Suara Indonesia News|Kota Bandung. Tim Gabungan dari pemda Provinsi Jabar menutup lokasi tambang ilegal di Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Kamis (17/4/2025).

Penutupan dilakukan setelah dari inpeksi mendadak diketahui aktivitas tambang tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari Pemda Provinsi.

Tim gabungan sendiri terdiri dari Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat, serta Satpol PP Kabupaten Cianjur.

Saat tiba lokasi pertambangan ilegal tersebut,   sedang ada aktivitas pengerukan dan pengangkutan pasir batu menggunakan sejumlah truk. Saat itu juga Tim langsung memerintahkan untuk menghentikan aktivitas.

Setelah itu, Tim mengidentifikasi pekerja dan sopir truk serta memeriksa izin usaha pertambangannya. Ternyata terbukti perusahaan tambang tersebut belum memiliki izin usaha pertambangan dan hanya memperlihatkan dokumen pendirian perusahaan.

Sementara truk pengangkut galian ternyata beberapa di antaranya tidak memiliki kelengkapan seperti KIR, tidak bayar pajak, serta para supir tidak memiliki SIM bahkan banyak para pekerja yang tidak bisa penunjukkan KTP .

Tim Gabungan kemudian memanggil pemilik tambang ilegal tersebut. Dari pengakuan penanggung jawab penambangan, Zul, didapati perusahaan belum memiliki izin dan hanya bisa menunjukkan dokumen pendirian usaha.

Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono menegaskan, sidak dilakukan untuk menertibkan pertambangan ilegal  juga dalam rangka menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Sidak dilakukan berangkat dari pengaduan warga yang melaporkan ada kegiatan penambangan ilegal di lingkungan sekitar tempat tinggal.

“Kita responsif dan segera  melakukan sidak dan ternyata betul penambangan tersebut ilegal karena tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sudah merusak lingkungan,” ujar Bambang Tirtoyuliono.

Menurut Bambang, sikap tegas pemda agar menjadi perhatian perusahaan tambang lain, baik mineral maupun logam. “Harus menempuh persyaratan yang telah ditentukan,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Jabar Tulus Arifan mengemukakan meminta pelaku usaha penambangan menaati aturan yang ada serta menjaga lingkungan dan alam.

“Penambangan tersebut tidak mentaati aturan dengan tidak memiliki izin usaha penambangan serta terjadi kerusakan lingkungan, sehingga kami tutup,” jelas Tulus.

Kepala Dinas Kehutanan Jabar Dodit Ardian Pancapana meminta perusahaan tambang memenuhi kewajibannya melakukan reklamasi dengan menanam pohon. “Kami mengajak pelaku usaha dan warga untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dan hutan,” ujar Dodit.

Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jabar Nita Nilawati mengatakan, dengan tidak memiliki izin, perusahaan tambang yang ditutup tersebut akan  dikenakan sanksi berupa denda.

“Kami juga melakukan pemulihan lingkungannya,” jelasnya.

Usai menanam pohon di sekitar area penambangan ilegal tersebut, Tim Gabungan Pemprov Jabar memasang police line di jalan masuk lokasi penambangan. (Sendi)

Suara Indonesia News|Indramayu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,  lakukan panen perdana ketahanan pangan di Nusakambangan, (18/4/25).

“Produk ketahanan pangan Nusakambangan ini alhamdulillah telah mulai mampu menyumbang kekuatan kebutuhan makan di lapas – lapas nusakambangan, selain juga disiapkan untuk  mendukung kebutuhan pasar masyarakat umum,” kata Menteri Agus , di sela aktivitasnya memanen  padi di Lapas Terbuka Nusakambangan.

