0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon, LSM Baret yang dikomandoi Satori melakukan audiensi yang kedua kalinya untuk memastikan keberadaan tanah warga Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber yang masih memiliki SHM atas nama Pribadi dengan SHM no. 155 tahun 1986 dengan surat ukur no. 856 tahun 1986 persil no. C 952 Mad. Ps. 68 d. II dengan luas tanah 328 M2., yang sudah dipakai untuk taman kota sejak sekitar tahun 1995.

Sesaat sebelum memasuki gedung setda ruang paseban (Selasa, 3 Maret 2020), Media bertemu dengan Nanang Camat Sumber, dan menjelaskan kalo kasus ini sudah yang ke sepuluh kali demo, sebenarnya sudah terjadi pembayaran ganti rugi saat itu tahun 1994, waktu itu Camat Sumbernya Drs. H. Jaenal Abidin, MSi., dan tanah yang dijadikan taman kota samping BJB sumber saat kejadian masuk wilayah Kecamatan Weru dengan Uba Camat Weru saat itu. Yang jadi masalah Sertifikat tanah tersebut masih dipegang pemiliknya, dan saksi kejadian saat itu tinggal satu orang saja Aan Suryani dan temennya baru seminggu meninggal dunia.

LSM Baret datang hanya sekitar 15 orang dikomandani langsung Ketua DPP nya, Satori. Acara dihadiri dan dipimpin oleh Sugeng Hartoyo Asda bidang Pemerintahan didampingi Nanang Camat Sumber. Juga dihadiri perwakilan dinas terkait,   Syamsul Irban Inspektorat, Lia Sekdis LH, Lurah Tukmudal dan juga Aan Suyani warga Kelurahan Tukmudal yang saat itu menjadi perangkat desa Tukmudal.

Sambutan pertama disampaikan Nanang Camat Sumber yang menjelaskan kalau dirinya baru 2 tahun menjabat sebagai Camat Sumber, dan kejadian ini terjadi saat Camat Sumber saat itu H. Jaenal Abidin yang akrab disapa Joni mantan Sekda dan menurut Aan saksi yang masih hidup sekiranya demo seperti ini merupakan yang kesepuluh dan saat ini dilakukan LSM Baret.

Acara dilanjutkan dengan Aan Suyani mantan aparat desa Tukmudal merupakan saksi yang masih hidup dan menjelaskan saat itu tahun 1994 dirinya yang mengajak Suripah ibu dari Taufik untuk menerima pembayaran ganti rugi uang tanah di kantor Desa Tukmudal, tapi tidak ikut menyaksikan serah terima uang nya karena dilakukan di ruang kerja Kuwu, sehingga tidak tahu nominal yang diterima Suripah saat itu dan menjelaskan kalo Taufik sedang ada keperluan di luar desa. Sementara temannya yang ikut menjemput dan mengantarkan suripah baru seminggu lalu meninggal, Aan juga menjelaskan posisi Taufik sebagai anak angkat dari Suripah.

Saat Aan memberikan kesaksian Taufik sedang berada di luar desa langsung disanggah oleh Toat wakil ketua LSM Baret yang menanyakan kenapa tidak menunggu datangnya Taufik selaku pemegang SHM untuk tanah tersebut dan Aan tidak bisa menjelaskan dan bahkan tidak bisa mengungkapkan kenapa tanah tersebut yang sudah bersertifikat diabaikan keberadaan suratnya sementara LSM Baret sudah mengecek validitas SHM no 155  tahun 1986 an. Taufik, hanya bisa menjelaskan kalau sertifikat itu dibuat saat ada program Prona dari BPN di tahun 1986 dan menjelaskan posisi Taufik sebagai anak angkat dan langsung disanggah Satori Ketua LSM Baret, yang menjelaskan terserah mau anak angkat atau anak pungut tapi kalo sudah dihibahkan dan disahkan serta dicetak oleh BPN dalam bentuk SHM, itu legal sebagai pemilik resmi atas objek tanah tersebut.

