Monday, June 2, 2025

By -
0

Suaraindonesianews.com, Jakarta – Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.

“Saat ini kita koordinasi dengan PPATK soal rekening gendut itu,” kata Kasubdit Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Sarjono Turin di Jakarta, Jumat (4/9).

Dikatakan, tim sampai sekarang terus melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam penanganan dugaan rekening gendut itu, timnya juga telah mengirim tim ke Hongkong untuk menelusuri rekening orang nomor satu di Provinsi Sultra itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana menyatakan saat ini penyelidikannya tinggal menunggu keterangan saksi kunci warga negara Hong Kong yang memiliki alamat fiktif perusahaan tambang yang memasok dana melalui rekening orang nomor satu di Provinsi Sultra itu.

“Nanti kalau sudah ada keterangan dari saksi kunci itu, segera kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan,” katanya.

Perusahaan tambang yang dimaksud itu Ritchcorp Internasional Limited dan diketahui sudah tidak beroperasi lagi setelah tim Kejagung mendatangi alamat perusahaan yang bermarkas di Hong Kong itu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung R. Widyo Pramono pernah menyatakan bahwa pihaknya masih memproses pengusutan kasus tersebut hingga tuntas.

“Semuanya berproses. Untuk memanggil itu, harus ada saksi-saksi. Tunggu saja, apalagi suasananya masih tahun baru,” katanya.

Nama Nur Alam mencuat setelah Kejagung menerima nama 10 kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Kejagung menyebutkan empat nama dari 10 kepala daerah itu, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, mantan Bupati Pulang Pisau Achmad Amur, dan mantan Bupati Klungkung I Wayan Chandra. (RO)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Kendari– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terus melakukan berbagai upaya guna menggenjot produksi ternak sapi seperti menerapkan teknologi peningkatan produksi ternak.

“Kami mencoba dua teknologi untuk meningkatkan produksi sapi di Sultra, yaitu dengan cara program inseminasi buatan dan transfer embrio,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra, Muhammad Nasir, di Kendari, Sabtu (5/9).

Ia menjelaskan, inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi dengan menyuntikkan sperma sapi jantan unggul kepada sapi betina. “Dengan teknologi ini, satu sapi jantan bisa membuahi ribuan sapi betina dalam setahun,” kata Nasir.

Sedangkan transfer embrio, kata Nasir, merupakan teknologi reproduksi dengan mengambil embrio dari sapi betina unggul (donor) yang telah diovulasi ganda (superovulasi) dan memindahkannya ke uterus sapi penerima.

Menurutnya, upaya peningkatan produksi sapi yang dilakukan pemerintah dilakukan karena ingin mengulangi prestasi Sultra yang pernah menduduki peringkat ke lima nasional untuk jumlah populasi sapi. “Namun, seiring berjalannya waktu, Sultra turun menjadi peringkat 16 nasional,” katanya.

Disebutkannya, Sultra juga pernah menyandang predikat sebagai pemasok daging secara nasional pada era tahun 1995-1998 karena produksi ternak sapi pada waktu itu cukup banyak. “Meski menduduki peringkat 16 nasional, Sultra menjadi salah satu daerah yang menjadi penyuplai daging untuk beberapa daerah di Indonesia di antaranya ke provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan beberapa daerah di Pulau Kalimantan,” katanya.(BS/AN)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membekukan 250 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di provinsi tersebut. Pasalnya, ratusan perusahaan pemegang IUP tidak menunaikan kewajiban kepada pemerintah.

“Kita akan membekukan IUP yang dikantongi 250 perusahaan tambang itu, karena hampir seluruh kewajiban mereka terhadap daerah maupun negara tidak pernah diselesaikan. Sejak mengantongi IUP, tidak pernah membayar retribusi dan pajak royalti kepada daerah,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Alam Provinsi Sultra, Burhanuddin di Kendari, Selasa (8/9).

Selain akan membekukan IUP 58 perusahaan tambang, Pemprov Sultra sedang mengkaji 18 perusahaan tambang yang kerapkali bandel menunaikan kewajiban mereka kepada daerah. IUP ke 18 perusahaan tambang tersebut sangat mungkin dibekukan bila nanti terbukti nakal.

