Suara Indonesia News – Lhokseumawe, Organisasi Mahasiswa Lhokseumawe-Aceh Utara lakukan aksi demonstrasi didepan kantor Bupati Aceh Utara, Jum’at kemarin (26/07/2019).

Mereka yang menyebut dirinya dari Aliansi Ormawa mengutuk keras atas penangkapan Geuchik Meunasah Rayeuk Kec.Nisam (Tgk Munirwan-Red), yang terduga mengembangkan benih padi IF8, dan menjual nya melalui Bumdes Meunasah Rayeuk. Dan saat ini sang Guechik juga sedang ditahan di Mapolda Aceh.

Kordinator lapangan utama menyebutkan, penahanan dan penangkapan Geuchik Tgk Munirwan adalah bentuk kriminalisasi. “Penangkapan dan kriminalisasi pejuang-pejuang atau pemerhati komoditas pertanian saat ini gencar dilakukan di seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang seharusnya melindungi petani, namun kenyataan berbanding terbalik terhadap Keucik Meunasah Rayeuk, Tgk Munirwan,” Pekik Royhan, Presma Unimal.

Senada dengan itu, korlap pendamping juga menegaskan bahwa saat mereka menyambangi kantor Bupati, Bupati da wakil serta sekda juga tidak ada ditempat.

“Kenapa kami hari ini melakukan aksi penyegelan, ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa, karena ketika kami mendatangi kantor bupati, wakil dan dekda tidak ada, dan mereka beralibi mengatakan bahwasanya mereka ada tugas di luar kota,” tegas Muhammad Fadli

Akibatnya mereka menyegel kantor bupati itu, dengan kain putih yang bertuliskan ‘kantor ini telah disegel’.

Tak hanya itu, Mahasiswa juga menyebut bahwa Distan Aceh jangan pakai Politik mafia

“ada semacam politik mafia yang dimaikan oleh kadis, karna program mereka terhadap benih gagal, makanya rakyat lebih memilih pakai IF8” ungkap Manzahari, Salah satu Orator Aksi saat dihubungi wartawan.

Ia juga mengatakan bahwa seorang kadis itu menjadi tidak layak , karna tugas kadis untuk membina jika ada petani yang salah dalam berinovasi bukan malah melaporkannya, itu tugas dinas “Tandasnya.

Aksi itu berlangsung sejak pukul 09.00 WIB-selesai didalam pengawalan polisi resort Lhokseumawe. (AR)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe, Puluhan mahasiswa Unimal melakukan aksi di kantor Bupati Aceh Utara, aksi dimulai dari berjalan kaki dari Islamic Center Lhokseumawe menuju kantor Bupati Aceh Utara, jumat (26/07/19)

Aksi yang dilakukan Mahasiswa berupa dengan adanya penahanan Tgk.Munirwan terkait dugaan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan (memperdagangkan) secara komersial benih padi jenis IF8 yang belum dilepas varietesnya dan belum disertifikasi (berlebel).kasus itu di adukan oleh dinas pertanian dan perkebunan Aceh.sebab selama ini Tgk. Munirwan sudah berhasil mengembangkan padi jenis IF8 , dikabarkan sebelumnya bahwa bibit tersebut merupakan bantuan dari Guburnur Aceh Non aktif, Irwandi Yusuf, yang di berikan ke daerahnya, dan hasil panennya melimpah tiap tahun, bahkan dengan inovasinya desa meunasah rayek terpilih menjadi juara 2 Nasional inovasi desa yang penghargaannya diserahkan langsung oleh menteri Desa, pembangunan Desa tertinggal, dan transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo.

Dengan hasil panen yang berlimpah, maka desa meunasah rayek membentuk BUMG jual beli bibit tersebut dan diperjual belikan hingga ke 4 kecamatan.dan menghasilkan PAD Rp 1,5 M , dan kemudian dinas pertanian dan perkebunan melaporkan Tgk Munirwan ke Polda Aceh.

