Suara Indonesia News – Kabupaten Tasikmalaya. Aria Naizar Syaputra (12) tengah viral karena berjualan tahu bulat keliling dengan berjalan kaki berkilo- kilo hingga memutuskan berhenti sekolah demi membiayai keluarganya.

Ini dilatarbelakangi ayahnya yang pergi meninggalkan keluarga setelah sang ibu, Susan mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah satu minggu dua kali dan adik perempuannya yang masih bersekolah di kelas tiga SD.

Semenjak Susan rutin cuci darah, Aria mulai berjualan tahu bulat keliling. Tahu bulatnya diambil dari produsen dan Aria berjualan keliling.

Rute yang biasa dilalui Aria antara lain Puskesmas Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Puskesmas Jamanis, Puskesmas Panembong, dilanjutkan hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soekardjo di Kota Tasikmalaya.

Dengan penghasilan kotor Aria kurang lebih Rp100 ribu per hari, Aria bersikukuh tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan keluarga, sekolah adik perempuannya serta obat -obatan ibunya yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Plh. Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyambangi kediaman Aria di Kampung Mekarsari, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (25/7/2023).

Kehadiran Plh. Gubernur Uu Ruzhanul untuk memberikan bantuan sekaligus memastikan bahwa Aria telah kembali bersekolah.

“Hal ini sebagai bentuk responsif pemerintah datang kepada masyarakat yang memang butuh perhatian,” ungkap Uu Ruzhanul.

Aria berhasil dibujuk oleh pihak kecamatan dan desa setempat agar yang bersangkutan mau sekolah lagi di bangku kelas enam SD.

“Aria diinformasikan sementara waktu tidak sekolah, padahal usia sekolah karena ia menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” kata Uu.

“Emaknya sakit, ia juga punya adik dan emaknya harus berobat. Dia mungkin berpikir bagaimana caranya bangkit untuk mencari uang karena berobat butuh uang hingga dia memutuskan berhenti sekolah,” tuturnya.

Uu Ruzhanul pun mengaku terenyuh melihat dedikasi dan perjuangan Aria untuk keluarganya. Aria berangkat berjualan dari pagi berkeliling menyusuri jalan berkilo-kilo.

“Pak Camat, Pak Kades sudah membujuk (untuk melanjutkan sekolah) dan sekarang Aria sudah sekolah lagi di kelas enam. Dia ingin jadi tentara, itu (cita- cita) bagus,” ucap Uu.

Uu juga menyebut, pemerintah di berbagai tingkatan telah memberikan bantuan kepada keluarga ini, termasuk dari Pemdaprov Jabar.

“Mudah-mudahan Aria tidak terganggu lagi sekolahnya karena kebutuhan keluarga,” ujar Uu.

Kementerian Sosial RI, Pemda Kabupaten Tasikmalaya hingga kecamatan dan desa telah menyalurkan program dan bantuannya untuk keluarga Aria.

“Mudah- mudahan ini semua memudahkan Aria untuk dapat terus belajar dan sekolah serta ekonominya terbantu,” pungkas Uu. (Sendi)

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Henny Sri Hartati memimpin Rapat Koordinasi Perizinan Berbasis Elektronik Sektor Kesehatan dan Sosialisasi Pembuatan Izin Kerja Menggunakan Aplikasi Sicantik Cloud , Selasa (25/7) di Aula Lantai IV Balai Kota.

Disampaikan Pj. Wali Kota, dengan adanya aplikasi Sicantik Cloud yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentunya akan dapat mengoptimalkan pelayanan perizinan sehingga mempermudah dan mempercepat proses perizinan, khususnya pada sektor kesehatan.

“Dengan adanya Sicantik Cloud, akan lebih memudahkan pengurusan perizinan, khususnya bagi tenaga kesehatan yang ingin membuat izin praktik dan izin kerja. Tidak harus datang ke kantor DPMPTSP, dari rumah saja sudah bisa. Kemudian, meminimalisir pemungutan biaya perizinan,” jelas Pj. Wali Kota.

Pj. Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa setiap peluang untuk meningkatkan pelayanan harus dioptimalkan agar dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

“Di era perkembangan yang semakin pesat, saya rasa sudah saatnya kita mengoptimalkan setiap peluang untuk meningkatkan pelayanan. Termasuk mempercepatnya, mempermudahnya, memperbaikinya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ini semua bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Pj. Wali Kota.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Amris Siahaan, S.Pd, M.Si menyampaikan tujuan pemanfaatan Sicantik Cloud adalah agar pemohon dapat mendaftarkan permohonan izin secara mandiri melalui aplikasi.

