Suara Indonesia News – Kampar,  Terkait pemberitaan pembangunan jembatan dan proyek sumur tahun anggaran 2017 / 2018 di RT 01 RW 02,  Dusun Batu Langka Kecil, Desa Batu Langka Kecil, Kec. Kuok, Kabupaten Kampar,  awak media mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Kampar untuk mencari informasi kebenaran pembangunan Jembatan dan sumur bor di Desa Batu Langka Kecil tersebut, Rabu (15/05/2019)

Inspektur Wilayah I Inspektorat Kabupaten Kampar, H. Muhammad S.Sos,  saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, “memang tim kami sedang malakukan pemeriksaan. Tetapi laporannya belum masuk, jadi kondisi – kondisi di lapangan belum tahu. Dan ini nanti kami konfirmasi ke tim, atau kepada Kepala Desa yang bersangkutan,” jelasnya.

“Sementara itu untuk pembangunan Jembatan dan sumur bor yang ada di Desa Batu Langka Kecil ini, belum kami dapat infromasi secara jelas dari tim. Nanti apapun pekerjaanya bagaimana ini, tahun berapa dilaksanakan dan kondisinya seperti apa kami belum tahu. Selain itu untuk tindaklanjut kedepannya, akan kami kroscek. Bukan kroscek ke lapangan, tentu saya akan memanggil tim kita kondisinya seperti apa di lapangan,” terangnya.

“Menurut yang disampaikan Kepala Desa Batu Langka Kecil itu sudah ada pemeriksaan, saya belum tahu kondisinya. Karena tim belum menyelesaikan laporannya, nanti berdasarkan laporan yang masuk kita akan kroscek. Apakah ini benar, tentu tim yang lebih tahu. Terakhir kalau ternyata ada indikasi yang merugikan daerah, akan kita tindak lanjuti. Ini prinsip dari pada inspektorat harus begitu, yang inikan betul – betul nanti keuangan dikerjakan sesuai program yang telah dibuat,  dan dituangkan dalam APBDes,” ujarnya.

Di tempat terpisah, LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Kampar melalui telepon selulernya menyayangkan kinerja Inspektorat Kampar

“kita tahu tugas dan fungsinya inspektorat itu selaku lembaga pemerintah. Yang sangat kita sayangkan, kinerja inspektorat ini persoalan penggunaan anggaran Dana Desa se-Kabupaten Kampar kalau kita lihat kondisi sekarang dengan peran kepedulian masyarakat mengawasi Dana Desa ini kayaknya ada sesuatu yang janggal. Karena mengapa, bentuk kejanggalannya beberapa desa yang di orbitkan teman – teman media ataupun beberapa data yang juga kita peroleh dari Lira bahwasanya Desa itu berperan mengambil alih. Banyak desa yang mengambil alih suatu kegiatan pelaksanan anggaran Desa itu, padahal pengunaan dana desa ini Kepala Desa hanya bersifat pengawasan, pembinaan, dan pemantau” jelasnya.

“Sekarang beda, malah mereka ikut serta berperan selaku pelaksana pada kegiatan anggaran Dana Desa di Desa masing – masing. Yang lucunya Inspektorat  Kabupaten Kampar, semua yang menjadi suatu polemik di desa ini sekarang mengarah kepada suatu pembinaan. Kalau dari sudut pandang kita di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), inspektorat tidak seharusnya seperti itu lagi. Karena kenapa, secara pihak pemerintahan desa tidak ada alasan mereka mengatakan tidak tahu tata cara pelaksanaan anggaran Dana Desa.

Sebab tiap tahun mereka melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, dan studi banding dimana – mana. Kemudian mereka juga punya pendampingan, punya perencanaan dan lain sebagainya. Disini ada juga keterlibatan peran serta dari tim TP4D Kejari Kampar, jadi sekarang fungsi ini semua tidak bergerak. Kita menilai itu tidak bergerak, hanya sekedar simbol. Inspektorat sendiri  dia sudah turun disalah satunya Desa, tapi hasil pemeriksaan itu selalu muncul persoalan. Jadi kita menduga ini ada apa inspektorat Kampar dengan Kepala Desa se-Kabupaten Kampar,” tutur Ali Halawa lagi.

Selain itu,  “kalau kita pembicaraan persoalan hukum  tidak ada alasan pihak inspektorat mengatakan itu bersifat pembinaan. Karena ini sudah menyangkut persoalan, ada disitu para Kepala Desa selaku pelaksanan anggaran Dana Desa ini di Kampar dugaan kuat kita bahwasannya ini memang sengaja mereka maraup suatu keuntungan banyak. Seharusnya mereka kalau memang ragu dalam melaksanakan kegiatan, harusnya mereka kordinasi dengan tim pengacara pemerintah melalui Kasi Datun Kejari Kampar.

