0

Suara Indonesia News – Bengkalis, Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam serta anggota DPRD Septian Nugraha, Syafroni Untung dan Sekretaris DPRD H. Radius Akima hadiri acara Panen Raya bersama seluruh Petani Padi Desa Harapan Baru, Sabtu, (25/01/2020), Pukul 10.30 Wib.

Sesuai dengan program pemerintah yaitu peningkatan produksi 7% padi setiap tahunnya maka Petani Padi Desa Harapan Baru dapat mewujudkan diawal tahun baru 2020, dibuktikan dengan adanya Panen Raya yang memang kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh petani dan seluruh masyarakat, ini merupakan sebuah prestasi tentunya bagi Kabupaten Bengkalis.

Atas prestasi yang diukir oleh Petani Padi Desa Harapan Baru, hal ini dijawab oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebelum membuka kegiatan panen raya padi mengatakan.

“Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengapresiasi kegiatan panen raya padi ini. Kami berharap kepada petani agar terus berperan serta memacu pertanian di wilayahnya masing-masing. Kami meminta kepada dinas pertanian agar bisa meningkatkan produksi pertanian untuk kebutuhan pangan kedepan. Terima kasih kepada PT. Chevron yang telah meminjamkan tanah kepada masyarakat untuk menanam padi, dan kepada petani peganglah amanah yang telah diberikan, ingatlah kita hanya diberikan izin untuk tumpang tanam tetapi tidak untuk memilikinya”, Ungkapnya.

Tidak hanya Bupati, pada kesempatan tersebut pula, H. Khairul Umam merasa senang dengan adanya kegiatan panen raya padi ini, ia meminta kepada Dinas Pertanian untuk lebih memperhatikan petani-petani di Kabupaten Bengkalis.

“Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengalihfungsikan kawasan persawahan menjadi perkebunan. Kita juga meminta kerja sama dari semua pihak untuk mengembangkan kegiatan hortikultura ini dengan semaksimal mungkin. DPRD sangat mendukung kegiatan ini, apalagi anggaran-anggaran ini jumlahnya sangat banyak di pusat. Lahan-lahan tidur hendaknya dapat dibuka dan dimanfaatkan, kita akan sokong kegiatan pertanian ini karena dapat meningkatkan PAD serta ekonomi masyarakat”, Ujarnya.

Hadir dalam acara Ketua TP PKK Kasmarni Amril, Camat Bathin Solapan, Camat Mandau, Forkopimda, kepala dinas, kepala badan se-Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, alim ulama, tokoh masyarakat, petugas pertanian dan tamu undangan lainnya.(Mus)

0

Suara Indonesia News – Surabaya, Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Walikota Surabaya 2020, muncul nama baru Syafrudin Budiman SIP atau biasa disapa Gus Din. Kandidat dengan jargon ‘Muda dan Progresif’ ini memiliki kans yang sangat tinggi dan diterima di Kota Surabaya.

Gus Din yang cicit dari KH Mas Masyur Pahlawan Nasional asal Nyampulang, Ampel, Surabaya ini dinilai bisa meraup suara muda milenial, kalangan Jawa-Madura, Tionghoa dan masyarakat pekerja perkotaan. Ketua DPW KAMIJO Jatim ini juga dinilai bisa berbaur dengan berbagai latar belakang dan kalangan, karena memiliki pengalaman aktivis mahasiswa angkatan 98 di Surabaya.

Hal ini disampaikan Ps Janes Pelealu, M.A, M.Th, Ketua Dewan Pembina Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP), saat dihubungi, Minggu (26/01/2020).

“Gus Din (red- Syafrudin Budiman SIP) adalah sosok yang energik, muda, pemberani dan profesional. Saya yakin Gus Din masuk bursa unggulan Pilkada Surabaya” ujar Janes Pelealu yang aktif sebagai intelektual rohaniawan ini.

Pria asal Tondano, Sulawesi Utara ini mengatakan, Kota Surabaya adalah kota yang majemuk dan toleran antar umat beragama. Menurutnya, Gus Din dikenal juga sebagai sosok toleran dalam beragama dan figur yang bisa menjadi penguat Surabaya dalam keberagaman dan kemajemukan.

“Saya mengenal Gus Din sebagai tokoh muda anti intoleransi dan anti radikalisme. Ia dikenal moderat dan egaliter dalam perbedaan agama, walaupun Gus Din dilahirkan dari keluaraga yang taat beragama,” ungkap Janes Pelealu.