Panen berlanjut ke ladang jagung seluas  6,2 hektar yang  berlokasi di arena pertanian Lapas Gladakan. Jagung varietas  hibrida yang dimanfaatkan juga  untuk pakan ayam petelur yang dikembangkan di Nusakambangan. Saat ini rata-rata produksi telor per hari lebih dari 1400 butir. Produk perkebunan lainnyaadalah sayur mayur, cabai, tomat, terong, timun

Selain panen pada beberapa produk pangan, ia pun melakukan pengecekan menyuluruh. Selain peternakan kambing, kerbau dan ayam serta budidaya ikan, ia pun meninjau persiapan budidaya udang vaname di tanah 61,5 hektar di dua wilayah di Nusakambangan, yaitu Bantar Panjang dan Pasir Putih.

“Total 167,194 hektar area  Pulau Nusakambangan saat ini sedang kami optimalisasi untuk menjadi lumbung ketahanan pangan dan masih berpotensi akan lebih dikembangkan.”

Ia pun menekankan bahwa program ketahanan pangan di Nusakambangan bukan hanya spirit untuk menjadi lumbung ketahanan pangan.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kami mampu  memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada warga binaan  untuk terlibat dalam  program mulia  ini sebagai bagian dari pembinaan.  Kembali ke masyarakat menjadi warga yang berketerampilan dan diharapkan dapat berperan positif dalam pembangunan negara,” jelasnya  lagi.

Salah satu warga binaan yang  bekerja di ladang jagung mengungkapkan sukacitanya telah diberikan kesempatan untuk bekerja.

“Saya senang sekali karena mendapatkan pengetahuan di bidang pertanian, saya banyak belajar. Saya jadinya punya rencana untuk bertani setelah bebas dari lapas,” ungkapnya terlihat sumringah.

“Saya juga dapat premi (bayaran) dari bekerja di ladang. Dapet ilmu, dapat uang,” imbuhnya.

Sekitar 200 orang warga binaan yang bekerja di area- area ketahanan pangan Nusakambangan adalah warga binaan yang sudah masuk tahap program asimilasi dan sudah melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).

Pulau Nusakambangan yang digadang-gadang sebagai lumbung ketahanan Nasional juga  membangun sarana dan produk pendukung, yaitu Fly Ash and Bottom Ash (FABA), Balai Latihan Kerja (BLK) serta pembangunan jalan sekitar 11 Km.

“Semua program ketahanan pangan berikut dukungannya, merupakan hasil kolaborasi dengan banyak stakeholder,”

Stakeholder yang digaet untuk program ketahanan pangan dan pendukungnya antara lain bank Rakyat Indonesia (BRI), PLTU,  beberapa perusahaan , yayasan dan NGo (organisasi non pemerintah).

Menteri Agus menutup kegiatannya di Nusakambangan dengan meresmikan Trainning Center , sebagai  pusat pelatihan pegawai pemasyarakatan kerjasama dengan YPII (Yayasan Penerima Internasional Indonesia). (Toro)

Suara Indonesia News|Kota Bandung. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mendorong pemerataan kehadiran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Saat ini, dari total 350 PTS aktif, sebagian besar masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Hal itu disampaikan Erwan usai menghadiri Halal Bihalal Idulfitri 1446 H bersama sejumlah asosiasi PTS di Gedung APTISI Jabar, Kamis (17/4/2025).

“Kami berharap PTS dapat membangun di wilayah yang masih minim atau belum memiliki perguruan tinggi, terutama di daerah,” ujar Erwan.

Menurutnya, keberadaan PTS di daerah terpencil sangat penting untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata.

Selain itu, hal ini juga akan mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang selama ini harus hijrah ke kota besar.

“Kalau masyarakat pindah ke kota hanya untuk kuliah, tentu biaya jadi lebih mahal. Maka, solusi terbaik adalah menghadirkan PTS di daerah,” jelasnya.

Erwan menegaskan, Pemda Provinsi Jabar akan terus berkoordinasi dengan asosiasi PTS untuk mempercepat realisasi pemerataan tersebut.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan PTS untuk meningkatkan kualitas SDM dengan pemerataan PTS,” katanya.