Menurut Mahasiswa, saat ini petani sedang di hadapkan pada sistem pertanian yang sangat liberal yang tidak lagi melindungi petani kecil, lemahnya regulasi yang berpihak terhadap kemajuan petani telah terjadi secara kompleks, kadis pertanian dan perkebunan Aceh yang seharusnya melindungi petani malah sebaliknya melaporkan Tgk. Munirwan ke Polda Aceh, No.520/937/IX dengan tudingan mendistribusikan benih Padi IF8 tanpa sertifikasi,

Oleh karna itu mahasiswa membawa beberapa tuntutan yang ingin di sampaikan kepada Pemkab Aceh utara, karna di anggap Bupati Aceh Utara bertanggung jawab atas penahan gechik Munirwan, adapun petisi yang di sampaikan sebagai berikut :

1.Stop kriminalisasi pejuang kemajuan pertanian.

2.Meminta Polda Aceh memberikan penagguhan penahanan terhadap gechik Munirwan.

3.Mendesak kadis Pertanian dan perkebunan Aceh untuk mencabut Laporan terhadap Gechik.

4.Mendesak pemerintah Aceh untuk mencopot kadis pertanian dan perkebunan Aceh.

5.Mendesak Kapolda Aceh untuk memeriksa kadis pertanian dan perkebunan Aceh terkait Adanya pengadaan benih senilai 23 M.

6.Pemerintah Aceh harus membuat regulasi mekanisme pasar pertanian yang melindungi segenap rakyat Aceh.

7.Pemkab Aceh Utara harus bertanggung jawab terhadap tata kelola pertanian Aceh Utara

Selain beberapa petisi yang di sampaikan Mahasiswa,juga terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiwa dan pihak kepolisian yang terjadi karna mahasiswa memaksa untuk masuk ke kantor bupati karana kesal dengan tidak adanya Bupati di kantor saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

Setelah beberapa saat berada di dalam gedung waktu salat jumat pun, tiba mahasiswa memilih keluar untuk solat dan kabarnya mereka akan melakukan aksi sesoan 2 karna kecewa terhadap bupati yang tidak ada di tempat.

Reporter : Manzahari

Suara Indonesia News – Manokwari, Kepala Unit Penyelengaraan Bandar Udara (UPBU) Rendani Manokwari Juli Mujiono mengatakan, untuk pelaksanaan pengembangan pembangunan Bandar Udara Rendani akan dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan perencanaan.

Ketika ditemui awak media di ruang kerjanya kantor UPBU Rendani kamis, 25/07/2019, Juli  menyampaikan terkait kelanjutan pembangunannya akan dilaksanakan melalui tahapan yang telah terencanakan dan tentunya tak lepas daripada kordinasi yang baik pihak kami UPBU dengan Pemerintah Daerah.

Pembangunan yang tentunya sesuai dengan kelengkapan administrasi juga (AMDAL), kami dari pihak Bandara telah rapat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi guna Singkronisasi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan nanti.

Oleh karena itu kami berharap semoga tak ada kendala, semuanya sudah beres kelengkapan administrasinya sesuai persyaratan hingga dalam waktu dekat kita dapat melanjutkan pekerjaan yg telah ditetapkan dalam perencanaan.

Memang masih perlu ada penambahan beberapa item yakni kelengkapan fasilitas Bandara dan juga Runway yang nantinya ada perpanjangan landasan.

Sebelum masuk pada tahapan berikutnya perpanjangan landasan, tentunya kita harus menyelesaikan bagian bagian yang lain terlebih dahulu menyangkut fasilitas Bandara yakni fasilitas bandara dan mudah mudahan semuanya berjalan lancar sesuai yang direncanakan.

Atas kerjasama serta kordinasi pihak Bandara, Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat dan juga masyarakat setempat kami ucapkan terima kasih” tutupnya.(Sam’Mad)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Hari ini Pusat Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melaksanakan video conference tentang sosialisasi Bantuan Pemerintah Ditjen pengelolaan Ruang Laut Tahun 2019 di KKP, dimana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Aceh Utara, Ir. Jafar Ibrahim mendampingi langsung  kegiatan tersebut diruang dinas kelautan dan perikanan.