Terakhir menurutnya Gus Din yang juga Ketua Umum Barisan Pembaharuan adalah generasi muda Intelektual Organik. Dimana kata Janes Pelealu, Gus Din sebagai insan yang aktif menggalang dan mengorganisir kekuatan intelektual dan pergerakan untuk meneguhkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

“Saya optimis dirinya diterima masyarakat Kota Surabaya dan berjuang dalam Pilkada 2020 menuju Surabaya Unggul, Surabaya Maju dan Surabaya Makmur,” pungkasnya.

Gus Din pada Rabu, (22/01/2020) datang ke kantor KPU Kota Surabaya Jl. Adityawarman No. 87 Rabu (22/02/2020). Ia melakukan konsultasi pencalonan sebagai Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Surabaya Syafrudin Budiman, S. IP. (Gus Din) bersama Dra. EC. HJ. Hermin Ernawati (Ning Hermin). Gus Din melakukan konsultasi persyaratan pencalonan perseorangan diterima Muh. Kholid AS anggota KPU Kota Surabaya. (GD)

0

Suara Indonesia News  – Banda Aceh, Pada tanggal 26 Januari 2020 merupakan saat yang bersejarah di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry karena telah sukses diadakannya pergantian Ketua Umum Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas, dan terpilihlah Ammar At-Thariq dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk memimpin SEMA Universitas pada periode 2020-2021 yang merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi di kampus.

Saat jumpa pers, Ammar mengatakan dengan diamanahkan jabatan Ketua SEMA kepadanya, beliau berharap bahwa SEMA bisa merekonstruksi segala sistem demokrasi yang dianggap perlu, misalnya merubah sistem pemilihan, Minggu (26/01/2020).

“Saya berharap kami bisa merubah sistem demokrasi yang seharusnya bisa dirubah oleh SEMA. Namun, di tahun sebelumnya belum terealisasikan, oleh karena itu harapan saya di periode ini bisa terealisasikan”, ujarnya.

Kemudian, beliau mengatakan bahwa rencana kedepan beliau berharap SEMA untuk serius menampung segala macam aspirasi dari mahasiswa sesuai salah satu bagian dari 3 fungsi SEMA, yaitu controlling/monitoring, legislasi dan menampung aspirasi.

“Program kedepan, saya berharap SEMA kedepan akan menjadi sebenar-benarnya wadah untuk menampung segala aspirasi mahasiswa. Hal ini sesuai dengan 3 fungsi utama SEMA, controlling/monitoring, budgeting dan menampung aspirasi mahasiswa”, tambahnya.

 

Setelah itu, Ammar yang juga mantan Ketua SEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini juga mengatakan bahwa UIN Ar-Raniry harus lebih benar-benar memperhatikan transparansi dalam hal apapun serta menjaga komunikasi sesama elemen kampus agar tidak adanya kesalahpahaman.

“Menurut saya di kampus kita banyak hal yang kurang transparan dan kurang komunikasi. Di lembaga-lembaga kita mungkin juga banyak yang kurang komunikasi, dan hal ini saya harap SEMA bisa ikut mengatasinya”, tegasnya.

Terakhir, beliau berharap agar seluruh mahasiswa lebih aktif dan peduli terhadap kampusnya sendiri. Dengan kita terlibat aktif dan masuk kedalam organisasi, dapat menaikkan akreditasi kampus.

“Saya berharap agar seluruh mahasiswa di UIN Ar-Raniry agar lebih aktif dan peduli terhadap kampus kita sendiri. Misalnya dengan kita terlibat aktif dan berkontribusi di organisasi, hal tersebut dapat menaikkan akreditasi kampus”, tutupnya. (Sulthan)

0

Suara Indonesia News  – Banda Aceh, Pemilihan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Presma UIN Ar-Raniry) pada tanggal 25 Januari 2020 yang berlokasi di Gedung Museum UIN Ar-Raniry, kini resmi mendapatkan sosok pemimpin baru untuk melanjutkan perjuangan di periode 2020-2021. Untuk posisi Presma UIN Ar-Raniry sendiri, kini dipercayakan kepada Reza Hendra Putra yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum.

Presma UIN terpilih, Reza Hendra Putra, saat berdiskusi dengan wartawan mengatakan bahwa beliau mempunyai mimpi besar untuk membangun UIN Ar-Raniry kedepannya. Gagasan tersebut beliau ungkapkan seperti adanya silaturahmi untuk menjaga komunikasi yang baik dengan lembaga internal maupun eksternal kampus serta memperjuangkan aspirasi masyarakat pada hari ini.

