Suara Indonesia News – Jakarta. Pasca ditetapkan Wapres Terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka dinilai sangat strategis untuk memegang salah satu posisi ketua partai.

“Partai yang potensial itu bukan PDI Perjuangan atau partai lainnya. Tapi Partai Golongan Karya,” terang H.A.Bashar, SH, MH, Ketua Umum Relawan Go Gibran di Jakarta, Sabtu (27/4/2024)

Menilik perkembangan politik sekarang, lanjutnya, PDI Perjuangan tak lagi mengakui Gibran sebagai kadernya. Begitu pun sinyal partai berlambang banteng itu akan berada di posisi oposisi di luar pemerintahan.

“Ini akan memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto – Gibrang Rakabuming Raka 2024-2029 di parlemen dengan Bapak Prabowo memegang Partai Gerindra, Mas Gibran di Partai Golkar,” tambahnya.

Bukan itu saja, kondisi strategis lainnya, Partai Golkar akan sangat diuntungkan jika Walikota Solo itu menjadi ketua umum Golkar.

“Golkar tidak pernah jauh-jauh dari pemerintahan. Posisi wapres juga sangat strategis. Maka merugilah Golkar jika tidak dinahkodai orang nomor dua di pemerintahan,” tandas H.A.Bashar yang juga Ketua Umum Gerakan Karya Justitia Indonesia (GKJI) ini.

Menurut H.A.Bashar, Partai Golkar adalah partai besar. Partai yang ideologinya kekaryaan dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

“Ini ada sejarahnya. Wapres ke-10 periode 2004-2009, Jusuf Kalla berhasil menduduki ketua umum Golkar. Beliau (JK) dilantik Oktober 2004, dua bulan kemudian, Desember 2004, Jk terpilih sebagai ketua umum di Munas Golkar,” paparnya.

Melihat Gibran Rakabuming Raka yang masih muda ketimbang banyaknya sosok-sosok seniro di Golkar, H.A.Bashar menampik jika Partai Golkar harus terus mengikuti perkembangan politik yang terus dinamis.

“Politik hari ini berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Golkar harus punya tokoh yang juga berasal dari anak muda,” tambahnya.

Sinyal-sinyal Gibran berpotensi menjadi ketua umum Golkar terus terbuka. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu. Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.

Tapi itu terhalang dengan AD/ART yang berlaku di partai beringin tersebut.

“Aturan itu layaknya konstitusi yang mesti dijunjung tinggi. Untuk mengubahnya pun, nyaris mustahil karena harus menggelar munaslub. Karena politik itu dinamis, bisa saja dalam satu malam orang luar menjadi ketua umum. Oleh karena itu, kepastian status Pak Jokowi dan Mas Gibran tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai kader Partai Golkar,” tuntas H.A.Bashar. (red)

Suara Indonesia News – Indramayu. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, yang beragama Islam rutin melakukan kegiatan keagamaan Marhabanan dan juga Yasinan.

Seperti yang terlihat pada hari Jum’at (26/04/2024), para Warga Binaan ini berkumpul di Masjid At-Taqwa Lapas Kelas IIB Indramayu, untuk bersiap melakukan kegiatan keagamaan Marhabanan dan Yasinan, didampingi oleh Staf RegBimas.

Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono mengatakan bahwa kegiatan keagamaan ini rutin dilakukan untuk membangun pribadi Warga Binaan agar lebih baik dan religius.

“Kegiatan ini rutin kami lakukan agar Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Indramayu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bertaqwa kepada Allah sehingga saat selesai menjalani masa tahanan nanti bisa kembali ke Masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat,” katanya.

Kegiatan keagamaan ini juga menjadi pedoman dalam melaksanakan perikehidupan di dalam lapas agar tetap patuh dan taat sebagai WBP yang baik. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Jawa Tengah (DPW PAN Jateng) mendorong Zukifli Hasan (Zulhas) memimpin lagi DPP PAN periode 2025 – 2029. Keinginan DPW PAN Jateng ini didasarkan dari aspirasi mayoritas kader dan pengurus PAN yang mendukung Zulhas.

Hal ini dikatakan Sekretaris DPW PAN Jateng, Sunarmin, SE, MM, Jumat (25/4/2024), saat dihubungi Syafrudin Budiman SIP wartawan senior, menyikapi jelang Kongres PAN 2025 mendatang.

