan oleh petani sawah, Awal tahun ini sudah mulai dikerjakan nya perencanaan pembangunan, semoga dengan ada nya pembangunan Infrasuktur yang yang bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Utara, dengen Anggaran 74.400 Jt melalui Pokok pikiran Angota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (pokirwan) tahun 2019, maka petani sawah  tidak perlu takut ketika musim hujan, dikarnakan jalan didak becek dan tidak  berlumpurlagi, dengan itu masyrakat juga harus merawat dan menjaga jalan tersebut  agar di lalui kendaraan dengan muatan sesuai dengan stendat pembangunan jalan tersebut.

Untuk kedepan saya selaku Wakil Rakyat, di tahun depan juga kita duduk bersama dan kita liat di mana ada pembangunan yang belum tersentuh di tahun ini, di tahun depan kita perjuangkan di tingkat kabupaten, karna peran di tingkat Gampong sangat di perlukan,

Alhamdulillah saya  jugak jabat sebagai  Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara yang membidangi Infrasuktur dan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara,  (abdul)

Suara Indonesia News – Banda Aceh, Dewan Pimpinan Pemuda Cinta Aceh (PCA) mengadakan Aceh Lawyers Club (ALC) dengan tema “Cegah Konflik, Radikalisme, Narkoba, Tingkatkan Kualitas Pendidikan serta Entaskan Kemiskinan di Aceh dalam Bingkai Syariat Islam”, di Hermes Palace Hotel, Sabtu, (14/03/2020).

Terlihat dalam kegiatan ALC ini, menggunakan tema acara yang “serba merah”, untuk melambangkan semangat dan keberanian generasi muda dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Aceh melalui forum diskusi istimewa ALC.

Kegiatan ALC ini dimoderatori oleh seorang Akademisi Unsyiah, Basri Effendi, S.H., M.H., MKn. ALC juga mengusung konsep “Lawyers Club” ini sengaja diusung untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk berdiskusi demi kemajuan Aceh kedepannya, serta PCA juga tak tanggung-tanggung mengundang berbagai stakeholder di lokal dan nasional untuk memberikan pandangan terhadap kondisi Aceh, yang menurut PCA kondisi Aceh hari ini sangatlah memprihatinkan jika tidak segera dibenahi secara bersama-sama dan kekeluargaan.

Adapun berbagai perwakilan yang berhadir yaitu dari Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Gubernur Aceh, Kantor Wali Kota Banda Aceh, H. M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si. (Ketua Forbes DPR/DPD RI), Safaruddin, S.Sos., M.S.P. (Wakil Ketua III DPRA), M. Rizal Falevi Kirani (Ketua Komisi V DPRA), Ali Basrah, S.Pd., M.M. (Anggota DPRA), Perwakilan MPU Aceh, Prof. Dr. Hasbi Amirudin, M.A. (Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh), Dr. Amri, S.E., M.Si. (Akademisi Unsyiah),  Muhammad Nazar (Tokoh Aceh), Munzami Hs, S.E (Ketua IDeAS), Reza Hendra Putra (Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry), Mahlil Ridwan (Penerima Anugerah Lembaga Wali Nanggroe), BNN Aceh, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Sosial Aceh, dan instansi lainnya untuk ikut serta memberikan warna berbeda dalam kegiatan diskusi.

Kegiatan diskusi dimulai sejak pukul 14.00 WIB hingga selesai pukul 16.00 WIB ini berlangsung cukup panas dan menarik perhatian dari seluruh elemen masyarakat yang berhadir, hal ini terlihat dari “membludaknya” jumlah peserta yang sangat antusias berdatangan untuk menyaksikan kegiatan diskusi yang tergolong sangat langka diadakan di Aceh ini, dan tentunya dengan dukungan penuh dari seluruh pihak.

“Yang pertama, saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kami, dan juga kepada sponsor-sponsor kami. Dengan adanya dukungan yang penuh oleh semuanya, acara ini bisa berjalan sukses. Penonton membludak, hal ini menjadi bukti bahwa semangat dan antusias masyarakat untuk peduli terhadap Aceh itu sangat tinggi. Hak baik ini patut diapresiasi oleh semuanya, karena inilah caranya dan inilah jalannya menurut kami, agar semua orang bisa berpikir lebih kritis demi kemajuan Aceh kedepannya, Amin”, ujar Ketua Umum PCA, Sulthan Alfaraby, saat jumpa Pers.

