Suara Indonesia News – Bengkalis, Hal ini disampaikan oleh Johansyah Syafri Kadis Kominfotik Bengkalis ketika menjadi narasumber seminar dan workshop jurnalistik di Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Sabtu, 26 Oktober 2019.

Dikatakan Johan, Wartawan dan kebohongan adalah dua hal yang tak boleh bersenyawa. Tak boleh bersatu padu. Keduanya ibarat dua kabel listrik yang tak boleh bersinggungan. Berbahaya, bisa korsleting. Bila bersenyawa akan menghasilkan hoaks.

“Wartawan adalah profesi yang menuntut kejujuran dan keterusterangan dalam memperoleh dan mempublikasikan sebuah informasi (berita)”, tegas Kadis Kominfotik Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri.

Seminar dan workshop yang berlangsung sehari tersebut dibuka secara resmi Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Polbeng yang diwakili Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Plbeng Faisal Ananda.

Kegiatan yang diikuti 80 peserta dan difasilitasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik Cendekia Polbeng tersebut diselenggarakan di Aula Gedung Utama Polbeng, jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Menurut Johan, untuk menjadi wartawan dalam arti yang sesungguhnya, seseorang bukan hanya harus mengetahui dan memahami 5W dan 1H dalam membuat sebuah berita.

“5W dan 1H itu hanya prinsip dasar. Masih banyak lagi aturan yang harus ditaati. Diantaranya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)”, imbuh Johan yang memang pernah menjadi wartawan di sebuah mingguan terbitan Pekanbaru ini.

KEWI, sambung Johan, merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap wartawan dalam mengumpulkan, menulis dan mempublikasikan sebuah berita.

Selain itu, kata mantan Kabag Humas Setda Bengkalis ini, seorang jurnalis juga harus mampu menguasai berbagai disiplin ilmu.

“Ini berat. Tetapi itulah tantangan bagi seorang wartawan agar dia dapat menyebarkan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu, seorang jurnalis dituntut harus banyak membaca”, paparnya.

Masih menurut Johan, bagi seorang wartawan, KEWI itu tak ubahnya helm SNI (Standar Nasional Indonesia).

“Bukan untuk Polantas yang melakukan razia. Tapi untuk melindungi kepala pengendara sepeda motor. Manfaatnya untuk yang bersangkutan”, jelasnya.

Sayangnya, seraya mengutip hasil penelitian Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), kata Johan, banyak orang yang katanya wartawan, tidak pernah membaca dan memahami KEWI.

“Menurut hasil penelitian AJI di tahun 2006, 85 persen wartawan di Indonesia tidak pernah membaca dan memahami kode etik jurnalistik”, ujarnya Johan.

Kepada mahasiswa Polbeng yang benar-benar ingin menjadi wartawan, Johan berharap untuk membaca dan memahami KEWI.

“KEWI itu terdiri dari 11 Pasal. Jumlah penafsiran untuk masing-masing Pasal adalah 484 5224 2223. Maksudnya, untuk Pasal 1 ada 4 penafsiran, Pasal 2 ada 8 penafsiran, Pasal 3 ada 4 penafsiran, dan seterusnya”, papar Johan.

Selain Wakil Direktur III Polbeng Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang diwakili Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Faisal Ananda, hadir juga dalam pembukaan seminar dan workshop tersebut Pembina UKM Jurnalistik Cendekia Polbeng Andriano, dan ketua pelaksana kegiatan Putri Betha Sitinjak.

Selain Kadis Kominfotik, reporter RRI Bengkalis TS Muhammad Iqbal juga menjadi narasumber seminar dan workshop yang mengusung tema “Good Journalist Makes Better Future” tersebut.(Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Cirebon, Polres Cirebon Polda Jabar, melaksanakan kegiatan Gelar Apel terpadu dalam rangka kesiapan pengamanan pungut suara Pilkuwu serentak tahun 2019  yang dilaksanakan di Stadion Ranggajati Sumber Cirebon, Sabtu (26/10/2019).

Bertindak sebagai Pimpinan Apel Bupati Cirebon Drs.H.Imron.M.Ag, didampingi Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, S.I.K., M. Si., perwira pejabat apel oleh Kabag Ops Polres Cirebon AKP Ali Rais Ndraha, S.H, S.I.K, sedangkan komandan apel Kasat Sabhara Polres Cirebon AKP Didin Jarudin S.Sos M.M.