“Pertama kami ingin melakukan rekonsiliasi sesama lembaga, hal itu juga sesuai dengan selogan yang kami buat ‘Satu untuk Semua, Semua untuk Satu’, dalam artian kami ingin adanya sinkronisasi yang bagus dan sinergisitas yang bagus antara semua lembaga di kampus dan eksternal. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry hari tidak hanya sebatas untuk internal kampus tapi juga untuk eksternal kampus. Seperti kami bisa terjun ke masyarakat dan menanyakan langsung persoalan-persoalan yang harus kita perjuangkan”, ujarnya, Minggu (26/01/2020).

Kemudian, beliau juga membeberkan salah satu programnya lagi, yaitu sebuah platform media sosial yang “serba bisa”. Beliau menggagas ide tersebut dengan tujuan untuk melihat hal-hal mendasar di kampus, seperti aspirasi mahasiswa, transparansi anggaran, dan semua informasi tersebut dapat didapatkan dari platform media sosial yang akan dikelola dalam bentuk situs web, demi mewujudkan pelayanan informasi yang memadai kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry.

“Untuk melihat hal-hal yang mendasar di kampus kita, kami berniat membuat platform media sosial dalam bentuk seperti web, yang dimana berisi informasi seperti mengenai transparansi anggaran, aspirasi mahasiswa, dan lain-lain dapat diperoleh melalui platform ‘Serba Bisa’ tersebut. Dan juga, platform ini akan berisikan informasi kinerja DEMA UIN Ar-Raniry kedepan”, tambahnya.

Lanjut Reza, kekurangan-kekurangan di kampus juga siap diperjuangkan oleh DEMA UIN Ar-Raniry, seperti persoalan fasilitas, hak mahasiswa serta transparansi dana di kampus yang selalu menjadi pertanyaan besar bagi setiap mahasiswa.

“Ada beberapa hal yang menjadi problem utama bagi mahasiswa yang harus diperjuangkan, seperti permasalahan transparansi dana di kampus, fasilitas dan hak mahasiswa misalnya seperti di Fakultas Saintek sendiri yang mempunyai uang kuliah yang mahal dan hal seperti itu harus dipertanyakan ketika kita sudah membayar dan apa (hak) yang sudah kita dapat, hal mendasar seperti itu harus selalu kita pertanyakan”, tegasnya.

Berbicara masalah pergerakan mahasiswa, Reza berharap adanya kolaborasi antar sesama mahasiswa dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Artinya, kedepan Reza berharap adanya inovasi dan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan negeri ini sesuai dengan tuntutan era yang semakin maju ini.

“Kedepan, kami inginkan kolaborasi antar sesama mahasiswa yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Artinya, kami berharap adanya ide dan inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan di era milenial saat ini. Pergerakan mahasiswa bukan tanpa solusi, tapi kami inginkan konsep dan solusi bagi semuanya”, tambahnya.

“Berkaitan dengan ini semua, harapan saya kepada seluruh stakeholder di kampus, hari ini persoalan kompetisi politik di kampus sudah selesai. Kami ingin katakan, bahwa sudah cukup membangun kampus ini dengan melihat perbedaan. Mari kita membangun kampus dengan kesamaan tujuan dan mengedepankan kekeluargaan dan membirukan Aceh kedepan”, tutupnya. (Sulthan)

0

Suara Indonesia News – Gresik, Guna Membangun dan memupuk kekompakan serta kebersamaan serta terjalinnya kedekatan diantara keluarga besar Komunitas GRESIK DAMAI, menjenguk salah satu anggotanya yang sedang sakit.

“Kami bersama anggota lainya menjenguk anggota kami bernama Siti Gresek (dipanggil akrabnya) yang saat ini sedang sakit yang bertempat tinggal di wilayah Desa Karangsemandeng Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.” kata Atika Ayunie dan Rizki Irvan N selaku koordinator, minggu (26/01/2020).

Siti Gresek mengucapkan terimah kasih kepada semua sahabat-sahabat ku yang sudah meluangkan waktu untuk datang dan membesuknya. “Saya sangat senang sekali atas kunjungan dari Teman2 dan merupakan bentuk kepedulian terhadap anggotanya.” ujar Siti Gresek.