“Kami (DPW PAN Jateng) mendengar dan merekam mayoritas kader dan keluarga besar PAN Jawa Tengah mendorong Bang Zulhas untuk bersedia memimpin PAN kembali pada periode mendatang 2025-2029,” ujar Sunarmin.

Politisi senior ini menjelaskan PAN dibawah kepemimpinan Zulhas mampu mengaransemen kolaborasi besar Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pemilihan presiden (pilpres), 14 Februari 2024.

PAN kata Sunarmin, walau tidak menjadikan kadernya sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, namun Ketua Umum DPP PAN, Zulhas mampu memenangkan Paslon Prabowo-Gibran.

“Sukses memimpin partai dalam kompetisi politik yang keras di tengah masa transisi kepemimpinan nasional melalui pemilu yang berbarengan dengan pileg. PAN walaupun tidak ada kader yang maju sebagai capres/cawapres namun tetap exis,” ujar Mantan Anggota DPRD Wonogiri dua periode ini.

Bahkan ia menegaskan, bahwa dibawah kepemimpinan Zulhas, PAN mengalami peningkatan raihan suara dan kursi secara nasional dari 6,8 % menjadi 7,6 %.

“Serta sukses menjadi garda depan dalam mengaransemeni kolaborasi besar KIM sebagai partai pengusung utama pemenangan paslon prabowo-gibran pada pilpres 2024,” tegasnya.

Sunarmin juga menyatakan, Bang Zulhas merupakan tokoh nasional yang konsisten mendorong terciptanya kolaborasi positif antar semua tokoh bangsa dan kekuatan politik nasional, bersama capres dan cawapres terpilih serta pimpinan parpol, KIM secara riil.

“Zulhas ikut memberikan kontribusi bagi terciptanya proses demokratisasi pemilu 2024 yang kompetitif namun kondusif dan berakhir dengan happy ending utuk bangsa Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut Sunarmin, menyatakan inovasi dan terobosan baru Bang Zulhas dalam membangun infrastruktur partai yang makin kokoh dan dinamis dalam mengakomodir dinamika perkembangan jaman sehingga PAN makin familier.

“PAN makin dicintai rakyat dan dekat dengan banyak elemen masyarakat muda yang beragam. Selama mendapatkan amanah utuk memimpin kementerian perdagangan Bang Zulhas juga mampu menerjemahkan dengan cepat instruksi presiden,” ujar Sunarmin.

Kata dia, Zulhas juga sukses memacu pertumbuhan ekonomi, inflasi terjaga, berhasil meningkatkan surplus neraca perdagangan. Zulhas juga mampu mengatasi kelangkaan berbagai kebutuhan bahan pokok, khususnya minyak.

“Langkah-langkah Bang Zulhas ini membuat stabilitas ekonomi di masyarakat. Dimana ketersediaan bahan pokok aman dan gejolak fluktuasi harga bahan pokok relatif terjaga,” pungkas Sunarmin. (red)

Suara Indonesia News – Merauke. Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Papua Selatan mengawal pemasukan bibit tebu impor asal Australia melalui Bandar Udara Mopah, Merauke pada Kamis pagi (25/4).

Sebanyak 1440 bibit tebu dikemas dalam 36 tube ini masuk Merauke. Ini merupakan importasi bibit tebu pertama asal Australia dan pengiriman selanjutkan pada bulan Mei hingga Juni.

“Sebelum masuk dalam ruang Pengasingan dan Pengamatan (Singmat), Karantina lakukan serangkaian tindakan Karantina berupa pemeriksaan administratif dan fisik serta uji laboratorium guna memastikan tidak adanya gejala penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)” ungkap Cahyono, selaku Kepala Karantina Papua Selatan.

Cahyono menjelaskan persyaratan bibit impor yaitu, dilengkapi _Phytosanitary Certificate_ (PC) dari negara asal, melalui pintu pemasukan yang ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina di tempat pintu pemasukan dan adanya Surat Izin Pemasukan dari Menteri Pertanian.

“Secara administratif semua ada, dilengkapi PC dari negara Australia dan SIP Mentan. Selanjutnya petugas Karantina membawa bibit ke Laboratorium Karantina Tumbuhan (KT) untuk pengambilan sampel yang selanjutnya dilakukan pengujian” tambah Cahyono.