Tujuan Vicon tersebut adalah untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah maupun yang sedang dilaksanakan dari bantuan pemerintah KKP. Kamis (25/07/2019)

Untuk diketahui, DKP Aceh Utara kegiatan PUGaR  pada lahan terintegrasi yang di laksanakan di kecamatan seunuddon dengan luas 30 Ha. Sedangkan tahun 2018 di laksanakan lahan terintegrasi di kecamatan lapang seluas 15 ha. Untuk perencanaan tahun depan yang di usulkan lebih kurang 100 Ha lebih. Ungkap Jafar.

Lanjut jafar, DKP Aceh Utara sedang mengembangkan lahan potensi, seperti lahan garam serta mengusulkan program konservasi penyu dan pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir Aceh Utara. Semoga tahun depan program tersebut dapat terealisasi seperti yang di harapkan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pusat Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pengeluaran Ruang Laut sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Jafar juga mengucapkan terima kasih dan sukses kepada seluruh Penyuluh PNS dan PPB yang ikut sebagai peserta vicon, penyuluh merupakan ujung tombak bagi Masyarakat untuk mensukseskan program KKP.

Reporter : Azhari

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Muhammad Khalis ketua forum interaksi mahasiswa (fima), kecewa atas sikap dan tindakan yang dilakukan dinas perkebunan dan pertanian Aceh. (25/07/2019)

Seperti yang kita lihat kemarIn di media cetak maupun media oneline, keuchik meunasah rayeuk kecamatan nisam  kabupaten aceh utara,tgk Munirwan sudah di tetapkan sebagai tersangka.

Saya rasa dinas perkebunan dan pertanian Aceh sudah salah minum obat, seharusnya tgk munirwan  di bina dan diberi fasilatas untuk mengurus semua kelengkapan sehingga bibit padi yg di hasilkan oleh BUMG kampung tgk munirwan bisa di lebelkan dan di pasarkan sebagai bibit yang berstandarisasi dan bahkan bisa kita promosikan keluar Daerah Aceh, siapa tau mareka minat dengan bibit tersebut dan bisa membawa harum lagi nama Aceh bukan seperti ini dikit dikit lapor.

Sebab selama ini bisa kita lihat bahwa tgk Munirwan, sudah membawa nama harum Aceh ini kelevel level nasioanal. Dia sudah berhasil mengembangkan jenis padi if8, bibit bantuan Gubernur Aceh di daerah dengan hasil melimpah setiap kali panen, dengan inovasinya Desa Meunasah Rayeuk terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo.

Karena keberhasilan itu, permintaan masyarakat terhadap bibit tersebut menjadi banyak.

Sehingga Desa Meunasah Rayeuk membentuk BUMG jual beli bibit tersebut hingga ke empat kecamatan.

Karena pengelolaan ini desa setempat berhasil menghasilkan PAD Rp 1,5 miliar.

Namun tiba-tiba Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melaporkan Keuchik Desa Meunasah Rayeuk, Tgk Munirwan dengan delik aduan telah mengomersilkan benih padi jenis IF8 yang belum berlabel.

“Ini aneh, harusnya pemerintah membina bukan melaporkan. Ini menyakitkan kenapa pemerintah yang melaporkan padahal masyarakat tidak merasa dirugikan selama ini.

Saya selaku mahasiswa melihat problem ini kesal terhadap dinas pertanian  di karnakan persolan yg benar benar serius masalah tani mareka tutup mata misalnya masalah durian kenapa durian sekarang banyak tidak ada rasa dan bahkan tidak ada buah lagi di daerah perdalaman seperti buloh blang ara,paya bakong,dan nisam antara,  seharusnya ini problem yg harus di selesaikan ini yang merugikan masyarakat Bukan itu, tutur khalis. (Manzahari)