By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Pasukan pengamanan pemilu dari Polda Aceh,  tiba di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara mengawal logistik pemilihan umum 2019. Polisi juga ditempatkan di Kantor Camat untuk menjaga logistik pemilu besok selasa, 17/04/19.

Kepala Bagian Operasi  Polres Aceh Utara, Kompol Iswahyudi menjelaskan, sejak dari Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, hingga ke seluruh kecamatan, polisi mengawal mobil dengan senjata senjata lengkap. (16/04/19)

“Pengamanan terbuka, personel ditempatkan mengawal logistik ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Anggota polisi bersenjata lengkap, dan pengamanan tertutup juga ditempatkan polisi,” jelas Kompol Iswahyudi

Sampai di kantor PPK setiap kecamatan, polisi juga ditempatkan untuk mengawal pemilu damai.

“Mereka kawal dari pintu depan kantor hingga pintu belakang. Untuk tidak memberi celah masuk pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Dia menyebutkan, dokumen negara itu harus aman dan bisa digunakan pada hari pemilihan umum 17 April 2019.

Agarb masyarakat dapat dipastikan aman dan nyaman saat memberikan hak pilihnya.tambah Iswahyudi.

“Dalam hal ini, TNI dan polisi siap mengamankan. hingga pemilu selesai, jadi tak perlu khawatir. Silakan beri hak pilih sesuai hati nurani masing-masing,” tutupnya. (man)

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Ketua partai gerindra Aceh Utara,Tgk H. Syarifuddin Ali,S.HI, putra kelahiran gampong buket Kec. kutamakmur aceh utara, peusijuek atau tepung tawari dan menyampaikan dukungannya sambil mendo’akan Faisal untuk bisa mewakili dapil 3 ke parlemen Aceh Utara di Balai Pengajian Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Al Falah Gampong Buket. (13/04/19)

Tgk Syari yang juga Ketua Partai Gerindra Aceh Utara melaksanakan sendiri peusijuek yang dihadiri para guru pengajian, santri dan masyarakat Gampong Buket.

Dalam sambutannya Tgk Syari memperkenalkan caleg dari Partai Gerindra yang juga merupakan putra Gampong Blang Ara.Faisal yang sebelumnya mantan Ketua Komite Mahasiswa Dan Pelajar Kutamakmur (KOMPAK) dan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kutamakmur (F-KPK) di Malaysia.

selama ini aktif dalam lembaga sosial membantu orang – orang sakit dan meninggal di Malaysia , kini maju sebagai Caleg menuju parlemen untuk bisa membela hak hak masyarakat di daerah.

Faisal merupakan caleg nomor urut 2 untuk DPRK Aceh Utara dari partai gerindra.

“Saya mengharap kepada seluruh warga dan kerabatnya untuk mendukung dan memberi kepercayaan kepada Faisal, mewakili aspirasi mereka dalam pemilu 2019″. tambah Tgk Syari.

Faisal dalam sambutannya mengungkapkan rasa harunya yang mendalam atas apa yg diberikan Tgk Syari kepada diri dan keluarganya yang mencalonkan diri sebagai calon legeslatif dalam pemilu 2019.

“Ini merupakan kehormatan besar baginya dan semoga dukungan masyarakat dapat saya laksanakan dan saya pertanggung jawabkan dunia akhirat,” sebut Faisal dengan penuh rasa haru.

Usai pesijuek Faisal juga meninjau kondisi balai pengajian di Gampong Buket semoga nantinya bisa terwujud bisa membantu demi  kenyamanan santri dalam menimba ilmu. (Man)

By -
0

Suara Indonesia News – Bireuen, Capres No urut 02 Prabowo – Sandi bersama ulama Aceh, menandatangani sembilan kesepahaman yang berisi janji – janji  jika terpilih sebagai Presiden – Wakil Presiden pada pemilu 17 April 2019 mendatang.

Tgk.H.Muhammad Yusuf A Wahab yang akrab di sapa Tu Sop Jeunib, mengatakan ada sembilan point yang ditandatangani Capres Prabowo – Sandi bersama ulama Aceh pada 3 April 2019 kemarin. Butir-butir nota kesepahaman ini muncul atas pokok pikiran ulama Aceh. “MoU ini lahir dari pikiran para ulama Aceh yang menjadi harapan kita semua,” Ucap Tu Sop Jeuniep Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Kemarin, 12/04-2019.

