Suara Indonesia News – Bengkalis, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, pulau Rupat ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Namun, hingga kini nyaris tidak ada sentuhan Anggaran Pendapat dan Belanja Nasional (APBN) untuk menggambarkan bahwa KSPN tersebut memang benar adanya.

Walau begitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dalam beberapa tahun ini, secara mandiri telah membangun akses jalan ratusan milyar menuju lokasi wisata yang ada di pulau Rupat.

Mulai dari Tanjung Kapal di Kecamatan Rupat,  hingga Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara.

“Pelaksanaan pembangunan jalan telah dilaksanakan beberapa tahap. Tapi, dengan keterbatasan sumber pembiayaan, pembangunan yang kami laksanakan belum memenuhi keseluruhan kebutuhan infrastruktur utama pulau Rupat”, jelas Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Di hadapan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, hal itu dikemukakan Bupati Amril Mukminin saat Puncak Festival Mandi Safar 1441 H/2019 di Pantai Tanjung Lapin, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara, Rabu, 23 Oktober 2019.

Festival Mandi Safar merupakan agenda tahunan pariwisata budaya yang dilaksanakan Pemkab Bengkalis melalui Dinas Periwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Selain sebagai salah satu upaya untuk melestarikan khazanah karya budaya tempatan, festival tersebut juga ditaja untuk menarik wisatawan berkunjung ke objek-objek wisata di pulau Rupat.

Sebelum itu, Bupati Amril Mukminin menjelaskan, dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021, pusat kegiatan pembangunan di daerah ini secara spasial (keruangan) dibagi menjadi  4 (empat).

Salah satunya, imbuhnya melalui gerbang pesisir yang meliputi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara dengan fokus menjadikan pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

“Kami juga memiliki tujuh prioritas pembangunan diantaranya adalah perluasan akses infrastruktur untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan pusat pariwisata unggulan di Kabupaten Bengkalis”, jelas Bupati Amril.

Selain Gubri H Syamsuar dan istri Hj Misnarni dan Penjabat Sekda Provinsi Riau H Ahmad Syah Harrofie, hadir juga dalam festival tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni, serta anggota DPRD Bengkalis Al Azmi dan H Abi Bahrun.

Pada kesempatan itu, dengan disaksikan Gubri H Syamsuar, Bupati Amril Mukminin menerima cendramata dari penggangas mandi safar Azhar Nais. (Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Cirebon, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, S.I.K., M.S.I didampingi Wakapolres Cirebon R. Condrat Yusuf, SH,. SIK,. MH bersama Pejabat utama Polres Cirebon disore hari setelah Sholat Ashar berkunjung ke Yayasan Doa Ibu di Desa Kerandon Kec. Talun Kab. Cirebon. Selasa (22/10/2019)

Kapolres Cirebon beserta PJU Polres Cirebon, disambut oleh Ketua Yayasan Doa Ibu Ustad Satori dan Warnawan selaku Kuwu Desa Kerandon dan Muspika Kec.Alun, Kab.Cirebon.

Kedatangan Kapolres Cirebon beserta rombongan disambut puluhan anak Yatim Piatu ” Yayasan Do’a Ibu” dengan diiringin musik rebana.

Dalam kunjungan tersebut turut pula hadir Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kab. Cirebon sdr. Sokid selakuh tokoh pemuda.

Dalam kegiatan kunjungan silaturahmi diawali dengan kegiatan tatap muka, kemudian bersama sama melaksanakan tawasulan bersama 50 orang anak yatim piatu serta Doa bersama untuk keamanan dan keselamatan Bangsa khususnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kab. Cirebon, kemudian dilanjutkan melaksanakan shalat magrib berjamaah dan pemberian tali asih kepada anak anak yatim piatu oleh Kapolres Cirebon.

Suhermanto menyampaikan, dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional tahun 2019, dan Doa bersama untuk keamanan dan keselamatan Bangsa khususnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kab. Cirebon, karena Doa dari anak yatim piatu adalah salah satu Doa yang diijabah oleh Allah. SWT serta menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan Muspika Kec. Talun Kab. Cirebon, dan kegiatan ini sering kami lakukan ditempat tempat lainnya, lanjut Suhermanto. (Fi)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara, Program pemerintah pusat tentang keluarga harapan (PKH), yang sudah berjalan dengan tujuan membantu kesejahtraan masyarakat yang kurang mampu, program ini di sambut gembira olah masyarakat yang benar – benar sangat membutuhkan, disisi lain ada juga sasyarakat  yang menyayangkan tentang program keluarga harapan (PKH) karena di anggap tidak tepat pada sasaran .

Menurut keterangan salah satu warga desa Kane Mende, kecamatan Leuser, kabupaten Aceh tenggara, yang tidak mau di sebut kan namanya kepada wartawan media ini Selasa 22/10/19 di kedai kopi mengatakan, bahwa program keluarga harapan itu sebetulnya dari mana data nya , siapa yang mendata Masyarakat yang mendapat kan itu, karena kepala desa saya tanya tidak tau menahu tentang pedataan warga nya yang mendapat kan kartu keluarga harapan tersebut,, karena selama ini saya lihat program itu tidak tepat sasaran orang kaya  orang yang luas kebunnya yang  dapat  selama ini dan masyarakat yang kurang mampu banyak yang tidak dapat. Itu bisa saya tunjukan orang kaya yang dapat kartu keluarga harapan PKH, dana  mana orang yang layak dapat malah gadapat.

Sebetulnya macam mana mekanisme kerjanya seharusnya itu datanya minta kepada kepala desa,  karena kepala desa lebih tau mana warganya yang layak dan tidak tegasnya.

gelora Hinting, kepala desa Kane Mende, kecamatan Leuser, kabupaten Aceh tenggara, ketika di konfirmasi oleh awak media ini di kediamannya mengatakan, memang betul itu yang di katakan warga saya tentang program keluarga harapan PKH , saya betul betul tidak tau siapa yang mendata warga saya warga desa kanemende ini,  istri saya pun sebenarnya dapat kartu keluarga harapan PKH itu manun selang sudah di blokir, karena di anggap saya sebagai kepala desa itu sudah mampu, kalau itu alasanya saya terima, cuman kartu istri saya apakah bisa dialihkan kepada warga saya yang betul betul kurang mampu.

Kalau itu saya ikhlas pak, cuman ini malah orang yang lebih kaya dari saya yang kebunnya luas dia ko bisa dapat , padahal masih banyak warga saya yang membutuhkannya, kemana kami sebetulnya harus mengadu pak karena sudah saya sudah laporkan kepada pendamping keluarga harapan PKH itu cuman jawabanya kurang memuaskan, dia jawab saya kalau masalah orang kaya yang dapat dan orang yang kurang mampu gadapat saya gatau pak saya kuman di kasih data dari dinas sosial ini data orang nya yang mendapat kan program keluarga harapan PKH tersebut dan saya hanya menjalankan perintah saja gitu bilangnya , tegas kepala desa .

Pendamping program keluarga harapan PKH Jona kecamatan Leuser kabupaten Aceh tenggara sampai berita ini di terbitkan belum bisa di hubungi atau di jumapai.(Yusuf)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Mengingat karna masih kurangnya kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan di wisata blang kolam ini, (KOMPLIN) komunitas mahasiswa pedulia lingkungan, langsung mengambil inisiatif untuk melakukan aksi yang bertujuan untuk menjadikan kawasan ini lebih bersih dan terjaga.

Kegiatan bersih-bersih wisata ini dimulai dari pukul 13:30 – 16:00 WIB,  dengan bermodalkan 9 kantung sampah, Komunitas Mahasiswa Peduli Lingkungan (KOMPLIN) langsung membersihkan area air terjun, namun untuk sampai kearea tersebut harus melalui jalan yang sangat curam, dikarenakan letak air terjun ini berada tepat dibawah jurang, untungnya sudah ada anak tangga yang lumayan meringankan perjalanan menuju ke lokasi utama ini. (19/10-19)

Setelah sampah-sampah selesai dikumpulkan dari berbagai titik, KOMPLIN melakukan kegiatan bakar-bakar ayam untuk makan siang dengan menggunakan ranting-ranting yang berserakan tepat di area air terjun blang kolam, disela-sela waktu menunggu ayam selesai dibakar, KOMPLIN juga memanjakkan tubuh dan pikiran dengan berenang maupun berendam.

