Suara Indonesia News – Pekanbaru, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Jakarta, telah resmi mengeluarkan surat rekomendasi  untuk Pilkada Kabupaten Bengkalis 2020 mendatang.

Ada 3 kader yang terpilih yaitu Bagus Santoso (Wakil ketua DPW PAN Riau), Syaukani (ketua DPD PAN Bengkalis) dan Abdul Kadir (Sekretaris).

Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPW PAN Riau Tengku Zulmizan, saat dikonfirmasi terkait kabar surat rekomendasi untuk Pilkada Bengkalis.

“Benar sudah disetujui 3 nama kader untuk pilkada Bengkalis. Kabupaten Bengkalis termasuk salah satu kabupaten yang diperhitungkan dan ditargetkan PAN  menjadi Bupati atau Wakil Bupatinya” jawabnya. (18/01-20)

Menurut Zulmizan dengan sudah terbitnya surat rekomendasi dari DPP PAN membuktikan PAN lebih cepat menyiapkan kadernya untuk mengatur strategi memenangi pilkada dengan menggandeng parpol lainnya untuk saling melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Sementara itu Bagus Santoso salah satu kader PAN yang sudah mengantongi surat rekomendasi saat dihubungi lewat telepon menyatakan, bahwa surat rekomendasi sebenarnya merupakan surat tugas dari tim Pilkada Pusat DPP PAN kepada kader untuk bakal calon Bupati/ wakil Bupati. Mendapatkan koalisi parpol lain untuk memenuhi persyaratan serta melakukan komunikasi intensif di internal Partai untuk menggerakkan mesin partai dan menyusun program pemenangan.

“Surat rekomendasi ini tidak lain adalah surat tugas, kader yang bisa dan mampu mendapatkan atau diminati parpol lain untuk bergandengan.  Siapa yang siap dan punya hitungan menang itu yang akan melaju” kata Bagus. (Mus)

Suara Indonesia News – Mandau, Akibat lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor kembali menyebabkan kerugian materil.

Kali ini, satu unit Truk pengangkut CPO berplat Nomor polisi (Nopol) BM 9792 RO yang dikendarai Bayu Prasetyo, menyeruduk salah satu rumah warga yang berada di Pinggir Jalan Lintas Duri – Kandis, Kilometer 111, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Bengkalis, pada Sabtu 18 Januari 2020 Subuh sekira pukul 05.00 WIB.

Akibat dari kecelakaan tersebut,  rumah warga menjadi rusak.

Salah seorang saksi, Gimun mengatakan jika kejadian naas itu berlangsung sangat singkat. Truk pengangkut CPO sebelum menyeruduk rumah warga itu berjalan zig zag. Diduga pengendaranya mengantuk sebelum berakhir didalam rumah warga tersebut.

“Saya rasa sopirnya ngantuk, padahal lari mobil tidak kencang, biasa saja. Tiba tiba situasi berubah menjadi panik, tegang saat menyeruduk rumah dan teriakan pun pecah. Ada dua orang korbannya, keduanya dari dalam rumah,”ujarnya.

Kasatlantas Polres Bengkalis, AKP Hairul Huda melalui Kanit Laka, Iptu Edwi Sunardi saat dikonfirmasi membenarkan kecelakaan tunggal tersebut.” Kami masih olah TKP, untuk datanya nanti saja ya. Yang jelas korbannya ada dua orang. Yang satu luka ringan dan yang satu lagi sempat pingsan dan belum sadar. Saya tak berani mengatakan luka ringan sebab masih mendapatkan perawatan,”paparnya.

Hingga berita ini diturunkan, Truk pengangkut CPO itu sama sekali belum dievakuasi dan pemilik rumah masih tampak sibuk dan panik mengevakuasi bahagian rumah yang rusak parah. (Mus)

Suara Indonesia News – Simalungun, Maraknya Ikan Pemangsa di Perairan Danau Toba membuat para nelayan tradisional mulai resah dikarenakan hasil dari tangkapan para nelayan tradisional yang selama ini bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya, kini tak bisa lagi akibat adanya dugan ikan yang memakan anakan ikan dan telur ikan dan ditambah lagi dengan dugaan pencemaran Air Danau Toba.

Hal tersebut di sampaikan Biliher Sirat Nelayan Tradisional asal Parapat dan Jonner Sidabutar nelayan tradisional asal dusun Panahatan Nagori sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera utara, Selasa 16/01/2020

Biliher Sirait juga menyampaikan bahwa semenjak keberadaan ikan, kaca-kaca pada tahun 2012 yang silam dan ikan Bawal Tawar besar sekitar tahun 2016 yang bisa mencapai 10Kg/per ekor dan kini datang lagi ikan Setan Merah (Red Devil) hingga mengancam populasi ikan yang hidud di perairan Danau Toba,

“Dijelaskan bahwa sebelum ada ikan-ikan pemangsa (predator ) nelayan di Danau Toba bisa dikatakan sejahterah, karna setiap harinya mampu mengumpulkan rata-rata 5-6 Kg Ikan Mujahir dari 4 jaring dotonnya.

“Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, paling yang bisa kita kumpulkan dari jaring yang kita benam itu hanya mampu memperoleh tangkapan 2 hingga 3 dengan jumlah jaring 6 buah, sudah sulit lah bang akibat ikan predator itu,”tutur Biliher dengan nada kesal.

Hal yang sama juga disampaikan Mustar Damanik nelayan asal kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan Repa Sipolha Kabupaten Simalungun. bahwa ikan mujahir sudah terancam keberadaannya sejak kehadiran ikan-ikan setan tersebut

“Keberadaan ikan jenis predator ini di kawasan Danau Toba patut kita pertanyakan dari mana asalnya dan siap yang menebarnya,” kata mustar.

Mustar berharap kepada dinas terkait, agar pengawasan penabaran benih ikan di perairan Danau Toba harus lah di awasi lebih ketat lagi supanya jangan sembarang orang bisa menebar ikan sesuka hatinya,”pinta mustar.

Sementara itu Holmes leri Hutapea salah seorang Pujuan Danau Toba asal kota wisata Parapat menyampaikan, bahwa sebelum ikan red devil ada di perairan Danau Toba ikan pora pora sudah punah,

“Punahnya ikan Jenis Pora-Pora diperairan Danau Toba bukan karna ikan red devil ( lohan), melainkan karena pencemaran danau toba yang sudah sangat parah yang mengakibatkan ikan mandul dan tidak dapat lagi berkembang biak,”ungkat holmes.

Holmes juga menyampaikan bahwa faktor utama punahnya ikan pora-pora dari perairan Danau Toba diduga berasal dari pakan yang mengandung kedelaitransgeni (ksoiyabean) atau

kandungan yang kita duga digunakan untuk memandulkan ikan agar cepat besar, dalam arti di buat jadi mono sex. yang selama ini para petani dan perusahaan tidak memikirkan dampaknya buat Nelayan tradisional Danau Toba,”kata Holmes. (Stg)

Suara Indonesia News – Jakarta, Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Reza Fahlevi membantah jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dianggap menghambat pembangunan Papua. Dimana anggota DPR Papua (DPRP) dari Fraksi Partai Gerindra, Apeniel Ezra Sani mengatakan bahwa hingga saat ini, draft tata tertib baru yang diserahkan DPRP belum juga dituntaskan.

“Pernyataan tersebut tidak berdasar dan tendensius. Tudingan Anggota DPRP Papua yang menyebut Kementerian Dalam Negeri menghambat pembangunan di Papua karena belum mengesahkan tatip DPRP tidak berdasar dan hanyalah pembohongan kepada publik,” kata Reza Pahlevi dalam siaran persnya, Kamis (16/01/2020).

Katanya, pernyataan Anggota DPR Papua (DPRP) dari Fraksi Partai Gerindra, Apeniel Ezra Sani yang mencurigai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi penghambat pembangunan Papua perlu dibuktikan dan jangan hanya beropini.

“Yang menuding Mendagri hanyalah politisi yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai anggota DPRP. Dimana para penuding tersebut, tak memahami tupoksi (red-tugas pokok dan fungsi) Mendagri,” ujar Reza.

Padahal menurutnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri melalui Akmal Malik di Jakarta, pada Senin (13/01/2020) lalu, sudah memastikan draft tatib DPRD Provinsi Papua telah selesai dirampungkan pada Desember 2019.

“Sudah selesai tanggal 13 Desember 2019. Tapi Pemerintah Provinsi Papua bilang mereka cuti Natal. Baru diambil tanggal 8 Januari yang lalu,” kata Reza.

Adapun draft hasil konsultasi DPRD Provinsi Papua tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 diubah menjadi “Orang Asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.

“Pengubahan tersebut sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” tandas Reza.

Menurutnya, Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, yang Ayah dan Ibu adalah orang asli Papua atau Ayah adalah orang asli Papua.

Kedua, Pasal 17 ayat (3) diubah menjadi “Pokir DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan”.

“Penyusunan Pokir DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dapat berbentuk dana aspirasi yang dikoordinasikan dengan Gubernur,” tukas Reza.

Ketiga, Pasal 30 dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Sudah jelas draft tatibnya sudah disahkan oleh Mendagri dan surat penetapan draftnya sudah diserahkan. Silahkan diselesaikan di internal DPRP. Jangan sampai Mendagri diseret pada kepentingan politik di bawah,” pungkasnya.

