Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bangunan liar yang berada di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, tepatnya yang terletak di Jl. Ki Ageng Tapa sampai saat ini masih berdiri kokoh seolah – olah tidak terjadi sesuatu, dan tidak mengindahkan peringatan dari Dinas teknis terkait. Selasa (25/07/2023).

Menurut Kang Hartono selaku pemerhati Kabupaten Cirebon hal tersebut sangat di sayangkan dan menganggap teguran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanyalah guyonan semata yang sudah jelas melanggar aturan baik peraturan Perda Provinsi Jawa Barat maupun Undang undang terkait sepadan sungai.

“Kan sudah jelas aturannya dan juga perundang – undangannya serta sangsinya apa saja jika di langgar dan sudah di undang untuk di berikan arahan oleh tim teknis terkait dengan di dasari penyidikan dan penyelidikan oleh PPNS dari Dinas teknis terkait seharusnya dapat di mengerti dan di laksanakan oleh para pelanggar aturan terkait demi kepentingan bersama jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menjalankan aturan tersebut “.Menurut Kang Hartono.

Dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah provinsi Jawa barat, no 4 tahun 2008 pasal 33 ayat 1, aturan ini sudah tentu ada sangsi – sangsi yang melekat pada aturan tersebut dan aturan tersebut juga berdasarkan dari kajian – kajian sebelumnya baik dari Dinas terkait maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan di setujui bersama dan di sahkan dalam sidang rapat paripurna penetapan aturan tersebut, jadi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak asal dalam membuat aturan tersebut.

“Barang siapa yang melangar Ketentuan sebagai mana di maksud, pada pasal 33 di ancam dengan pidana kurang lebih 3 bulan atau denda 50.000 000 (Lima puluh juta), sudah tentu aturan ini berdasarkan dari kajian – kajian dari pihak – pihak terkait baik dari Dinas Teknis terkait maupun para anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, dari hasil kajian tersebut maka menghasilkan putusan penetapan terkait aturan dan sangsi – sangsinya bagi para pelanggar di putuskan melalui sidang paripurna dan di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu”. Tambah Kang Hartono.

Di sisi lain melalui sambungan telepon seluler Dadang selaku pejabat ahli madya Satpol-PP Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa mereka sudah mengundang para pelanggar aturan tersebut yang mendirikan bangunan liar tanpa ijin mendirikan bangunan dan berada di atas saluran irigasi sungai milik PSDA Provinsi Jawa Barat, dan sudah memberikan arahan serta menerangkan sangsi – Sangsinya apa saja yang akan di terapkan dan di jatuhkan bagi para pelanggar aturan tersebut, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi peraturan tersebut.

“Bukti – bukti kita sudah kantongi dari hasil penyidikan dan penyelidikan PPNS Provinsi Jawa Barat turun langsung kelapangan, serta kita sudah mengundang mereka untuk di berikan arahan serta edukasi Terkait pelanggaran yang mereka lakukan terkait mendirikan sebuah bangunan di atas arigasi sungai di bawah kewenangan PSDA Provinsi Jawa Barat tanpa ijin, dimana hal tersebut jelas di larang oleh peraturan daerah no 4 tahun 2008 pasal 33 ayat 1, dengan ketentuan pada pasal 33 di ancam dengan pidana kurang lebih 3 bulan atau denda 50.000 000 (Lima puluh juta), kami berikan waktu hingga 15 hari masa kerja terhitung sejak surat perjanjian di tandatangani oleh para pihak untuk membongkar bangunan tersebut namun jika tidak di jalankan oleh para pelanggar maka sudah tentu kami akan bertindak tegas dengan menerapkan sesuai peraturan yang ada”. Jelas Dadang. (Sendi)

Suara Indonesia News – London. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.

Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan Negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya.

Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.

“Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia,” kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik “Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook”.(Toro)