By -
0

Suara Indonesia News – Medan, Pada masa yang sudah modern ini, setiap platform di internet pasti memerlukan informasi yang sangat luas jangkauan nya. Big data analitik hadir untuk memenuhi kebutuhan para pengguna internet terutama bagi para penggun sosial media.

Big data analitik sendiri merupakan suatu kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Adapun penjelasan yang paling mudah dimengerti tentang big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Big data sendiri bisa dibilang sebagai suatu konsep tentang kemampuan kita para pengguna internet untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memahami jumlah data yang data setiap harinya.
Big data juga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi para pengguna smartphone ataupun tablet. Aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone anda tentunya mengumpulkan data untuk keperluan para pengguna smartphone ataupun tablet. Seperti contoh aplikasi GPS ataupun Google Maps tentu juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi anda.
Adapun aplikasi bagi para pengguna sosial media seperti contoh nya pengguna Twitter.

Update-an photo dan status yang para pengguna Twitter upload merupakan bagian dari data. Setiap hari nya lebih dari 400 juta tweets yang di kirim ke Twitter. Dan bagi para pengguna Youtube, ada 72 jam video yang diupload setiap menitnya.

Media sosial juga bisa mendapatkan data tentang kontak kita, hal apa saja yang sering kita cari dan hal apa saja yang kita ikuti di sosial media dan kebiasaan para pengguna sosial media.

Big data juga digunakan untuk aktifitas bisnis, mulai dari customer experience, customer complain sampai analytic. Di call centre, sistem CRM ( customer relationship management) yang disertai analytic dapat meninjau beberapa sumber data secara langsung untuk menyarankan penawaran yang dapat diberikan perwakilan terhadap pelanggan atau customers.

Meskipun big data memberikan sangat banyak kemudahan bagi para pengguna smartphone atau tablet, bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam menggunakannya. Salah satu kendalanya adalah perusahaan atau company sering hanya menggunakan data tanpa melibatkan manusia. Padalah penggunaan big data memerlukan campur tangan manusia.

Namun pada akhirnya tegnologi big data terus berkemang dan berubah dengan cepat. Jika kita terus mengikuti perkembangan tegnologi big data, tetap akan ada tantangan berkelanjutan baik untuk individu maupun organisasi.

Ditulis Oleh :
Kelompok 4 fakultas psikolog kelas A1

Stambuk ’18 Universitas Medan Area
(alm.) Muhammad rizki rivaldy
Fahrani annisaa
Hafiza K.
irmawant
Ivan Andreas
Ayu pratiwi Hasibuan
Fitri ardill
lavenia tri setiani
Meisyara
Tiur romaria manal

By -
0

Suara Indonesia News – Bogor, Primer koperasi kepolisian resort  bogor kota ( Primkoppolresta ) akhirnya mendapat predikat koperasi terbaik tingkat nasional,  setelah melewati beberapa tahapan  maupun secara  aspek legal, usaha, keuangan sosial dan perkembangan kamajuan primkoppol dinyatakan lolos oleh tim seleksi.

Hal tersebut diungkapkan ketua primkoppolersta bogor kota, Akp. H.Landjar Guntoro ,SH usai mengikuti rapat persiapan pelaksanaan jelang Peringatan Hari  Koperasi Nasional Ke 72 12 juni 2019  mendatang.

Menurut AKP. H.Landjar Guntoro ,SH ketika di temui  menyampaikan, ini merupakan sebuah  prestasi, anugrah, maupun  sebuah simbol  kemajuan  pertumbuhan ekonomi masyarakat khusunya dibidang koperasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan,

Dari seluruh Anggota koperasi dari berbagai daerah di wilayah  indonesia, alhamdulilah Primkoppolersta bogor kota masuk kepada penilaian koperasi terbaik, ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Primkoppolersta memaparkan, beberapa unit usaha primkoppol yang dialankan diantaranya  usaha simpan pinjam (usp),usaha niaga , kantin sembako , kerjasama bahkan melakukn kerja sama dan bermitra dengan pihak lain maupun menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Saat ini  dari berbagai penghargaan dan prestasi  yang diraih primkoppol,  pada tahun 2018 kemarin, primkoppolesta bogor kota mencapai target diangka pendapatan 2. 3 milyar dan SHU sudah diterima oleh para anggotanya.