“Agar bersabar dan tetap percaya diri, bahwa sakit yang dideritanya dapat sembuh, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tetap selalu berdo’a, agar diberikan kekuatan dan kesembuhan, Ia juga berharap Siti Gresek dapat segera beraktifitas kembali,” ungkap Atika Ayunie.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian  kepada siapapun anggota yang sedang mengalami musibah.” Ini sebagai bentuk kekompakan dan keharmonisan dalam kebersamaan.” Singkatnya. (Hari Riswanto)

0
Ardianus Nalle Mantan kepala desa Oelolot, tahun 2013-2017 sedang menunjukkan batas Tanah milik Daud Sine.

Suara Indonesia News – Rote Ndao, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), mendesak penegak hukum mengusut tuntas penjualan tanah milik Daud Sine, warga Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, yang diduga telah berpindah kepemilikannya kepada warga negara asing 9WNA) dengan menggunakan nama orang lain.

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mengungkapkan, berdasarkan prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia, warga negara asing (WNA) tak diizinkan memiliki tanah di Indonesia.

Bahkan, warga negara Indonesia (WNI) yang menjalankan perkawinan campuran dengan WNA mesti melepaskan tanah hak miliknya, sebab tanah ini sudah bercampur dan merupakan bagian dari harta bersama perkawinan.

Adanya Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 kian mempertegas solusi supaya WNI tidak kehilangan tanahnya saat melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA.

Untuk mempertahankan prinsip nasionalitas agraria, kata Jonly, Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Terkait dengan penjualan tanah kepada warga negara asing yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa dan oknum Kepala dusun dengan meminjam nama orang lain, pihaknya mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kalau kasus ini didiamkan, akan menjadi preseden buruk bagi kedaulatan negara. Jangan sampai karena ulah oknum Kepala Desa, Negara yang dikorbankan. Terlebih, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa nama yang dipinjam dalam jual beli tanah tersebut mengakui bahwa dirinya tidak memiliki tanah itu,” jelas Jonly kepada media Suara Indonesia News, Senin (27/1/2020).

Bahkan, berdasarkan pengakuan Jermias Sine, ia hanya dipinjam namanya saja. “Nah, dengan keterangan dari orang tersebut, polisi bisa mendapatkan bukti permulaan bahwa adanya dugaan kong-kalingkong antara oknum aparat desa dengan si pembeli. Ini harus diusut tuntas ,” tegas Jonly.

Oleh karena itu, LAMI segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan pihak Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengungkap kasus dugaa  penjualan tanah kepada warga negara asing di Rote Ndao.

“Kami segera melakukan kordinasi dengan pihak terkait. Apakah ini ada oknum pejabat BPN atau aparat desa yang bermain. Namun demikian kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ucap Jonly.

Bila nanti pihak yang terkait menemukan adanya dugaan pelanggaran, biar proses hukum yang menentukan. “Terpenting, LAMI sebagai sosial kontrol mendorong institusi terkait untuk mengusutnya,” tandas Jonly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat ini terus mendorong kebijakan pembuatan sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah agar masyarakat  mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanahnya.

Namun, sayangnya program yang cukup mendapat antusias positif dari  publik itu, masih saja dimanfaatkan oleh oknum aparat desa. Salah satunya yang menjadi korban dari ulah oknum desa adalah warga desa Oelolot Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, yang diketahui bernama Daud Sine.

Ia mengaku sebidang tanahnya sudah beralih nama dan diduga dijual oleh oknum Kepala Desa dan kepala dusun kepada salah seorang warga negara asing.

Padahal, kata Daud, tanah yang dimilikinya merupakan peningggalan dari orang tuanya. Hal itu berdasarkan surat-surat yang ia miliki dari sejarah waris tanah tersebut.

“Kami sempat kaget, kenapa itu tanah sudah berpindah tangan ke warga negara asing. Padahal saya tidak pernah menjualnya. Kami menduga ada oknum desa yang bersekongkol denga oknum pejabat BPN, sehingga dengan mudah memanipulasi surat,” ujar Daud kepada MEDIA Ini Minggu (19/1/2020).

Terkait dengan persoalan tersebut, mantan Kepala Desa Oelolot Ardianus Nalle menjelaskan, pada tahun 2013 s/d 2017 itu dirinya mengetahui betul bahwa tanah yang saat ini dikabarkan dijual oleh oknum Kades itu adalah pemilk sahnya adalah Daud Sine.

