Suara Indonesia News – Batam, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal IV) Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., menyambut kedatangan Pangliman TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.,di Bandara Hang Nadim Batam Kepri, Sabtu (27/7-19).

Kedatangan Panglima TNI bersama Kapolri dalam rangka meninjau Pulau Nipah, Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Batam, Kepulauan Riau.
Panglima TNI bersama Kapolri ingin melihat secara langsung para Prajurit TNI yang sedang bertugas di Pulau Nipah, yang merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura.

Selain meninjau Pulau Nipah Panglima TNI dan Kapolri langsung memberikan pengarahan dihadapan anggota Posal Nipah serta penyerahan secara simbolis kunci motor Kawasi dari Panglima TNI dilanjutkan dengan menyerahan bantuan dari Pangkoarmada I dan Pangdam Bukit Barisan yang memberikan sembako kepada prajurit Posal Nipah.

Selain itu juga Panglima TNI dan Kapolri meninjau ruangan radar Posal Nipah. Sebagai tanda kenangan di Pulau Nipah Panglima TNI dan Kapolri menananman pohon dan membuat rekaman video ucapan Dirgahayu Ke-74 NKRI kemudian ditutup dengan foto bersama didepan Mecusuar Posal Nipah.

Kunjungan di Mako Polda Kepri kedatangan Panglima TNI dan Kapolri disuguhkan atraksi ketrampilan pencak silat yang diperagakan oleh prajurit TNI dan Polri terbaik di Kepulauan Riau.

Pada pengarahannya Panglima TNI dihadapan tujuh ratus ratus Perwira, Bintara dan Tamtama TNI dan Polri Kepri mengatakan salah satu Provinsi yang aman dalam perhelatan Pesta Demokrasi dikatagorikan paling aman, hal itu terbukti bersinerginya antara TNI dan Polri dalam melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun, sehingga tercipta suatu kondisi yang selalu kondusif.

“Tugas adalah kehormatan yang diberikan oleh negara kepada kita sekalian. Oleh karenanya, kita harus merasa terhormat dan berupaya untuk menjunjung tinggi kehormatan tersebut dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya,” tegasnya.
Ditempat yang sama Kapolri menambahkan bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan menempati posisi peringkat ke 4 tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan untuk memenuhi target itu, TNI/ Polri harus bersinergi untuk menciptakan rasa aman dulu, sehingga para investor asing akan masuk ke negara kita dengan rasa aman dan tenang.

Hadir pada kegiatan tersebut Para Pejabat Utama Mabes TNI, Para Pejabat Utama Mabes Polri, Pangkoarmada I, Dankormar, Pangdam I BB, Pangkoops AU, Danrem 033/ WP, Kapolda Kepri, Kababek TNI, Laksama TNI Dani Achdani, Koorsmin Panglima TNI, Para Pejabat Utama Lantamal IV, Para Pejabat Utama Korem 033/WP, Danlanud RHF, Kapoltabes Batam, Dansatkat Koarmada I, Dansatran Koarmada I, Danlanal Batam, Danlanal Dabo Singkep, Danlanal Tanjung Balai Karimun, Danyonif 10/SBY, Dandim 0315, Danyon Raider Khusus 136, Dansatrad AU 213. (Obet)

Suara Indonesia News – Bogor, Kota bogor merupakan salah satu kota destinasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun manca Negara.

Selain kota yang syarat akan sejara indonesia, Bogor merupakan kawasan Holticulturall yang kaya akan kekayaan alam hayati.

Taman  Ria Ade Irma Suryani yang terkenal dengan Taman Topi, merupakan salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di kota bogor, dan keberadaanya  yang dekat dengan Stasiun Bogor, dangat banyak dikunjungi masyarakat luas.