Karena itu salah satunya Jaksa dan pemerintah, boleh Kepala Desa melakukan kordinasi disana. Kalau memang mereka tidak paham, tapi mereka tidak paham. Tidak melakukan itu,  berarti menurut yang sudah mereka lakukan itu semuanya sudah benar. Jadi apa alasan pihak Inspektorat itu mengarah suatu pembinaan, apakah ini Inspektorat bisa memberikan suatu jaminan hukum kepada pihak Desa ini tidak melakukan Korupsi.

Buktinya sampai sekarang selama masa kepimpinan pak Muhammad ini,  mohon maaf satupun Desa tidak ada yang menjadi suatu efek jera. Artinya kita minta kepada Bupati Kampar, ganti itu Kepala Inspektorat dan seluruh jajaranya di auditor. Ujarnya.

Kalau Kampar ini mau baik, jadi begitu pada intinya. Tetapi kalau memang Kampar ini kita biarkan seperti ini, iya kita kembalikan kepada Bupati Kampar. Karena bagaimanapun pimpinan tertinggi di Kampar ini adalah bapak Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, S.H. Kalau pembicaraan persoalan hukum, kita minta kepada Kajari harus betul – betul serius menangani persoalan hukum dalam menangani masalah anggaran Dana Desa di Kampar ini. Terakhir tanggapan kita terkait masalah pembangunan jembatan dan sumur bor di Desa Batu Langka Kecil, yang dipublikasikan oleh beberapa media online kemarin, diduga kuat mark up fisik. Karena kenapa, perencana awalkan sudah dilakukan. Semua bahan material itukan sudah dihitung pada awalnya, terjadinya segala macam itukan pertanggungjawaban  dari pihak pelaksana. Harusnya Kepala Desa selaku pembina, jangan dihalangi suatu jaminan. Bahwasannya pihak pelaksana itu harus bertanggungjawab. Bukan menunggu dulu sudah diberikan orang, baru dia kerjakan. Karena  Dana Desa itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk masyarakat dia kok,” ungkap Bupati Lira Kampar. (Renaldy)

Suara Indonesia News – Labuha, Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan merasa senang dan sanagat Bahagia ketika Bahrain Kasuba dan Iswan Hasim terpilih dan di Lantik sebagai Bupati dan wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan periode 2015 – 2020, karena pada saat penyampaian visi – misi Bupati dan wakil bupati Halsel 2015 lalu, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim Berjanji kepada masyarakat jika terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Halsel akan merealisasikan 9 Program (Bisa) yang termuat dalam visi – misi.

Sembilan Poin Program Bahrain – Iswan (Bisa) yang di tuangkan pada Visi – misi yang di janjikan dan akan realisasikan oleh Bupati Halsel Bahrain kasuba – iswan Hasjim jika terpilih sebagai Bupati Halsel di antaranya, 1. Gratis Biaya persalinan dan melahirkan 2. Gratis Biayaya akta lahir KK dan KTP 3. Gratis Biayaya pendidikan dari SD hingga SMA sederajat 4. Gratis Beasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta 5. Gratis Biayaya kesehatan dari puskemas hingga rumah sakit 6. Gratis Biaya akta nikah 7. Gratis Biayaya ijin usaha 8. gratis usaha modal mikro kecil 9. gratis Biayaya ambulans dan pemakaman.

Dari 9 program itu hanya menjadi cerita dan pembahasan hangat di sosial media, karena dari 9 program itu hanya di manfaatkan oleh para anak dan keluarga pejabat seperti Gratis Beasiswa perguruan tinggi dan swasta seperti bantuan biaya siswa kedokteran di dominasi oleh anak dan keluarga pejabat di kabupaten Halmahera Selatan, sehingga program yang di jalankan hanya bisa bermanfaat bagi pejabat dan keluarga pejabat di Halsel dan sisa program yang lain hingga memasuki berakhirnya masa jabatan Bahrain Iswan tidak bisa di realisasikan.

Sementara itu salah seorang warga Halsel Halman Junaidi saat di konfirmasi wartawan Rabu (15/05/2019)  mengatakan kartu Halsel sejahtera ini program Bohong yang di istilakan program (Kofi) istilah Kofi sebutan lain dari sebutan pembohong yang kerap di istilakan masyarakat Halsel, sehingga ini akan mengganjal cita-cita Bahrain kasuaba menuju periode kedua untuk melanjutkan visi-misi Kofi yang belum di realisasikan selama 5 tahun kedepan padahal 9 program visi-misi itu harus di realisasikan pada masa jabatan Bahrain Kasuba selama lima tahun. ujarnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Kampar, Pembangunan jembatan di RT 01 RW 02, Dusun Batu Langka Kecil Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar sangat memprihatinkan. Pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Jonnedi S.Ag, sebagai Kepala Desa Batu Langka Kecil menggunakan Dana Desa ( DD) tahun 2018 diduga asal jadi.