Ardianus pun mengecam tindakan Kepala Desa Oelolot Estefanus Alnabe bersama Soleman Bella tak lain adalah kepala dusun yang diduga telah menjual tanah tersebut tanpa berkordinasi dengan pemilik tanah yakni Daud Sine. (Dance Hemukh)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon, Modus korupsi untuk mengakali anggaran Dana desa (DD), ternyata tidak hanya mengurangi kualitas hasil pekerjaan tapi bahkan diduga mengklaim pekerjaan  Dinas PUPR yang dikerjakan pihak ketiga dengan dana APBD pun bisa digunakan untuk pekerjaan yang dilakukan desa dengan menggunakan dana desa, yang seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi pekerjaan yang dilakukan di sekitar bulan Mei 2018,  tetap dimasukkan dalam APBDes.

Hal itu diduga dilakukan oleh Joni Kuwu Desa Cilengkrang, Kecamatan Pesaleman, SIN mendapat informasi dari Satori Ketua LSM Baret via seluler (Kamis, 23 Januari 2020), yang mencoba untuk meminta audiensi dengan Kuwu desa Cilengkrang di kantor Kecamatan Pasaleman, untuk klarifikasi atas dugaan proyek fiktif tersebut, karena Kuwu desa tersebut susah dihubungi sehingga meminta pihak kecamatan untuk mengundang Kuwu untuk audiensi.

Dugaan tersebut muncul atas aduan masyarakat yang masuk ke kantor sekretariat LSM Baret untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan investigasi lapangan dan mencari informasi dari warga sekitar proyek di Dusun 1 sampe 4 blok Sukabumi Kendal Desa Cilengkrang, proyek jalan dengan volume 2000 m2 dengan nilai yang tercantum dalam APBDes 2018 sejumlah Rp. 321.750.000,- , ternyata sudah dikerjakan pihak ketiga dari Dinas PUPR dengan dana APBD Kabupaten Cirebon.

Permohonan audiensi yang diminta LSM ternyata dihadang oleh oknum LSM yang ada di wilayah kecamatan Pasaleman, sehingga menambah dugaan menjadi semakin kuat atas fiktifnya proyek jalan tersebut, ungkap Satori mengakhiri pembicaraan via seluler. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Aceh Timur, Pengurus GMBI Zulfikar mengatakan, petugas pelaksana kegiatan pelatihan sosialisasi dana inovasi desa yang diberitakan oleh Ormas Laki DPC Aceh Timur dimedia online beberapa bulan yang lalu, sampai sekarang belum jelas sangat  berbeda mekanisme dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur,

Baik dalam pelaksanaan kegiatan, dinilai dari sisi tidak adanya keterbukaan informasi publik mungkinkah patut diduga kuat fiktif karena petugas pelaksanaan yang telibat dalam kegiatan nya selama ini tidak memiliki bukti LPJ secara keseluruhan sehingga  terjadi dugaan indikasi korupsi terhadap penggunaan dana sosialisasi Bursa Inovasi Desa pada tahun anggaran 2018.

Lebih Lanjut kata Zulfikar seorang aktivis Lsm GMBI menjelaskan, sebelumnya bahwa ormas Laki dpc aceh timur telah pernah mengajukan permohonan ke instansi terkait di bagian keterbukaan informasi publik (KIP) Aceh dan juga kepada TPID di Kecamatan Darul Aman. (27/01-20)

Menurutnya, lembaga GMBI perwakilan Prov. Aceh wajar mempertanyakan bagaimana sistem mekanisme penggunaan dana sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang dianggap sudah selesai dilakukan dalam hal ini  untuk membuktikan tepat sasaran dapat dilihat salah satunya melalui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), rincian pengguna dana Pelatihan sosialisasi dana inovasi desa tahun 2018 tersebut.

Namun sangat aneh dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dapat di berikan cuma hanya 25 persen saja dari keseluruhan sementara sisa sekira 75 persen lagi dikemanakan?

GMBI Zulfikar, berharap kepada pihak  penegak hukum Jangan Tidur aja, seharus nya segera menelusuri kebenaran terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi Inovasi bursa desa tersebut karna itu jelas mekanismenya tidak transparan kepada informasi publik yang ada di aceh timur dan berhubungan dengan uang negara, dan kenapa TPID kecamatan yang melakukan kegiatan LPJ yang ada cuma hanya 25 persen aja, sisanya kemana?.

Dalam hal itu aparat penegak hukum betul-betul harus berperan aktif menindak lanjuti sampai selesai, supaya masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses penanganan penyelidikan dilakukan oleh pihak  penegak hukum atas dugaan indikasi korupsi terhadap pengunaan anggaran di pelatihan sosialisasi bursa inovasi desa, yang dianggarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2018. Akan kah penegak hukum cuma duduk diam aja tanpa bertindak, ujarnya Zulfikar. (Sf)