Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon, Tim penggerak PKK dan LPMD yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten bulan ini sedang disambangi oleh Tim Pokbinwil (Kelompok Bina Wilayah) dan Dinas PMD untuk dilakukan monev (monitoring dan evaluasi)  kinerjanya,  tim Pokbinwil Kabupaten terdiri dari 4 tim yang salah satunya dipimpin oleh Ibu Dodi Mulyono dan melakukan monev di desa Setuwetan.

Acara diselenggarakan di aula pertemuan kantor Desa Setuwetan (Senin, 24 Februari 2020). Acara yang awalnya dimulai pukul 09.00 WIB., ternyata mulur menunggu kedatangan tim Pokbinwil yang baru sampai di kantor desa sekitar pukul 11.45 WIB., Acara dihadiri H. Teguh Supriyadi, SSos.,  Camat Weru, Ipda Endang Widiarti Panit Polsek Weru mewakili Kapolsek dan unsur Koramil, juga Kepala-kepala UPT se kecamatan Weru, juga Kades-kades se kecamatan Weru dan kader-kader PKK desa Setuwetan. Acara dimulai dengan membaca doa dilanjut sambutan Ratnawati, SPT., Kades yang baru dilantik untuk mengisi kekosongan waktu dikarenakan Hasyim Kades hasil Pilwu tahun 2017 meninggal. Sebagai Kades baru dan desanya sudah ditunjuk sejak jauh hari untuk diikutsertakan dalam monev, maka persiapan telah dilakukan oleh para kadernya yang rutin melakukan kegiatan. Dalam sambutannya Ratnawati menjelaskan dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan menambah motivasi bagi para kadernya untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi di masa mendatang baik untuk lingkungan keluarga dan di wilayah desanya.

Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kader TP PKK  oleh Ipah Saripah Ketua TP PKK desa Setuwetan,  Ipah menjelaskan Visi dan misi TP PKK desa,  juga profil kependudukan berkaitan dengan kegiatan PKK, juga potensi yang ada di desa berupa Pasar Kueh dan Pasar Pasalaran Plered. Juga menjelaskan 10 program pokok PKK yang sudah dikerjakan terbagi dalam 4 pokja. Setiap Pokja memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sambutan terakhir dari Ketua Pokbinwil Ibu Dodi Mulyono yang memberi sambutan dengan membacakan sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Hj. Nunung Rosmini istri H. Imron bupati Cirebon, melalui kegiatan monev 10 program pokok PKK, hendaknya tim penggerak PKK Kabupaten senantiasa bersinergi dengan TP PKK Kecamatan dan desa serta kelompok-kelompok PKK dasawisma sesuai dengan peran  pokok fungsi dan kapasitasnya masing-masing. Sehingga kegiatan monev ini dapat mewujudkan program unggulan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Juga menjelaskan prestasi yang diraih TP PKK Kabupaten Cirebon di tahun 2019 di tingkat provinsi Jawa Barat.

Usai acara Ratnawati Kades Setuwetan menjelaskan pada media mengenai kesiapan yang telah dilakukan oleh kader TP PKK desa yang rutin melakukan kegiatan setiap bulannya baik tingkat desa maupun kecamatan dan berharap mendapatkan penilaian terbaik dari tim Monev.

Setelah itu media menemui H. Teguh Supriyadi Camat Weru mengenai penunjukan desa Setuwetan tidak ujug-ujug tapi sejak tahun 2019 lalu, dan setiap bulan rutin dilakukan pembinaan oleh TP PKK Kecamatan yang bergiliran tiap desa. H. Teguh berharap Desa Setuwetan bisa memperoleh hasil terbaik dari tim yang dipimpin ibu Dodi, dan akan maju untuk dilakukan pemeringkatan tingkat Kabupaten, yang tahun lalu seharusnya Desa Weru Kidul bisa meraih peringkat pertama sekabupaten dan mewakili ke tingkat Provinsi, karena ada faktor teknis yang disebabkan pejabat Kades Nurwenda mencalonkan dalam kontestasi Pilwu akhirnya diberikan peringkat pertama diraih desa Bobos, ungkapnya menutup pembicaraan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Jakarta, Saat ditemui suaraindonesianews.com di kantornya, Jl.Gunawarman, Jakarta Selatan (Senin,24/2) sore Hari. “Soldier’s Never Die” ini kalau pun telah pensiun sejak tahun 2017 lalu, “kegarangan dan kegeramannya” sebagai Pejuang Polri Anti Narkoba masih melekat, matanya yang tajam meluluhkan lawan bicaranya, mungkin Itu yangbdirasanan para bandar Narkoba saat bertemu dengan beliau, Brigjend.Pol.Purn.Drs.Siswandi.