Selain itu menurut pengelola Taman topi Basiran  yang tengah menerima  Kunjungan CEO AMM Anugrah Musandiri Abie Raditya,  pihaknya  CEO akan  bekerja sama dengan pihak taman topi bogor untuk pagelaran pentas Musik kolaborasi Band dan musik dangdut diantaranya  acara Angkasa Band dan Dessy RD serta artis  ibu kota dan Kota Bogor yang akan digelar oktober mendatang.

Selanjutnya Basiran, ketika dikonfirmasi media menyampaikan, keberadaan wisata taman Ria ini dari tahun ke tahun alhamdulilah sudah banyak perubahan, terutama dari wahana permainan anak anak dan keluarga.

Apa lagi untuk wisata Taman  Air  dan kreta gantung merupakan permaian pavorit pengunjung yang hadir, apa lagi sajian konser musik yang disuguhkan sangat menunjang suasana liburan bersama keluarga.

Menurutnya, tingggal pemerintah mau peduli dan melakukan perubahan, maupun pembenahan secara maksimal, terutama untuk pembenahan para PKL disekitar Taman Ria. ujar Basiran menyampaikan kepada media. (Sep)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Data dari WALHI Aceh mengenai PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektar, PT. RPPI memperoleh IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun, IUPHHK – HTI PT. RPPI tersebut berada di Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia, dan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, gerakan masyarakat pase peduli air (GEMPUR) dalam hal ini meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk segera mencabut izin PT. tersebut pada sabtu (26/07/19)

Muliadi salidan, selaku Kordinator Umum dalam aliansi GEMPUR mengatakan Gubernur dalam hal ini tidak berwewenang dalam mengeluarkan izin PT.RPPI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.Dalam Pasal 11, Ayat (2) jelas disebutkan pemberian hak

Pengusahaan hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, nah Sedangkan PT. RPPI memiliki luas 10.348 hektar, logika hukumnya dimna izin dikeluarkan oleh Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan.

SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun, ” ini sangat bertentangan dengan hukum, bagaimana bisa izin itu bisa keluar seharusnya lebih dari 10.000 hektar ke atas izinnya itu di keluarkan oleh menteri dan  bukan oleh Gubernur” tandasnya

Selanjutnya kata muliadi bedasarkan  Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK– HTI) Aceh, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan areal untuk pembangunan hutan tanaman insdustri adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya.

Sedangkan Fakta di lapangan adanya tumpang tindih kepemilikan atas lahan. Izin diberikan atas tanah yang masih belum lepas hak masyarakat (yang masih dikuasi oleh masyarakat berdasarkan hak dasar penguasaan) Berdasarkan fakta lapangan menurut data yang di temukan Muliadi pada laporan WALHI Aceh area izin PT. RPPI tumpang tindih lahan dengan warga, setidaknya ada 37 warga yang memiliki bukti kepemilikan lahan dalam bentuk Surat Ketarangan Tanah (SKT) dan bukti Akte Jual– Beli Tanah. Selain itu,keberadaan PT. RPPI juga telah menghilangkan mata perekonomian warga dari hasil hutan non-kayu, seperti Jernang, madu, dan rotan. Dampak dari tumpang tindih lahan ini, sejumlah tanaman dan pohon yang ada dalam lahan warga ditebang tanpa koordinasi dan ganti rugi dari pihak PT. RPPI.

Oleh karnanya GEMPUR Melalui kordinator umumnya menilai : “Gubernur Aceh sudah salah dalam hal mengeluarkan izin PT.RPPI kami menduga adanya politik mafia yang di praktekkan dalam penerbitan izin PT.RPPI tersebut, dan berharap kepada Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah untuk dapat mencabut izin PT.RPPI tersebut, karna sudah tidak relefan lgi, dasar hukum yang digunakan sangat bertentangan apalagi dampak yang di takutkan Masyarakat apa bila PT.RPPI itu terus beoprasi terhadap kerusakan hutan dan sumber air masyarat beberapa tahun mendatang ini demi keberlangsungan hidup generasi dan sumber air kita” dan jika pun sikap dari kami ini tidak untuk di tindak lajuti, maka kami siap untuk melakukan aksi demontran menghentikan kegiatan oprasional PT.RPPI secara paksa tutup muliadi melalui pesan tertulis kepada media saat di konformasi melalui pesan tertulis.

