Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I K, M.H, menggelar kegiatan Ngopi Aspirasi bersama berbagai unsur masyarakat Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, (Jum’at, 10/2/2023). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Loly Warmindo, Desa Babakanlosari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, mengatakan, Kegiatan Ngopi Aspirasi tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai saran dan masukan dari masyarakat Kabupaten Cirebon.

Selain itu, kegiatan Ngopi Aspirasi juga telah dilaksanakan di beberapa tempat yaitu Kecamatan Lemahabang, Susukan, Arjawinangun, Pabuaran, Plumbon, Talun, Weru, Palimanan dan lainnya kemudian pada hari ini digelar di Kecamatan Pabedilan.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menyerap aspirasi, permasalahan dan harapan yang ada di masyarakat terkait potensi kerawanan dan gangguan kamtibmas di lingkungannya sehingga nanti kedepan dapat dicarikan solusi jalan keluar serta bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh semua pihak melalui Tupoksinya masing masing,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.IK, MH.

Ia mengatakan, 27 Polsek jajaran Polresta Cirebon juga melaksanakan kegiatan Ngopi Aspirasi dalam rangka Jumat Curhat bersama masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. Agar setiap aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat segera diterima dan ditanggapi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat.

Selain itu, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk segera menghubungi layanan call center 110 Polresta Cirebon saat menemukan aksi geng motor maupun tindak kejahatan lainnya di sekitarnya. Dipastikan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dan petugas berada di lokasi dalam waktu singkat. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kepala Inspektorat Kamlan Mursyid, Kepala BKPPD Sri Imbang Jaya Putra, Kabag Pemerintahan Ramadan Barqa menghadiri kegiatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Gor Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

Acara Puncak Peringatan HPN langsung dihadiri Presiden RI Joko Widodo bersama para Duta Besar negara sahabat, Ketua MPR RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Ketua PWI Pusat, Ketua Dewan Pers, Gubernur dan Wakil Gubernur se Indonesia, Forkopimda, Kepala Daerah se Indonesia, Tokoh Pers Nasional dan Wartawan se indonesia.

Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi pada momen HPN 2023 ini berharap, dapat membangun kehidupan pers yang lebih dinamis, sehat, konstruktif karena pers berperan penting dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas peradaban dan budaya Indonesia.

Dengan berbagai seminar yang diadakan oleh panitia, tentunya menjadi refleksi bagi insan pers dan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan kualitas pers yang lebih baik lagi, katanya.

Dimiyathi juga mengapresiasi bahwa puncak HPN ini sangat menarik dan meriah serta juga memberikan efek positif bagi Provinsi Sumatera khususnya Kota Tebingtinggi, dimana para tamu yang hadir akan berbelanja oleh oleh untuk dibawah pulang ke kampung halamannya.

“Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan, begitu juga sektor perhotelan yang ada,” sebut Dimiyathi.

Dijelaskan Dimiyathi, Pemko Tebingtinggi dalam peringatan HPN ini membuka stand didalam komplek Gor Serbaguna, yang diisi hasil hasil UMKM Kota Tebingtinggi, mulai dari jenis makanan olahan, hasil kerajinan seperti songket Melayu, kain batik Tebingtinggi, dompet dan UMKM lainnya.

“Pemko Tebingtinggi mempromosikan hasil hasil UMKM, diharapkan para tamu tamu HPN bisa membeli oleh oleh ciri khas Kota Tebingtinggi. Bila perlu kunjungi Kota Tebingtinggi yang hanya berjarak 80 kilometer dari Kota Medan dan melalui Tol Medan Tebingtnggi hanya 45 menit perjalanan, nikmati Kuliner Kota Tebingtinggi sebelum menuju Parapat Danau Toba,” ungkap Dimiyathi.

Saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2023 semoga insan pers terus berperan untuk negeri, tutup Dimiyathi. (Julian)

Suara Indonesia News – Gresik. Tepat pada Hari Pers Nasional 2023, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak Media yang tergabung dalam (WAG’S) bertujuan konfirmasi kepada Kades Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (9/8/2022).

Namun disayangkan Kades Menganti berinisial HDK, enggan menemui, seakan-akan menghindar dari awak media dan lsm, yang padahal tujuannya, hanya untuk konfirmasi terkait TPS yang berada di Selatan pasar Menganti, dan juga menjalankan tugas sebagai lembaga kontrol sosial.