Sekarang, Kami tengah mempersiapkan keberangkatan  untuk berangkat ke kota purwokerto untuk menerima penghargaan dari menteri kopersi, sekaligus memperingati hari koperasi yang ke 72 yang akan dilaksanakan di GOR Satria Purwokerto Banyumas Jawa Tengah dan akan dihadiri oleh presiden RI, Ir.H. Djokowidodo dan rombongan , ujar ketua Primkoppol Akp. Landjar Guntoro, SH.

SEJARAH SINGKAT PRIMKOPPOLRESTA

Primkoppolersta bogor kota, yang beralamat di jalan Ks. tubun 21 Bogor ini, berdiri sejak 1996, dan berjalan awalnya untuk mengelola dapur dinas untuk melayani petugas pengamanan, ton dalmas kamra maupun tahanan.

Jelang beberapa tahun berjalan tepatnya pada tahun 1999, pada saat itu Akbp Setio Wasisto ( sekarang kadiv humas mabes polri ) memerintahkan agar merapihkan dan membangun ruangan untuk usaha kantin maupun fotocoppu. Bahkan pada masa kepemimpinan Kombes Pol Suyudi A.S, keberadaan primkoppol menjadi luas, dari mulai mengurus Rumdin layungsari menjadi wisma, hingga ke pengelolaan mini market. (Sep).

By -
0

Suara Indonesia News – Labuha, Meski di Bantah keras oleh Sekretaris Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan Umar Iskandar Alam, atas pernyataan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik anti korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Devisi investigasi Ruslan Abdul, kepada wartawan Kamis (4/07/2019) belum lama ini mengatakan berdasarkan hasil investigasinya di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP di kabupaten Halmahera Selatan, setiap proses pencairan Dana Biaya operasional sekolah (BOS) selalu di lakukan pemotongan oleh pihak Dinas pendidikan dengan alasan anggaran tersebut di peruntukan untuk pengadaan Buku pada tiap-tiap sekolah penerima Dana Bos di kabupaten Halmahera Selatan.

Jumlah Besaran pemotong Dana Bos Sendiri bervariasi tergatung jumlah siswa di masing-masing sekolah namun pemotongan dana Bos sejak tahun 2016 hingga 2019 ini ada pihak sekolah yang belum pernah menerima Buku dari hasil pembelian pemotongan Dana yang bersumber dari dana Bos sehingga di duga kuat anggaran pemotongan Dana Bos untuk pengadaan Buku tersebut fiktif dan sebagian sekolah yang di berikan buku  merupakan sekolah yang mudah di jangkau oleh pihak tim yang bakal melakukan pemeriksaan baik dari inspektorat maupun tim pemeriksaan dari BPK untuk menghindari temuan inspektorat dan BPK sehingga Anggaran untuk pengadaan buku yang di duga fiktif itu nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dikatakannya berdasarkan data yang di terima oleh LSM Front Delik anti korupsi (FDAK) pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Polda Maluku Utara dan mendesak kepada pihak kepolisian Polda Maluku Utara agar memanggil seluruh kepala-kepala sekolah yang masa tugasnya sejak tahun 2016 dan 2017 serta para kepala sekolah yang bertugas 2018 sampai dengan 2019 untuk dimintai keterangan dan saya yakin para kepala-kepala sekolah akan membuka kasus ini di hadapan penyidik karena banyak kepala sekolah yang pada saat membuat laporan pertanggungjawaban itu laporan pertanggungjawaban pengadaan bukannya fiktif  sehingga jika di periksa oleh penyidik Polda di pastikan ada keterlibatan para petinggi di dinas pendidikan kabupaten Halmanera selatan. cetusnya..

Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Umar Iskandar Alam kepada wartawan melalui telepon selulernya Kamis (04/07/2019) kemarin mengatakan pihak dinas pendidikan kabupaten Halmahera Selatan tidak pernah melakukan pemotongan pengadaan Buku karena Buku k 13 sendiri di beli langsung oleh pihak kepala sekolah, dengan menggunakan Anggaran 20 persen dari dana (Bos) Baiaya operasional sekolah

Dengan mengacu pada juknis dan Permendikbud nomor 2 thaun 2018 tentang juknis Bos, yang di wajibkan setiap bagi sekolah harus mbeli buku k 13 dengan Dana 20 persen dan dana Bos tidak bisa di cairkan apabila nota bukti buku belum ada jadi di pesan dulu baru pihak Bank mentransfer anggaran pembayaran buku ke perusahan atau toko yang di beli buku oleh masing-masing kepala sekolah. Ujanya.

Hal ini di Bantah oleh Ruslan Abdul tim investigasi LSM FDAK kepada wartawan media ini sebelumnya mengatakan, Nota buku yang di berikan ke kepala sekolah itu di berikan oleh oknom dinas pendidikan bukan di berikan oleh perusahaan pengadaan buku, seharusnya pihak diknas juga harus turun ke semua sekolah agar melakukan monitoring dan evaluasi mana sekolah yang sudah membayar buku namun belum mendapatkan buku tersebut,  jadi ada indikasi Kong kalikong pengadaan buku fiktif antara pihak perusahaan dan dinas pendidikan Halsel.

Di katakan untuk memastikan kebenaran  atas pengadaan Buku pada diknas Halsel yang bersumber dari pemotongan dari Dana Bos yang di Duga fiktif tersebut pihaknya mendesak  kepala kejaksaan Halmahera Selatan Kristian Carel ratu anik, agar melakukan pemeriksaan terhadap bidang perencanaan dinas pendidikan dan sejumlah petinggi diknas Halsel serta pihka yang di duga mengetahui aliran dana pemotongan Dana Bos di setiap sekolah 20 persen untuk pembelian Buku K 13 tersebut namun dari dana Bos yang di setorkan tersebut namun Buku tak kunjung datang dari perusahaan yang di tunjuk oleh diknas Halsel cetusnya.  (Bur)

By -
0

Suara Indonesia News – Labuha, Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Pulau Bacan, Polsek Bacan Timur dan Polsek Obi, yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Halsel dan dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M, Jumat (5/07/2019).

Kegiatan Sertijab di hadiri oleh Wakapolres Halmahera Selatan KOMPOL. Wahyu Adi Waluyo, S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Halsel Ny. Ratih Faishal Aris, Para PJU, Personel Polres Halsel dan Pengurus Bhayangkari Cabang Halsel.

Kapolres Halsel mengatakan pada sambutannya, pergantian ataupun permutasian dalam suatu jabatan adalah suatu hal yang lumrah dan sudah seringkali dilaksanakan oleh suatu organisasi, begitu juga dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan suatu organisasi yang besar dimana selain untuk memberikan penyegaran kepada personil dalam pelaksanaan tugas-tugasnya juga dalam rangka pembinaan jenjang karir kepada setiap personil Polri.

Dengan mutasi dan pergeseran tempat penugasan merupakan bentuk pengembangan karir para perwira karena para perwira perlu penyegran atau promosi jabatan sehingga karir daripada perwira dapat meningkat sesuai dengan kinerja dan kepangkatan yang disandangnya.

Dalam tugas-tugas Kepolisian selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta selaku penegak hukum, khususnya diwilayah hukum Polres Halmahera Selatan sudah berjalan, meskipun belum maksimal dikarenakan keterbatasan personil kita yang selama ini dianggap sebagai kendala.

