Suaraindonesianews.com,Kolaka Utara-Kemarau panjang yang melanda sejak dua bulan terakhir ini, bukanlah suatu yang pantas di keluhkan para petani atau pekebun yang ada di kabupaten kolaka utara pada umumnya, melainkan kondisi cuaca yang cerah justru dimanfatkan warga sebagai kesempatan untuk membersihkan lahan kebun mereka seperti melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting yang kering.

Berbeda yang terjadi Desa Parutellang Kec.Ngapa Kab.Kolaka Utara-SULTRA cuaca cerah justru menjadi sumber malapetaka bagi sejumlah warga. Pasalnya, rabu (23/09) sekira pukul 15.00 wita salah seorang warga membuka lahan baru dengan cara Membakar namun justru cara tersebut mengakibatkan si jago merah merambat luas ke kebun warga. Tanaman Masyarakat seperti cengkeh, coklat, dan lain-lain yang merupakan komiditi andalan Masyarakat setempat sebagai  sumber penghasilan utama harus rela terlalap si jago merah.

Akses jalan yang tidak memungkinkan untuk di tempuh kendaraan roda empat menjadikan warga hanya bisa pasrah, mereka hanya mewaspadai agar api tidak merambat ke pemukiman. Sampai hari ini di perkirakan kurang lebih dua ratus hektar lahan produktif habis terlalap si jago merah, dan api masih merambat memasuki kawasan hutan.(ahmad)

suaraindonesianews.com,kolaka utara-Penyaluran dana BSPS yang tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ada dalam daftar calon penerima bantuan yang terjadi di desa Lawadia Kec.Tiwu, Kab.Kolaka Utara dengan harapan ada tindak lanjut dari pihak penegak hukum terkait otoritas seorang kepala desa yang telah disalahgunakan. Sedikit penjelasan terkait anggaran BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dianggarkan negara melalui Kementrian Perumahan Rakyat untuk perbaikan rumah –  rumah warga yang sudah tidak layak huni, dimana peruntukannya terfokus pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Meski dalam sistem penyaluran/pengelolaan kerap kali melenceng dari aturan yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA), bantuan sosial semacam ini hampir tiap tahun dianggarkan pemerintah pusat di tiap kabupaten/kota, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk bahan bangunan perumahan.

Seperti halnya dana BSPS tahun anggaran 2014 yang dikucurkan di kabupaten Kolaka Utara, dengan sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat berupa bahan-bahan bangunan yang dikelola langsung pemerintah desa setempat kerjasama dengan toko bangunan yang ditunjuk sebagai mitra pelaksanaan program dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten kolaka utara, diduga tidak terealisasi dengan baik. Pasalnya, alat dan bahan bangunan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang tertulis dalam daftar penerima bantuan (red.RAB) alias telah Disunat.

Warga Desa Lawadia misalnya, dari anggaran Rp.7.500.000,-/KK (Kepala Keluarga) dengan total penerima 60 KK. Mereka mengakui hanya menerima beberapa jenis bahan dari Toko “SURYA ABADI” seperti cat, beberapa potong balok kayu, beberapa lembar seng, paku dan beberapa lembar papan dengan besaran harga berkisar Rp.3.000.000,-. Sementara pihak pengelola kerjasama Kades Lawadia menerangkan kepada Kepala Keluarga penerima bantuan bahwa total dari pengambilan mereka senilai Rp.6.000.000,- per kepala keluarga. sesuai petunjuk yang ada, berarti total anggaran yang terealisasi di desa ini berkisar 360 juta rupiah Sementara pengakuan H.Nurdin selaku pemilik toko yang bertindak sebagai mitra menyedia bahan baku dalam program ini, saat dikonfirmasi melalui via handphone menjelaskan bahwa dana yang masuk ke rekening miliknya sebesar 450 juta rupiah dengan data penerima 60 KK. Dari keterangan kedua pelaku kegiatan ini disimpulkan adanya dugaan kuat ada oknum pengelola kegiatan melakukan penyalahgunaan anggaran sebesar 90 juta rupiah.

Kejadian yang tidak wajar ini menimbulkan ketidak puasan di kalangan keluarga penerima, melalui awak media Info Lidah mereka mengakui hanya bisa diam daripada menerima semburan kalimat yang tidak enak didengar dari pengelola. ”Ya sudah begitulah pak, namanya kita rakyat kecil kalau ada bantuan kayak begini ya terima sajalah daripada banyak komentar nanti malah dapat marah” ujar ( IS) salah seorang warga desa Lawadia.

Setelah mendapat pengakuan dari beberapa warga penerima bantuan, awak media ini menemui Martin Kades lawadia untuk klarifikasi terkait penyaluran anggaran yang tidak sesuai. Alhasil, dengan sangat santai beliau menilai hal itu sudah biasa dan wajar-wajar saja dan menanggapi setiap bantuan yang turun dimasyarakat hanya menambah sifat malas mereka. “ saya rasa hal seperti itu pak sudah wajar, karena kita juga harus pahami bahwa teman-teman dari PU yang turun mendata atau monitoring kan harus dipahami juga dimana saya mau ambilkan uang untuk konsumsi mereka?.Lagian juga bantuan seperti itu hanya membuat masyarakat malas karena mereka sudah mengharap terus sama bantuan” ujar Martin saat ditemui di kediamannya.

Terkait hal tersebut, Martin mengklarifikasi atas apa yang tengah dialaminya dalam pengelolaan dana BSPS. Kades Lawadia ini menilai bahwa ketidak merataan bantuan yang diperoleh masyarakatnya hingga merasa tidak puas disebabkan ulah malas masyarakat itu sendiri. Menurut Martin, “ masyarakat yang mendapat alat atau bahan yang kurang hingga mereka tidak puas, itu salah mereka sendiri. Karna pada saat bantuan itu datang, kami selalu sampaikan bahwa silahkan masyrakat yang ada namanya dalam daftar penerima untuk segera mengambilnya ditempat yang telah disiapkan, namun mereka terkadang malas-malasan katanya entar dulu lah” ujarnya  Martin juga menanggapi tentang ketidak puasan masyarakatnya merupakan hal yang sudah biasa sebagaimana sifat masyarakat pada umumnya. (Anas,supardi,ahmad)

suaraindonesianews.com,kolaka utara-Sejak tahun 2013 lalu pemerintah pusat melalui Kementrian PDT programkan pengadaan mobil operasional angkutan pedesaan di beberapa daerah kabupaten/kota. Program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memobilisasi segala hasil-hasil pertanian, perkebunan dan keperluan lainnya.

Pada tahun yang sama, melalui koordinasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara juga menerima bantuan kendaraan itu sebanyak 3 unit kemudian pada tahun 2014 lalu sebanyak 12 unit dengan tipe kendaraan mobil pick up merk toyota  HiLux. Kendaraan yang berjumlah 15 unit itu saat ini telah ditempatkan dan di operasikan pada masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten kolaka utara.

Terkait adanya bantuan kendaraan angkutan pedesaan di Kolaka Utara ini, kepala dinas Perhubungan setempat saat dikonfirmasi membenarkan adanya bantuan anggaran dari kementerian PDT untuk pembelian pengadaan mobil, “ informasi itu memang betul dinda, kami telah menerima bantuan anggaran untuk pembelian mobil sebanyak 15 unit dengan rincian anggaran kurang lebih 151 juta rupiah per unitnya dan kendaraan itu sudah kami serahkan ke Koperasi Forum Anak sebagai pengelola dibawah naungan BKKBN selaku pemberdayaan anak dan perempuan kabupaten kolaka utara” jelas Djamil pada media ini. Beliau sedikit menambahkan, kalau kegiatan ini sedikit rancu disebabkan adanya indikasi dalam program itu ada dua SKPD yang terlibat yakni Perhubungan Dan BKKBN. Seharusnya sebelum kendaraan itu di pihak ketigakan mungkin bagusnya diserahkan dulu ke Sekretariat Daerah untuk diinfentarisasi supaya lebih terarah, tambahnya.

Dari informasi beberapa pengguna kendaraan angkutan pedesaan di Kolaka Utara  menerangkan tentang mekanisme penggunaan serta setoran bulanannya. Mereka mengakui bahwa setoran yang disepakati kepada Forum Anak sebesar dua juta rupiah per bulan, “Meskipun nilai setoran kami terkadang tidak mencapai nilai 2 juta rupiah tapi yang jelas tiap bulan saya menyetor dan itu belum termasuk gaji sopir sebesar 1 juta rupiah” ungkap salah seorang kades.

Saat awak media ini bertandan ke ruangannya mengkonfirmasi terkait masalah adanya setoran sejumlah dana dari hasil penggunaan mobil angkutan pedesaan ini, Saimah selaku Kepala Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan yang juga menaungi kegiatan Forum Anak Kolaka Utara saat ini memberi penjelasan secara rinci. Menurutnya, dari total setoran yang terkumpul masih dalam tahap penguasaan pihak Koperasi dan tersimpan dalam rekening Forum Anak Kolaka Utara, dana itu belum ada pengalokasian yang jelas karena masih menunggu regulasi dari pemerintah setempat.(anas,supardi,ahmad)