Acara berlangsung dan berakhir tanpa solusi bahkan notulensi audiensi pun tidak dibuat oleh pihak Kabupaten.

Usai acara Satori menjelaskan itikad baik dari Pemkab untuk penyelesaian masalah tersebut tidak jelas dan kita akan melakukan pematokan atas objek tanah milik Taufik yang SHM nya ada ditangan kami dan taman yang ada akan dibongkar lalu ditanami pohon Ubi, ungkap Satori mengakhiri perbincangan. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Bengkalis, Dalam rangka menanggulangi Karhutla di Kabupaten Bengkalis yang mana hampir seluruh kecamatan Bengkalis memiliki titik hotspot api yang rawan terjadi kebakaran, maka Komisi I DPRD Bengkalis merasa perlu mengundang beberapa perusahaan di Kabupaten Bengkalis pada Selasa 03 Maret 2020 lalu.

Beberapa perusahaan yang hadir diantaranya PT. BOB, PT. SSS Siak Kecil, PT. Surya Dumai, PT. Meskom Sejati, PT. Rifansi Dwi Putra, PT. Pertamina UP II, PT. Arara Abadi, PT. Pelindo I Cabang Dumai, PT. Adei, PT. Bukit Batu Hutani Alam, PT. Sekato Pratama Makmur, dan PT. Satria Perkasa Agung.

H. Aryanto yang pada saat itu membuka pertemuan meminta kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan solusi terkait penanganan Karhutla ini.

“Kami berharap kepada perusahaan-perusahaan melalui program CSR membantu Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi bencana Karhutla berupa alat pemadam kebakaran karena standarnya setiap kecamatan harus memiliki alat tersebut, sampai hari ini sudah 11 hari Kapolres masih di pulau Rupat dengan kondisi mesin yang cukup memprihatinkan, itu sebabnya kami undang perusahaan-perusahaan, mudah-mudahan perusahaan yang hadir dengan jiwa besar bersama-sama menjaga masalah Karhutla ini, semoga mesin pompa itu bisa terealisasi dalam waktu dekat”, Jelas Ketua Komisi I Zuhandi.

Al Azmi dan Ketua Komisi III H. Adri yang berkesempatan hadir dalam rapat tersebut mengatakan, bantuan peralatan kebakaran akan menunggu konfirmasi dari perusahan dengan bekerja sama dengan dinas terkait. “Harap segera ditindaklanjuti karena ini merupakan tanggung jawab bersama,” Ujarnya.

Sementara itu anggota komisi I Sanusi mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis yang mau memberikan supportnya melalui program CSR, “Saya minta kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk mengiventarisir perusahaan-perusahaan yang menjalankan kontrak di Chevron, berapa perusahaan yang masih aktif hingga 2021 karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, langkah apa yang dapat diambil kedepannya, apakah ada forum khusus yang menangangi Karhutla.” Tuturnya lagi.

Perusahaan-perusahaan yang hadir saat itu seluruhnya memberikan dukungan kepada program pemerintah daerah untuk menangani Karhutla dan sebagian dari perusahaan yang hadir sebenarnya telah melakukan beberapa penanganan seperti pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) dengan dibekali peralatan yang memadai dan program-program lainnya. Mengenai bantuan peralatan untuk setiap kecamatan perwakilan perusahaan mengatakan akan mengkonfirmasi kembali dan memberi jawaban dalam waktu dua minggu setelah rapat tersebut.

Hadir dalam rapat Danramil 01 Bengkalis Mayor Arm Bismi Tambunan, Kabagren Polres Bengkalis Kompol Risman, Camat se-Kabupaten Bengkalis, Disnaker, BPBD, Damkar, BPKAD, PUPR, dan Bappeda. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Solo, Menjelang keluarnya rekomendasi Pilkada Solo 2020, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan relawan membuat petisi dukungan secara tertulis kepada Diah Warih Anjari. Dukungan resmi di atas materai ini untuk perempuan berhijab yang mendaftar Wakil Walikota Solo 2020-2025 lewat PDI Perjuangan.