“Pemohon tidak perlu datang lagi ke loket pelayanan untuk mendaftarkan izin, cukup mendaftar secara mandiri melalui Sicantik Cloud. Selain itu, memberikan kemudahan transparansi proses perizinan yang dapat dilacak melalui akun Sicantik Cloud ataupun website DPMPSTP,” pungkas Kadis DPMTPSP.

Disampaikan Kadis DPMPSP, terdapat 14 perizinan sektor kesehatan yang dapat diakses melalui aplikasi Sicantik Cloud, yaitu izin praktik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ahli teknologi laboratorium medik, bidan, dan apoteker. Izin kerja bidan, perawat, kesehatan, dan tenaga kefarmasian. Sertifikat standar klinik, izin apotek, dan izin toko obat serta sertifikat pangan produksi rumah tangga. Kemudian di luar bidang kesehatan, ada izin pendirian program atau satuan pendidikan, izin reklame dan izin lembaga pelatihan kerja.

Diakhir Rakor dan Sosialisasi, DPMTPSP melaksanakan demo aplikasi bersama dengan peserta. (Julian)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bangunan liar yang berada di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, tepatnya yang terletak di Jl. Ki Ageng Tapa sampai saat ini masih berdiri kokoh seolah – olah tidak terjadi sesuatu, dan tidak mengindahkan peringatan dari Dinas teknis terkait. Selasa (25/07/2023).

Menurut Kang Hartono selaku pemerhati Kabupaten Cirebon hal tersebut sangat di sayangkan dan menganggap teguran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanyalah guyonan semata yang sudah jelas melanggar aturan baik peraturan Perda Provinsi Jawa Barat maupun Undang undang terkait sepadan sungai.

“Kan sudah jelas aturannya dan juga perundang – undangannya serta sangsinya apa saja jika di langgar dan sudah di undang untuk di berikan arahan oleh tim teknis terkait dengan di dasari penyidikan dan penyelidikan oleh PPNS dari Dinas teknis terkait seharusnya dapat di mengerti dan di laksanakan oleh para pelanggar aturan terkait demi kepentingan bersama jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menjalankan aturan tersebut “.Menurut Kang Hartono.

Dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah provinsi Jawa barat, no 4 tahun 2008 pasal 33 ayat 1, aturan ini sudah tentu ada sangsi – sangsi yang melekat pada aturan tersebut dan aturan tersebut juga berdasarkan dari kajian – kajian sebelumnya baik dari Dinas terkait maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan di setujui bersama dan di sahkan dalam sidang rapat paripurna penetapan aturan tersebut, jadi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak asal dalam membuat aturan tersebut.

“Barang siapa yang melangar Ketentuan sebagai mana di maksud, pada pasal 33 di ancam dengan pidana kurang lebih 3 bulan atau denda 50.000 000 (Lima puluh juta), sudah tentu aturan ini berdasarkan dari kajian – kajian dari pihak – pihak terkait baik dari Dinas Teknis terkait maupun para anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, dari hasil kajian tersebut maka menghasilkan putusan penetapan terkait aturan dan sangsi – sangsinya bagi para pelanggar di putuskan melalui sidang paripurna dan di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu”. Tambah Kang Hartono.

Di sisi lain melalui sambungan telepon seluler Dadang selaku pejabat ahli madya Satpol-PP Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa mereka sudah mengundang para pelanggar aturan tersebut yang mendirikan bangunan liar tanpa ijin mendirikan bangunan dan berada di atas saluran irigasi sungai milik PSDA Provinsi Jawa Barat, dan sudah memberikan arahan serta menerangkan sangsi – Sangsinya apa saja yang akan di terapkan dan di jatuhkan bagi para pelanggar aturan tersebut, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi peraturan tersebut.

“Bukti – bukti kita sudah kantongi dari hasil penyidikan dan penyelidikan PPNS Provinsi Jawa Barat turun langsung kelapangan, serta kita sudah mengundang mereka untuk di berikan arahan serta edukasi Terkait pelanggaran yang mereka lakukan terkait mendirikan sebuah bangunan di atas arigasi sungai di bawah kewenangan PSDA Provinsi Jawa Barat tanpa ijin, dimana hal tersebut jelas di larang oleh peraturan daerah no 4 tahun 2008 pasal 33 ayat 1, dengan ketentuan pada pasal 33 di ancam dengan pidana kurang lebih 3 bulan atau denda 50.000 000 (Lima puluh juta), kami berikan waktu hingga 15 hari masa kerja terhitung sejak surat perjanjian di tandatangani oleh para pihak untuk membongkar bangunan tersebut namun jika tidak di jalankan oleh para pelanggar maka sudah tentu kami akan bertindak tegas dengan menerapkan sesuai peraturan yang ada”. Jelas Dadang. (Sendi)