Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Ratusan Ibu-Ibu dan puluhan Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Sidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tumpah ruah di lapangan balai Desa Tubohan mengikuti kegiatan senam sehat bareng Wakil Ketua I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha SH (YPN). Sabtu (12/11/22).

Senam sehat yang digelar di Desa Tubohan tersebut kian meriah tatkala YPN tiba di lokasi acara. Ratusan ibu-ibu dari 21 Desa se Kecamatan Semidang Aji serta persatuan ibu-ibu dari warga Hindu bersorak gembira menyambut kedatangan YPN dan rombongan hadir ditengah tengah kegiatan.

Salah satu peserta mengatakan, meski harus jauh jauh datang, dirinya menyempatkan diri untuk mengikuti senam sehat terlebih kegiatan tersebut dihadiri oleh YPN dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya diantaranya, Umi Hartati, Ledi Patra, Yopi Sahrudin dan Erlan Abidin.

“Mendengar ada pak Yudi datang, saya bela belain datang dari jauh sengaja ikut acara ini,” kata ibu Jum.

Dalam kegiatan tersebut, selain senam sehat juga dibagikan puluhan hadiah dooprize menambah kesemarakan kegiatan.

Sejumlah perwakilan ibu-ibu dari beberapa Desa mengatakan pihaknya siap mendukung YPN sebagai calon pemimpin OKU, menurutnya sosok YPN merupakan sosok yang terbaik dimiliki OKU

“Kami siap mendukung beliau (YPN red) kedepan sosok seperti inilah yang dicari masyarakat, selain muda dia juga aspiratif dan solutif,” katanya. (Oky)

Suara Indonesia News – Cirebon. Pasca audensi dengan DPRD Kota Cirebon, Forum Komunikasi Pimpinan LSM dan Ormas (Forkopimmas) Kabupaten Cirebon yang mempertanyakan perihal Pinjam Pakai tanah UGJ dengan hasil yang tidak jelas bakal menggelar aksi unjuk rasa kepada Walikota Cirebon.

Hal tersebut buntut daripada adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Walikota Cirebon, perihal status pinjam pakai aset milik negara kepada pihak Universitas Gunung Jati (UGJ) yang tidak sesuai peraturan.

Koordinator Forkopimmas, yang juga sekaligus Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengungkapkan, hasil audensi dengan DPRD Kota Cirebon masih banyak yang belum terbuka. Hal tersebut berkaitan dengan status sewa menyewa antara pihak UGJ dan Pemkot Cirebon.

“DPRD tadi menginfokan bahwa sekarang sudah terjadi sewa menyewa. Disitu seharusnya Walikota menetapkan dahulu status barang milik negara (BMN),” jelasnya, Jum’at (11/11/2022).

Maman juga mengatakan, Forkopimmas akan menggelar aksi unjuk rasa besar – besaran secara bergelombang untuk menuntut persoalan tersebut agar segera diselesaikan, baik secara administrasi dan hukum.

“Kami akan terus menggelar aksi secara bergelombang sampai dengan persoalan ini diusut tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, Dani Mardani selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cirebon mengakui baru tahu adanya hibah ketika ada permohonan dari Pemkot Cirebon ke DPRD ditahun 2019. Terkait adanya pinjam pakai pada tahun 2018, menurutnya pihak DPRD Kota Cirebon tidak tahu menahu, hubungan antara pemkot dengan UGJ.

“Pada saat kita terima permohonan hibah, kita lakukan pembahasan. Namun berdasarkan ketentuan, peraturan perundang – undangan terkait pengelolaan barang milik negara maupun daerah, dengan sangat menyesal kami belum bisa memenuhi permohonan hibah tersebut,” paparnya.

Sedangkan terkait sewa menyewa ataupun pinjem pakai menurut Dani, pihak DPRD tidak mempunyai kewenangan terkait setuju atau tidak setuju. Menurutnya fungsi DPRD hanya sebatas regulasi, fungsi bugeting dan pengawasan.

“Jadi pada teknis kerjasama, kami DPRD tidak begitu tahu. Karena regulasinya tidak mengatur itu. Makanya kita meminta supaya kerjasama itu dirubah, dari pinjam pakai menjadi sewa,” terangnya.

Terkait tidak adanya perwakilan dari pemerintah kota Cirebon yang hadir dalam audensi tersebut, menurut Dani, yang diminta klarifikasi oleh Forkopimmas perihal persoalan UGJ tersebut adalah DPRD. Sehingga hanya DPRD saja yang hadir.

“Mereka kan hanya meminta klarifikasi, bener gak DPRD masuk angin. Kan cuma itu. Terus apa fungsi dewan, apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Jadi selama yang diminta klarifikasi adalah kami, maka kami yang hadir gitu,” pungkasnya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Duri. Meminilisir konflik diwilayah hukum Kabupaten Bengkalis, AKBP Indra Wijadmiko melakukan kunjungan ke Desa Buluh Manis pada Jumat 11 November 2022.

Kunjungan Kapolres Bengkalis ini, terkait konflik sosial yang terjadi tentang keberlangsungan pembangunan Jalan Rangau Km 15 yang membelah 2 Desa Petani dan Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijadmiko SIK dalam kesempatannya menyampaikan bahwa kehadirannya di Desa Buluh Manis untuk menyelesai konflik.

“Saya hadir ingin menyelesaikan konflik disini, saya tidak ingin ada konflik yang berkepanjangan di Wilkum Bengkalis, saya mendengar laporan bahwa ada perusahaan yang tidak mentaati apa yang sudah disepakati, kami akan panggil perusahaan tersebut,” ujar Indra.

Kepada warga Kapolres menyampaikan agar jangan lagi melakukan penyetopan kendaraan yang beroperasi melewati jalan Rangau.

