By -
0

Suaraindonesianews-Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, DR. Drs. H. Idris Rahim, MM “Kami sudah menunggu kehadiran BKN di Provinsi Gorontalo”  Ungkapnya, saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Gorontalo, Jumat 30 September 2016 di Kantor UPT BKN Gorontalo, Jl. H DJ Rahman, Kabutan Gorontalo.

Penerimaan kehadiran UPT BKN dengan baik dibuktikan dengan Prov Gorontalo secara resmi menghibahkan lahan seluas 7000 m2 yang dapat digunakan sebagai Kantor UPT BKN, Idris Juga menyampaikan bahwa kedepannya Ia berharap tidak hanya sebagai Kantor UPT, namun bisa menjadi Kantor Regional di Gorontalo.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kedepan segala hal yang berhubungan dengan ujian untuk ASN akan dilakukan secara eletronik, baik untuk ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil, ujian penyesuaian ijasah kenaikan pangkat dan ujian lainnya. Melihat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gorontalo yang cukup banyak hingga 29ribu ASN, menjadi alasan tersendiri mengapa UPT BKN hadir di Gorontalo.

UPT Gorontalo sudah memiliki 2 ruang Computer Assissted Test (CAT) yang sesuai standar. Total 54 buah Personal Computer (PC) disediakan lengkap dengan Kamera CCTV, ruang monitoring, registrasi, administrasi, ruang tunggu serta loker untuk penyimpanan barang peserta tes.

Sesuai ungkapan Wakil Gubernur Gorontalo bahwa ASN merupakan penggerak gerbong pemerintahan, melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga harus dilayani sebaik-baiknya, Bima berharap dengan hadirnya UPT BKN di Gorontalo dapat mendekatkan pelayanan BKN kepada ASN di Gorontalo.(SI/Andi Sulfan)

By -
0

Suaraindonesianews-jakarta, Dengan alasan faktor keuangan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta maaf terhadap aspirasi yang muncul di sejumlah daerah untuk mengajukan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), karena pemerintah belum bisa menindaklanjuti usulan tersebut.

“Kami sampaikan mohon maaf bahwa pemerintah belum bisa menindaklanjuti aspirasi mengenai usulan DOB maupun persiapannya,” kata Tjahjo dalam rapat bersama dengan Mensesneg, Seskab, Menteri PAN RB dan Kepala Staf Presiden dengan Komisi II, di Jakarta, Senin (3/10) siang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman itu Mendagri mengemukakan, saat ini sudah ada 213 usulan pembentukan DOB. Ia menegaskan, meskipun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pembentukan DOB itu akan membebani daerah induk. Padahal, lanjut Tjahjo, daerah-daerah sedang melakukan pengetatan anggaran sehingga tidak memungkinkan apabila anggarannya dipotong untuk DOB.

“Daerah induk tidak mungkin dipotong lagi, dengan penghematan ini kemudian penundaan program yang harusnya akhir tahun akan masih dipersiapkan tahun depan tidak mungkin dipotong untuk membiayai Daerah persiapan,” jelas Tjahjo.

Karena daerah sedang mengetatkan anggarannya, menurut Mendagri, maka tidak mungkin satu kabupaten/kota dipecah lagi lalu anggaran induk dibagi dua. Karena itu, kalau ada pengajuan DOB maka akan mengajukan anggaran baru sedangkan kondisi fiskal dalam negeri sedang melakukan pengetatan dan efisiensi.

Mendagri berharap ke depannya, tahun depan nantinya perekonomian Indonesia semakin membaik sehingga DOB ini dapat direalisasikan.

“Saya kira kita berdoa perekonomian tahun depan semakin baik, kemudian daerah persiapan otonomi baru yang kita rapatkan sudah tiga kali bersama  dengan bapak wakil presiden  bisa disepakati,” tutup Tajhjo. (ES/IS)

By -
0

Suaraindonesianews – Paser,Tanah Gerogot , Perseteruan antara pihak manajemen PT.Bumi Mulia Makmur Lestari yang terletak di desa Lebur Dinding, kecamatan Muarasamu Kab.Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan pekerja musiman  yang bekerja pada perusahan tersebut hingga saat ini belum selesai.