Food Estate tebu di Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres No. 40 Tahun 2023 tentang Percepatan  Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

“Perpres ini menargetkan adanya peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton/hektar melalui melalui praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman. Karantina siap mengawal pemasukan bibit asal Australia melalui pengujian laboratorium” tutup Cahyono. (Karantina Papua Selatan)

Suara Indonesia News – Indramayu. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Bupati Indramayu atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28, Kamis (25/4/2024) di Balai Kota Surabaya.

Kabupaten Indramayu meraih skor 3,5426 dengan status kinerja ‘Tinggi’ dari 414 kabupaten se-Indonesia. Dengan skor tersebut menjadi Kabupaten Indramayu berada di peringkat 4 Nasional dan peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat.

Bupati Indramayu Nina Agustina seusai menerima penghargaan mengatakan, prestasi tersebut merupakan buah dari kerja sama super tim yang ada di Pemkab Indramayu dalam menerjemahkan visi Indramayu Bermartabat.

“Terima kasih banyak kepada semua ASN di Pemkab Indramayu atas kerja baik yang pada akhirnya menjadi kerja nyata. Terima kasih juga kepada masyarakat yang terus menginspirasi dan memberikan banyak masukan. Pertahankan prestasi ini untuk masa depan Kabupaten Indramayu,” kata Nina seusai menerima penghargaan.

Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian mengatakan, dengan semangat Otonomi Daerah saat ini pemerintah daerah dituntut untuk terus memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengembangan potensi lokal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Toro)

Suara Indonesia News – Surabaya. Pemdaprov Jawa Barat menerima penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan status Kinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

Jabar menjadi salah satu dari lima provinsi berkinerja tinggi dengan skor EPPD mencapai 3,6485.

Selain Jabar, pemda provinsi lain yang mendapat piagam penghargaan serupa yakni Jawa Timur, dengan skor 3,6970, dengan status kinerja tinggi.

Selanjutnya, Jawa Tengah dengan skor 3,6791, status kinerja tinggi. Kemudian DKI Jakarta skor 3,6560 status kinerja tinggi. Lalu DI Yogyakarta dengan skor 3,5353, status kinerja tinggi.

Predikat ini disematkan berdasarkan SK Mendagri nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil EPPD Secara Nasional tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2022 pada Lima Provinsi, 10 kota, dan 14 Kabupaten yang Berprestasi Tertinggi secara Nasional.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menerima penghargaan langsung dari Mendagri Tito Karnavian pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah di Balaikota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

Selain itu, terdapat dua pemda kabupaten di Jabar yang menerima piagam penghargaan EPPD dengan kinerja tinggi, yakni Kabupaten Indramayu dengan skor 3,5426 dan Kabupaten Sumedang dengan skor 3,5391.

Pada peringatan Hari Otda tahun ini juga terdapat dua kepala daerah di Jabar yang menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan keputusan Presiden RI.

Lencana ini diberikan kepada kepala daerah sekali seumur hidup atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedua kepala daerah tersebut yakni Dony Ahmad Munir sebagai Bupati Sumedang periode 2018- 2023, serta Bima Arya Sugiarto sebagai Wali Kota Bogor periode 2019 – 2024.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama yakni kesejahteraan dan demokrasi.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Tito menjelaskan bahwa dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis.

“Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (_indigenous development_) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (_sustainable_),” ujar Tito Karnavian, di hadapan para gubernur, serta bupati dan wali kota yang hadir di Balaikota Surabaya.

“Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society, ucapnya.

Sehingga, kata Tito, proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan perwakilan daerah secara langsung, diharapkan bisa menumbuhkan komitmen, kepercayaan (_trust_), toleransi, kerja sama, solidaritas serta rasa memiliki (_sense of belonging_) yang tinggi terhadap kegiatan pembangunan di daerah sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi.

Ekonomi Hijau

Sementara itu, Mendagri Tito mengulas tema peringatan Hari Otda tahun ini yakni, ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.

Tema ini dipilih guna memperkokoh komitmen, tanggung jawab serta kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sejalan itu, pembangunan berkelanjutan perlu diimplementasikan baik dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya manusia (SDM). Serta mendorong model ekonomi ramah lingkungan untuk masa depan  berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan SDM secara lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Sejalan itu, sambung Tito Karnavian, penguatan ekonomi hijau juga wajib memperhatikan potensi daerah, mulai dari pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Menurutnya, Kemendagri siap memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

“Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” kata Tito. (Sendi)