FITRA VS JAKSA AGUNG NON PARPOL

FITRA VS JAKSA AGUNG NON PARPOL

207 views
0
SHARE

Suara Indonesia News – Jakarta, Untuk kesekian kalinya, FITRA  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran membuat kejutan lagi untuk pekerja media dan publik,  kali ini bertempat  di Bakoel Koffi, Cikini, Jakarta menyelenggafakan diskusi dengan tema, “Membidik Anggaran Dan Independensi Kejaksaan Agung”, (22/10-19).

“Jokowi harus berani melawan arus, salah satunya memilih Jaksa agung yang independen, non-partai.  Kejagung harus maksimal lagi dalam penegakan supremasi hukum/HAM, perlindungan kepentingan umum, dan pemberantasan korupsi. Kalaupun anggaran Kejagung relatif kecil yaitu sekitar 5,5% dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan th.2019, lebih kecil dari MK (0,5%), dan KPK (0.7%) . Padahal Kejagung punya 500 satker diseluruh Indonesia. Semoga Kejagung tidak menjadi baperan, terus saja bekerja dengan baik. Biar publik yang menilai “, demikian Misbah Hasan -Sekjen FITRA.

Benar, Publik akan terus  mengharapkan kinerja Jaksa agung dan Kejaksaan agung ebih maksimal di Nawacita jilid _ II mendatang. Apalagi angka penindakan kasus korupsi sepanjang 2018 masih relatif tinggi lihat saja pada 2018 ada 454 kasus korupsi yang ditindak dengan 1.087 tersangka. Dengan  Kerugian negara sebesar Rp.5,6 triliun.

Selain kepolisian , Kejaksaan pun  belum cukup terbuka kepada publik soal jumlah dan kasus korupsi yang ditanganinya. Kondisi ini, kata dia, mempersulit upaya penyampaian kepada publik (Red: Transparansi publik)

“Ya kita akan terus dorong agar terciptanya transparansi itu. Kami juga berharap agar Jokowi memilih Jaksa Agung yang tepat, jangan main main ini. Harus independen..”, tambah Rima Ameilia – Narasumber dari IJRS (Indonesian Judicial Research Society).

Josua Satria  Collin – IJRS menambahkan kalau pun dalam hal kuantiti kasus Korupsi Kejaksaan dan Kepolian lebih banyak namun tidak serta merta mengalahkan popularitas KPK selama ini, selain kantor Kepolisian dan Kejaksaan lebih banyak > 520 unit, sedangkan KPK hanya satu kantor. bukan kantor Kejaksaan dan Kepolisian yang harus ‘disatukan, tetapi Kantor KPK yang harus diperbanyak. Hadirin pun tertawa, Sekjend FITRA, Misbah Hasan me nambahkan kiranya Kejagung harus didorong anggaran yang manusiawi, proporsional, adaftif di Nawacita jilid – II ini.

Yang terakhir, para narasumber menyepakati agar Jokowi memilih Jaksa Agung yang independen, bukan dari parpol, titik !!

FITRA & IJRS , teruslah kritis kepada Jokowi agar bangsa dan negara besar ini ‘in-track  sebagaimana harapan rakyat, Aamiin YRA.

Sayang FITRA & IJRS tadi lupa membahas berapa anggaran pembangunan Menara Kartika Adhyaksa Kejagung yang topping offnya dilakukan oleh

Jaksa Agung RI, Dr. (H.C.) HM. Prasetyo, melakukan topping off pada Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung yang sedang dibangun (09/10/2019) lalu, nextime ya? (PapaRief)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY