Suara Indonesia News – Labuha, Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Selatan, pada pemilihan Legislatif Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan periode tahun 2014-2019 partai Golkar yang di ketuai oleh Umar Hi Soleman telah menempati posisi sebagai partai pemenang pertama dengan perolehan suara tertinggi dan mengantarkan ketua DPD- I Umar Hi Soleman sebagai ketua DPRD Halsel periode tahun 2014-2019.

Namun dalam menghadapi momentum pemilihan Legislatif periode tahun 2019 – 2023 angka perolehan suara partai Golkar menurun dan hasil pemilihan legislatif di Kabupaten Halmahera Selatan dimenangkan oleh partai Nasional Demokrat (Nasdem) meski memiliki capaian perolehan suara pileg di periode tahun 2019-2023 tidak membuat mantap ketua DPC partai Hati Nurani rakyat (Hanura) untuk bergabung dengan partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Selatan.

Dan Setelah Kabupaten Halmahera Selatan di Landa Gempa Bumi dengan kekuatan 7,2 magnitudo yang melululantahkan rumah – rumah warga di kabupaten Halmahera Selatan ada rumah warga yang rusak ringan hingga rusak berat dan ada warga yang mengalami korban luka ringan luka berat bahkan ada warga yang korban meninggal dunia dan wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim akhir-akhir ini memiliki kesibukan mengunjungi para pengungsi ditempat-tempat pengungsian, Namun, Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim tampaknya tidak berdiam diri untuk melakukan manuver melobi partai Politik (Parpol).

Diktetaui, manuver politik yang dimainkan oleh Wakil Bupati Halsel ini bukan baru kali ini tetapi sudah sejak lama pasca dirinya dilantik sebagai Wakil Bupati. Pertama diberikan amanat sebagai Ketua DPC Hanura Halsel, lalu beberapa bulan kemudian oleh DPD memberikan Amanah kepada Roby Sondak dan Wakil Bupati pun hengkang ke Partai berlambang padi dan kapas atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan langsung mengikuti Rapat Kordinasi DPW PKS di Hotel Daffaa saat itu.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Selatan (Halsel) tahhn 2020-2025 ini, Wakil Bupati, Iswan Hasjim kembali melakukan manuver dan akhirnya berlabuh di partai Politik (Parpol) berlambang beringin di tanda tangan Ketua Umum Partai Golkar Ir. Airlangga Hartarto.

Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim ketika dikonfirmasi wartawan media in, Sabtu, (03/08) via watshap, orang nomor dua di Kabupaten Halsel ini membenarkan soal kartu tanda Anggota (KTA) dari Partai berlambang pohon beringin itu. “Iya benar Kartu Tanda Anggota (KTA) itu, “singkatnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Labuha, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Front Delik Anti korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan, melalui ketua Devisi investigasi Ruslan Abdul, menyayangkan penerapan sistem pelayanan yang di lakukan oleh pihak Bank Maluku Maluku Utara Cabang Labuha terhadap pelayanan pencarian Dana Desa (DDS) yang menggunakan sistem kordinator pencarian Dana Desa di Bank Maluku Maluku Utara Cabang Labuha sehingga tahapan proses pencarian dinilai sangat merugikan para kepala – kepala Desa di kabupaten Halmahera Selatan.

Pasalnya pada saat SP2D milik salah seorang kepala Desa yang sudah di kirimkan oleh Dinas keuangan Halsel ke Bank BPD Labuha meski Dananya sudah masuk namun belum bisa di lakukan pencairan jika kepala Desa tersebut di ketahui tidak akrab dengan para pegawai Bank BPD yang melakukan pelayanan terhadap proses pencarian Dana Desa maka kepala Desa yang bersangkutan di perhambat dengan alasan SP2Dnys belum masuk atau belum di kirim oleh pihak Dinas keuangan Halsel.

Bukan hanya itu petugas Bank BPD Maluku Maluku Utara Cabang Labuha juga memiliki alasan meski hari ini Jumat (02/08/2019) Dana Desa sudah masuk namun belum bisa di lakukan pelayanan karena uang tunai di Bank habis karena hari ini hanya di lakukan pelayanan transfer gaji PNS dari Bank BPD ke Bank Sarumah dan tidak ada pelayanan pencarian Dana Desa. ujar Ruslan meniru apa yang di sampaikan pegawai Bank BPD Maluku Maluku Utara cabang Labuha.