Dikarenakan wisata air terjun blangkolam sudah bebas dari sampah, keindahannya menjadi sangat luar biasa, ditambah lagi KOMPLIN hampir lupa diri dibuatnya, untung saja perut sudah lapar, sehingga langsung berkumpul untuk makan bersama yang sebelumnya memanjatkan doa makan yang dipimpin oleh abdul fata selaku ketua pelaksana kegiatan aksi bersih ini, setelah selesai makan, KOMPLIN kembali membersihkan sampah-sampah dari kegiatan bakar-bakar yang telah dilakukan.

Sampah-sampah yang terkumpul diantarnya sampah bersih seperti cup dan botol air mineral dibawa ke basecamp untuk dikelola menjadi sebuah karya dan sebagian sampah kotor diletakkan di tempat pembuangan akhir yang ada di sebelah tempat parkir kawasan wisata tersebut, dengan melalui lintasan yang sudah menjadi bukit, Komplin tetap semangat mengutip sampah yang ada disekitar area anak tangga yang bersifat menanjak tinggi demi terciptanya kawasan wisata yang bebas sampah.

Dari hasil kegiatan aksi bersih air terjun tersebut, ditemukan paling banyak sampah pop mie, botol air mineral dan plastik. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan adalah yang paling berkontribusi terhadap keberadaan sampah.

“Setelah kegiatan ini diharapkan semuanya lebih bersemangat untuk menjaga lingkungan dari sampah maupun limbah-limbah yang bersifat merusak, terutama di kawasan wisata-wisata seperti : pantai, gunung, air terjun dan lain-lain.” Ujar Abdul Fata selaku ketua pelaksana Aksi Bersih.

KOMPLIN merupakan komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa/i  Arsitektur-Unimal, yang memiliki cinta dan kepedulian tinggi terhadap keadaan lingkungan, Karena melihat semakin hilangnya kesadaran dan dukungan dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

Adapun nasehat dari ketua umum KOMPLIN yang ikut langsung turun aksi untuk meningkatkan semangat teman-temannya.

“Jadilah seperti Gajah yang mati meninggalkan gading (kebaikan), bukan seperti harimau yang mati meninggalkan belang (keburukan). Dimanapun posisi kita berada perbuatlah kebaikan, selalu menjaga dan melestarikan lingkungan supaya anak dan cucu kita kelak tidak melihat banyaknya keburukan” Ujar Abdurrahman Anizhar.

Selain memiliki tujuan untuk menyelamatkan lingkungan, KOMPLIN bercita-cita untuk menciptakan bumi bersih dan sehat.

Salah satu caranya adalah mengajak atau meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, untuk menjaga lingkungan dengan cara membiasakan diri dengan hal-hal yang kecil, seperti mengutip sampah yang berserakan dan membuang pada tempatnya, juga mengurangi penggunaan bahan plastik yang tidak dapat terurai dengan cepat. (KOMPLIN! BERSATU BERSAMA MEMBANGUN PERUBAHAN). (Manzahari)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Para pengguna kendaraan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkalis, diharapkan agar lebih patuh lagi ketika berkendara di jalan. Sebab, mulai besok, Rabu, 23 Oktober hingga Selasa, 5 November 2019, akan dilaksanakan Operasi Zebra 2019.

Operasi Zebra 2019 ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tujuannya, untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman buat masyarakat, terutama di jalan raya.

“Kegiatan ini serentak di seluruh wilayah Polda atau Indonesia. Masing-masing punya fokus yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya tetap untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama,” ungkap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Benjamin di Jakarta, sebagaimana dikutip darirockomotif.com, Senin, 21 Oktober 2019.

Khusus untuk di wilayah Polres Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto melalui Kasat Lantas AKP Hairul Hidayat mengatakan, ada 7 prioritas yang akan kita tindak dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut. (22/10-19)

Sebagaimana dikutip dari rri.co.id, pelanggaran yang diprioritaskan untuk ditindak, yakni pengendara baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan telepon genggam, karena berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun pengendara lainnya.

Kemudian, pengendara motor yang berboncengan lebih dari dua orang, pengendara dalam kondisi mabuk, pengemudi yang melawan arus, tidak menggunakan helm ber SNI, pengendara melawan arus, dan juga pengendara yang melebihi kecepatan maksimum dalam artian kebut-kebutan.

“Pada7 prioritas ini yang akan kita tindak dalam operasi karena 7 prioritas tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal bagi pengendara”, jelas AKP Hairul Hidayat.

Ditambahkannya, operasi zebra 2019 ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polres Bengkalis.