Reporter : Manzahari

Suara Indonesia News – Labuha, Sebagian warga Kabupaten Halmahera Selatan, merasa panik atas musibah gempa Bumi yang mengguncang Halmahera Selatan sebanyak 142 kali mengakibatkan ribuan rumah di sejumlah kecamatan di kabupaten Halmahera Selatan mengalami rusak  ringan hingga rusak berat, selain rumah warga yang rusak ada sejumlah warga juga mengalami korban luka ringan dan luka berat bahkan ada yang meninggal dunia karena di timpa runtuhan rumah.

Meski begitu, namun pemerintah Daerah maupun pihak Departemen agama tidak melaksanakan kegiatan keagamaan berupa zikir Akbar atau Doa Bersama dalam rangka membacakan Doa tolak Bala atas musibah gempa Bumi yang terus mengguncang kabupaten Halmahera Selatan tercatat berdasarkan laporan BMKG sebanyak 142 kali, atas musibah ini ada warga di duga memanfaatkan momentum gempa Bumi ini untuk mengikuti jejak Bupati Halsel untuk menggelar hajatan pesta ronggeng dan joget di sejumlah Desa di kabupaten Halmahera Selatan sebelum gempa, dan masyarakat melaksanakan kegiatan pesta joget pasca gempa.

Padahal larangan pesta tersebut sudah ada edaran Bupati kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba pada saat yang bersangkutan di Lantik sebagai Bupati Halsel pada tahun 2016 lalu dan memberlakukan wajib pengajian bagi PNS dan tenaga PTT sebelum beraktivitas di perkantoran, dan program tersebut jalan hanya beberapa bulan saja setelah itu kegiatan pengajian dan larangan pesta berdasarkan edaran Bupati Halsel Bahrain kasuba tersebut tidak jalan lagi karena semua PNS dan PTT sudah lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.

Dan edaran Bupati Halsel Bahrain Kasuba, terkait larangan pesta joget di langgar oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba dan istrinya Hj Nurlaila Muhamad sendiri yang melaksanakan persta joget di sejumlah Desa di kecamatan Gane timur dan Bacan timur dua hari sebelum di Guncang gempa Bumi berkekuatan 7,2 magnitudo yang merusak rumah-rumah warga di sejumlah wilayah tersebut termasuk dua wilayah yang sebelumnya di laksanakan pesta joget oleh Bupati Halsel Bersama pemerintah Desa.

Pesta joget yang di gelar oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba  berdasarkan sumber yang terpercaya wartawan koran ini serta video Bupati Halsel Bahrain Kasuba dan Nurlaila Muhamad di sejumlah Desa di tempat-tempat bencana ini sempat viral di Group Facebook Halsel memilih ini mendapatkan kecaman dari masyarakat dan bahkan ada menilai apa yang di lakukan oleh Bupati Halsel Bahrain kasuba dan istrinya bersama dengan pemerintah Desa di sejumlah Desa di Gane dan Bacan timur ini tidak etis karena larangan joget merupakan edaran Bupati Halsel Bahrain Kasuba  dan di langgar sendiri oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba dan istrinya Hj Nurlaila Muhamad dua hari sebelum terjadi gempa Bumi 7,2 magnitudo di kabupaten Halmahera Selatan.

Sementara itu Bupati Halsel Bahrain Kasuba saat di konfirmasi terkait alasan edaran larangan pesta joget tersebut tidak berlaku lagi bahkan Bupati Halsel Bahrain Kasuba dan istrinya di duga telah melanggar edaran tersebut, Jumat (26/07/2019) nomor handphonenya tidak aktif.  (Bur)