Sementara itu, Ketua APTISI Jabar, Eddy Soeryanto Soegoto, menyambut baik dorongan tersebut. Ia menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan pimpinan PTS guna mendorong pemerataan pendidikan tinggi di Jabar.

“Tugas kita sebagai pimpinan PTS adalah membangun kerja sama yang solid, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah,”ujar Eddy, yang juga menjabat Rektor Universitas Komputer Indonesia (Unikom).

Eddy menambahkan, saat ini kualitas PTS di Jabar tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri (PTN), bahkan beberapa sudah bertaraf internasional dan melahirkan lulusan yang kompetitif.

“Kita harap PTS terus jadi leading university yang kualitasnya tidak kalah dengan PTN dan itu sudah terbukti hingga saat ini”, tuturnya. (Sendi)

Suara Indonesia News|Bengkalis. Polres Bengkalis menggelar Upacara Serah Terima Jabatan Kabag Log, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan Kasat Polair Polres Bengkalis, serta pemberian penghargaan kepada personel Polres Bengkalis. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis, AKBP Budi Setiawan, S.I.K., M.I.K.

Berikut Nama seluruh personel yang telah menerima jabatan baru, Beberapa pejabat yang mengikuti sertijab adalah: 1, Pejabat Baru Kompol lmron Teheri, S.Sos. M.H. Kabag Log Polres Bengkalis

2,  Pejabat Baru AKP Vino Lestari, S.I.K., M.Si., M.M. Kasat Lantas Polres Bengkalis dari Pejabat Lama AKP Mulyana,S.I.K

3, Pejabat Baru AKP Daniel Selamat Nainggolan, S.IP, Kasatpolairud Polres Bengkalis dari Pejabat Lama AKP Ronni Tunas Mangapul Sitinjak, S.E.

4, Pejabat Baru IPTU Yohn Mabel, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Kasatreskrim Polres Bengkalis dari Pejabat Lama AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H.

Upacara serah terima jabatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat utama Polres Bengkalis, Waka Polres Bengkalis, Kompol Anton Rama Putra, S.H., S.I.K., M.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Bengkalis, Ny. Furi Budi Setiawan, serta para Kabag, Kasat, dan Kasi di lingkup Polres Bengkalis.

Dalam amanatnya, Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, S.l.K,.M.l.K, menyampaikan bahwa serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan tugas dan meningkatkan kinerja institusi, ucap Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan Kamis 17 April 2025.

Menurut Kapolres Bengkalis, Upacara serah terima jabatan dan pemberian penghargaan kepada personel Polres Bengkalis merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi yang baik.

“Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi personel Polres Bengkalis untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ujar AKBP Budi Setiawan.

Upacara serah terima jabatan dan pemberian penghargaan berlangsung dengan khidmat dan lancar, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Polres Bengkalis kepada masyarakat.

Upacara Serah Terima Jabatan dan pemberian penghargaan kepada personel Polres Bengkalis merupakan momen penting dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan institusi kepolisian.

Dengan adanya sertijab dan penghargaan ini, diharapkan Polres Bengkalis dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bengkalis. (Mus)

Suara Indonesia News|Bengkalis. Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum., melakukan kunjungan kerja ke Polres Bengkalis pada Rabu (16/4/2025) pagi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda meresmikan Lapangan Tembak Polres Bengkalis dan mengikuti sejumlah agenda strategis bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Tiba di Bengkalis dengan helikopter sekitar pukul 09.30 WIB, Kapolda Riau beserta rombongan langsung disambut secara resmi oleh Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, S.I.K., M.I.K, serta unsur Forkopimda di Mapolres Bengkalis, Jalan Pertanian, Bengkalis.

Dalam rangkaian kegiatan, Kapolda Riau meresmikan Lapangan Tembak Polres Bengkalis ditandai dengan penandatanganan prasasti dan tembakan simbolis.

Selain itu, beliau juga memberikan pengarahan langsung kepada personel Polres Bengkalis di Aula Tantya Sudhirajati. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya menjaga filosofi “Melindungi Tuah Menjaga Marwah”, sebagai nilai lokal khas Melayu dalam pelaksanaan tugas Polri.