Padahal sesuai pantau LSM Front Delik anti korupsi pada Jumat (03/08/2019) di Bank BPD sejumlah kepala Desa masih di layani di lakukan proses pencarian dana Desanya hingga pada pukul 16.14 olehnya itu pihaknya mendesak kepala BUMN agar mencopot kepala Bank BPD karena proses pelayanan terhadap Nasabah dinilai pilih kasih. pintahnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Manokwari, Kepala BPJN XVII Papua Barat, Ir.Satrio Sugeng Prayitno ketika ditemui awak media rabu’31/07/2018 diruang kerjanya kantor BPJN XVII di Manokwari mengatakan bahwa, untuk pekerjaan ruas jalan nasional diwilayah kerja yang dipimpinnya akan segera ditangani tahun ini baik pemeliharaan, perbaikan jalan maupun pekerjaan lanjutan sesuai dengan program kerja balai.

Saat diwawancarai wartawan media ini, beliau Kabalai menyampaikan beberapa hal terkait dengan pekerjaan perbaikan ruas jalan yang rusak akibat kehendak alam baik gempa dan sebagainya maupun pekerjaan lanjutan yg dilakukan secara bertahap, untuk pekerjaan ruas jalan nasional yang ada diwilayah Papua Barat akan segera ditangani serta diselesaikan tahun 2019 tentunya sesuai dengan yang telah di anggarkan dan menjadi perioritas.

Selanjutnya jalan yang rusak, patah, longsor serta ada titik titik jalan yang berlobang juga akan segera di tangani untuk fungsionalnya ditahun ini, dan untuk permanennya tahun depan karena semua usulan tentunya secara bertahap tidak mungkin sekalian dapat diterima usulannya, jadi semua usulan tersebut secara bertahap perlahan tapi pasti untuk dapat menyelesaikannya.”optimis Kabalai.

Ditempat dan dalam waktu yg sama juga saat di konfirmasi, disinggung terkait ruas jalan menuju Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) Kabalai mengatakan bahwa itu bukan kewenangan kami dari pihak balai, karena jalan tersebut berstatus ruas jalan strategis nasional, jadi diluar daripada status ruas jalan nasional kami tidak punya wewenang untuk menanganinya, kecuali ada perintah langsung dan yang hanya bisa memerintahkan langsung itu adalah Menteri atau Presiden baru kami bisa menanganinya”tuturnya.

Oleh karna itu BPJN XVII Papua Barat sangat berharap dalam pembangunan infrastruktur di Papua Barat ini semoga tidak ada kendalanya dan semuanya berjalan lancar, marilah kita semua pihak khususnya pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat bersama sama bergandeng tangan dalam membangun akses melalui infrastruktur, dengan tingkat kordinasi yang baik oleh semua pihak hingga akan tercapainya kemajuan menuju masyarakat sejahtera sebagaimana yg kita dambakan bersama. (Sam’mad)

Suara Indonesia News – Manokwari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 4.3) Satker PJN 04 Bintuni, Nicodemus Sesa, ST. ketika ditemui awak media di ruang kerjanya menyampaikan bahwa ruas jalan nasional Mameh – Bintuni (HPH) baru diserahkan ke pihaknya pada akhir tahun tepatnya di bulan november 2018.

Menurut Nico panggilan akrab yang biasa disapa PPK ini mengatakan saat diwawancarai bahwa, ruas jalan tersebut sejak diterima oleh pihaknya pada saat itu pun tahun 2018 sudah kami mulai kerjakan, yakni penanganan Urpil sepanjang 12.km, jadi kami sudah penuhi penanganannya.

Sementara yang menjadi viral beberapa waktu lalu baik di medsos maupun dimedia lainnya itu adalah sepanjang ruas yang belum ditangani, karena itu masuk di program kerja tahun ini yakni 2019, akan tetapi pada bulan januari, februari dan maret itu faktor cuaca juga hujannya tinggi sehingga kerusakan yang ada ditengah itu agak susah untuk kami tangani, kami membawa material dari luar sementara kami punya dam truk tidak bisa untuk kesana dan lebih parah lagi karena kondisi jalannya rusak berat sehingga kami menunggu kondisi stabil dulu, itulah yang membuat terjadinya viral karena kondisi jalan rusak.”jelasnya.

Dari 8 km jalan tersebut sudah sebagian yang telah kami tangani yakni 4 km, ini yang kami sedang upayakan untuk ditangani sekarang ini dan semoga saja semuanya berjalan lanjar sehingga kami bisa menanganinya dengan baik sesuai harapan kita bersama.

Sementara itu Kepala BPJN XVII Papua Barat, Ir. Satrio Sugeng Prayitno, mengatakan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan dan diselesaikan tahun ini, karna sesuai dengan anggaran yg diusulkan atau yang telah di programkan di tahun 2019 ini, untuk itu Kabalai sangat berharap kepada semua pihak pengguna akses ruas jalan tersebut dapat memaklumi dengan keadaan, kami juga akan mengerjakan berdasarkan anggaran yang ada dan telah ditetapkan. (Sam’Mad)

Suara Indonesia News – Labuha, Forum Pembela Rakyat (FPR) Desa Kubung yang tergabung bersama Lembaga swadaya masyarakat (LSM) kalesan anak Negeri (Kane) Maluku Utara melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor dinas DPMD Halmahera Selatan (HALSEL) dan Kantor Bupati Halmahera Selatan.

Kepala Desa Kubung, Hidayat Abdulah yang mana Masyarakat telah menaruh harapan dan memberikan kepercayaan agar supaya membina Desa menuju kesejahteraan, namun apa yang terjadi pada saat ini ketidak adilan dan dugaan korupsi mulai marajalela di Desa Kubung kecamatan Bacan selatan saat ini terjadi di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Masyarakat diintimidasi salah satunya adalah Kepala Desa Kubung Hidayat Abdulah di duga melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa di tahun 2017 sebesar, Rp 1.4515800 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan tahun 2018 juga di duga di korupsi mencapai ratusan juta rupiah.

Selain kepala Desa kubung, Hidayat Abdulah juga di ketahui telah melakukan intimidasi salah seorang toko Masyarakat yang sebelumnya memberikan teguran kepada Kepala Desa karena kepala Desa tidak transparan menggunakan Dana Desa, tak terima atas saran dan teguran itu salah seorang tokoh Masyarakat beliau mau diusir dari Desa Kubung oleh kepala Desa kubung Hidayat Abdulah.

Olehnya itu kami atas nama Masyarakat Desa Kubung, meminta keadilan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Bupati Hi Bahrain Kasuba dan wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan Iswan Hasjim agar memberhentikan Kepala Desa Kubung Hidayat Abdulah dari jabatannya sebagai kepala Desa kubung kecamatan Bacan selatan kabupaten Halmahera Selatan dan kades kubung juga di teriaki korupsi dan pencuri dana Desa di Depan kantor Bupati Halsel.

Hal ini ini disampaikan oleh Risal Sangaji selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) dalam orasinya kamis, (01/08/19) mengatakan, Forum Pembela Rakyat Desa Kubung memiliki 4 poin tuntutan terhadap Pemerintah Daerah diantaranya (1) Kami meminta kepada Pihak BPMD Kabupaten Halmahera Selatan agar supaya Anggaran Dana Desa. Desa Kubung 2019 segera di pendingkan karena pada saat ini dalam terhadap permasalahan. (2) Kami meminta kepada pihak BPD dengan tegas agar supaya lebih jelih melihat dan memperhatikan terkait dengan Anggaran Dana Desa. (3) Kami atas nama Masyarakat Desa Kubung meminta kepada BPMD agar supaya Kepala Desa Kubung dipanggil dan diminta bertanggung jawaban. (4) Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Selatan agar supaya Kepala Desa Kubung harus diganti.