“Setelah 250 IUP nanti dibekukan, perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra tersisa 278. Bila IUP ke-18 perusahaan yang masih dalam pengkajian itu nantinya juga dibekukan, maka jumlah perusahaan tambang di daerah ini akan tersisa 260,” katanya.

Sumber-sumber SH di Kendari menyebutkan di Sultra ada 19 perusahaan yang diduga merusak lingkungan dan melakukan illegal mining (penambangan liar). Ke-19 perusahaan tambang tersebut sejak tahun 2014 telah diadukan oleh Dinas Kehutanan Sultra kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses hukum. Namun, hingga saat ini belum satu pun yang diproses sehingga masih bebas beroperasi.

“Penyidik KPK pernah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh 19 perusahaan tambang tersebut sejak awal 2014. Namun tidak ada lagi perkembangan kasus itu,” kata staf Dinas Kehutanan Sultra yang minta namanya tidak ditulis.

Sumber tersebut mengaku tidak paham dengan penyidik KPK mengapa belum menyidiki kasus pengrusakan lingkungan dan illegal mining yang diduga dilakukan oleh 19 perusahaan pertambangan itu. Padahal, Dinas Kehutanan Sultra sudah menyerahkan sejumlah berkas kepada penyidik KPK yang datang ke Kendari khusus untuk menyelidiki pelanggaran tersebut. (SH/RD)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Sultra – Setelah menempuh perjalanan udara sekira dua jam, Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) akhirnya tiba di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Dia datang bersama Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Organisasi Syafril Nasution, Ketua Bidang Politik Arya Mahendra Sinulingga, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Ratih Purnamasari, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Budiyanto Darmastono, Wasekjen Donny Ferdiansyah, dan Wasekjen Deborah Debby Wage.

Kedatangan HT dan rombongan disambut Ketua DPW Partai Perindo Sulbar Muhammad Yasin Hakim serta jajaran pengurus Partai Perindo. “Selamat datang Pak Ketum, apa kabar,” ujar Yasin seraya menyalami HT saat turun dari pesawat. “Baik, baik,” jawab HT lalu tersenyum.

Dari bandara, HT meluncur ke rumah jabatan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh. Usai mendeklarasikan dan melantik pengurus Partai Perindo Sulbar, HT rencananya akan memimpin rapat konsolidasi DPP, DPW dan DPD se-Sulbar. Selain itu, pria asal Jawa Timur tersebut juga akan meresmikan kantor DPW Sulbar di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Mamuju.

Dari Mamuju, HT dan jajaran pengurus DPP Partai Perindo akan bertolak ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedatangan mereka untuk mendeklarasikan dan melantik pengurus Partai Perindo Sultra, menghadiri rapat konsolidasi dan meresmikan kantor DPW Sultra. (Oz)

By -
0
Suaraindonesianews.com, Kendari – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut penyerapan anggaran di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dekonsentrasi Januari hingga awal Agustus 2015 realisasinya masih nol persen.

“Tiga SKPD yang penyerapan anggarannya masih minim yakni Dinas Energi Sumber Daya mineral (ESDM), PU, dan Badan pemberdayaan Perempuan dan KB Sultra,” kata Kakanwil Diten Perbendaharaan Sultra Marni Misnur, pada
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Semester I tahun 2015 lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sultra di Kendari, Senin (31/8/2015).

Rapat koordinasi dan evaluasi itu dipimpin Gubernur Sultra Nur Alam dan dihadiri Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Wagub HM Saleh Lasata dan 15 orang bupati dan dua wali kota.

Menurut Kakanwil, alokasi pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp2 miliar untuk Dinas ESDM sama sekali belum terserap. Begitu pula dengan Dinas PU Sultra, pagu senilai Rp12,4 miliar juga belum terserap. Sedangkan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sultra senilai Rp600 juta, realisasinya masih nol persen.

“Seharusnya penyerapan anggaran untuk tiga SKPD pada semester pertama itu sudah di atas 50 persen seperti beberapa dinas maupun instansi vertikal yang sudah ada mencapai 60 hingga 80 persen,” ujarnya.