“Melindungi tuah artinya menjaga keberkahan dan kesejahteraan negeri ini, sementara menjaga marwah berarti memelihara kehormatan dan harga diri masyarakat,” ungkap Kapolda.

Setelah memberikan arahan, Kapolda dan rombongan melaksanakan salat Dzuhur berjamaah di Mushalla Al-Hikmah, kemudian menghadiri makan siang dan silaturahmi bersama Bupati Bengkalis, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Wisma Daerah Sri Mahkota.

Kegiatan berlanjut dengan peninjauan Kampung Tangguh Polres Bengkalis dan penanaman pohon di Desa Sungai Alam. Kapolda juga menyerahkan bibit durian jenis Musangking kepada sejumlah tokoh dan pejabat kecamatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan.

Bupati Bengkalis, Kasmarni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan sinergi Polda Riau dalam menjaga keamanan dan lingkungan hidup. “Kegiatan ini sangat sejalan dengan visi kami untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera,” ujarnya.

Kunjungan kerja Kapolda Riau di Bengkalis berakhir pada pukul 15.00 WIB dan berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif. (Mus)

Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Polsek Depok, Polresta Cirebon pada hari Rabu 16/05/2025, menggelar acara Pisah dan Sambut Kapolsek Depok yang baru yang bertempat di GOR Desa Barepan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

Kapolsek Depok yang sebelumnya di jabat oleh AKP. Afandi, SH., MH. Kini di jabat oleh AKP. Endang Kusnandar, SH. MH.,

Dalam acara pisah sambut AKP. Afandi, SH.MH,. Mengucapkan undur pamit dan juga mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada seluruh unsur Forkopimcam Depok dan Plumbon.

Serta ucapkan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Polsek Depok yang selama dirinya menjabat sebagai Kapolsek Depok seluruh anggota Polsek Depok bekerja dengan penuh tanggung jawab dan juga selalu bersinergi dengan seluruh unsur masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Depok.

“Pertama – tama saya ucapkan undur pamit dan terimakasih kepada seluruh unsur Forkopimcam Depok dan Plumbon, karena selama saya bertugas di Polsek Depok Alhamdulillah selalu bersinergi dan selalu mensupport satu sama lainnya sehingga segala permasalahan yang ada di wilayah hukum Polsek Depok terasa ringan dan mudah untuk terselesaikan”. Ujar Afandi.

“Dan yang Ke-dua terimakasih juga kepada seluruh jajaran Polsek Depok yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan juga selalu bersinergi dengan seluruh unsur masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Depok, sehingga memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan undur pamit”. Tutup Afandi.

Sementara itu Akp.Endang Kusnandar, SH.MH,. pejabat baru Kapolsek Depok, AKP Endang Kusnandar, dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan izin kepada Forkopimcam Depok dan Plumbon serta segenap tamu undangan yang hadir untuk bergabung dan bertugas sebagai Kapolsek Depok yang baru.

“Perkenalkan saya Akp. Endang Kusnadar, SH.MH., mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara pisah sambut ini, dan saya ijin bergabung dan bertugas dengan Forkopimcam Depok dan Plumbon, semoga kedepannya dapat selalu bersinergi beriringan agar tercipta keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Depok”. Ujar Endang dalm sambutannya.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Depok, Camat Plumbon, Danramil Plumbon, anggota Koramil, Ketua MWC NU Plumbon, para kuwu se-Kecamatan Plumbon dan Depok, serta tamu undangan lainnya.

Acara pisah sambut ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh personel Polsek Depok dan Bhayangkari yang juga menghadiri kegiatan tersebut. (Sendi)

Suara Indonesia News|Indramayu. Masyarakat Kecamatan Tukdana terus melakukan upaya guna perbaikan infrastruktur yang terdampak akibat proyek BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Cimanuk-Cisanggarung, untuk segera dimaksimalkan dalam tahap pengerjaannya.