Tidak sampai di situ awak media dan lembaga mencari keberadaan Kepala Desa, yang diherankan, ternyata ada di dalam ruangan kantor Desa, entah kenapa tidak bisa ditemui, seolah-olah menghindar dari awak media dan lsm, ada apakah ya???

“Sungguh tidak menghargai tugas seorang jurnalis, ketika saat di konfirmasi terkait TPS Menganti, malahan keluar Balai Desa tanpa sepatah kata, percuma terpampang di Balai Desa Menganti tulisan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain,” ujar Adi Wartawan.

Setelah itu Kepala Desa HDK, tanpa banyak kata langsung keluar tergesa-gesa meninggalkan kantor Desa, awak media dan lembaga.

Salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KORAK Daniel menyayangkan, tingkah laku Kepala Desa Menganti.

“Miris Kepala Desa HDK (selaku ketua AKD) atas sikapnya kami duga alergi terhadap lembaga sosial kontrol, seharusnya Kepala Desa transparan dan beretika, ketika disambangi pihak media dan lembaga,” geram Daniel.

Terkait, hal itu, Ketua Wartawan Dan Aliansi Gresik Selatan (WaGs) Efianto menyayangkan dengan oknum Kepala Desa yang alergi ketemu dengan wartawan, padahal seharusnya media adalah mitra dari pemerintah, bukan malah sebaliknya menghindar ketika di konfirmasi.

“Sangat disayangkan oknum kepala desa yang alergi ketika di konfirmasi, dan ketika ada kepala desa saat di konfirmasi menghindar maka patut diduga pasti ada yang salah,” tegas Yanto panggilan akrab Ketua WaGs, Kamis (9/2/2023).

Tentu saja hal tersebut membuat awak media bertanya-tanya ada apa dengan Kades tersebut, sampai-sampai sangat enggan ketika di persoalkan terkait Desa.

“Kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi, dan harusnya sebagai pejabat publik, seorang kepala desa lebih terbuka kepada wartawan, mengapa harus takut, kalau memang gak salah mengapa harus menghindar, wartawan bukan preman, tidak perlulah seperti itu,” ujarnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Cirebon. Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengajak seluruh awak media di Kota Cirebon terus bergandengan tangan untuk memajukan Kota Cirebon.

Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Cirebon, Hj. Eti Herawati saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Kamis (9/2/2023).

Hari Pers Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 9 Februari. Sementara puncak peringatan Hari Pers Nasional dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara.

Eti mengucapkan terimakasih kepada para awak media yang senantiasa selalu mengawal kebijakan Pemda Kota Cirebon. Eti juga mengapresiasi kegiatan ini meskipun dengan sederhana, namun penuh khidmat.

“Saya atas nama Pemda Kota Cirebon mengapresiasi kegiatan ini dengan kesederhanaan merayakannya, mudah-mudahan bisa terus bergandengan tangan untuk memajukan Kota Cirebon, baik dengan kritikan maupun dengan solusi,” kata Eti.

Eti juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran para pemimpin redaksi yang terus memberikan masukan kepada Pemda Kota Cirebon.

Menurutnya, baik PWI maupun yang lainnya merupakan mitra yang luar biasa. Eti menilai, tanpa kehadiran para awak media, Pemda Kota Cirebon tidak ada apa- apanya.

“Kami tanpa wartawan, tidak ada apa apanya. Kami jadi besar tentu ada peran wartawan yang sering memberikan kritikan kepada kami. Terimakasih untuk teman- teman wartawan,” tuturnya.

Eti menambahkan, Pemda Kota Cirebon selalu terbuka untuk kritik dan saran, terutama dari kalangan awak media.

“Kalau harus mengkritik, baik atau buruk ya sampaikan. Saya ucapkan terimakasih atas kerjasama selama ini dengan kami. Mudah- mudahan ini terus terjalin dan mudah-mudahan tahun ini bisa bangkit kembali walau tertatih- tatih,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cirebon, M. Alif Santosa mengatakan, tantangan wartawan di era digital ini semakin berat. Sebab menurutnya, era saat ini harus berkompetisi dengan media sosial, di mana masyarakat yang bisa mengambil pekerjaan wartawan.