Diakhir amanat Kapolres Halsel mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat yang lama, AKP Dedy Yudanto beserta ibu dan AKP Ranto Eko Mardayanto beserta ibu terima kasih atas segala pengabdiannya dalam pelaksanaan tugas selama ini dan tak lupa kami ucapkan selamat atas promosi jabatannya yang baru, dan kepada pejabat baru khususnya Kapolsek Pulau Bacan, IPTU Albertus Mabel beserta ibu

Dan IPDA M. Adnan Nijar, SH dan ibu yang di promosikan sebagai Kapolsek Bacan Timur yang sementara berdinas di luar daerah dengan harapan dapat membawa Polsek Bacan Timur kedepan lebih baik.

Lanjut Kapolres Halsel, Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Polres Halmahera Selatan, yang mulai hari ini akan melaksanakan tugas di Polres Halmahera Selatan, dan saya harapkan loyalitas dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas, dan kepada Kapolsek Obi IPDA Kristofel saya ucapkan selamat atas promosi jabatannya yang baru, dan saya berharap loyalitas dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas kedepan lebih ditingkatkan lagi. (Bur)

By -
0
Orang tua balita penderita HIV menerima santunan dari Kadis Sosial Pemprov Maluku Utara

Suara Indonesia News – Labuha, Sebelumnya warga kabupaten Halmahera Selatan di hebohkan dengan balita penderita gizi buruk, kini muncul informasi seorang balita asal kecamatan Mandioli selatan kabupaten Halmahera Selatan diduga terinfeksi HIV/AIDS. Balita yang kini dirawat di RSUD Labuha itu sempat dikunjungi Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hi. Ismail.

Balita berusia satu tahun dua bulan itu berasal dari Kecamatan Mandioli Selatan, kini dirawat di ruang Poli anak RSUD Kadinsos Malut, Muhammad Hi. Ismail (MHI) memberikan santunan dua balita penderita gizi buruk, pada saat di ruangan Poli anak MHI diberitahu beberapa staf perawat bahwa ada satu pasien HIV/AIDS yang sementara dirawat di ruang isolasi.

MHI kemudian menyempatkan diri menjenguk pasien tersebut. “Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait di provinsi untuk mengambila alih proses perawatan penderita HIV/AIDS,” janji MHI, Kamis kemarin, 4 Juli 2019.

Mantan kepala BPBD Halsel ini meminta pemerintah Kabupaten Halsel lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia berjanji akan melaporkan langsung kepada gubernur agar memberikan perhatian serius terkait gizi buruk dan HIV/AIDS di kabupaten Halmahera Selatan. “Saya akan menghadap langsung Pak Gubernur. Sebab masalah ini sangat serius jadi kita sama-sama mendorong agar masyarakat kita tidak lagi mengalami hal seperti ini,” katanya.

Sementara Direktur RSUD Labuha, Asia Hasjim mengaku pihaknya saat ini merawat satu balita terduga HIV/AIDS. Hanya saja ia tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait identitas pasien karena alasan privasi dan keluarga. “Sementara pasien dirawat di ruang isolasi, saya minta teman-teman jaga privasi pasien,” pinta Asia. (Bur)

By -
0

Suara Indonesia News, Aceh Utara,
Berkaitan dengan diadakannya liga sepak bola perempuan memperebutkan piala Menpora Kota Lhokseumawe, Komite Mahasiswa dan Pelajar Kutamakmur (KOMPAK) mengecam penyelenggaraan Liga Sepakbola Perempuan U-17 yang digelar Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) Aceh beberapa waktu lalu di Stadion eks PT Arun Batuphat Lhokseumawe.

Informasi yang di lansir dari Serambinews.com, BLiSPI Aceh pada tahun ini mulai menggelar Liga Sepakbola berjenjang Piala Menpora, khusus untuk putri U-17, pada 30 Juni 2019 lalu di Stadion eks PT Arun.