Perseteruan tersebut berawal dari kebijakam manajemen PT.BMML melakukan efisiensi terhadap pekerja musiman. Alasan efisiensi dikarenakan kondisi keuangan perusahan tidak mampu membayar upah harian  pekerja musiman, selain itu, untuk menghindari PHK terhadap pekerja tetap maka manajemen memutuskan perlu dilakukan efisiensi terhadap pekerja musiman.

Sebelum  persoalan ini dibawah ke Dinas Tenaga Kerja kab. Paser, pada tanggal 29/9/2016, pekerja musiman  sebanyak 77 orang bersama pengurus serikat pekerja melakukan biparti dengan pihak manajemen dan menuntut agar perusahan membayar hak-hak mereka  secara normatif sesuai undang-undang no 13  tahun 2003 tentang tenaga kerja, tetapi tuntutan tersebut  tidak membuahkan hasil. Pada pertemuan tersebut, ADM PT.BMML Roberts Saragi menjelaskan terhadap pekerja musiman tetap diberikan pekerja borongan sesuai dengan kebutuhan perusahan namun pekerja musiman tetap menolak.

Pertemuan antara pekerja dan pihak perusahan di kantor Dinas Tenaga Kerja kab.Paser yang dimediasi oleh Dinas Tenaga kerja belum lama ini tidak membuahkan hasil. Pada pertemuan tersebut, pekerja lepas melalui juru bicaranya Kornelis.W.G menjelaskan bahawa efisiensi terhadap pekerja musiman tersebut sudah jelas bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap para pekerja, oleh karena itu pihak perusahan wajib membayar hak-hak pekerja.

Pada pertemuan tersebut, mereka menyerahkan surat tuntutan kepada pihak perusahan agar segera membayar hak pekerja  77 orang  sebesar 1,8 Milyar dan mendesak agar surat tersebut  diteruskan ke Direktur perusahan. Pihak perusahan mengatakan usulan tersebut akan ditndak lanjuti ke Direktur dan berjanji tgl 11/10/2016  akan disampaikan hasilnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasir, Sancoyo.S.Sos. dimintai tanggapan terkait tuntutan pekerja yang tidak terikat hubungan kerja/kontrak kerja atau bukan  merupakan karyawan tetap pada perushan tersebut tidak mau memberikan tanggapan. Informasi yang dihimpun tim media SI menyebutkan bahwa serikat pekerja nasional yang mendampingi pekerja tersebut belum dicatat secara resmi di kantor dinas tenaga kerja setempat.

(Laporan koresponden suaraindonesianews.com usman Tibo Kaltim).

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo, Sabtu (1/10) pukul 08.00, memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2016 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Presiden tiba di Halaman Monumen Pancasila Sakti pada pukul 07.45 disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan langsung menuju ruang tunggu utama. Di ruang tunggu utama telah hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi dan Wapres JK berjalan menuju tempat upacara dengan berjalan kaki. Presiden kemudian langsung menuju mimbar upacara, sementara itu di lapangan upacara telah tampak berbaris rapih pasukan upacara.

Dalam upacara itu, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin membaca dan menandatangani Naskah Ikrar dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian acara.

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden dan Wapres beramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Revolusi dan keduanya mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Aubade. (UN/SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak di 101 daerah, terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, calon kepala daerah wajib melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan tersebut.

 Untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas agar lahir pemimpin yang amanah, KPK mengajak masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap harta calon kepala daerah. Masyarakat bisa memantau status pelaporan harta bakal calon kepala daerah melalui website KPK. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, upaya ini merupakan langkah awal dalam upaya menjaga integritas pada proses Pilkada.

“Harapan kami, Pilkada yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang bersih, amanah dan bebas dari korupsi sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah,” katanya.