Maka sore itu, kami lebih ‘banyak mendengar, karena beliau memang ‘pakarnya dalam hal ini. Seakan tidak lelah, Apalagi saat pembicaraan masuk dalam tema    INDONESIA DARURAT NARKOBA (IDN) yang dianggap masih ‘jalan-ditempat.

Katanya, sejak lama negara ini   masuk dalam level Darurat Narkoba. Korban akibat Narkoba telah mencapai lebih dari 5 juta jiwa dengan kerugian negara lebih dari Rp.76 trilyun/tahun. Kata Pak Sis, panggilan akrab kami,  Indonesia dikenal sebagai negara ‘1000 pintu’ untuk penyebaran Narkoba dari luar. Melalui Bandara, pelabuhan laut, hutan hutan perbatasan wilayah, dsb. Indonesia adalah pasar potensial, surganya penyebaran narkoba mengingat lagi jumlah penduduknya lebih dari 260 juta.

“Disaat penegakan hukum terus ditingkatkan, disatu sisi Penyebaran dan Peredaran narkoba semakin beragam   modus dan caranya, ada yang serupa permen,  disisipkan dalam undangan,dsb. Parahnya, ini mulai menyasar sekolah, dalam arti pelajar.  Motifnya tidak hanya bisnis, tapi untuk memperlemah generasi muda. Untuk sekedar mencari info, saya sempat datangi kantin – kantin  sekolah’ menanyakan darimana asal semua barang yang dijual, ini salah satu pencegahan saja” kata Pak Sis, Dewan Penasehat Yayasan Kerja Indonesia Maju (YKIM), Ketua Dewan Pembina LBH Panji Keadilan Mulia Dan Ketum GPAN

Hal lain, pengejewantahan IDN itu adalah  zonasi rutan atau LP yang sarat kasus Narkoba, Salah satunya dengan Cara mem-BKO-kan TNI Dan Polri. “Misalnya, kita ambil saja 3 contoh, LP Salemba, LP  Cipinang Dan LP di Bali. LP Salemba di-isi Kopasus, LP Cipinang oleh Polri, dsb. Ini semua dimulai dari Kalapas/Karutan hingga sipir. Beri waktu ‘due-date, lalu kita evaluasi apakah jitu atau sebaliknya, tapi saya yakin pasti akan lebih baik dalam arti meminimalkan penggunaan dan peredaran Narkoba disana. Karena dalam beberapa kasus Narkoba kelas kakap, mereka lakukan dari dalam penjara. Memang akan menjadi pro-kontra, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi bagaimana kita tahu jika tidak dicoba”,kata Pak Sis.

Sebagaimana pesan Presiden Jokowi, kata Pak Sis lagi, IDN terwujud bukan dari penegakan hukum saja namun yang lebih utama adalah hindari ego-sektoral. Masih diperlukan  upaya bersama lintas sektoral untuk melakukan aksi nasional pemberantasan narkoba. Sebagaimana amanah  UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika bahwa sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia, yang mempunyai dan melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya ini (BNN) memang harus didukung lintas kementerian/instansi.

“Maka sangat ngawur jika ada oknum legislatif Senayan yang menghendaki BNN dibubarkan. Seharusnya mereka memberikan penguatan kepada BNN, jika kurang anggaran ya tambah, jika kurang SDM ya tambah, jika kekurangan peralatan dan tekhnologi ya tambah dong. Itu baru jempol”, kata Pak Sis yang kali ini diucapkan dengan nada dingin.

“Aneh lagi, saat ada sekelompok orang yang mengusulkan agar Ganja menjadi komoditas ekspor, legalisasi untuk Barang Haram?, Ganja Itu masuk dalam UU sebagai kelompok Narkoba kelas satu yang harus diperangi. Jadi bagaimana mungkin dilegalisasi, kecuali kalau ada UU yang mengatakan bahwa ganja Itu sayuran, boleh dikosumsi , diperjual-belikan secara bebas sebagaimana sayuran lain”, Pak Sis menyudahi diskusi ini karena sudah ada tamu lain yang menunggu. Namun kami diminta untuk sering datang kesana lagi. Inshaa Allah. (Rahma/PR)

Suara Indonesia News – Samosir, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Samosir Sumatera Utara (Sumut) menggelar acara diskusi publik dengan tajuk pembahasan menyoal Galian C yang akhir – akhir ini marak di Samosir, dan bagaimana proses Perizinannya?. Selasa 25 februari 2020 di Cafe Om Regar Pangururan.