Menurut salah seorang warga Desa Batu Langka Kecil yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan kepada awak media di Bukit Candika Bangkinang Kota, jembatan itu dikerjakan tahun 2018 akhir. “Kalau masalah pakai plang anggaran, menurut informasi dari masyarakat tidak ada pakai plang anggaran,” ungkapnya. Senin, (13/05/19).

“Sementara itu, untuk kondisi pembangunan jembatan tersebut seperti yang kita lihat. Ada yang retak, pokoknya tidak layak pakai, diduga asal jadi. Pembangunan Jembatan itu menghubungkan jalan ke arah perkebunan warga, tidak difungsikan. Jangankan kendaraan untuk melalui jembatan itu, pejalan kaki pun susah untuk melaluinya. Harapan kita untuk kedepannya, agar diperbaiki secepatnya. Supaya bisa di lewati oleh warga, dan transparan,” ungkap warga.

Kemudian terkait proyek sumur bor yang ada di Dusun Batu Langka Kecil, “yang kita pertanyakan apakah sampai disitu saja sumur bor itu. Apa tidak ada pakai tengki ataupun bak yang bisa difungsikan oleh masyarakat, jadi kesannya diduga keluarga dia aja yang memakainya,” tutur salah seorang warga Desa Batu Langka Kecil yang tidak mau disebutkan namanya.

“Karena bantuan pemerintah itu tidak mungkin setengah – setengah, pasti dibangun untuk difungsikan. Sedangkan untuk masalah air bersih, masyarakat sangat membutuhkannya. Memang ada sumur bor satu lagi, disitu banyak masyarakat mengambil air bersih. Tetapi itu masih kurang juga, kadang – kadang masyarakat butuh air bersih ditutup dulu, payah jadinya kalau begitu,” keluhnya.

Warga berharap, supaya masyarakat bisa mengambil air bersih disitu. Sebab di sekitar itu ada masyarakat yang mengambil di rawa – rawa, sebab disana ada sumur seharusnya ada tengki penampung air.

“Pokoknya gimana supaya bisa dipakai oleh masyarakat, itu kesannya cuman paralon saja. Kalau memang masalah ini tidak selesai, kita lanjutkan ke atas. Karena masyarakat sangat kecewa,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Batu Langka Kecil, Jonnedi S.Ag, saat dikonfirmasi oleh awak media di salah satu parkiran kantor Bupati Kampar mengatakan, “jadi kemarin menimbun jembatan itu rencananya gotong royong. Karena dananya tidak cukup, hanya sampai disitu. Kemudian masalah proyek pembangunan jembatan yang retak itu, tidak bisa kita jamin. Siap kita kerjakan, lalu retak gak bisa pula caranya sama kita, sedangkan jalan setapak saja kadang – kadang seperti itu. Jadi persoalannya Inspektorat sudah turun, kita hanya menunggu instruksi. Kalau memang disuruh perbaiki, tidak jadi persoalan sama kita memang seperti itu kerja kita di Desa,” jelas Jonnedi.

“Karena sampai hari ini kita sudah dua periode atau tiga periode di Desa, belum ada lagi bermasalah kerja kita selama ini. Tapi itu tidak masalah kalau orang mengkritik kita, silahkan saja. Tetapi seharusnya bertanya dulu, ini kenapa dan dimana. Ini datang melapor tanpa konfirmasi, berarti tidak mau berkawan namanya itu. Saya kalau bisa senegeri ini silaturrahminya itu jalan, tetapi saling menyalahkan itu bisa kok pak,” lanjut Kades.

“Sewaktu pengerjaan proyek jembatan itu kita pakai plang anggaran, tidak ada pengerjaan kita yang tidak pakai plang anggaran. Masalah anggarannya kita tidak ingat lagi berapa, coba kita lihat lagi berapa anggarannya.

“Selanjutnya Proyek sumur bor ini bersumber dari Dana Desa tahun 2018, diperuntukan untuk masyarakat. Sementara tudingan – tudingan masyarakat katanya keluarga saya yang pakai, itu tidak benar sudah kita buatkan baknya disitu untuk tempat mandi dan mengambil air. Padahal itu tanah pribadi saya semuanya yang kita jadikan, seluruh fasilitas di Desa itu tanah pribadi kita yang di jadikan,” terang Kepala Desa Batu Langka Kacil.(Renaldy)