0

Suaraindonesianews – Labuha, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melakukan pemusnahan e-KTP sebanyak 6400 terdiri dari Laki-Laki dan Perempuan, yang sudah tidak bisa digunakan atau invalid dengan cara dibakar.Senin pagi, (17/12/2018), di Halaman Kantor Bupati Halsel, usai Upacara Hari Disiplin Pegawai.

Pemusnaan E-KTP dengan cara dibakar tersebut bukan tanpa alasan, ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati dan Wali Kota di seluruh daerah untuk menugaskan Disdukcapil melakukan pemusnahan berdasarkan surat edaran nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Iswan Hasjim menghimbau kepada seluru ASN dan Masyarakat Kabupaten Halsel yang belum melakukan rekaman agar segera melakukan rekaman dan kalau ada KTP rusak segera mendatangi Dinas Dukcapil Halsel untuk melakukan perekaman dan diganti dengan yang baru.

Sementara Saban Ali selaku Kadis Dukcapil Halsel mengatakan bahwa, pemusnahan ini berdasarkan perintah dari Dirjen Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang keluar di tanggal 13 Desember lalu.

“Pemusnaan ini dilakukan jangan sampai ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan KTP tersebut, untuk kepentingan-kepentingan yang lain,

Saban juga menjelasakan e-KTP yang dimusnahkan adalah jenis e-KTP yang rusak dan ada juga e-KTP atas nama pemiliknya yang ganti status atau pindah domisili.

Pemusnahan dilakukan Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, dan diikuti seluruh Pimpinan SKPD di Lingkup Pemkab Halsel.(Bur)

0

Suaraindonesianews – Labuha, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke- 19, dengan tema “Optimalisasi Potensi DWP Untuk Suksesnya Pembangunan Nasional”, bertempat di Aula Kantor Bupati. Rabu (12/12/18).

Turut Hadir Wakil Bupati Iswan Hasjim dan Ibu Leni Amalia yang juga selalu Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) , Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe dan Ibu selaku Ketua Dharma Wanita Lely Lihayati, Mewakili Kapolres, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD, serta Gabungan organisasi Dharma Wanita yang ada di Halsel beserta pengurus.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Iswan Hasjim menyampaikan bahwa keberadaan organisasi DWP dibangun untuk melengkapi dan menjadi bagian terpenting dari pemerintahan ini.

“Dharma wanita yang hadir sebagai bagian dari pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentunya peran-peran wanita menjadi kekuatan untuk memberikan dan mengupayakan peningkatan kualitas hidup bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri guna tercapainya cita-cita kita bersama”, pungkas Wabup

Penasehat DWP ini juga berharap melalui Hari Ulang Tahun DWP ke 19 ini peran wanita bisa lebih nyata dan semangat lagi dalam membangun Kabupaten Halmahera Selatan

“Dengan hari Ulang Tahun DWP ke 19, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halsel bisa menetapkan langkah untuk memberikan yang terbaik serta berkontribusi membangun kerjasama dengan berbagai unsur organisasi masyarakat, bergandengan tangan membangun kualitas hidup Masyarakat di Bumi Saruma.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara yang dibacakan Lely Lihayati selaku Ketua Dharma Wanita Halsel menyampaikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina isteri ASN, DWP wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke 19 ini, telah menjadi sebuah organisasi perempuan yang besar dan diberi petunjuk serta kemudahan dalam menjalankan program kerja yang terstruktur sehingga terwujudnya tujuan organisasi DWP sebagai center of excellence.

“Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) DWP Tahun 2015-2019, telah digariskan tahapan peta jalan (road map) untuk membangun percepatan dalam upaya mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat”, jelas Lely

Lely juga mengajak para pengurus dan anggota DWP diseluruh tanah air agar selalu bersama-sama selalu berupaya meningkatkan kualitas kita sebagai anggota organisasi isteri ASN sehingga mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan program kerja secara terintegrasi

Sebelumnya Nurlaili Umar Iskandar Alam selaku ketua Penita, dalam laporannya mengatakan tujuan dari kegiatan DWP yaitu untuk mengingatkan agar anggota DWP memanfaatkan potensi dan kreativitas sebaik-baiknya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai abdi masyarakat.

Leli juga menambahkan bahwa DWP telah menyelenggerakan beberapa kegiatan, diataranya melaksanakan Senam Germas bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati serta Ibu-ibu DWP dan seluruh anggota karyawan-karyawati disetiap unsur pelaksana, kemudian DWP juga memberikan paket bantuan Natal dan Tahun Baru di Desa Panamboang bagi Masyarakat Nasrani, serta memberikan Santunan Bantuan Beasiswa kepada Siswa-siswi SD Alkhairat Labuha.