Diah Warih atau yang disapa Srikandi Diwa ini dinilai layak jadi pemimpin AD-2 Kota Solo oleh beberapa organisasi kemasyarakatan dan relawan. Organisasi tersebut teruji dan militan pernah mendukung Jokowi-Amin 2019 lalu.

Penyataan sikap ini disampaikan Syafrufin Budiman SIP atau Gus Din Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP), Rabu (04/03/2020). Ia bersama relawan lainnya segera akan mengirim surat petisi dan karangan bunga dukungan untuk Diah Warih ke Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

“Kami para relawan menyatakan mendukung Diah Warih Anjari yang juga Ketua Umum Relawan Brigade 01 untuk maju sebagai Kandidat Wakil Walikota Solo 2020-2025. DPP PDI Perjuangan diharapkan bisa merekomendasikan Diah Warih yang didukung banyak elemen masyarakat. Soal siapa kandidat Walikotanya diserahkan ke DPP PDIP, tapi kalau bisa dengan Gibran Rakabuming Raka,” katanya.

Menurut Gus Din, adapun organisasi relawan yang menandatangani petisi mendukung Diah Warih. Diantaranya, Barisan Pembaharuan (BP), Wanita Pembaharuan (WP), Relawan Masyarakat Cerdas Indonesia (RMCI) Kaukus Muda Indonesia (KMI) dan Aliansi Pemilih Pintar (APP).

Selain itu Relawan Mandiri Indonesia (RMI), Andalan Institute, Forum Santri Indonesia (Forsi), LSM Teropong Timur, dan Komunitas Mahasiswa Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD).

Menurutnya, sebagai relawan militan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 lalu. Para relawan memandang Diah Warih adalah sosok muda, visioner dan intelektual.

“Kami terus mensosialisasikan figur Diah Warih ke masyarakat dan mengkampanyekan Srikandi Diwa lewat sosial media,” tukasnya.

Sebelumnya, kata Gus Din para relawan sudah turun ke Solo atau Kota Surakarta beberapa waktu lalu (red-24 November sd 02 Desember 2019), untuk sosialisasi figur Diah Warih. Dimana mengenalkan sosok dan visi-misi Diah Warih dalam membangun Kota Solo kedepannya.

“Sosialisasi ke bawah akan terus dilakukan Barisan Pembaharuan bersama relawan lainnya di Solo. Kami akan turun secara massif door to door mengenalkan Diah Warih,” ujar Gus Din yang Sarjana Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Selain itu kata Gus Din, sebelumnya Barisan Pembaharuan dan relawan lainnya juga ikut mengawal Diah Warih Anjari saat silaturrahim ke Kyai-Kyai di Solo dan Yogyakarta. Dimana saya ikut sowan ke KH. Muwafiq (Gus Muawafiq), KH Abdul Karim (Gus Karim), KH Miftah (Gus Miftah) dan Kyai Bimo (Senior PSHT), serta tokoh masyarakat lainnya.

“Dalam silaturrahim tersebut, banyak ilmu yang diserap dan menjadi aspirasi perjuangan dalam membangun Solo bersama-sama. Sebab, Kota Solo adalah Kota yang memiliki potensi lebih maju lagi dan lebih sejahtera, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat,” pungkasnya. (GD)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon, Bertempat di rumah sakit daerah Arjawinanguan MUSPIDA Kabupaten Cirebon melakukan sidak kesiapan rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Cirebon dalam menangani kasus penyebaran virus corona yang di indikasikan sudah sampai ke Kabupaten Cirebon penyebarannya.