Hadir dalam pelaksanaan apel tersebut diantaranya unsur FORKOPIMDA Kab Cirebon, Dandim 0620 Kab.Cirebon, Ketua DPRD Kab.Cirebon, DANDENPOM/ III Cirebon, Kasatpol PP Kab. Cirebon, Ketua Organda Kab. Cirebon dan PJU serta Kapolsek Jajaran Polres Cirebon, BKO Polres Kuningan, BKO Polres Majalengka, BKO Brimob Polda Jabar dan BKO Dit Polair Polda Jabar sebanyak 2.251 Personil Polri.

Adapun peserta apel gelar pasukan terdiri dari :

– 1 SST Denpom III/3 Cirebon

– 1 SSK Kodim 0620 Kab.Cirebon

– 1 SSK Brimob Polda Jabar

– 1 SSK Satgas Preventif

– 1 SST Polwan

– 1 SST BKO Direkrorat Polair Polda Jabar

– 1 SST BKO Polres Kuningan

– 1 SST BKO Polres Majalengka

– 1 SSK Sat Pol PP

– 1 SST Ormas Pemuda Pancasila

– Seluruh Personil Pengamanan TPS/Desa Pilwu Serentak Tahun 2019 (Polres dan Polsek Jajaran)

Polres Cirebon dan jajaran bersama unsur terkait lainnya melaksanakan pengamanan pilkuwu dengan sandi “Ops Sangkan Jati 2019” (Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Cirebon), tahap pungut dan hitung suara di 149 desa, pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2019 dengan menggunakan tindakan preemtif dan preventif serta intelejen kepolisian guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif saat berlangsungnya kegiatan.

Pada apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan pengecekan pasukan dan penyematan pita tanda dimulainya pengamanan pilkuwu serentak oleh Bupati Cirebon, Kapolres Cirebon, dan Dandim 0620 kepada perwakilan dari pers Denpom III/3 Cirebon, Polres Cirebon, Sat Pol PP Kab. Cirebon.

Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, menyampaikan arahan kepada seluruh personil pengamanan yaitu agar bertindak netral dalam pelaksanaan pengamanan pilkuwu,  amankan masing masing calon kuwu, cermati dan tandak lanjuti lingkungan sekitar dan apabila ada permasalahan segera koordinasi dengan padal wilayah, Personil Pam berada diluar pagar Tenda pemungutan, personil Polri yang laksanakan pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dinas, laksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dan selalu berhati hati dan waspada dalam bertugas, dan setelah selesai apel pergeseran pasukan anggota langsung menempati sesuai ploting penempatan. (Fi)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Utara, pengucapan sumpah ketua DPRK Aceh Utara Periode 2019 – 2024 yang dibuka oleh Ketua Sementara, Arafat Ali.Pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRK Aceh Utara yang definitif periode 2019-2024 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara. Wendra Rais SH.(25.10/19)

Prosesi sumpah/janji dimulai pukul 15.00 wib. Untuk Ketua, Arafat Ali (Partai Aceh) dan wakil, Hendra Juliansyah (Partai Demokrat).di hadapan para anggota Dewan,para undangan dan masyarakat yang menyaksikan prosesi sumpah jabatan beberapa hal yang di ikrarkan demi Allah akan memenuhi kewajiban sebagai ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Utara dengan sebaiknya dan seadilnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan pedoman Pancasila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam ucapan sumpah komitmen akan menjalankan tugas dengan baik dan adil, komitmen bekerja dengan sungguh-sungguh serta mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian juga komitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dari setiap kecamatan dalam kabupaten Aceh Utara.

Pengukuhan keduanya dibacakan Sekwan DPRK Aceh Utara Azhari Hasan, SH, berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor: 171.11/1713/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Utara masa jabatan 2019-2024. SK tersebut tertanggal 23 Oktober 2019.

“Setiap anggota DPRK harus benar-benar konsisten terhadap setiap kalimat sumpah jabatan yang telah diikrarkan, jangan sampai sumpah jabatan hanya menjadi formalitas semata,” ucapnya.

Pada acara tersebut turut dihadir mewakili Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe forkopimda aceh utara, para camat, Kejaksaan, Danlanal, Danrem 011 Lilawangsa dan Dandim 0103 Aceh Utara, Tgk pimpinan Dayah dan masyarakat. (man)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Muhammad Yusuf Bayu (Anggota DPRK Aceh Utara), Mengunjungi korban kebakaran di Gampong Keude Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Jum’at 25 Oktober 2019.