Ajakan untuk terlibat dalam pengawasan ini, bukanlah tanpa alasan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK terhadap kepala daerah pada rentang 2004-2016, memperlihatkan setidaknya ada 63 kepala daerah, terdiri dari 52 bupati/walikota dan 11 gubernur, yang terjerat kasus korupsi dengan berbagai modus.

“Yang terbanyak itu modus penyuapan dengan 30 perkara,” kata Agus. Banyaknya kepala daerah yang terjerat, tentu menambah keprihatinan. Pasalnya, kepala daerah yang diharapkan mampu membawa perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, justru terjerembap pada persoalan tindak pidana korupsi. Karena itu, tentu saja KPK memiliki perhatian besar agar fenomena korupsi yang menjerat kepala daerah jangan sampai terulang kembali di kemudian hari.

KPK juga mengimbau kepada para pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada pemilihan umum kepala daerah, untuk segera melaporkan harta kekayaannya dengan menggunakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta memperhatikan periode pendaftaran dan perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk mempermudah proses pelaporan, KPK membuka loket khusus penerimaan LHKPN untuk Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah peserta Pilkada Serentak tahun 2017 sejak 21 September hingga 3 Oktober 2016.

Setelah laporan harta disampaikan, KPK akan melakukan verifikasi terhadap semua formulir LHKPN yang diterima mengenai ketepatan jenis formulir yang digunakan, kesesuaian pengisian pada setiap halaman formulir, serta kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan.

Agus menilai pelaporan harta ini merupakan salah satu upaya menjaga transparansi dan kejujuran setiap orang yang ingin menduduki jabatan publik. “Transparansi dilakukan untuk menegakkan Integritas sebagai niat politik yang baik untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Ini konsekuensi jadi pemimpin daerah,” katanya.(Humas KPK/SI)

 

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementererian Sekretariat Negara (Asdep Humas Kemensetneg) Masrokhan membantah adanya pertemuan antara Menteri Sekeretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ataupun pemimpin Partai Gerindra lainnya untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

“Pemberitaan media online mengenai isu adanya intervensi Istana terhadap Pilgub DKI Jakarta tersebut tidak benar dan menyesatkan,” kata Masrokhan dalam siaran persnya Minggu (25/9) kemarin.

Terkait Pilgub DKI Jakarta itu, Masrokhan menegaskan, bahwa Istana mendukung proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Sebagaimana diketahui ada tiga pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan petahanan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat (Jarot); Agus Harimurthi Yudhoyono (Agus) – Sylviana Murni (Silvy); dan Anies Rasyid Baswedan (Anies) – Sandiaga Uno (Sandi). (ES/SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Sosok artis Djamilah Kuen bagi kalangan masyarakat pencinta musik maupun dunia per fileman  khusunya dunia sinetron sudah tak asing lagi, selain mempunyai segudang talenta dibidang seni, artis kelahiran jakarta ini gemar juga melakukan kegiatan kegiatan  yang bersifat  sosial. Salah satunya seperti ketika jakarta dilanda banjir beberapa bulan yang lalu..

Djamilah kuen, yang tinggal dikawasan cibubur ini, memulai kariernya berawal  dari dunia sinetron, beberapa judul sinetronpun telah Ia bintangi, salah satunya adalah  sinetron terpaporit , pada saat itu sinetron “Tersanjung”, sempat mendapat perhatian masyrakat,  hingga akhirnya Djamilah bermain di layar lebar. Selain sibuk di dunia akting, ia pun menjadi Publik Relation (PR) di salah satu instansi pemeritah DKI Jakarta

Berawal tahun 2006, djamilah kuen merambah lagi  ke dunia tarik suara, dan sempat mengeluarkan album pop indie. Kemudian di tahun 2011, artis berdarah luar ini,  mengeluarkan Hits single house dangdutnya dengan judul lagu ” Kepiting Laut” ciptaan Sandy Sulung,  pada tahun 2013, Djamilah Kuen  sempat mengeluarkan hits single yang berjudul ” Jolay”  (Jomblo Alay) ciptaan Kiman Kuen dan Sandy Sulung.

received_349274525404130

Di temui  di sebuah hotel dikawasan jakarta barat, minggu, 24 september 2016  jelang melakukan adegan shooting untuk video klip terbarunya, tiem SI sempat mengadakan wawancara sejenak seputar penggarapan album yang berjudul ” Ditinggal kawin ” hasil karya cipta Hary Tasman dan Dicky Martin, dan tidak jauh berbeda dengan album sebelumnya, lagu ditinggal kawin ini masih beraliran house namun sedikit  hip hop, ujar artis lulusan   S1 Pubilc Relations ini.