Bupati Cirebon H. IMRON ROSYADI, S.Ag mengatakan, bahwa kita dalam rangka mengecek kesiapan rumah sakit ini untuk menghadapi barangkali ada masyarakat yang kena kasus virus corona karena kita tahu bahwa sekarang di indonesia bahkan di jawa barat pun pak gubernur sudah mengatakan, kita harus waspada penyakit corona maka kami pun di kabupaten cirebon juga siap. Rabu, (04/03-20).

Maka dari itu kami forkopimda Kabupaten Cirebon berinisiatif melakukan inspeksi mendadak terhadap rumah sakit bersama skpd Kabupaten Cirebon, melihat langsung bagaimana kesiapan rumah sakit daerah nya walaupun bukan rumah sakit rujukan utama pemerintah provinsi Jawa Barat jika kapasitas rumah sakit rujukan tersebut melebihi kapasitas yang ada, salah satu nya rumah sakit daerah Arjawinanguan Kabupaten Cirebon,

Setelah kami tinjau barusan alhamdulillah rumah sakit Arjawinangun di nilai oleh kami telah siap dalam menerima pasien kusus virus corona. Dari mulai personil hingga peralatan medis serta lokasi ruang isolasi pasien di nilai cukup memenuhi syarat yang ada.

Senada dengan Bupati Cirebon, kepala dinas kesehatan dr. Enny pun mengatakan masyarakat Cirebon jangan khawatir akan penyebaran virus corona di Kabupaten Cirebon kami dinas kesehatan Kabupaten Cirebon telah siap siaga sesuai instruksi pak Bupati dan gubernur Jawa Barat mengenai penanganan nya.

Dengan mensiagakan rumah sakit daerah yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon untuk menerima pasien baik itu limpahan dari rumah sakit daerah Gunung jati, atau pun pasien penanganan awal jika pasien harus mendapatkan penanganan segera jika jarak rumah pasien tersebut jauh dari rumah sakit rujukan RSUD gunung jati untuk warga Cirebon di wilayah barat Kabupaten Cirebon khususnya, ucap dr enny.

Masyarakat juga di himbau agar tidak panik dan tenang jika ada warga nya yang terpapar virus corona. Langsung hubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk segera di bawa ke rumah sakit untuk di tangani serahkan kepada team medis untuk di tangani. Pungkas nya.

Pihak rumah sakit Arjawinangun yang di wakilkan oleh dr. Edi mengatakan kita seorang profesional pelayan masyarakat harus siap ungkap nya secara singkat kepada awak media yang meliput. (SENDI)

0

Suara Indonesia News – Labuha, Pada Rabu 4 Maret 2020, tepat pukul 06:00 WIT, Wakil Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim bertolak dari Pelabuhan Habibi menuju ke 3 kecamatan dan 10 desa guna melakukan pengecekan pelayanan masyarakat.

Tiga kecamatan dan sepuluh desa tersebut yaitu Kecamatan Mandioli Utara terdiri dari Desa Lele, Waya, Indong, Bobo dan Pelita, Kecamatan Bacan Barat terdiri dari Desa Nondang, Indari, Kusubibi dan Nang, serta Desa Loleomekar di Kecamatan Kasiruta Timur.

Orang nomor 2 di Halsel ini melakukan kunjungan tanpa ada pemberitahuan kepada perangkat desa sedikitpun. Ia datang ingin mengetahui kondisi desa secara real tanpa ada persiapan yang dilakukan oleh perangkat desa, sehingga dapat terlihat secara nyata kondisi pelayanan masyarakat di desa.

Ada 3 hal yang Ia akan cek disetiap kunjungannya, yaitu Sekolah, Puskesmas/Polindes/Pustu, dan realisasi penggunaan dana desa. Menurutnya 3 hal tersebut adalah hal paling penting bagi sebuah desa. Apalagi ketiganya merupakan kebutuhan primer sebuah desa.

“Saya akan terus turun ke desa – desa seperti ini, demi memastika pelayanan bagi masyarakat berjalan dengan baik dan sudah dinikmati oleh warga,” tegas Iswan.