“Kita tidak terfokus hanya di Kecamatan Bengkalis, Mandau ataupun Bukit Batu. Tetapi kita melibatkan semua dengan kerjasama seluruh Polsek di wilayah hukum Polres Bengkalis. Tak tertutup kemungkinan juga turun dari Polda Riau,” ungkap AKP Hairul. (Musrialdi)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui Kasi Intel Bengkalis Nico Fernando, mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bengkalis, untuk melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) baik dalam kegiatan pengadaan maupun fisik, terutama untuk kegiatan tahun 2020 mendatang.

Demikian dikatakan Nico saat menjadi narasumber Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum bagi ASN di lingkup Pemkab Bengkalis, Senin, 21 Oktober 2019, di ruang rapat Hang Tuah, lantai II Kantor Bupati Bengkalis.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Haholongan. Turut hadir sejumlah Kepala PD. Selain Nico, nara sumber dari Kejari Bengkalis lainnya adalah Kasi Pidsus Agung Irawan, Kasi Intel Nico Fernando, Kasi Datun Farouk Fahrozi, dan Kasi Barang Bukti OKI Winarta.

“Sesuai dengan tupoksi, TP4D akan memberikan layanan hukum, baik bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan. Langkah ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Nico Fernando.

Nico menegaskan, tahun anggaran 2019 akan berakhir sekitar dua bulan lagi. Atas dasar itu, pihaknya mengingatkan kepada jajaran Perangkat Daerah (PD) agar sejak dini agar melibatkan TP4D.

Dimulai dari penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pihak Kejari dengan PD bersangkutan. Melalui MoU tersebut, selanjutnya PD bisa melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap hal-hal yang dianggap meragukan pada kegiatan yang bakal dikerjakan.

“Pendampingan perlu dilakukan agar ketika timbul keraguan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, akan ada solusi atau jawaban dari TP4D, jika disinyalir kurang tepat maka akan diluruskan,” terangnya.

Nico menegaskan, pihak PD tidak perlu khawatir atau takut terhadap keberadaan TP4D, karena sifatnya keberadaannya akan berupaya memberikan masukan terbaik dalam hal pelaksanaan kegiatan. Intinya, pihak TP4D tidak akan intervensi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Hal Senada diungkapkan Plt Inspekur Bengkalis Febriman Durya yang mengimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk bekerjasama dengan TP4D.

Febri menegaskan, anggaran untuk pendampingan TP4D pada sudah dimasukkan mulai tahun 2019 ini dimasukan dalam anggaran Inspektorat Bengkalis, tepatnya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Untuk kedepan, anggaran pendampingi TP4D juga dimasukan dalam anggaran murni di instansinya.

“Untuk itu PD kami minta memanfaatkan keberadaan TP4D, jangan khawatir masalah anggaran untuk pendampingan,” ungkap Febri

Ia mengatakan seluruh PD agar dapat memaksimalkan keberadaan peran TP4D. Namun tidak seluruhnya kegiatan itu bisa didampingi oleh TP4D karena kerja kejaksaan tidak hanya pendampingan masih ada lagi tugas pokok. Dilihat dari skala prioritas, misalnya dilihat dari besarnya anggaran maupun potensi besarnya pengaduan masyarakat.

Sedangkan Kabag hukum Sekretariat Daerah Bengkalis Mardiansyah menjelaskan, sejauh ini Bupati dan Kepala Kejari Bengkalis sudah menandantangan MoU tentang TP4D ini. Selanjutnya tinggal bagaimana Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti untuk melakukan MoU dengan pihak Kejari.

“Penandatangan MoU antaran Bupati dan Kejari, merupakan payung besar bagi Perangkat Daerah. Selanjutnya, PD menindaklanjutinya,” jelasnya. (Musrialdi/Diskominfotik).

Suara Indonesia News – Jakarta, Untuk kesekian kalinya, FITRA  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran membuat kejutan lagi untuk pekerja media dan publik,  kali ini bertempat  di Bakoel Koffi, Cikini, Jakarta menyelenggafakan diskusi dengan tema, “Membidik Anggaran Dan Independensi Kejaksaan Agung”, (22/10-19).