Dalam pelaksanaan puncak Perayaan hari jadi DWP ini juga dilakukannya penandanganan naskah Beasiswa persial oleh Ketua Darma Wanita dan Kepala Sekolah Dasar Alkhairat Labuha yang di saksikan Pembina Dharma Wanita, sekaligus pemberian beasiswa persial secara simbolis kepada Siswa SD Alkhairat yang berhak menerima beasiswa.

Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua GOW. (Bu

0

Suaraindonesianews – Labuha, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Hi. Bahrain Kasuba, menghadiri Peresmian Gereja Prostestan Maluku anggota PGI Klasis P. P Bacan, Jemaat Jouai Berera Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan. Minggu, (09/12/18).

Kedatangan Bupati Halsel di Desa Pigaraja, disambut oleh Pendeta Gereja Protestan dan Masyarakat Desa Pigaraja. Penyambutan diawali ini dengan Pemakaian Sarung kepada Bupati dan juga tarian Cakalele.

Dalam kesempatan yang penuh suka cita itu, Bupati Hi. Bahrain Kasuba sangat merasa bangga atas terbangunnya rumah Ibadah untuk Masyarakat Pigaraja yang beragama Nasrani.

“Saya berharap dengan adanya gedung gereja tersebut akan semakin menambah semangat dalam beribadah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan,”harapnya.

Bupati juga mengatakan Pemerintah Daerah juga berharap dengan adanya gereja ini bisa menambah khazanah dalam upaya meningkatkan kerukunan antarumat beragama demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmoni di Kabupaten Halmahera Selatan.

Peresmian ini juga ditandai penandatanganan serah terima pekerjaan dari panitia ke Pendeta.(Bur)

0

Suaraindonesianews – Labuha, Bupati Kabupaten Halsel menghadiri acara Syukuran Listrik Desa (LISA) di Desa Silang dan Dusun Jikolamo, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Rabu, 5 Desember 2018.

Hadir pada kesempatan ini Kepala PLN Bacan, Kapolsek Bacan Timur Selatan, Babinsa, Tokoh Agama dan disaksikan Masyarkat Desa Silang dan Dusun Jikolamo.

Pada kesempatan ini dalam sambutan Bupati Bahrain Kasuba dihadapan tamu dan Masyarakat yang hadir mengatakan rasa bangga dan senangnya. Dirinya juga menyampaika bahwa kini masyarakat mulai menikmati aliran listrik di desa dan dusun. Ini upaya Pemkab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya listrik, karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat.

Dengan masuknya listrik ini, Lanjut Bupati maka diyakini semua geliat tatanan kehidupan masyarakat sosial, ekonomi, dan budaya akan meningkat tajam dan cepat.

“Semoga kedepannya masyarakat bisa menghemat energi listrik ini, gunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, terlebih kagi untuk peningkatan ekonomi masyarakat”.harap Bahrain.(BuR)

0

Suaraindonesianews – Lampung Timur, Coba kita ini belajar malu sama diri kita sendiri, kita digaji negara tapi masa ia kita tidak merasa risih dengan rumput-rumput itu, padahal tiap hari lewat depan sini, harga diri pemda Lampung Timur itu ialah kantor bupati ini, disinilah para petinggi ngantor, jadi adalah dulu perhatiannya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera saat memimpin apel rutin harian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung, Kamis (06/12/2018).

Lebih lanjut Syahrudin menegaskan bahwa, rumah dinas bupati, wakil bupati dan kantor bupati adalah lambang daerah sehingga harus dijaga dengan baik.

“Malulah dengan apa yang sudah kita terima dari Lampung Timur ini, ada waktunya kita bercanda, serius, kerja, dan ada waktunya kita perduli terhadap kantor ini, masa gak risih liat rumput-rumput didepan rumah dinas bupati itu. Rumah dinas bupati, wakil bupati dan kantor bupati ini adalah lambang daerah, masa ia kita gak bisa menjaganya”.

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Syahrudin mengingatkan kepada seluruh ASN untuk dapat memeriahkan rangkaian kegiatan hut Korpri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 itu.

“Saya juga ingin informasikan terkait rangkaian hut Korpri, tolong ini disikapi secara serius karena Korpri ini satu-satunya lembaga organisasi kita para aparatur sipil negara jadi jangan sampai dicuekin acaranya, saya mau acaranya meriah, yang bisa membuat Korpri itu besar dan merah ya kita ini”.