Dari 10 desa yang Iswan kunjungi tidak satupun desa yang terlihat sepi dari pelayanan. Salah satunya di desa Bobo Kecamatan Mandioli Utara, walaupun lokasi  Sekolah Dasar terletak di atas puncak bukit, namun semangat guru-guru dan siswa sangat enjoy melakukan proses belajar mengajar.

“Masya Allah, saya salut buat guru dan siswanya yang begitu kuat menjalani ini semua setiap harinya hanya untuk memberikan pendidikan kepada siswa dan siswanya yang ingin belajar untuk masa depan mereka. Saya saja yang baru naik ke lokasi sekolah ini sudah sangat lelah sekali, apalagi nanti setiap hari ? Saya tidak dapat bayangkan lelahnya” jelasnya.

Bukan hanya itu saja, Iswan kerap mengecek standar kecerdasan dari siswa siswi mulai kelas I sampai kelas 6 SD. Iswan juga sering memastikan ketersediaan tenaga pengajar disetiap sekolah. Jika jumlah tenaga pengajar terlalu sedikit maka melalui kebijakannya akan menambahkan lagi agar tercukupi.

Sementara untuk pelayanan kesehatan di 10 desa  juga sangat berjalan dengan baik. Bukan hanya mengecek pelayanannya, Iswan juga melakukan pengecekan obat – obat yang sudah kadaluarsa sampai ketersediaan tenaga medis.

“Saya harap dicek terlebih dahulu masa kadaluarsanya sebelum diberikan kepada warga,” ucap iswan disetiap petugas Puskesmas, Polindes dan
Pustu.

Iswan juga sesekali menanyakan kepada warga terkait kebijakan proses pelayanan kesehatan yang dilakukan. Apakah berbayar ataukah gratis ? dan seluruh masyarakat di 10 desa tersebut menjawab yang sama yaitu GRATIS.

“Kami selaku pemimpin di daerah ini yang harus terjun langsung memastikan seluruh kebijakan berjalan sempurna,” kata pria yang juga akan mencalonkan Walikota Ternate 2020 mendatang.

Selain Pendidikan dan kesehatan salah satu yang juga  sangat penting adalah penggunaan dana desa. Iswan melalui kunjungannya akan melihat langsung fisik pembangunannya menggunakan ADD. Walaupun lokasi pembangunan cukup jauh dengan  pemukiman warga seperti pembangunan Pagar Kebun Desa ataupun Tanggul penahan Longsor Ia tidak segan segan untuk mau melihatnya.

“Dana desa sejatinya dipergunakan untuk pembangunan desa, maka dari itu penggunaannya harus dipantau dan diawasi, agar seluruh ADD ini dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama bukan secara perorangan,” ungkapnya. (Sam)

 

0

Suara Indonesia News – Cilegon, PT Krakatau Tirta Industri (KTI) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (BPBD) Cilegon menggelar Sosialisasi/Diseminasi Update Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Nadra Krenceng, di Sari Kuring Indah, Kota Cilegon, Selasa, (03/03/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Cilegon, Edi Ariadi, M.Si, Diretur Utama PT KTI, Agus Nizar Vidiansyah dan Direktur Operasi PT KTI, Dendin Hermawan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau-Cidurian (BBWSC3), Kepala BPBD Cilegon, Erwin Harahap beserta jajaranya, Pejabat SKPD di lingkungan Pemkot Cilegon, Polres Cilegon, Kodim 0623/Cilegon, Camat dan Lurah serta tokoh masyarakat beserta jajaran manajemen dan karyawan PT KTI.

Sebelumnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 2005, tahun 2014, dan terakhir tahun 2017 lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Gumilar Sugandi menyampaikan beberapa pembaruan sehubungan dengan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Nadra Krenceng.