“Jokowi harus berani melawan arus, salah satunya memilih Jaksa agung yang independen, non-partai.  Kejagung harus maksimal lagi dalam penegakan supremasi hukum/HAM, perlindungan kepentingan umum, dan pemberantasan korupsi. Kalaupun anggaran Kejagung relatif kecil yaitu sekitar 5,5% dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan th.2019, lebih kecil dari MK (0,5%), dan KPK (0.7%) . Padahal Kejagung punya 500 satker diseluruh Indonesia. Semoga Kejagung tidak menjadi baperan, terus saja bekerja dengan baik. Biar publik yang menilai “, demikian Misbah Hasan -Sekjen FITRA.

Benar, Publik akan terus  mengharapkan kinerja Jaksa agung dan Kejaksaan agung ebih maksimal di Nawacita jilid _ II mendatang. Apalagi angka penindakan kasus korupsi sepanjang 2018 masih relatif tinggi lihat saja pada 2018 ada 454 kasus korupsi yang ditindak dengan 1.087 tersangka. Dengan  Kerugian negara sebesar Rp.5,6 triliun.

Selain kepolisian , Kejaksaan pun  belum cukup terbuka kepada publik soal jumlah dan kasus korupsi yang ditanganinya. Kondisi ini, kata dia, mempersulit upaya penyampaian kepada publik (Red: Transparansi publik)

“Ya kita akan terus dorong agar terciptanya transparansi itu. Kami juga berharap agar Jokowi memilih Jaksa Agung yang tepat, jangan main main ini. Harus independen..”, tambah Rima Ameilia – Narasumber dari IJRS (Indonesian Judicial Research Society).

Josua Satria  Collin – IJRS menambahkan kalau pun dalam hal kuantiti kasus Korupsi Kejaksaan dan Kepolian lebih banyak namun tidak serta merta mengalahkan popularitas KPK selama ini, selain kantor Kepolisian dan Kejaksaan lebih banyak > 520 unit, sedangkan KPK hanya satu kantor. bukan kantor Kejaksaan dan Kepolisian yang harus ‘disatukan, tetapi Kantor KPK yang harus diperbanyak. Hadirin pun tertawa, Sekjend FITRA, Misbah Hasan me nambahkan kiranya Kejagung harus didorong anggaran yang manusiawi, proporsional, adaftif di Nawacita jilid – II ini.

Yang terakhir, para narasumber menyepakati agar Jokowi memilih Jaksa Agung yang independen, bukan dari parpol, titik !!

FITRA & IJRS , teruslah kritis kepada Jokowi agar bangsa dan negara besar ini ‘in-track  sebagaimana harapan rakyat, Aamiin YRA.

Sayang FITRA & IJRS tadi lupa membahas berapa anggaran pembangunan Menara Kartika Adhyaksa Kejagung yang topping offnya dilakukan oleh

Jaksa Agung RI, Dr. (H.C.) HM. Prasetyo, melakukan topping off pada Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung yang sedang dibangun (09/10/2019) lalu, nextime ya? (PapaRief)

Suara Indonesia News –  Bintan Kepri,  Ketua Fraksi Golkar yang juga anggota DPRD Kabupaten Bintan komisi I  HASRIAWADI,S.IP, memberikan apresiasi pada TNI – Polri mengenai pengamanan Pelaksanaan Pelantikan Presiden & wakil Presiden Ripublik Indonesia Priode 2019 – 2024.

Kedatangan Unit Intelkam Polsek Bintan Timur  dikediamannya  di Jl Nusantara Kijang kecamatan Bintan Timur di sambut baik langsung oleh Hasryawadi sekitar pukul 10:00 wib selasa (22/10/19)

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bintan komisi I HASRIAWADI, S.IP mengatakan,” sangat berterimakasih pada Unit Intelkam Polsek Bintan Timur yang mana telah sudi mengunjungi dan melakukan tali silaturahmi pada kita.

Saya perwakilan dari komisi I DPRD Bintan, memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada TNI-Polri yang mana telah melakukan tugas  pengamanan pada saat Pemilu Serentak Tahun  2019 sampai Pengamanan Pelantikan Presiden Ir. H. Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’aruf Amin berjalan secara Aman, Kondusif, dan Lancar

“Saya juga berharap kamtibmas kedepanya jangan hanya saat pemilu dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden aja, kita juga siap bekerja sama untuk menjaga kamtibmas yang Kondusifitas di Wilayah Hukum Polsek Bintim, tuturnya. (OBET)