Acara diskusi ini mendapat dukungan dan apresiasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara.

Dukungan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua IWO Fernando Sitanggang, SH. MH, didampingi Sekretaris Tumbur Habeahan dan Pandang Simbolon di ruang kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara Jalan Setia Budi, Pasar 2 Nomor 84 Medan pada Jumat, 21 Februari 2020 lalu.

Saya sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman jurnalis yang tergabung dalam IWO Samosir yang melakukan kegiatan brainstorming setiap bulannya kepada warga melalui diskusi publik ini. Kami mendukung kegiatan ini dan siap hadir, kata Kepala Dinas ESDM Sumut melalui Sekretaris Dinas Yasir Nasution, S.Sos.,MM.

Yasir menambahkan, kedepannya pemerintah akan melakukan penertiban kepada perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin.

Perijinan tambang itu dari mulai sampai akhirnya itu sudah bermasalah, karenanya berdasarkan instruksi Wakil Presiden kita diperintahkan untuk menertibkan 8800 pertambangan tanpa izin di seluruh Indonesia sebut Nazir.

Pengurusan pertambangan diharuskan memenuhi beberapa izin diantaranya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Perseorangan serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perseorangan.

Karenanya kita menyambut baik diskusi publik ini guna lebih mensosialisasikannya kepada para pelaku usaha, jelasnya kepada Fernando Sitanggang.

Sementara itu, Ketua IWO Samosir Fernando Sitanggang menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dinas ESDM untuk hadir sebagai narasumber yang mendukung kegiatan tersebut.

Dikatakan, kegiatan Diskusi Publik ini adalah untuk yang kedua kalinya serta kedepannya menjadi program IWO Samosir sebagai salah satu bentuk pengabdian untuk ikut serta mencerdaskan masyarakat Samosir.

Kegiatan ini murni untuk membuka kerangka berpikir warga Samosir sehingga dapat memahami setiap permasalahan yang sedang trending topik ditengah tengah warga,ujar Fernando.

Dan beberapa narasumber yang akan diundang IWO Samosir, sebagai Narasumber salah satunya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Utara, serta Kadis Lingkungan Hidup Samosir SUDEON TAMBA. dan  Kadis Perizinan Samosir, PANDAPOTAN Simbolon S,E. (jabs)

Suara Indonesia News – Subulussalam, Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Pemahaman PPID Sekaligus Penandatanganan PKS Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Subulussalam Dan Balai Besar Pengembangan SDM Dan Penelitian Kominfo Medan Kementrian Komunikasi dan informatika RI kegiatan implemintasi UU KIP dan UU ITE di laksanakan Gedung Aula LPSE Kantor Walikota Lae Oram, Kamis. (20/02/2020).

Kegiatan ini diselenggarakan selama satu hari, yaitu pada tanggal 20 februari 2020, dan dihadiri oleh pegawai di lingkungan SKPK Kota Subulussalam dan Kominfo Medan, dengan tujuan untuk menyusun dan mengoordinasikan program kerja setiap bidang pada tri semester pertama.

Dalam Pidato nya Kepala Dinas Kominfo Kota Subulussalam, Baginda Nastion Mengatakan akan Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Bekerja Sama dengan KOMINFO Medan.

Sementara itu Wakil Walikota Subulussalam, Salmaza mengatakan berkomitmen meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Informasi dan Komunikasi informatika. “Kita juga berharap dalam acara ini dapat mengimplementasikan UU KIP dan UU ITE.

Salmaza juga Menghimbau kepada masyarakat agar berhati hati dalam mengunakan media Sosial karena di era digital ini kita harus menyikapi nya dengan bijak dan benar.