Sementara itu Iswan Hasjim yang selaku Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Saat hering bersama Masa aksi mengatakan, sementara ini Inspektorat lagi turun dilapangan dan berbagai STPD fungsi dilapangan dan lain-lain, “Setelah mereka kembali nanti saya akan meminta pihak Inspektorat untuk turun indetifikasi permasalahan yang ada di Desa Kubung”. Tandasnya.

Atas tudingan itu kepala Desa Kubung Hidayat Abdulah, saat di konfirmasih media ini Kamis (1/8/2019) membatah tuduhan dugaan korupsi Dana Desa yang di lakukan tersebut dan pihaknya tidak pernah mengintimidasi masyarakat hanya saja yang bersangkutan itu mau di usir oleh masyarakat Kubung lainnya karena yang bersangkutan tidak kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya malah selalu mencampuri urusan di Desa dan aktifitasnya selalu meresahkan warga Kubung karena memprovokasi masyarakat untuk memusuhi kepala Desa kubung Hidayat Abdulah. ujarnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Labuha, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke 4 masa Persidangan ke II tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD. Rabu, (31/07/19).

Rapat paripurna ini, dihadiri oleh Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim, Sekretaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Asisten I Bidang Pemerintahan Amirudin Dukomalamo, Asisten III Bidang Pembangunan Yusuf Tauddin,Unsur Forkopimda, Wakil Ketua Muchlis Jafar, Sekertaris Dewan beserta Anggota, dan Pimpinan SKPD.

Dalam sambutanya Wakil Bupati menyampaikan bahwa, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tersebut dimana Bupati sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah.

” Saya sangat bersyukur dan berterimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama legislatif dan eksekutif terkait dengan rekomendasi serta evaluasi yang di berikan oleh DPRD akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kulitas pengelolaan keuangan Daerah Halmahera Selatan”, ucapnya.

Wabup mengataka di tahun 2017-2018 perekonomian Halsel maupun Nasional sedikit mengalami tekanan akibat dari pengaruh modal perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta memanasnya situasi politik dalam negeri menjelang pemilihan legislatif dan presiden meski dampaknya diakhir tahun 2019 diharapkan agar berangsur baik sesuai dengan agenda politik nasional tahun 2019.

“Hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah di tetapkan sebelumya”.

Selain itu, untuk mempertahankan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Halsel tahun anggaran 2019 sampai dengan bulan juli 2019 dan perubahan asumsi dalam kebijakan umum APBD akan di sampaikan ringkasan perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan APBD tahun 2019.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD pokok tahun anggaran 2019 di tetapkan sebesar 70.413.080.520. Ini ditargetkan tidak mengalami perubahan, sedangkan pendapatan trasfer pemerintah pusat sebanyak 1.408.577.918.830 juga di targetkan tidak mengalami perubahan dan pendapatan transfer Pemda lainnya sebanyak 22.635.921.830 juga ditargetkan tidak mengalami perubahan dengan demikian secara keseluruhan pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar 1.523.990.999.350 yang tidak mengalami perubahan. Kebijakan belanja pada perubahan APBD 2019 ini akan dilakukan rasionalisasi untuk difokuskan pada program dan kegiatan prioritas diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata, pemantapan SDM, pemantapan pelayanan publik serta pemantapan perlindungan sosial”, tuturnya

Lanjut Wabup, maka anggaran belanja pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 di perkirakan mengalami peningkatan sebesar 13.256.306.066 dari belanja sebelum perubahan sebesar 1.635.790.999.350 menjadi 1.649.047.305.416 pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 peningkatan ini akibat dari pembiayaan SILPA tahun sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar 127.500.000.000 dan setelah perubahan sebesar 141.756.306.066 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar 15.700.000.000 menjadi 16. 700.000.000 atau mengalami kenaikan sebesar 1.000.000.000.

Adapun rincian pendapatan serta belanja sebagai dimaksud dalam dokumen kebijakan umum anggaran APBD perubahan agar dapat dibahas lebih lanjut bersama tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif untuk selanjutnya dapat disepakati bersama dalam beberapa hari kedepan.

Acara diakhiri dengan penyerahan Rancangan KUA PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2019 dari Wakil Ketua Dewan kepada Wakil Bupati Halsel. (Bur)