Liga itu sempat diikuti empat tim, dan juaranya akan berhak mengikuti tingkat nasional yang berlangsung di Bandung, pada awal Agustus mendatang.

Ketua KOMPAK Ody yunanda saat di konfirmasi via telpon Kamis (4/7/2019) menyebutkan, pihaknya mengecam adanya Liga Sepakbola perempuan di Lhokseumawe.

Mereka pun mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap Tertulis

Di antaranya, menolak segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Pelaksanaan liga sepakbola putri tersebut sangat bertentangan dengan harkat, martabat dan marwah perempuan Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Selanjutnya, menuntut kepada panitia penyelenggara untuk membatalkan dan membubarkan segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan penerapan syariat Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Menuntut Pemerintah Provinsi Aceh dan BLiSP Aceh agar membatalkan seleksi dan pengiriman delegasi tim sepakbola U-17 putri ke tingkat nasional, karena bertentangan dengan marwah masyarakat Aceh.

Menuntut pihak Stadion PT Perta Arun Gas, agar lebih selektif dalam memberikan izin tempat.

Terakhir, menuntut permintaan maaf dari Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) kepada seluruh umat Islam Kota Lhokseumawe dan Aceh secara umum, karena telah melukai perasaan dan kearifan lokal masyarakat Aceh dengan mengeksploitasi perempuan Aceh di bidang sepakbola.

Selnjutnya berharap agar pemkot lebih memperhatikan kearifan lokal “dan hargai aceh,jangan kotori tanah rencong , jaga kearifan bumi serbi mekkah” tutupnya. (Manzahari)

By -
0

Suara Indonesia News – Labuha, Sekretaris Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan Umar Iskandar Alam, membatah keras pernyataan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik anti korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Devisi investigasi Ruslan Abdul, kepada wartawan Kamis (4/07/2019) mengatakan berdasarkan hasil investigasinya di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP di kabupaten Halmahera Selatan, setiap proses pencairan Dana Biaya operasional sekolah (BOS) selalu di lakukan pemotongan oleh pihak Dinas pendidikan dengan alasan anggaran tersebut di peruntukan untuk pengadaan Buku pada tiap-tiap sekolah penerima Dana Bos di kabupaten Halmahera Selatan.

Jumlah Besaran pemotong Dana Bos Sendiri bervariasi tergatung jumlah siswa di masing-masing sekolah, namun pemotongan dana Bos sejak tahun 2016 hingga 2019 ini ada pihak sekolah yang belum pernah menerima Buku dari hasil pembelian pemotongan Dana yang bersumber dari dana Bos sehingga di duga kuat anggaran pemotongan Dana Bos untuk pengadaan Buku tersebut fiktif dan sebagian sekolah yang di berikan buku merupakan sekolah yang mudah di jangkau oleh pihak tim yang bakal melakukan pemeriksaan baik dari inspektorat maupun tim pemeriksaan dari BPK untuk menghindari temuan inspektorat dan BPK sehingga Anggaran untuk pengadaan buku yang di duga fiktif itu nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dikatakannya berdasarkan data yang di terima oleh LSM Front Delik anti korupsi (FDAK), pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Polda Maluku Utara dan mendesak kepada pihak kepolisian Polda Maluku Utara agar memanggil seluruh kepala -kepala sekolah yang masa tugasnya sejak tahun 2016 dan 2017 serta para kepala sekolah yang bertugas 2018 sampai dengan 2019 untuk dimintai keterangan dan saya yakin para kepala-kepala sekolah akan membuka kasus ini di hadapan penyidik karena banyak kepala sekolah yang pada saat membuat laporan pertanggungjawaban itu laporan pertanggungjawaban pengadaan bukannya fiktif sehingga jika di periksa oleh penyidik Polda di pastikan ada keterlibatan para petinggi di dinas pendidikan kabupaten Halmanera selatan. cetusnya.

Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Umar Iskandar Alam, kepada wartawan melalui telepon selulernya Kamis (04/07/2019) mengatakan, pihak dinas pendidikan kabupaten Halmahera Selatan tidak pernah melakukan pemotongan pengadaan Buku karena Buku k 13 sendiri di beli langsung oleh pihak kepala sekolah, dengan menggunakan Anggaran 20 persen dari dana (Bos) Baiaya operasional sekolah.

Dengan mengacu pada juknis dan Permendikbud nomor 2 tahun 2018 tentang juknis Bos, yang di wajibkan setiap bagi sekolah harus membeli buku k 13 dengan Dana 20 persen dan dana Bos tidak bisa di cairkan apabila nota bukti buku belum ada. Jadi di pesan dulu baru pihak Bank mentransfer anggaran pembayaran buku ke perusahan atau toko yang di beli buku oleh masing-masing kepala sekolah. Ujanya.

Hal ini di Bantah oleh Ruslan Abdul tim investigasi LSM FDAK kepada wartawan media ini Kamis (04/07/2019) mengatakan, Nota buku yang di berikan ke kepala sekolah itu di berikan oleh oknum dinas pendidikan bukan di berikan oleh perusahaan pengadaan buku, seharusnya pihak diknas juga harus turun ke semua sekolah agar melakukan monitoring dan evaluasi mana sekolah yang sudah membayar buku namun belum mendapatkan buku tersebut, jadi ada indikasi Kong kalikong pengadaan buku fiktif antara pihak perusahaan dan dinas pendidikan Halsel. cetusnya. (Bur)

By -
0

Suara Indonesia News – Labuha, Setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di kabupaten Halmahera Selatan, pasti menyisahkan masalah yang serius seperti pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bori kecamatan Bacan timur kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 tahap I yakni dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa, saat itu di menangkan oleh calon kepala desa terpilih Neksen miskin.

Meski sudah memenangkan pertarungan dalam Calon kepala Desa Bori kecamatan Bacan timur, namun Calon kepala Desa terpilih Neksen miskin di gugat oleh para calon kepala Desa yang kalah dalam pertarungan tersebut dengan tuduhan Neksen miskin di duga melakukan kecurangan suara pada saat perhitungan di tingkat Desa sehingga calon kepala Desa yang kalah mengajukan keberatan dan di lakukan hitung ulang di panitia Pilkades kabupaten Halsel dan pada saat di lakukan hitung ulang di menangkan oleh calon kepala desa Rakib Piter.

Meski rakib Piter di ketahui memenangkan pemilihan kepala Desa dari hasil perhitungan ulang yang di lakukan oleh panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten, namun yang bersangkutan Rakib Piter tidak di Lantik oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba karena di kuatirkan terjadi gejolak tidak aman di masyarakatnya Desa Bori, sehingga di agendakan kembali oleh pemda Halsel untuk di lakukan pemilihan ulang pada bulan juli 2019.

Setelah di agendakan untuk di lakukan pemilihan Ulang panitia pelaksanaan pemilihan kepala Desa di tingkat Desa untuk melaksanakan tahapan penerimaan pendaftaran baru calon kepala Desa Bori dan dalam pendaftaran calon kepala Desa Bori di ketahui 1. Anu Salim 2. Hi Kisman Salim 3 Sofyan toge 4. abdulah Piter 5. Marten miskin, 6. Bustamin Muhamad 7. ikram David 8. neksen miskin, dan Berkas Neksen miskin di tolak karena syarat pencalonan kadesnya tidak lengkap.

Namun pada saat sekrening di laksanakan panitia Pilkades kabupaten Kamis (04/07/2019) di dinas DPMD Halsel yang bersangkutan di ikut sertakan dalam proses sekrening ini yang kita pertanyakan apakah Neksen masuk sekrening lewat pintu siluman atau pintu mana ujar panitia Pilkades Desa Bori kecamatan Bacan timur yang enggan di publikasikan namanya. (Bur)

1...7001,7002,7002,7042,7052,706...2,806Page 2,705 of 2,806