Salmaza juga menghimbau kepada para kepala desa agar dapat membuat sanduk besar agar masyarakat dapat mengetahui anggaran desa. (Syahbudin Padang)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kabupaten Lingga, Ny Hj Heryulia Alias Wello berserta pengurus lakukan Studi Banding evaluasi pelaksanaan KKS dan penguatan Kabupaten tahun 2020 di FKKS Kabupaten Bintan. Senin (24/2/2020)

Studi Banding FKKS Kabupaten Lingga diselenggarakan di Kantor Palang Merah Indonesia ( PMI ) Kabuten Bintan Km 20 Kelurahan Gunung Lengkuas Hadir dalam pelaksanaan Studi Banding FKKS kabupaten Bintan Ketua FKKS Kab Lingg Kabupaten Bintan Dr. Hj Susilawati S.Ag. M.Ed

Ny Hj Heryulia Alias wello dalam kata sambutanya menyampaikan,” Alhamdulillah FKKS Kabupaten Lingga diterima dengan baik dalam silaturahmi kita ke KKS Bintan.

Disamping itu juga kunjungan kita Ke KKS Bintan guna mendapatkan pelajaran serta  bimbingan dari KKS Bintan  dalam program studi banding FKKS Lingga.

Ketua Harian FKKS Bintan Dr.Hj Susilawati mengatakan,” Terimakasih dan bangga atas kunjungan FKKS Lingga di Bintan semoga dalam studi banding ini mendapatkan barokah dan bekal yang bermanfaat, sehingga bisa menjadikan FKKS Kabupaten Lingga lebih baik lagi.

Tidak lepas dari hal tersebut kita bersama seluruh anggota bersedia memberikan materi serta langkah langkah guna memajukan KKS ini ucapnya,”

Hadir dalam studi banding FKKS Kabupaten Linga ke FKKS Pemkab Bintan, Pembina.FkKS Bintan, Pembina FKKS Lingga. Ketua FKKS Lingga berserta anggota Ketua  Harian  FKKS Bintan, Sekretaris dan pengurus serta Lurah Sungai Lekop

Silaturahmi disejalankan dengan studi banding FKKS Lingga ke FKKS Bintan saling bertukar cendramata sebelum pelaksanaan studi banding. (OBET)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Pembukaan Pawai Ta’aruf  Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Bintan Timur yang di selenggarakan di Masjid Fastabiqul Khairat Kelurahan Kijang Kota minggu (23/2/2020) Antusias Kafilah atau peserta Dari Kelurahan Sungai Lekop luar biasa ramai.

Pawai Ta’aruf MTQ Tingkat Kecamatan Bintan Timur terdiri dari empat Kelurahan yakni, Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Lekop, Kelurahan Sungai Enam dan kelurahan Gunung Lengkuas tampak iring iringan dalam Pawai Taruf.

Kurang lebih 300 orang dari mulai RA, TPQ sampai orang tua tampak beriringan mengikuti pawai Ta’aruf. Kalifah Kelurahan Sungai Lekop langsung dipimpin Lurah Sungai Lekop Riswan Efendi NST.

Lurah Sungai Lekop Riswan Efendi NST menyampaikan,” Alhamdulillah Kafilah  kelurahan Sungai Lekop pada tahun ini luar biasa antusias masyarakat dalam Pawai Ta’aruf MTQ Tingkat Kecamatan Bintan Timur tahun 2020.

Dengan Musabaqoh Tilawatil Qur’an ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita bada agama dan belajar ayat suci Al-Quran bisa menjadi satu pedoman yang sangat berarti pada generasi muda.

“Kita berharap kepada santri dan santriwati yang sudah kita bekali  dapat memberikan penampilan yang terbaik dalam membawakan Syair dan alunan yang merdu dalam membaca ayat suci Al-Quran nanti. Sehingga dapat mengharumkan nama orang tua, Kelurahan bahkan diri sendiri sebutnya,” (Obet)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) komisi I DPRD Bintan berjumlah 7 orang yang diajukan bersamaan pada Ketua DPRD Bintan tujuan Jakarta ke  Kantor Kementrian Ketenagakerjaan sabtu (22/2/2020) hanya satu SPPD yang tidak ditandatangani Agus Wibowo.

Hal tersebut menjadi tanda tanya besar oleh salah satu anggota Komisi I Tarmizi ada apa dan kenapa SPPD Keberangkatannya tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD Bintan dalam pengajuan surat kebersamaan 7 orang komisi I pada Surat Perintah Tugas No,,,/DPRD Bintan tanggal 18 februari 2020 selama 3 hari terhitung sejak tanggal 20 s/d 22 februari 2020.

Anggota Komisi I DPRD Bintan Tarmizi saat menyampaikan pada media ini mengatakan,” Dalam pengajuan surat SPPD komisi I Ke Kantor Kementrian Ketenagakerjaan Jakarta diajukan secara serentak namum hanya SPPD saya aja yang tidak mau di tandatangani Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo apa ada terkait permasalah orientasi kemarin. Sehinga menjadi dendam pribadi.