Upaya mencari solusi agar secepatnya ditindaklanjuti maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu Fraksi PKB Dapil 3, Pemerintahan Kecamatan Tukdana serta desa-desa yang terdampak pembangunan saluran irigasi diantaranya Desa Cangko,Desa Pagedangan,Desa Sukaperna,Desa Sukadana,Desa Rancajawat,Desa Kerticala,Desa Mekarsari dan beberapa desa lainnya melakukan audiensi bahas tuntutan kepada pihak BBWS.

Acara audiensi bertempat di Desa Cangko Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dengan menghadirkan Kiki Arindi Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PKB Dapil 3, Para Kuwu beserta perangkatnya, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan untuk membahas langkah kedepan. pada Rabu, (16/04/25).

Kiki Arindi, mengatakan dengan adanya Modernisasi Saluran Irigasi Rentang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung merasa berterimakasih namun, jejak-jejak yang dilaksanakan menimbulkan gejolak terhadap masyarakat, sehingga Dia siap mengawal sampai tuntas hasil usulan yang disampaikan terkait dampak negatif yang ditimbulkan BBWS dalam pengerjaannya.

“Sesuai keluhan yang disampaikan dari para kuwu serta masyarakat tentang pengerjaan saluran irigasi yang seakan dengan sengaja dilakukan pembiaran dan terkesan lama tanpa melihat dampat buruk yang ditimbulkan, apalagi pandangan opini negatif masyarakat masing-masing desa menyalahkan pihak pemerintah desa maka untuk itu, akan melakukan upaya ,terbaik” ujar Kiki pada audiensi.

Kemudian Kuwu Cangko H.Casnadi, SE, mewakili para kuwu yang hadir menyampaikan bahwa terkait proyek yang dilaksanakan oleh BBWS sejak tahun 2021 sampai 2025, telah menimbulkan gejolak terhadap warga yang tidak sesuai yang diharapkan.

“Dengan melakukan audiensi ini, kami dari pihak Pemerintahan Desa Cangko mengundang anggota dewan PKB Dapil 3 dan Pemerintah Kecamatan Tukdana serta desa lainya untuk mengawal menemui langsung pihak BBWS agar segera direalisasi pengerjaanya secara maksimal apalagi proyek tersebut akan selesai,” tutur Kuwu Cangko.

Dikatakan pula oleh Kiki, akibat dampak yang ditimbulkan sudah terjadi di Desa Karangkerta jalan menuju akses di tiap sekolah yang merupakan sarana utama dulunya telah dibetonisasi namun adanya aktifitas alat berat sekarang menjadi rusak, dan dialami hampir semua desa yang ada di Kecamatan Tukdana.

“Akibat dampak pengerjaan dari pihak BBWS banyak akses jalan yang rusak seperti yang terjadi di Desa Karangkerta akses jalan yang dulunya telah di cor beton tapi sekarang rusak padahal akses tersebut merupakan akses vital menuju kesekolahan, selain itu ada juga beberapa akses yang rusak seperti jembatan,jalan,serta saluran irigasi,”

Lanjut Anggotan Dewan PKB dapil 3, “pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak BBWS secara lisan kemudian akan melalukan upaya berkirim surat secara resmi dan tinggal menunggu waktu untuk pertemuan Insya Allah minggu depan akan menemui langsung BBWS yang ada di Cirebon, meminta jawaban kapan selesainya dan kapan merealisasi dampak-dampak dan kapan memperbaiki proyek yang terkesan asal-asalan pada saluran irigasi,” ucap Kiki.

Kiki berharap terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Tukdana agar bersabar pasalanya upaya yang yang ditempuh demi mengutamakan kepentingan masyarakat, dan akan terus dilakukannya sampai selesai.

“Masyarakat tetap bersabar langkah ini sedang berproses, dampak dari proyek diusahakan segera diperbaiki sehingga dikemudian tidak menimbulkan keresahan warga,” pungkas Kiki. (Toro)