Sebagaimana diketahui, kebakaran yang terjadi sekitarpukul 03.00  wib dini hari tadi yang menghaguskan 19 ruko dan 1 rumah.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Yusuf menyerahkan bantuan masa panik berupa beras, telor, indomi dan sembako lainya untuk meringankan beban korban kebakaran.

Bantuan di terima langsung oleh geuchik keude paya bakong beserta tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu dalam hal ini,anggota dprk baru saja dilantik, menyampaikan bahwa ikut berduka cita atas kejadian tersebut. Kepada masyarakat keude paya bakong yang terkena musibah, ia berharap semua masyarakat dapat bersabar, karena semua ini datangnya dari Allah, tentu kembalinya kepada Allah.

“Kita berharap semoga Allah SWT kembali menggantinya yang lebih baik kepada kita semua,” katanya. (Manzahari)

Suara Indonesia News – Gresik, Komunitas yang berlokasi di kota Gresik, Komunitas ini terbentuk berlandaskan kepedulian terhadap isu sosial, bertujuan untuk menyatukan berbagai ragam elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan sosial, tanpa membedakan usia, profesi, dan domisili. Anggota dari Komunitas GRESIK DAMAI sudah mencapai 2.000 orang, Jumlah ini pun diharapkan terus bertambah seiring dengan adanya beberapa program kerja yang sedang disiapkan oleh Komunitas GRESIK DAMAI. Jum’at (25/10/2019)

Salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Komunitas GRESIK DAMAI adalah berbagi Nasi Gratis setiap hari jum’at, sesuai dengan Nama DAMAI (Dekat, Aman/Amanah, Maju, Aktif & Imajinatif). Jumlah nasi yang dibagikan mencapai kurang lebih 150 nasi, tergantung dengan jumlah donasi pada minggu ketika nasi akan dibagikan, oleh para Komunitas GRESIK DAMAI ke seluruh kota Gresik. Targetnya adalah orang-orang yang dinilai perlu untuk mendapatkan, seperti tukang sapu jalan, tukang becak, pengemis, penjual barang yang sudah renta, dan masih banyak lagi orang yang bisa diberikan Nasi Bungkus setiap minggunya.

Selain berbagi Nasi Bungkus secara rutin setiap minggu, Komunitas GRESIK DAMAI juga kerap melakukan Pengumpulan Donasi untuk Masyarakat/Warga yang kurang mampu di wilayah Kota Gresik, Komunitas GRESIK DAMAI biasanya mengunjungi tempat kejadian untuk kemudian memberikan dukungan moril, bantuan sembako untuk warga, sumbangan yang sudah dikumpulkan.

Jika ingin memberikan donasi lewat Komunitas GRESIK DAMAI, bisa mengunjungi Admin FB Komunitas Kami. Hari Riswanto (KORWIL GRESIK DARI SAHABAT M.A.S POLRES LUMAJANG & PENGURUS KOMUNITAS GRESIK DAMAI)

Kontributor: Hari Riswanto

Suara Indonesia News – Bengkalis, Sebagaimana Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 086/RILIS/BKN/X/2019, pada tahun 2019 ini ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 197.117 formasi.

Rinciannya, Instansi Pusat 37.854 formasi (74 Kementerian/Lembaga) dan Instansi Daerah 159.257 formasi (467 Pemerintah Daerah).

Ada dua jenis formasi yang dibuka yakni formasi umum dan formasi khusus (cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis di pusat).

Mengutip jogja.tribunnews.com, ada lima formasi untuk CPNS 2019. Kelima formasi tersebut adalah guru, dosen, pegawai kesehatan, pegawai fungsional, dan pegawai teknis lainnya.

Rinciannya, guru 63.324 formasi, dosen 2.194 formasi, pegawai kesehatan 31.756 formasi, pegawai fungsional 28.767 formasi, dan pegawai teknis lainnya 2.194 formasi.

Jika tak ada perubahan pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019.