Apa ada diskriminatif pada pribadi saya sampai SPPD yang merupakan hak dan wewenang setiap anggota DPRD itu wajib.

Hak dan kewajiban anggota DPRD dalam agenda kunjungan kerja (Kunker)  itu sudah wajib dilakukan setiap anggota DPRD bukan segampang itu Ketua DPRD bisa mencekal SPPD anggata DPRD  yang sudah tertuam dalam fungsi dan kinerja DPRD diseluruh Indonesia.

Apa sudah benar cara yang dilakukan Ketua DPRD Bintan dalam mencekal Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). seperti ada dendam pribadi dia kepada saya.

Setiap permasalahan yang terjadi dalam satu atap seharusnya di bicarakan melalui Ketua Komisi dalam hal ini tentu melalui Ketua Komisi I Daeng Muhammad Yatir untuk penyelesaian sasuatu permasalahan bukan dengan cara cara arogan seperti orang yang tidak memiliki etika dan berpendidikan.

Sudah jelas ini fungsi pokok kerja DPRD

• Pembentukan Peraturan Daerah
• Anggaran,Kewenangan dalam hal anggaran Daerah (APBD)
• Pengawasan keuangan,Perda, mengontrol pelaksanaan dan peraturan lainya, serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Apalagi dalam Tugas wewenang dan Hak sudah tertera bahwa DPRD memiliki hak interpelasi,hak angket dan hak menyatakan pendapat, anggota DPRD memiliki hak dalam mengajukan rancangan peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memiliki dan dipilih, membela diri, Imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas protokoler serta keuangan dan administratif.

Saya selaku pribadi tidak ambil pusing akan hal tersebut, karena saya dipilih oleh masyarakat bukan oleh Ketua DPRD,  permasalah “Dia mau berbuat apa terhadap saya bahkan mau dijadikan dendam pribadinya saya tidak gubris akan hal tersebut. Sambil tersenyum kumpul bareng bersama tokoh Masyarakat dan Agama di kediamannya,” (OBET)

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang Kepri, Mengakhiri pelaksanaan latihan kerja Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA. 2019 / 2020, Polres Tanjungpinang menggelar Apel Penutupan bertempat di Lapangan Apel Polres Tanjungpinang, Sabtu (22/2/2020).

Apel penutupan dipimpin Kapolres Tanjungpinang AKBP Muhammad Iqbal, SH, SIK, M.Si diikuti Pejabat Utama, Perwira dan Personel Polres Tanjungpinang serta 45 (empat puluh lima) Siswa Latja SPN Polda Kepri didampingi Instruktur.

Dalam amanatnya, Kapolres Tanjungpinang menyampaikan,” Sebanyak 45 Siswa Diktukba Polri TA. 2019/2020 SPN Polda Kepri telah melaksanakan Latja kurang lebih 10 hari di wilayah hukum Polres Tanjungpinang.

Dalam melaksanakan Latja ini para Siswa dibekali materi tugas umum Kepolisian yang didampingi mentor maupun Instruktur pelatihan dari fungsi Sabhara, Binmas, Lalulintas dan fungsi Reskrim. Para mentor membawa Siswa untuk praktek langsung dilapangan berdasarkan teori yang diberikan selama menjalani pendidikan sehingga dapat merasakan tugas Kepolisian yang sesungguhnya Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul secara bijak dan yang paling dituntut masyarakat adalah keadilan yang seadil – adilnya dari setiap konflik yang muncul.

Sudah saatnya kita selaku aparat Polri selalu melakukan evaluasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta berupaya menjadi Lembaga yang adil dan dicintai masyarakat.

Dengan demikian diharapkan Siswa mampu melaksanakan tugas sehari – hari setelah dilantik menjadi Anggota Polri dan juga bisa meluangkan waktu untuk tetap belajar dan berlatih, karena pengetahuan itu sangat penting terutama hal – hal yang positif semua itu akan menjadi tekad dikala bertugas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat untuk mewujudkan Polri yang semakin Promoter sebutnya,”

Apel penutupan disertai pemberian Cinderamata dan penandatanganan berita acara serah terima Siswa Latja tanda berakhirnya pelaksanaan Latja Siswa Diktukba Polri TA. 2019/2020 SPN Polda Kepri di Polres Tanjungpinang. (OBET)