Menurut Alif, tugas wartawan salah satunya pada era saat ini yakni menyampaikan berita dengan benar. Alif juga meminta para wartawan untuk terus meningkatkan  kompetensi.

“Misal di media sosial ada isu, ternyata isu tersebut sudah lima tahun yang lalu tapi diproduksi kembali. Nah, tugas wartawan ya menyampaikan dengan benar berita yang sesungguhnya jika berita tersebut memang tidak benar,” tutur Alif.

Meski demikian, menurut Alif, yang membedakan antara wartawan dengan infomasi yang disebarkan di media sosial oleh masyarakat, yakni kode etik jurnalistik. Menurutnya, informasi di media sosial sebagian besar tanpa filter, sehingga ketika terjadi penggunaan media sosial yang melanggar hukum, misalnya menghujat maka bisa dikenakan UU ITE.

“Sementara kerja wartawan ini dilindungi UU Pers. Bagaimana pers itu bertanggung jawab dengan produknya dan harus memegang teguh kode etik jurnalistik,” imbuhnya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Jakarta. Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan Energi Terbarukan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Djonli, ST, MT menilai positif langkah dan ikhtiar pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, utamanya dalam bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia.

Kata Djonli sapaan akrabnya, Ekonomi Indonesia juga diproyeksikan masih tumbuh 5-5,1 persen pada 2023. Dimana UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil 5,8 juta, dan usaha menengah 3,7 juta.

“Apa yang dilakukan pemerintah di sektor UMKM adalah bentuk dukungan penuh pemerintah kepada rakyat kecil yang berusaha di sektor UMKM. Apalagi, pemerintah akan menggandeng perbankan nasional untuk membantu pembiayaan UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk lebih mengoptimalisasi pembiayaan ekspor UMKM,” kata Djonli, ST, MT, Rabu (8/2/23) di Jakarta.

Djonli yang juga Bakal Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (Bacaleg PAN) DPR RI pada Pemilu 2024, Dapil DKI Jakarta 3 (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) mengatakan, arah kebijakan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Jakarta, menjadi jalan sutra bagi kemajuan ekonomi nasional.

“UMKM mempunyai potensi yang strategis dan berperan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tentunya pemerataan pendapatan masyarakat. Sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa dikurangi,” kata Djonli.

Djonli yakin bahwa peran UMKM Indonesia di masa mendatang sebagai stabilisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kata Djonli, UMKM diharapkan menjadi ikhtiar ekonomi dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Saya memiliki keyakinan, ekonomi kerakyatan di Indonesia akan melahirkan para pengusaha dan usahawan yang bergerak di sektor UMKM dan mampu mensejahterakan rakyat di lapisan menengah bawah dan tumbuh menjadi besar dan mensejahterakan para pelakunya secara signifikan,” kata Djonli.

Melalui UMKM ini, kata Djonli, masyarakat kalangan menengah akan seiring sejalan dengan kebijakan ekonomi pemerintah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dikutip dari Kemendag.go.id mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pemasaran produk-produk usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), baik domestik dan untuk pasar ekspor ke berbagai negara.

Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usaha mereka hingga mencapai kemajuan.

“Pemerintah terus mendukung dan memfasilitasi UKM agar mampu naik kelas dan mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, seperti pemasaran melalui ritel modern dan marketplace, bahkan sampai pasar ekspor,” kata Zulkifli Hasan.

Editor: Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Polisi Sahabat Anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tingkat Pendidikan Anak anak TK Nurhidayah Pada kesempatan ini Polsek Waled kedatangan  rombongan anak-anak TK Nurhidayah dari Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kab Cirebon. Kedatangan anak-anak TK Nurhidayah tersebut disambut langsung oleh Ps. Kanit Binmas Polsek Waled Aiptu Achmad Suwandi beserta KSPK Aiptu Slamet Budiono. (Waled, 09/02/2023)

Anak- anak TK Nurhidayah tersebut diperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di Polsek Waled serta profesi kepolisian, selain itu Ps Kanit Binmas memberikan himbauan Kamtibmas kepada orang tuanya tentang viralnya berita hoax tentang penculikan anak untuk tidak mudah percaya kepada berita berita yang beredar di media yang belum tentu benar serta dapat meresahkan masyarakat , Kanit Binmas menjelaskan bahwa semua berita tentang penculikan sampai saat ini belum ada satupun yang kehilangan anak berarti berita itu hoax, untuk itu ibu ibu tidak perlu takut yang berlebihan tapi bukan berarti kita harus lalai tetap kita harus waspada, ucap Kanit Binmas.