Masih menukil Siaran Pers BKN, berikut jadwal rekrutmen CPNS 2019, yakni, pengumuman pendaftaran dijadwalkan berlangsung di bulan Oktober hingga awal November 2019, yang diawali dengan penetapan formasi CPNS 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penyerahan formasi telah berlangsung pada Kamis, 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Di sejumlah media online atau dalam jaringan (daring), pengumuman pendaftaran tersebut diberitakan dimulai hari ini, Jumat, 25 Oktober 2019. Lalu, pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi daring pada November 2019.

Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Januari 2020 dan diikuti dengan pelaksanaan SKD pada Februari 2020.

Hasil SKD dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Berapa jumlah formasi rekrutmen CPNS untuk tahun 2019 ini? Itulah pertanyaan yang diajukan sejumlah masyarakat. Khususnya calon peserta rekrutmen.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri mengatakan, sejauh ini dia belum memperoleh informasi resmi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Namun, imbuh Johan, sesuai keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H Bustami HY, di beberapa media daring, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini, menerima 83 formasi CPNS.

“Terdiri dari 39 tenaga medis dan 44 tenaga teknis”, jelas Johan di ruang kerjanya, mengutip pernyataan Sekda H Bustami HY di beberapa media daring tersebut, Jumat, 25 Oktober 2019.(Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Manokwari, Bidang Perikanan Tangkap jelaskan terkait fungsi atau kinerja dari pada bidang perikanan tangkap. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Papua Barat, Yakobis Ayomi. M.Si, melalui Kabid Perikanan Tangkap Samuel Konjol, S.IK, menyampaikan kepada media saat ditemui diruang kerjanya. (25/10-19)

Samuel, sapaan akrab Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan & Perikanan Prov Papua Barat, mengatakan tetang tugas serta fungsi bidangnya, pertama kami menyusun rencana dan program kerja yakni mengkordinasi kegiatan kerja dan melakukan pembinaan pembinaan teknis operasional, memantau perikanan bidang perikanan tangkap serta melaporkan hasil kerja atau pelaksanaan tugas Dinas Kelautan & Perikanan Prov Papua Barat.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi tiga seksi, masing masing adalah Seksi Pengendalian Penangkapan Dan Sumber Daya Ikan yg salah satunya menangani masalah perijinan yakni chek fisik kapal perikanan, kemudian memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan SIUP, SIPI Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), selain itu pengendalian penangkapan ini juga membuka potensi sumber daya ikan yang ada di Papua Barat, kedepannya semua nelayan yang tergolong nelayan kecil wajib memiliki BKP (Buku Kapal Perikanan) dan BKP ini adalah salah satu syarat untuk dapat memiliki SIUP dan SIPI atau merupakan bagian yang tak terpisahkan

Kemudian Seksi Kenelayanan yakni, yang mengurus masalah asuransi, koperasi kelembagaan terkait dengan para nelayan, selanjutnya Seksi Sarana & Prasarana perikanan tangkap yg menyankut Syahbandar Pelabuhan Perikanan Tangkap dan ditahun 2019 ini program kerja kita di bidang ini cukup banyak, pertama dari sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kemudian dari dana OTSUS (Otonomi Khusus), untuk dana otsus sesuai dengan arahan Gubernur Papua Barat yakni memberdayakan nelayan asli Papua dan untuk anggaran keseluruhan dalam program kegiatan ini mencapai milyaran rupiah, untuk pelabuhan perikanan direncanakan tahun depan sudah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang nantinya akan membawahi beberapa pelabuhan perikanan di Provinsi Papua Barat dan diharapkan untuk kelembagaannya dapat dibentuk dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan alangkah baiknya di (Perda) kan.

Penguatan kelembagaan tahun ini kita sedang mendorong terbentuknya koperasi nelayan di Kabupaten Sorong Selatan, dari 2 KOB yang ada kita akan tingkatkan statusnya menjadi Koperasi Perikanan, kami berharap dengan adanya koperasi ini agar dapat mengakses bantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Kelautan & Perikanan, kami mendorong bagaimana menyiapkan administrasinya yang berbadan hukum yakni mempunyai nomor induk koperasi.

Hampir 70% nelayan kita di Papua Barat berjalan dengan skala kecil, dengan menggunakan perahu kecil yakni motor tempel 15.PK Viber dan pakai alat tangkap seperti pengadaan peralatan tangkap haneline dan lain2 sebagainya itu yang selalu kita bantu serta diperioritaskan, untuk masyarakat pesisir yg memiliki laut kita dorong dan bantu mereka para nelayan diberikan berupa perahu motor tempel viber 15.PK juga peralatan tangkap dan ada juga seperti daerah pegunungan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat yang tidak memiliki laut kita bantu, mereka punya sungai, danau dimana sungai tersebut memiliki sumber ikan air tawar, jadi tetap kita bantu sesuai arahan Gubernur.