Sementara itu mendengar statemen dari Reza Fahlevi, Pengacara Ibu Kota Arnol Sinaga, SE, SH, CLA., menyatakan sepakat/setuju atas pernyataan Bang Reza. Menurutnya, Prof. Tito Karnavian adalah Mendagri yang akomodatif dan mengikuti aturan dan Perundang-undangan yang ada.

“Kan sudah jelas kok. Bukti Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri melalui Akmal Malik di Jakarta pada Senin (13/01/2020) sudah mengatakan selesai. Katanya tatib tatib DPRP sudah rampung pada Desember 2019, mau apa lagi,” dukung pria yang akrab dipanggil Arnold ini.

Menurutnya, Kemendagri sudah selesai tanggal 13 Desember 2019 menuntaskan draf tatib DPRP. Tapi kata Arnold, Pemerintah Provinsi Papua bilang mereka cuti Natal dan baru diambil tanggal 8 Januari yang lalu.

“Semua tuduhan ke Mendagri tidak benar. Kalau ada yang beropini macam-macam silahkan buktikan. Kalau perlu gugat ke PTUN, jangan berkoar-koar menyalahkan Mendagri,” tegas Arnold.

Terakhir katanya, harapan Pemuda Indonesia yang Pancasilais, selalu dapat merasakan kesulitan orang banyak.

“Pak Tito itu layak diandalkan sebagai salah satu jantung di tubuh NKRI. Akhir kata dari saya, Duet Pak Tito dan Pak Jokowi untuk Indonesia Bermartabat dan Maju,” pungkas Arnold yang juga Ketua Relawan Martabat Jokowi-Amin.

Penulis: Syafrudin Budiman, SIP

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Kasat Bimas Polres Bintan AKP Sopandi, lakukan sosialisasi terkait paham radikalisme dan anti Pancasila serta menangkal berita hoax didua titik yakni Sungai Datuk Kelurahan Kijang Kota dan Desa Teluk Sasah menjelang Pilkada serentak.

Kasat Bimas Polres Bintan yang di dampingi KBO Polres Bintan IPTU Zulkarnain, Bripka M Khaidir, Brigadir Akhmad Solikin dan Brigadir Gusthin jumat, (17/01/2020) terus berupaya menciptakan wilayah hukum Polres Bintan dalam kondisi aman dan konfusif apalagi jelang Pilkada serentak tahun 2020.

Kasat Bimas Polres Bintan AKP Sopandi menyampaikan,” Berkaitan dengan menjadikan Rasa Polisi di dalam diri masing masing Individu agar waspada terhadap gejala sosial terutama Bahaya tentang Radikalisme Anti Pancasila baik terhadap diri sendiri maupun keluarga,

Diharapkan warga selalu bekerja sama dan berkoordinasi dalam pengawasan terhadap orang baru yang mencurigakan yang masuk wilayah kita, disini kita memberikan bimbingan yang tepat supaya tidak terjadi pelanggaran pelangaran apalagi terindikasi tindak pidana hukum.

“Dia juga berpesan agar selalu menjaga Kamtibmas yang aman jika terjadi sesuatu  diwilayah kita cepat sampaikan kepada perangkat Lurah, Kades ataupun RT,  RW setempat atau hubungi Bhabinkamtibmas setempat atau call center Polres Bintan 110.

Mari kita bersinergi mengantisipasi Gangguan Kamtibmas, terutama menjelang Pilkada serentak 2020,  dengan Aktifkan Siskamling wajib lapor 1 X 24 terhadap pendatang baru atau tamu di wilayah kita, ungkap Kasat Bimas. (OBET)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon, Curah Hujan besar yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia menyebabkan banjir di hampir seluruh daerah, ada yang hanya tergenang lalu surut bahkan tingginya curah hujan dan derasnya air menyebabkan adanya korban meninggal.

Mengingat kondisi hujan yang tinggi, Wadi, SE., Sekdis PUPR Kota Cirebon yang merangkap jabatan sebagai Kabid Binamarga sigap dan terus melakukan monitoring kondisi banjir tiap malam bahkan tidak segan-segan turun langsung ke lokasi banjir dan membuka saluran air atau drainase yang terdapat air menggenang untuk memastikan tidak ada sumbatan pada drainase tersebut.

Ternyata drainase sekitar jalan Cipto tepatnya di depan SMKN 2, dalam drainase ditemukan kantong plastik besar penuh sampah plastik yang menyumbat, tidak tanggung-tanggung ada 3 kantong yang diduga dibuang pedagang kakilima ke drainase, bahkan di drainase arah jalan Pembangunan ditemukan tumpukan ban-ban bekas ketika diangkat sampai dapat 2 mobil pickup, ban bekas otomatis menyumbat drainase yang ada. Ketika ban bekas dan kantong plastik sudah diangkat maka genangan air jalan Cipto tidak terlalu lama langsung surut, ungkap Wadi di depan Syahroni Kadis PUPR usai makan siang di kafe dekat kantor, (Jum’at, 17 Januari 2020).