Setelah itu, Ketua Pembina PCA, Heri Safrijal, ikut membenarkan pernyataan Ketua Umum PCA, bahwa hal ini sengaja dilakukan demi kemajuan Aceh dan mengasah pola pikir generasi muda Aceh.

“Benar, ALC merupakan wadah untuk berdiskusi tentang permasalahan di kedepannya. Kami harap, ini akan terus berkelanjutan dan didukung oleh semua pihak. Setiap ada masalah maka akan kami limpahkan ke forum ALC, biarkan kita menyelesaikannya secara bersama-sama dan kekeluargaan. Yang terpenting, kita akan terus bergerak demi masa depan Aceh yang lebih baik”, tambahnya.

Terakhir, Ketua Pakar PCA, Razali Idris, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Provinsi Aceh, berharap kepada generasi muda Aceh untuk terus berjuang dan bersemangat dalam memperjuangkan nasib rakyat Aceh, salah satunya adalah menghidupkan forum diskusi demi mencari jalan keluar setiap permasalahan.

“Saya selaku Ketua Pakar PCA, mengingatkan kepada seluruh generasi muda Aceh untuk lebih peduli, berjuang dan tetap bersemangat untuk memperjuangkan nasib rakyat kita. Karena bagaimanapun, masalah-masalah di Aceh seperti kemiskinan dan hal lainnya akan lebih baik dan bijak kita mulai dengan langkah berdiskusi. Hal ini akan terus kita coba hidupkan dan usahakan agar terwujudnya budaya saling bertukar pikiran dan akhirnya menghasilkan sebuah solusi kongkrit yang bisa kita ajukan kepada pemangku jabatan di Aceh kedepannya”, tutupnya. (Sulthan)

Suara Indonesia News – Ambon, Akhir maret 2020, Dewan Pimpinan Paguyuban Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Wadan ( DPP IPPMAWAN ) akn menggelar pelantikan kepengurusan baru sekaligus silahturahmi bersama keluarga besar Wadan yang hadir dalam acara pelantikan dan silaturahmi nanti.

Semua kita melibatkan keluarga besar masyarakat Wadan, baik yang berada di kota Ambon maupun diluar kota Ambon, dengan moment ini kita kembali eratkan tali silaturahmi baik dikalangan mahasiswa maupun masyarakat Wadan, Dengan itu saya sangat harapkan keluarga besar mahasiswa mupun masyarakat wadan yang diluar kota Ambon agar dalam kegiatan tersebut ” Ungkap Ketua Panitia DPP IPPMAWAN Ali Wardana Uar kepada suaraindonesianews.com, minggu 15/3/2020.

Direncanakan pelantikan kepengurusan yang baru sekaligus silahturahmi akan berlangsung di kota Ambon dan bertempat di gedung Ashari pada tanggal 29 Maret 2020 mendatang.

Uar mengaku segala persiapan pelantikan sudah dalam tahapan proses sudah mencapai 100%, dan secepatnya akan rampung sesuai dengan sudah ditargetkan oleh panitia sendiri.” Jelas Uar.

Lanjut Uar, Insya ALLAH dalam waktu dekat semua keperluan pelantikan sudah akan kita distribusi  mulai dari undangan, dan semua undangan dipastikan akan tersebar untuk semua keluarga besar Wandan yang berdomisili di kota ambon maupun diluar kota ambon” kata Uar.

Sementara itu, Wakil ketua DPP IPPMAWAN 2020 – 2022 Patty. A. Uar berharap untuk kepengurusan IPPMAWAN baru dapat bergandeng tangan,satukan tekad dan membangun sinergi dengan berbagai kalangan , baik dengan organisasi – organisai paguyuban lainya yang ada di kota ambon.

Dengan itu menurut Patty Uar, kita semua berharap dalam kepengurusan kepemimpinan baru yang dinahkodai oleh Syaikhan Azzuhri Rumra atau disapa ( bang Iwan Rumra ) dan Ismail Borut selaku Sekjen IPPMAWAN bisa menjadi salah satu organisasi paguyuban yang dapat menghimpun semua elemen keluarga besar Wandan di mana saja berada. Itu yang sama – sama kita harapkan untuk IPPMAWAN kedepan lebih baik lagi ” harap Uar

Selain itu pula kata Uar, serta IPPMAWAN bisa mengambil peran bagian dalam mengawal setiap program program kerja pemerintah daerah ke depan, baik itu pemprov Provinsi maupun pemkot kota Ambon.” Ujar Patty Uar.