Di dampingi sang ibu, dan  Aditia selaku  produser dari  HT music World, Djamilah Keun Berharap, penggarapan album ini bisa sukses dan diterima masyarakat pencinta musik dangdut, sementara Adit menambahkan, pihaknya ingin selalu mengedepankan penyanyi berbakat seperti Djamilah Kuen, sehingga kedepan, penyanyi yang ia kawal ini, mampu meningkatkan citra musik dangdut, baik dikancah nasional maupun mancanegara, ujar adita

Sementara. sang ibu menyampaikan dan mohon dukungan, karena, ”  kami hanya bisa mendoakan, agar anak sulung dari ketiga sodara ini, menjadi anak yang sukses  dan bisa membanggakan, apa lagi  meramaikan dunia musik ” kami ini asli masih ada darah seniman, ujarnya sambil tersenyum. Sukses yaaa Milla (Sep)

By -
0

Suaraindonesianews-Kuningan,  Merupakan suatu  kebahagiaan dan kehormatan kami bisa bertemu dan berdialog dengan sosok putra daerah yg berasal dari desa kapandayan ciawigebang kuningan,yang kini menjabat sebagai anggota DPRD dari fraksi PDIP. H.Dede Sembada.merupakan sosok politisi yg sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP Perihal balon wakil bupati (wabup) Kuningan pada periode mendatang yang akan mendampingi Bupati H Acep Purnama MH. tim kami berhasil   menyambangi gedung DPRD  dan berbincang bincang tentang Kuningan kedepan, di gedung rakyat, kamis 22/9. Kemarin.

Dengan keramahan dan sikap penuh kesederhaan, tim kami  akhirnya bisa NGOPI bareng bersama Kang DEDE. Meski hanya singkat kami berada bersamanya,namun suasana akrab begitu terasa, banyak hal yg bisa kami bicarakan.

Sebelumnya, dalam perjalanan penulusuran jurnalistik kami  selama di kuningan, banyak hal positif yang kami tangkap dari sebagian masyarakat kuningan yang kami temui. bagi kami, Dede adalah seorang profesional muda yang luwes, tegas, komunikatif dan kredibel dalam bidangnya terhadap  Bangsa dan Negara, terlebih dalam memikirkan kemajuan kabupaten kuningan ke masa yang akan datang.

Dalam dialog singkat kami, Kang Dede sempat   menyampaikan beberapa program kerja   untuk kemajuan sektor pembangunan dibidang pertanian,  wisata, maupun perekonomian masyarakat kedepan.

Dan ini merupakan sebuah langkah  yang baik  terlahir dari Pemikiran salah satu  pemimpin utuk kemakmuran rakyatnya, Sehingga kedepan, masyarakat akan merasa tenang menitipkan perjalanan Kuningan  untuk lebih baik dari waktu sebelumnya.

Sosok Pria kelahiran  kuningan,  04 Maret 1972 ini,  merupakan  alumi SMA CIawigebang tahun 1992, kemudian ia melanjutkan study nya di salah satu perguruan tinggi untuk mengejar gelar sarjananya dan beliau kini sudah di karuniai 2 orang putra.

ketika ditanya seputar pencalonannya sebagai wabup pada periode mendatang, Dede hanya tersenyum dan berkata, ” mohon Doa restunya aja yaa,  insya allah sy bisa menjalankan amanah ini, ujar kang Dede sambil  kembali meneguk kopi.