Dalam setiap monitoring banjir, Wadi juga mengajak Kadis untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, bagi pribadinya yang sudah mendapat gaji dari masyarakat tidak segan untuk terjun langsung membersihkan saluran air yang menyebabkan banjir, kalaupun tidak selesai malam itu maka esok harinya akan menyuruh pegawai PUPR untuk melanjutkan pembersihan sumbatan yang ada.

Wadi, SE., juga berpesan pada warga Kota Cirebon untuk bersama-sama dalam menjaga kebersihan dan lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan khususnya pada saluran air atau sungai yang berdampak membuat sumbatan pada drainase ataupun sungai hingga air meluap ke jalanan yang membuat jalan menjadi banjir. (Hatta)

Suara Indonesia News – Samosir, Bertempat di Aula Kantor Bupati Samosir, Pemerintah Kabupaten Samosir Sumatera Utara (Sumut), menyambut kunjungan kerja anggota DPRD Kota Pematang Siantar, (17/01/2019).

Wakil Bupati Samosir dalam sambutannya menyampaikan, kawasan Danau Toba merupakan kawasan yang merupakan pembawa devisa untuk negara Indonesia, oleh karenanya marilah bersatu dan saling mendukung untuk membangun Danau Toba dan membangun Sumatera Utara. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Samosir sudah berusaha membangun Kabupaten Samosir di bidang infrastruktur, bidang sosial dan budaya.

Wakil Bupati Samosir memaparkan kondisi kemajuan infrastruktur di Kabupaten Samosir serta pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pertanian dan Pariwisata. Pada kesempatan ini juga  memperkenalkan objek-objek wisata, cagar alam, jenis kerajinan UMKM seperti ulos, startegi pengembangan usaha sepeti Festival ulos. Di akhir sambutannya Wakil Bupati Samosir menyampaikan Kabupaten Samosir tidak menutup peluang bagi siapa saja yang mau berinvestasi di Kabupaten samosir termasuk warga Siantar. Metode pembangunan yang baik akan terlaksana jika didukung dengan sajian pendukungnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Mangatas Marulitua Silalahi, mengapresiasi Kabupaten Samosir yang sudah semakin maju ditinjau dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata, berharap Pemerintah Kabupaten tetap bersinergi membangun Kabupaten Samosir. Wakil Ketua DPRD Pematang Siantar turut menyampaikan dukungannya kepada Kabupaten Samosir yang merupakan salah satu destinasi wisata, yang tentunya akan memberi dampak positif bagi Kota Pematang Siantar.

Kunjungan kerja diakhiri dengan pemberian cendramata bagi para anggota DPRD Kota Pematang Siantar. (Jabs)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai knalpot standar akan ditindak karena meresahkan warga.

Hal ini telah dibuktikan Sat Lantas Polres Bengkalis, dalam sepekan ini, setidaknya telah mengamankan 11 unit‎ berbagai jenis merk kendaraan sepeda motor berknalpot tidak standar dan bersuara bising (preng), yang meresahkan warga sekitar di Kota Bengkalis.

Disampaikan Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Hairul Hidayat, bahwa sejumlah sepeda motor yang telah diamankan tersebut, lantaran suara knalpotnya memekakkan telinga warga.

“Dari 11 kendaraan sepeda motor yang kita amankan ini, ada diantara pengendaranya yang sudah terpengaruh alkohol. Selain itu ada tiga pengendara yang masih dibawah umur, “terang Kasat, Jum’at (17/01/20).

Bertujuan untuk kenyamanan warga sekitar di Kota Bengkalis, Kasat Hairul Hidayat berkomitmen untuk tetap mengamankan sepeda motor yang suara knalpotnya membuat resah masyarakat.

“Untuk mengamankan mereka, kita tidak perlu kejar-kejaran, karena beresiko akan mengganggu pengendara lain. Kita punya strategi sendiri, dan terbukti sudah 11 sepeda motor knalpot preng kita amankan, “terangnya lagi.

Untuk mengambil kendaraan yang kini sudah di Kantor Sat Lantas jalan Antara, Kota Bengkalis, pihak Sat Lantas meminta pada setiap orang yang merasa memilikinya, untuk membawa orang tuannya, sekaligus membawa knalpot standar, untuk diganti.

“Jika mau mengambil sepeda motornya, harus membawa orang tua dan membawa knalpot standar. Untuk bisa diganti sekalian disini. Apabila tidak dipenuhi syarat ini, maka sepeda motor meraka akan tetap kita tahan,“ tegas Kasat. (Mus)