Menutupi keterangannya, Sambung Patty Uar acara pelantikan dan silaturahmi keluarga besar wandan di kota Ambon akan di isi dengan live tarian tarian khas WANDAN,

Untuk itu kami sangat mengapresiasi kerja keras panitia dan apalagi laporan panitia acara yang akan digelar nanti di hadiri oleh semua keluarga besar WANDAN yang berdomisili di kota Ambon maupun di luar kota Ambon” tutup Patty Uar. (Suneth)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SBB, dalam hal ini komisi III DPRD SBB melakukan rapat dengar pendapat bersama dinas Pendapatan, dan PTSP, camat Taniwel, penjabat desa Taniwel, Hulung dan Kasie guna menindaklanjuti permasalahan yang ditemui Komisi III saat meninjau lokasi pengelolaan batu pecah oleh PT Mutu Utama Kontruksi di kecamatan Taniwel.

Ketua komisi III DPRD kabupaten Seram Bagian Barat Abu Silawane kepada media ini dikatakannya. Rapat dengar pendapat yang dilakukan guna menindaklanjuti hasil peninjauan komisi III DPRD SBB beberapa waktu atas laporan terkait dengan adanya penjualan bahan baku material berupa batu pecah oleh perusahaan PT Mutu Utama Kontruksi ke Halmahera.

Dalam RDP terdapat banyak masalah yang dilakukan oleh PT Mutu Utama Kontruksi terkait perizinan dan pajak yang belum dibayar ke daerah. Terkait perizinan kemudian pihak perusahaan melaksanakan kewajibannya dalam hal ini melalukan pembayaran iuran pajak, distribusi untuk tiga desa baik desa Hulung, Kasie dan Taniwel yang memiliki wilayah tersebut.

Namun yang dikatakan pihak PT Mutu Utama Kontruksi ada kejanggalan dan keanehan saat RDP digelar siang tadi di ruang rapat komisi I DPRD SBB Jum’at, 13/3/2020″ Ungkap Silawane.

Keanehan tersebut menurut Silawane,hal itu berkaitan dengan kealpaan perusahan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam hal membayar iuran pajak serta pajak kepada pemda SBB serta izin yang menjadi ketidakpastian, makanya pada kesimpulan kami komisi III bersepakat untuk menutup sementara perusahaan dimaksud.

“Untuk sementara aktivitas penambangan pengelolaan batu pecah ditutup, sampai dengan adanya penyelesaian tanggung jawab untuk melunasi pajak yang belum dibayar PT MUK kepada pemda SBB,dengan kekurangan laporan penggunaan material MBLB/Galian C yang telah terjual ke Halmahera

senilai 2.900m3 (6000m3 sesuai laporan hasil ceck on the spot Komisi III dikurangi dengan 3100 m3 laporan perusahaan ke Badan Pendapatan Daerah).

Selain itu, kata Silawane PT MUK juga melakukan pembayaran pajak reklame papan nama base camp perusahaan (2019 dan 2020). Pembayaran BPHTB atas penggunaan lahan base camp dan lokasi pelabuhan penampung sementara.

Serta berkewajiban untuk menjaga dan memelihara Lingkungan alam dan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta memenuhi seluruh syarat ijin sebelum melaksanakan kegiatan penambangan material MBLB/Galian C.”

Lanjutnya, dengan adanya permasalah yang ada langka kongkrit seharus ada kesepakatan yang dilakukan antara pihak perusahan , pemda dan Komisi III DPRD SBB apabila sampai dengan beberapa hari kedepan pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban itu maka kita akan tutup perusahaan, agar tidak lagi melakukan aktivitas di daerah Seram Bagian Barat terutama ditaniwel.

” Yang pasti kalau pihak perusahaan tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi keputusan komisi III DPRD SBB dihadapan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan dan PTSP, selain menutup yang jelas kita akan mengarah ke proses hukum karena ini jelas-jelas merugikan Pemda SBB dan masyarakat yang ada di Seram Bagian Barat khususnya wilayah kecamatan Taniwel.” Tegas Silawane. (Srl)