Marni juga menyebutkan bahwa selain beberapa SKPD yang penyerapannya minim, ada juga beberapa SKPD maupun instansi vertikal yang penyerapannya sudah di atas 50 persen. Sebagai contoh Polda Sultra dengan
DIPA senilai Rp466,9 miliar realisainya mencapai Rp356,6 miliar atau mencapai 76,39 persen.

Begitu pula Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra dengan pagu DIPA sebesar Rp14 miliar terealisasi Rp12 miliar lebih atau mencapai 86 persen.

Jumlah Dipa Dekonsentrasi per 28 Agustus 2015 adalah 65 Dipa yang teralokasi pada 31 satuan kerja dinas/badan pada Pemerintah Provinsi Sultra. Secara keseluruhan Dipa dekonsentrasi seluruhnya mencapai Rp300
miliar, namun yang terserap baru Rp71 miliar atau capaian realisasi sekitar 24 persen.

Sementara Kadis Pekerjaan Umum Sultra, LM Sahidin yang ditemui terpisah pada rakor evaluasi se-Sultra mengatakan, rendahnya daya serap anggaran di lingkungan PU Sultra karena anggaran yang dialokasikan itu baru akan turun di akhir Mei dan Juni 2015, sementara proses pelaksanaan tender dan lelang tentu memerlukan waktu yang tidak cepat sehingga mempengaruhi daya serap anggaran.

“Sebenarnya sudah ada beberapa paket proyek yang sudah dikerjakan, namun karena laporannya belum masuk ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga seolah-olah vakum, padahal itu sudah jalan,” ujaranya.

Hal lain diungkapkan Kadis ESDM Sultra, Burhanuddin mengatakan, dana dekonsentrasi Rp2 miliar ke instansinya dianggap tidak terserap karena nomenklatur tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga anggaran itu ditolak dan dikembalikan ke pusat.

“Bila anggaran itu sesuai peruntukannya, maka tentu sudah terserap di atas 50 persen. Apalagi nilainya tidaklah seberapa banyak dibanding dengan Dipa di SKPD lainnya,” ujar Burhanuddin yang juga Pj Bupati Konawe Kepulauan itu.
SAN

By -
0
Suaraindonesianews.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, mengemukakan, ke depan, terutama pada masa dia menjabat sebagai menhan, tidak ada lagi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas. Dirinya akan fokus pembelian alutsista baru, sekalipun mahal.

“Yang tua-tua akan diganti. Tetapi enggak mau beli yang bekas-bekas,” kata Ryamizard, dalam acara silaturahmi dengan wartawan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan, lebih baik beli yang baru-baru sekalipun mahal daripada beli yang bekas tetapi sering rusak dan jatuh. Pihaknya tidak mau mengejar jumlah tetapi lebih ke kualitas dan kenyamanan dalam penggunaannya.

“Banyak tapi sering jatuh gimana. Lebih baik sedikit tapi bagus,” tutur mantan kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Dia juga menegaskan akan mendorong untuk memproduksi alutsista sendiri. Yang sulit dan teknologinya tidak dimiliki baru dibeli ke negara lain.

“Kita punya kemampuan. Sumber daya alam kita punya. Sekarang ini sudah banyak yang diproduksi sendiri. Tinggal dikembangkan,” ujarnya.

Dia tidak mau mengomentari pembelian alutsista pada pemerintahan sebelumnya yang lebih banyak memiliki barang bekas. Menurutnya, itu kebijakan yang diputuskan pemerintah sebelumnya. Tentu ada pertimbangan dan analisa mengapa membeli yang bekas. (Bs/Sp)

1...7501,7502,7502,7542,7552,756Page 2,756 of 2,756
Suara Indonesia News adalah situs berita online yang menyajikan informasi-informasi terkini dan terpercaya.
Contact us: redaksi@suaraindonesianews.com

EVEN MORE NEWS

POPULAR CATEGORY

© Copyright 2016 l PT. Farid Perkasa Indonesia
error: Content is protected !!