Sebelum mengakhiri sambutannya didepan para Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian serta seluruh staf yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung itu, Syahrudin mengingatkan kepada seluruh ASN terkait administrasi dan keuangan yang harus diselesaikan, serta tetap menjaga kekompakan antar ASN. (Aini)

0

Suaraindonesianews – Labuha, Dinilai memberi dukungan dan partisipasi dalam perlindungan pegawai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menerima Penghargaan dari Kantor Cabang Perintis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Kabupaten Halsel Nurmaida Jafar yang diterima oleh Bupati Halsel, H. Bahrain Kasuba. Selasa, (05/12/18), diruang kerja Bupati.

Menurut Nurmaida, Penghargaan ini diberikan sebagai ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Halsel yang telah bekerjasama dan memfasilitasi Non PNS di Halsel menjadi Peserta BPJS, walaupun belum seutuhnya, tetapi sudah hampir sebagain besar yang terlindungi dengan program jaminan kecelakan serta jaminan kematian ketenagaankerjaan.

“Harapan kami, semoga kerja sama ini tetap berjalan, dan semoga seluruh tenaga Non ASN di Kabupaten Halsel dapat terlindungi dengan program ini, sehingga ada rasa aman dalam bekerja dan ada kesejatraan di hari tua nanti”,harapnya.

Sementara Bupati Halsel, H. Bahrain Kasuba usai menerima penghargaan menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan akan tetap terjalin. Karena ini sangat penting, dimana dengan BPJS ini dapat melindungi para tenaga-tenaga pekerja PNS maupun Non PNS.

Bupati juga merasa bangga karena Halsel merupakan salah satu pendukung terbesar diantara Kabupaten kota lain yang ada di Maluku Utara. Ia juga mengatakan Pemerintah Daerah akan terus mendorong upaya perlindungan Aparatur melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Halsel.

“Dengan mendapatkan penghargaan ini bukan berarti sesuatu yang berakhir disitu,tetapi kerja sama ini akan tetap ditingkatkan lagi, semoga ada penghargaan-penghargaan susulan lagi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Repoblik Indonesia”, ungkap Bahrain. (Bur)

0

Suaraindonesianews – Jakarta, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK,” kata Presiden Jokowi pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/12) lalu.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, selain itu pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Payung Hukum

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

Akan tetapi, pemerintah pun menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Untuk itu, Moeldoko berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, bahwa PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

“Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” jelas Yanuar.

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

“Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” ujar Yanuar. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews – Jakarta, Chairman Of PT. Aliansi Benapi Internasional  DR.Maria S.Monsellato, Ph.D Akhirnya Berkunjung ke Indonesia Jumat, 16 Nov 2018 Pkl 15:00 WIB guna  mebicarakan Projek Klinik Plus Senior Living Facility ( Panti Jompo ) di Indonesia dengan Team Work PT.  Aliansi Benapi Internasional di kawasan Hotel Indonesia jakarta.

Agenda pertemuan tersebut selain  di hadiri oleh para Kepala Perwakilan Provinsi dan kontraktor, turut hadir ketua umum BEN-APDMI (Badan Eksekutif Nasional-Aliansi Praktek Dokter Mandiri Indonesia) dr.  H. B Junaz sekaligus sebagai Komisaris Utama PT.  Aliansi Benapi Internasional (ABI), Dirut PT.  Aliansi Benapi Internasional Joppie lexi Mussu dan Direktur Teknik Roy F Waturandang dan  para  perwaklian dari masing- masing wilayah  mulai dari Nangro Aceh Darusalam ,Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Dalam agenda pertemuan dengan DR Maria.S Monsellato,  Ph. D tersebut membahas tentang mekanisme dan penetapan jadwal pelaksanaan Pembangunan  Klinik Plus Senior Living Facility (Panti Jompo) yang akan dimulai serentak di 25 titik di Wilayah Indonesia.

Menurut Dirut ABI, peletakan batu pertama dijadwalkan di bulan januari 2019 langsung dipimpin oleh Presiden RI Jokowidodo ditiga titik sekaligus yakni Kab.  Aceh Jaya Prov.  Nangro Aceh Darusalam (perwakilan Indonesia bagian Barat), Kab.  Minahasa Prov.  Sulawesi Utara (perwakilan Indonesia bagian Tengah) dan Kab.  Raja Ampat Prov.  Papua Barat (perwakilan Indonesia bagian Timur)  sebagai Pilot Projek Pembangunanya. tentunya kami menyambut baik sekali projek pembangunan ini dan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, ujar Dirut ABI kepada Media.(Sep/ang)