“Sebagaimana diketahui bersama, Bahwa Bendungan Nadra Krenceng merupakan waduk buatan milik PT Krakatau Tirta Industri (KTI) yang telah beroperasi sekitar 42 tahun. Sampai saat ini, Bendungan Nadra Krenceng memiliki peranan vital untuk mendukung ketersediaan suplai air bagi masyarakat dan industri di wilayah Kota Cilegon,” katanya.

Lanjutnya, bahwa eksistensi yang esensial tersebut memerlukan perhatian dan upaya-upaya preventif serta korektif yang selaras dengan ketentuan berkaitan dengan upaya mempertahankan kelestarian bendungan.

“Bendungan Nadra Krenceng telah beroperasi selama 42 tahun, dan dapat dioperasikan secara aman, Bendungan ini telah dilakukan Inspeksi besar secara rutin pada tahun 2005, 2010 dan 2016 serta dilakukan pemantauan secara rutin dan berkala sesuai dengan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) yang berlaku,” imbuhnya.

Menurutnya, Kompetensi dari pengelola Bendungan telah diperhatikan dengan sangat baik dengan ikut serta dalam keanggotaan Komite Nasional untuk Bendungan Besar INACOLD, dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR.

“Melalui pengelolaan operasi dan pemeliharaan yang baik tersebut PT KTI telah memperoleh sertifikat ijin operasi bendungan dari kementerian PUPR. Walaupun secara teknis, pada prinsipnya Bendungan Nadra Krenceng telah dikelola dengan baik, bagi kami kegiatan ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai apa itu bendungan dan waduk Nadra Krenceng, apa fungsi dan peruntukannya, dan apa saja risiko-risiko sehubungan dengan keberadaan Bendungan Nadra Krenceng serta bagaimana mitigasi risiko-risiko tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Cilegon, Erwin Harahap, mengatakan sebagai pengelola air baku PT KTI akan melakukan update pedoman Rencana Tindak Darurat (RTD) untuk keamanan bendungan krenceng secara berkala 5 tahunan.

“Karena Bendungan Nadra Krenceng memiliki karakteristik unik yang cukup berbeda dengan bendungan lain di Indonesia. Bendungan ini memiliki Kapasitas sebesar 5 juta Meter Kubik pada elevansi sekitar 21,5 meter dan ketinggian 14 meter. Bendungan ini termasuk dalam kategori bangunan bendungan besar dengan tingkat resiko tinggi,” katanya.

Erwin, berharap kepada seluruh pihak, baik di pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung upaya pelestarian Bendungan Nadra Krenceng. Salah satunya dengan mempertahankan fungsi dan peruntukannya sesuai dengan ketentuan.

“Kami mendorong kesadaran bersama untuk mendukung program PT Krakatau Tirta Industri (KTI) yang berkaitan erat dengan pemeliharaan Bendungan Nadra Krenceng dan waduknya. Artinya tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian dan kualitas, kuantitas air baku di areal Waduk Nadra Krenckepadaharapanya. (Dhe)

 

0

Suara Indonesia News – Labuha, Terkait dengan dugaan pencairan dana fiktif oleh Kepala Puseksmas (Kapus) Bajo Sangkuang Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Toni D Mahmud yang di beritakan oleh media suaraindonesia.co.id siang tadi, kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan, melalui Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bacan Amrul Doturu, Rabu, (04/03/2020) meminta Bupati untuk mencopot Kepala Puskesmas Bajo Sangkuang.

“Apa lagi dalam penggunaan Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2019, Kapus Bajo Sangkuang tidak transparan dan terbuka terhadap staf-stafnya. Karena itulah sikap Kapus Bajo Sangkuang ini kami menyorotinya,” Katanya.

Lanjut Amrul, mestinya Kapus harus terbuka dan transparan kepada staf-stafnya sebagai keterbukaan informasi. Jika hal ini saja dia menutupi dan tidak terbuka, bagaimana dengan anggaran lain lagi yang ada di Puskesmas Bajo Sangkuang.