:: ANTARA DEDE ,RDTR  DAN  PERDA KAB. KONSERVASI ::

Dalam pertemuan kami  akhirnya melebar hingga ke rencana pemerintah kedepan, dimana menurut Dede, Satu bahasan fokus pemerintah saat ini terbentuknya  ” BUMDES,  membuat kebun raya kuningan,  kegiatan CSAR,  dan pembuatan taman taman untuk menghindari efek rumah kaca,
Serta membuka ruang terbuka hijau”,  ujarnya.

Di sisi  lain juga menurut Dede,  Peningkatan pembangunan kuningan IPM nya  sangat  tinggi, baik indek pendidikan maupun kesehatan. namun disisi  lain,  sektor produksi dalam negeri  hingga daya pemasaranya  masih banyak terkendala.

Kedepan, mengingat Moto kuningan sebagai kota Mandiri agamis dan sejahtera. maka , direncanakan akan  dibangun  Desa Adat maupun Desa wisata sebagai Destinasi wisatanya,ujar kang Dede.

Bahkan Kalau kita lihat, kabupaten kuningan ini adalah  berbasis pertanian dan parawisata, untuk sektor wisata banyak  potensi yang bisa kita kembangkan, tinggal bagaimana cara penataan  dan pengelolaannya harus  terkontrol dengan baik.

Pemerinah sekarang sedang fokus untuk mendorong meningkatkan daya beli terhadap produk yang ada di kabupaten kuningan,   yang pada saat ini dirasa masih kurang. Dan ini kembali lagi  ke pada  mainset  masyarakat,  dimana kuningan adalah mainsetnya   kabupaten  konservasi. Dan ini  seolah olah menyandra Hak hak pemberdayaan Alam, Paparnya.

Untuk mengatur  semua ini,  kata  Dede, pemerintah khususnya DPRD akan menyiapkan  Perda Baru  untuk kab konservasi, fungsinya, untuk menyelamatkan mainset tadi, dan Konsef  ini  bukan berati anti pemanfaatan  sumber daya alam,” boleh saja memanfaatkan SDA ,tetapi dalam  tatacara kelolanya harus memperhatikan pengelolaan pembangunan yang berkesinambungan. Dan untuk perda  itu sendiri sekarang mash dalam tahap harmonisasi.

Pada saat kami sedang  Menyusun RDTR ( rencana detil tata ruang), Dimana didalamnya tebagi dua, ” Ada kawasan konservasi ” dan “kawasan budi daya “,  masing masing kawasan akan disesuaikan berdasarkan  Capment  area.  Untuk capment wilayah datar, boleh untuk dikembangkan, seperti halnya Ciawigebang,  luragung dan wilayah lainnya.

Sedangkan untuk wilayah kecamatan Ciawigebang menurut Kang Dede, ada Desa Patapan, yang mempunyai akses menuju laut dan dekat dengan pelabuhan Cirebon, itu  hanya berjarak 5 km dari desa Patapan, ini   PR bersama untuk bagaimana caranya membangun akses jalan yang revesentatif , akses ini   untuk membuka peluang bagi para investor masuk ke Wilayah kabupaten kuningan bagian timur, ujar Kang dede penuh semangat.

“Ini rumah kalian juga, sering-seringlah mampir kesini. Kita wujudkan kuningan  BISA  dalam segala hal “ terlebih dengan usulan kalian,  untuk membentuk ” FORUM KUDA PUTIH, UNTUK  KUNINGAN  BISA ” sy Mendukung, gagasan tersebut agar  semua Elemen masyarakat, pejabat LSM, MEDIA dan ORMAS dan Pengusaha  Baik yang di daerah maupun di Ibu kota   bersatu Demi mendukung  kuningan lebih maju, ujar  kang Dede  sambil mengantar kami hingga pintu keluar ruangan rapat. ‘Kami pasti sering datang kesini,pak ..!”, kami pun pamit meninggalkan gedung wakil rakyat .(Sep, mamat , Dedy dan Tim SI)

1...7401,7402,7402,7492,7502,751...2,777Page 2,750 of 2,777