Sembilan point yang diteken antara Prabowo – Sandi bersama ulama diantaranya komitmen pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, mendukung perdamaian Aceh dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjunjung tinggi keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki. “Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memperkuat peran ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Aceh serta penguatan sektor pendidikan Islam berbasis Dayah di Aceh,” jelas Tu Sop.

Prabowo – Sandi menyetujui pembentukan kelembagaan Forum Konsultasi Pemerintah Pusat – Aceh yang berfungsi membahas dan memutuskan kebijakan administratif dan kebijakan strategis serta pengembangan ekonomi dan investasi Syariah. “Mempertahankan kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan mengoptimalkan fungsi Lembaga Wali Nanggroe salah satu kesepakatan capres Prabowo – Sandi nantinya,”Tambah Tu Sop.

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh TA Khalid mengatakan, selama ini kewenangan pemerintah pusat dan Aceh sering tidak tersingkronisasi. Maka itu, konsep yang dibuat oleh ulama Aceh ini dapat menjadi dasar kemajuan Aceh ke depan. “Awalnya, TA Khalid bersama  Muzakir Manaf memfasilitasi para ulama Aceh bertemu capres 02, Pak Prabowo pun mendapat respon sangat baik untuk bertemu ulama Aceh,” tutup TA Khalid. (man)

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Dalam rangka penguatan kemampuan manajemen kelompok perikanan, khususnya kelompok nelayan, Penyuluh Perikanan, melakukan mediasi pertemuan kelompok yang dihadiri kurang lebih 14 nelayan. dikarenakan anggota lainnya sedang sibuk melakukan aktivitas. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Desa Kuala Cangkoy Kec. Lapang. Jumat, (12/04/2019)

Penyuluh perikanan Aceh Utara, Munadir, S.Pi dalam mediasi tersebut mengatakan, pembinaan yang tengah dilakukan adalah memberikan pengertian kepada mereka, khususnya anggota untuk sadar berkelompok. Ini dikarenakan sebuah proses kesepakatan yang bersumber adanya kesadaran nelayan untuk bergabung dalam kelompok. Kesadaran tersebut tidak akan tumbuh dengan sendirinya, melainkan memerlukan inisiator. Inisiator yang diprakarsai oleh penyuluh meliputi keadaan nelayan dan keluarganya, jenis usaha atau hasil tangkapan yang diperoleh, keadaan kelembagaan masyarakat yang ada, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat, yakni nama, Identitas, domisili nelayan maupun tingkat kesadaran tentang kelompok bagi nelayan skala kecil atau tradisional. Selain itu, juga adanya kemauan bersama dan dorongan tokoh masyarakat setempat. Ini bertujuan sebagai bahan untuk memotivasi para nelayan kecil untuk bergabung dalam kelompok.

Mediasi yang dilakukan ini, biasanya diawali melalui pendekatan kepada Panglima Laot setempat, kepala Desa maupun tokoh pemuda maupun pemuka agama. Ini bertujuan untuk diberikannya informasi tentang pentingnya kerjasama antara sesama nelayan dalam rangka meningkatkan kemandirian, keswadayaan, kesatuan langkah gerak dalam mengelola sumberdaya laut yang tersedia maupun memanfaatkan peluang usaha untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. tambah” Munadir

Selanjutnya, Nelayan Kecamatan lapang tersebut diberikan penjelasan mengenai pengertian kelompok, tujuan kelompok, cara kerja dan aturan dalam kelompok, profesionalisme, disiplin sebagai bahan untuk memotivasi masyarakat nelayan lainnya, seperti yang tertuang pada Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.

Panglima Laot Lapang, M. Hasan Tim mengatakan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu kelompok yang baru dibentuk sejak 2016 agar apa yang diharapkan dan disepakati bersama bisa tercapai. “Sehingga saat ini kami butuh keberadaan dari penyuluh yang memfasilitasi dan memberikan informasi, setiap ada program perikanan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra lainnya”, ungkapnya.