Banyak profosal profosal bantuan dari nelayan yang masuk dan kami juga terbatas melayani dalam hal bantuan profosal tersebut, tapi kami berharap rekan rekan yg berada di dinas kabupaten/kota terkait dana otsus serta kebijakan Gubernur dimana 90% dana tersebut bisa menjawabnya khususnya permasalahan nelayan OAP, karena  kebijakan tersebut sudah diserahkan ke Kab/Kota dan itu sudah dilakukan dalam rapat kordinasi dinas kelautan & perikanan se Papua Barat di bulan maret 2019.

Ada banyak profosal dari nelayan yang kita selektif betul betul apakah nelayan dan kita juga selalu kordinasi dengan rekan rekan dinas di kab/kota jangan sampai ada yang sudah terima double sampai dua kali terima, ditahun ini kebijakan Kepala Dinas sesuai arahan Gubernur dalam hal membagikan bantuan sarana perikanan tangkap langsung turun lapangan serta melibatkan rekan rekan penyuluh perikanan yang tau tentang kelompok kelompok nelayan, dalam hal penyerahan bantuan tersebut kami dari provinsi yang menyerahkan.

Memasuki akhir tahun 2019 terkait program kerja kegiatan fisik telah mencapai 70 hinga 80% dan kami yakin akan rampung 100% tahun ini, kami juga telah menyusun program rencana kedepan untuk tahun 2020 nanti dan mekanismenya masih sama yaitu melihat kebutuhan nelayan terutama sarana dan prasarana perikanan tangkap tetap akan didorong, bantuan terhadap nelayan tahun ini ditahun depan kita akan chek kembali kelokasi sudah sampai atau sejauh mana dipergunakan bantuan ini baik perkembangannya maupun  dampaknya serta hasil dari pada nelayan, program tersebut telah berjalan sejak tahun ini.

Maksud dan tujuan program ini guna peningkatan perubahan terutama perubahan ekonomi masyarakat nelayan yang harus ditingkatkan, jika tahun ini para nelayan mendapatkan bantuan 1 paket perahu motor tempel serta alat tangkap jika dimanfatkan dengan baik maka dalam program berikutnya akan lebih ditingkatkan lagi dan ini kita akan terus mendorongnya.

Oleh karena itu kami menyampaikan serta mengingatkan kembali, kami dari Dinas Kelautan & Perikanan Prov Papua Barat dalam hal ini Bidang Perikanan Tangkap sangat berharap bagi para nelayan yang telah mendapatkan bantuan agar dapat memanfaatkan atau dipergunakan dengan sebaik mungkin dan juga dapat menjaganya, jangan sampai disaat kami chek kembali bantuannya sudah tiada atau sudah dijual jatuh ketangan orang lain kemudian buat profosal bantuan lagi, kami harapkan semoga tidak demikian, rencana kedepan kita akan memiliki tim verivikasi profosal bantuan dan survey turun langsung ke lapangan untuk melihat, jika benar benar nelayan akan dibantu.’tutup Samuel’. (Sam’Mad/SI)

Suara Indonesia News – Jakarta, Aktifis 1998 pastinya selalu mempunyai added value untuk teman teman media apalagi para aktifis, selalu berlainan arah dengan teman kebanyakan.

Hari ini Jumat, (25/10-19) bertempat di depan istana Merdeka, taman pandang, Jakarta. Aznil Tan mewakili ratusan mungkin ribuan aktifis 1998 melakukan aksi duduk dan tidur yang intinya menolak Prabowo masuk Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024 apalagi selaku Menhan RI.

Bagi mereka Prabowo sarat dengan kasus pelanggaran HAM, pecatan tentara dan pewaris orde baru.

Aznil Tan meminta Presiden Jokowi, untuk segera memecat Prabowo tanpa reserve, “Pecat Prabowo sekarang juga !”, Aznil menambahkan bahwa ini gerakan awal dan dia akan terus menggerakkan teman temannya hingga Prabowo dipecat. “Kami tetap konsisten menolak penjahat HAM masuk kabinet!!” (PapaRief)