Selain itu pula diajarkan kedisiplinan diri dengan cara baris berbaris dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas sehingga siswa-siswi TK Nurhidayah akan mengetahui sejak dini tentang aturan lalu lintas.

Hubungan yang baik yang terus terjalin dengan Pimpinan TK Nurhidayah ini merupakan suatu upaya mengenalkan Profesi Kepolisian dan akan menumbuhkan rasa persahabatan yang lebih dekat sehingga Polisi tidak ditakuti oleh siswa-siswi TK Nurhidayah Desa Cilengkranggirang kecamatan Pasaleman.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman SIK, MH, melalui Kapolsek Waled AKP Kentar Budi Sediyono SH, menjelaskan semua itu adalah suatu kegiatan agar supaya anak- anak akan lebih taat terhadap hukum serta aturan  berlalu lintas sehingga akan tumbuh rasa kedisiplinan diri sejak dini. (Hatta)

Suara Indonesia News – Indramayu. Proses panjang nasib Perda RAPBD tahun 2023 Kabupaten Indramayu berakhir. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan pembahasan Perda APBD tahun 2023 telah sesuai aturan dan perundangan.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam suratnya menjawab soal kisruh Perda RAPBD Kabupaten Indramayu tahun 2023. Surat bernomor 321/PW.02.02./INSPT tanggal 12 Januari 2023 itu menyebutkan bahwa berdasarkan uraian kronologi dan analisis, meski tidak ada kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD, seluruh pembahasan dianggap sah.

Oleh karenanya, Ridwan Kamil tidak menjatuhkan sanksi kepada Bupati dan anggota DPRD.  Artinya, Bupati dan DPRD tetap menerima haknya berupa gaji setiap bulan. Ridwan Kamil juga meminta agar terbangun komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif.

“Maka kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Indramayu tidak dapat dikenakan sanksi karena sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Ridwan Kamil dalam suratnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, Woni Dwinanto, menyatakan dengan adanya surat gubernur maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan bisa segera dilaksanakan.

“Alhamdulillah semuanya sudah terjawab, artinya Perkada APBD tahun 2023 bisa segara direalisasikan. Ini berkat kerja keras dan komunikasi yang dibangun Ibu Bupati dengan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Woni, Rabu, 8 Februari 2023.

Dihubungi terpisah, Bupati Indramayu, Nina Agustina, membenarkan perihal surat gubernur tersebut. Nina mengaku lega lantaran Perkada APBD tahun 2023 telah mendapat penguatan legitimasi.

Kondisi itu kata dia, tidak terlepas dari upaya dirinya bersama jajaran melakukan pendekatan dan membangun komunikasi baik dengan gubernur dan pihak lain.

“Alhamdulillah, ini adalah buah kedekatan dan komunikasi yang saya bangun dengan Pak Gubernur dan tentu saja kolega kami di Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Nina.

Nina menambahkan, sejak awal pembahasan Perda RAPBD dirinya mengikuti dengan serius. Terkait dengan ketidakhadiran dalam beberapa sidang pembahasan di DPRD, Nina menyebut bahwa ada alasan tertentu dan bukan kewajiban.

“Yang saya dan jajaran SKPD lakukan adalah  untuk kepentingan masyarakat. Begitu terjadi ketidaksepakatan soal Perda RAPBD, kami segera berkonsultasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya bisa kita lihat, Perkada APBD 2023 diamini oleh Pak Gubernur,” tukas Nina.

Sekadar tahu Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun 2023 tidak bisa digunakan.

Meski sudah dibahas alot oleh eksekutif dan legislatif, Perda APBD 2023 menemui jalan buntu, DPRD tak menyetujuinya.

Konsekuensinya, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu harus menggunakan APBD tahun 2022.

APBD Kabupaten Indramayu tahun 2022 sendiri tercatat, APBD Murni Rp3.338.737.458,361 dan APBD Perubahan : Rp3.632.591.009,638.

Konsekuensi lain, karena DPRD tidak menyetujui, bupati/wakil bupati dan DPRD bisa disanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan. (Toro)