Selain dilakukan pertemuan rutin kelompok, penyuluh juga memperkenalkan kartu kusuka yang status validasi Satu data sudah valid, kartu kusuka tersebut dicetak dan diperkenalkan kepada panglima Laot dan sejumlah nalayan serta kegiatan lainya yang dilakukan seperti pembuatan rumpon bagi pelaku utama perikanan, khususnya berprofesi sebagai nelayan untuk kelompok didesa kuala cangkoy yang menjadi kelompok binaan Penyuluh PNS dan PPB.

Reporter : Azhari

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Penyuluh perikanan Aceh Utara, terus berkomitmen untuk mendorong geliat usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. dalam rangka pengembangan dan penguatan modal usaha sektor kelautan dan perikanan skala kecil dan mikro di Aceh Utara menjadi sangat penting dan urgen untuk dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Aceh Utara, Agussalim, S.ST disela-sela acara pertemuan akses permodalan di Desa Ule Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Kamis (11/04/19)

Pendamping LPUMKP Aceh Utara dan Lhokseumawe Chairul Rizal,S.S.T.Pi pada Sosialisasi Permodalan LPMUKP di KUB Le Rhet Desa Ule Madon. Tujuan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP). Salah satu tugas dan fungsi LPMUKP yaitu memberikan akses penguatan permodalan bagi UMKM-KP yang berbentuk Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP).

Proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang disampaikan oleh UMKM-KP menjadi titik awal penilaian kelayakan dari sebuah UMKM-KP yang berbentuk KUKP untuk mengelola dana bergulir LPMUKP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin praktek tata kelola yang baik (good corporate governance) dari LPMUKP untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh UMKM-KP, perlu disusun sebuah petunjuk teknis.” tambah Chairul

Petunjuk Teknis Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP yang berbentuk KUKP ini akan memberikan penjelasan teknis dari format pengajuan proposal tersebut. Petunjuk teknis ini diharapkan pula menjadi panduan administratif bagi Analis Kredit LPMUKP untuk melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan bagi suatu UMKM-KP berbentuk KUKP untuk mengelola dana bergulir LPMUKP.
Reporter : Azhari

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe, Ribuan masyarakat dan simpatisan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01, Ir.H. Joko Widodo & KH. Ma’ruf Amin, memadati lapangan sepak bola Lasandara Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara. Rabu (10/04-19).

Massa simpatisan tumpah ruah untuk menghadiri kampanye akbar / rapat umum Paslon Presiden dan Wakil Presiden Ir.H. Joko Widodo & KH. Ma’ruf Amin. Dalam kampanye akbar kali ini, masyarakat konawe dihibur oleh artis ibu kota Dewi Persik yang terkenal dengan goyang aduhainya.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, turut hadir dalam kampanye akbar kali ini serta ketua paprpol pengusung dan relawan jokowi amin.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi Amin kabupaten Konawe Rusdianto, SE, MM mengatakan, kampanye akbar yang digelar di lapangan Lasandara Wawotobi ini, merupakan kegiatan gabungan tim (Tim Kampanye Daerah), yakni partai pengusung, relawan dan simpatisan.

Membludaknya massa yang hadir pada kampanye tersebut menandakan bahwa masyarakat Konawe masih menginginkan Jokowi Amin kembali memimpin Negeri tercinta ini.

 “Target kami 70 persen. Insya Allah, kami bersama masyarakat konawe akan bekerja keras untuk mewujudkannya,” ujar Rusdianto.

Menurut Ketua TKD Jokowi Amin itu, sukses kampanye akbar tersebut tidak lepas dari peran serta 9 partai pengusung, seluruh relawan Jokowi Amin diantaranya Forum Satu Nusantara (Fortuna), Anak Muda Inspirasi Sultra (AMI) dan relawan Jokowi Amin lainnya dan juga jajaran Polres Konawe yang telah mengamankan jalannya kampanye akbar kali ini, sehingga bisa berjalan dengan aman dan tertib.

Kapolres Konawe, AKBP Muh Nur Akbar, SH, S.IK, MH melalui Kabag Ops, Kompol Jufri Andi Singke mengatakan untuk pengamanan kampanye akbar / rapat umum Jokowi Amin, pihaknya menurunkan ratusan personil gabungan.