“Padahal total anggaran Dana BOK untuk triwulan 4 Tahun 2019 pada Puskesmas Bajo Sangkuang Kecamatan Botang Lomang itu sebesar Rp. 231. 20. 40.000 dengan Program kegiatan KIA KB, PROMKES, TBI, SURVEY dan kegiatan Puskesmas lainnya, dan pencairan anggaran tersebut di ketahui fiktif, namun Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Hj. Hasna Muhammad diduga kuat suda kong kalikong dengan Kapus Bajo Sangkuang, sehingga anggaran dana BOK Tahap 4 Tahun 2019 memberanikan diri memberikan rekomendasi pencarian Dana BOK Puskesmas Bajo,” Jelasnya

Selain itu, Kapus Bajo Sangkuang juga memberhentikan 2 orang tenaga medis pada Puskesamas Bajo oleh Kapus Bajo Sangkuang.

“Untuk itu, saya Amrul Doturu Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bacan, mendesak Bupati untuk segera mencopot yang bersangkutan. Tindakan Kapus ini juga, jika benar-benar terbukti fiktif kegiatannya, maka kami akan melaporkan kasus ini ke pihak penegak hukum Polres Halsel,” Tegasnya

Amrul Menegaskan lagi, dan bila desakan ini, Bupati Halsel Bahrain Kasuba tidak mengindahkan, maka kami tidak akan segan-segan melakukan aksi protes besar-besaran di Kantor Bupati Halsel. (Sam)

0

Suara Indonesia News – Samosir, Kemarau panjang di Kabupaten Samosir, menjadi ancaman bagi para petani, khususnya petani padi. Untuk Mengatisipasi terjadinya gagal panen, Pemerintah Kabupaten Samosir mengambil langkah sigap dengan menurunkan tim terpadu dari Dinas Pertanian, bekerja sama dengan Dinas PUPR, dan Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa untuk mengerahkan seluruh pompa air pertanian membantu para petani mengatasi kekeringan lahan persawahan karena musim kemarau panjang yang terjadi tiga bulan terakhir di kabupaten Samosir Sumatera Utara (Sumut).

Kadis Kominfo Samosir Rohani Bakara menyebutkan Rabu 4 maret 2020, melalui pesan Whatshap, membenarkan beberapa lahan persawahan yang dimonitoring instansi terkait Selasa 03 maret 2020 kemarin, ke beberapa lahan pertanian yang dialiri pompanisasi antara lain:

Desa Rianiate dengan luas lahan sekitar 40 hektar menggunakan 2 unit pompa, Desa Sigaol Simbolon dengan luas lahan 100 hektar 1 unit pompa besar dengan kapasitas 50 liter per detik, Di Desa Palipi dengan luas lahan 120 hektar juga menggunakan 1 unit pompa besar.

Sementara  Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan dengan luas lahan 15 hektar menggunakan 1 unit pompa, Desa Harian di Kecamatan Onan Runggu dengan luas lahan 4 hektar dengan 1 unit pompa, serta Desa Pardugul Kecamatan Pangururan dengan luas lahan kurang lebih 40 hektar juga menggunakan 1 unit pompa.

Sedang 2 pompa besar berada di Desa Sigaol Marbun dan Palipi 15 pompa sedang  dan 100 unit pompa yang bisa mobile yg diberikan kepada kelompok tani. Keseluruhan pompanisasi yang dimonitoring berfungsi dengan baik ujarnya.

Diharapkan mesin-mesin pompa yang disuplai pemerintah ini dapat meringankan pekerjaan petani dan membawa hasil panen tani yang baik nantinya, walau dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrem saat ini sebut Rohani Bakara.

Salah seorang petani di desa palipi Sarimonang Sinaga, mengaku senang dengan adanya bantuan pompa air yang di distribusikan oleh pemkab samosir untuk membantu mengairi sawah miliknya, mudah mudahan nantinya hasil panen padi ini dapat sesuai dengan yang kita harapkan kata sarimonang. (Jabs)