“Kami turunkan 250 anggota dari semua unit. Sat lantas, Sabhara, Intelkam dan Reskrim. Termasuk personil Polsek Wawotobi kami libatkan,” kata Perwira menengah Polri dengan pangkat satu melati di pundak itu.(Red.SI)

 

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh, pada Selasa kemarin (09/04-19).

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Pemuda Banda Aceh, menolak pemberian izin tampang PT Emas Mineral Murni (EMM) di kawasan Beutong, Nagan Raya.

Dalam Aksi demonstrasi tersebut, terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang melakukan pengawalan di kantor Gubernur Aceh.

Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak Pemerintah Aceh untuk membatalkan pemberian izin tambang pada PT Emas Mineral Murni, mahasiswa menilai perusahaan tersebut bisa merusak lingkungan hidup.

“Para Unjuk rasa meminta pada Plt. Gubernur Aceh untuk membatalkan perizinan tambang oleh perusahaan PT EMM, karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya,” pinta mahasiswa.

Para mahasiswa mengatakan ini bukan aksi yang pertama dilakukan, aksi penolakan hadirnya PT EMM telah pernah dilakukan beberapa hari lalu, Kali ini, jumlah massa lebih banyak dari aksi kemarin.

Mahmudin warga Aceh Utara menilai, kejadian ini akibat kehilangan Sosok kepemimpinan saat ini, ketidak pedulian atas beberapa isu yang di timbul di masyarakat, inilah salah satu akibatnya, sungguh memalukan. Jangan biarkan ketidakadilan Terus berlangsung di Bumoe Aceh Metuah, Pinta mahmudin. (man)

By -
0

Suara Indonesia News – Labuha, Kepala Desa Anggai Kecamatan Obi kabupaten Halmahera selatan Komarudin Tukang, di laporkan ke polres Halmahera selatan karena yang bersangkutan melakukan pengrusakan hutan lindung mangrove yang berada di belakang Desa Anggai, laporan kasus  pengrusakan  hutan lindung (mangrove) di laporkan oleh Lembaga pemerhati lingkungan dan pesisir kabupaten Halmahera selatan bersama dengan sejumlah warga Desa anggai.

Setelah di laporkan ke polres Halmahera selatan lembaga pemerhati lingkungan hidup dan pesisir langsung menyampaikan tembusan laporan atas pengrusakan hutan lindung mangrove tersebut oleh kepala Desa ke kantor KPH Halsel dan pihak LSM dan masyarakat langsung bertemu dengan Fajri, salah seorang PNS di kantor KPH Halsel  dan menjelaskan kepada Masyarakat terkait penggusuran dan pengrusakan hutan lindung mangrove di Desa anggai yang di lakukan oleh kepala Desa anggai Komarudin Tukang itu di bolehkan asal kepala Desa setelah melakukan pengrusakan harus menanam kembali mangrove di lokasi penggusuran.

Pernyataan Fajri salah seorang staf KPH Halsel ini di kecam oleh Safrudin Ibrahim anggota Lembaga pemerhati lingkungan dan pesisir Kabupaten Halmahera selatan kepada wartawan senin kemarin (08/04/2019) mengatakan, apa yang di sampaikan oleh Fajri merupakan pernyataan yang tidak mendasar karena hutang mangrove merupakan hutan (pohon) yang sangat di lindungi oleh Negara berdasarkan UU nomor 27 tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di katakannya kepala Desa anggai Kamarudin tukang saat melakukan aktifitas penggusuran mangrove di duga kuat mengabaikan semua hal tersebut, tanpa mengantongi analisis Dampak lingkungan (AMDAL) kades telah telah melakukan aktifitas penebangan penggusuran dan pengrusakan terhadap mangrove yang menjadi harapan perlindungan rumah – rumah warga desa anggai olehnya itu kades anggai diminta bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan pada wilayah-wilayah yang sudah dirusak (gusur) tersebut

Kamarudin Tukang juga telah mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbakan pemenuhan hak generasi yang akan dating, jelas Ruslan, selain itu pemerintah daerah (PEMDA) wajib secara tegas ,menindak Kepala Desa Anggai Kamarudin Tukang, karena tidak mengantongi AMDAL sebagai salah satu dokumen  vital dalam pembangunan sebagaimana di atur dalam Pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Cetusnya. (Bur)

1...6901,6902,6902,6912,6922,693...2,763Page 2,692 of 2,763