“Saya minta warga bersabar jangan ada warga yang stop kendaraan, apa lagi melakukan pungutan liar di jalan,” tutur Indra.

Terkait dengan beberapa perusahaan yang tidak mengindahkan MoU yang sudah di sepakati bersama Forum Peduli Jalan Rangau Kapolres berpesan kepada perusahaan agar hormati apa yang sudah disepakati.

“Saya tegaskan MoU yang sudah dibangun harus kita junjung tinggi dan hormati jangan rusak sistim dengan kepentingan sebentar,” tegas Indra.

Ketua Forum Peduli Jalan Rangau Masrianto mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bengkalis dimana Kapolres telah hadir untuk menyelesaikan masalah konflik sosial ini.

Disisi lain Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy yang turut hadir dalam kegiatan ini akan mengusahakan perbaikan jalan ini ke Provinsi,

“Kita akan bicarakan nanti pembangunan jalan ini di Musrenbang Kabupaten untuk diterus ke pemerintahan Provinsi Riau, tetapi sebelum suara kita sampai ke Provinsi diharapkan kita semua bekerja sama dalam perbaikan jalan ini,” sebutnya.

Selanjutnya penandatangan kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan yang mana kesepakatan ini adalah untuk memperbaiki jalan dan saling bekerja sama dalam pembangunan jalan di Desa Buluh Manis.

Kemudian Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijadmiko langsung meninjau serta turut ikut memperbaiki jalan yang rusak bersama pihak perusahaan dan masyarakat.

Dimana telah disediakan 2 truck dan satu alat berat yang digunakan untuk menambal jalan yang rusak dan berlobang.

Editor : Musrialdi

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Mempererat huhungan kedekatan dan komukasi keakraban  kepada masyarakat, Koramil 10/Lolowau Kodim 0213 Nias  gelar kegiatan operasi yustisi penegakan disiplin Kepada Masyarakat dalam rangka adaptasi kebiasaan baru untuk mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penularan Covid-19 bertempat di Desa Lolowau Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan, Jum’at (11/11/2022).

Danramil 10/Lolowau Kapten Arh Suru Adiman Nimrot Hutapea menjelaskan  bahwa tujuan operasi yustisi kepada masyarakat ini untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang penggunaan masker, cuci tangan dan menjaga jarak/Physical Distancing di tempat keramaian/fasilitas umum (Pasar, tempat Rumah makan dan tempat pangkas) khusus pada prioritas titik/obyek keramaian, ucapnya Danramil.

Danramil menambahkan bahwa pihaknya selalu menghimbau kepada pemilik/pengelola, rumah makan dan tempat pangkas dan objek keramaian lainnya untuk menyediakan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer khusus pada prioritas titik/obyek keramaian, hal tersebut bertujuan untuk selalu waspada dan mengantisipasi penularan Virus -19.

” Kami dari  Koramil 10/Lolowau Kodim 0213/Nias  tetap  memberikan himbauan dan mengingatkan Masyarakat agar tetap waspada dan disiplin mematuhi Protokol Kesehatan untuk mencegah dan menghindari Penularan Virus Covid-19, ujarnya Danramil.

Pelaksanaan operasi yustisi penegakan disiplin dalam rangka adaptasi kebiasaan baru mematuhi protokol kesehatan ini, masyarakat

sangat atunsias menyambut baik dan memerimanya serta mengucapkan  terimakasih kepada koramil 10/Lolowau atas penyampaian himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan guna memutus penularan Virus covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

” Kami Masyarakat  sangat berterimakasih dan antusias menerima himbauan dari Koramil 10/Lolowau yang terlaksana hari ini, semua bertujuan untuk pencegahan dan menghindari Covid-19, ucap salah satu Tokoh  Masyarakat di lokasi kegiatan. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Dalam rangka evaluasi HKG (Hari Kesatuan Gerak) kategori tertib administrasi, Tim Evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan OPD terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) melakukan kunjungan ke Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Jumat (11/11/2022).

Rombongan PKK Provsu yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Sumut, Ny. Hj. Nawal Edy Rahmayadi langsung diterima Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi  S.Sos., M TP didampingi Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi, Ny. Harliaminda Dimiyathi.

Adapun Kelurahan Bagelen Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam nominator kategori Tertib Administrasi dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2022.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi mengatakan kunjungan evaluasi tertib administrasi yang dilakukan TP. PKK Provsu di Kelurahan Bagelen merupakan suatu kebanggaan bagi Pemko Tebing Tinggi, karena sesungguhnya kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di Kota Tebing Tinggi khususnya Kelurahan Bagelen ini sangat banyak mendapat dukungan dari PKK Kota Tebing Tinggi.

“Kalau kita lihat dari 10 Program Pokok PKK yang dilaksanakan, itu sudah mencakup 30 OPD yang mengerjakan ditingkat kota. Jadi oleh PKK dilaksanakan dengan 10 program pokoknya, dan ini sangat mendukung dan membantu kegiatan kami di kota ini,” ujar Pj. Wali Kota.

Pj. Wali Kota juga menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang telah memberikan banyak bantuan kepada Kota Tebing Tinggi berupa bantuan sosial dan atas terpilihnya Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu daerah yang masuk dalam program “Membangun Desa Menata Kota”.

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Gubsu, karena dalam program ‘Membangun Desa Menata Kota,’ Bapak Gubsu juga memilih Kota Tebing Tinggi dalam menata kota, yaitu program Pembangunan Alun-Alun. Kemarin sudah datang Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang untuk menilai Alun-Alun Tebingtinggi, yang akan direnovasi pada tahun 2023. Dan ini suatu kebanggan bagi kami, atas perhatian Bapak Gubernur yang begitu besar kepada Kota Tebingtinggi,” ucap Pj Wali Kota.

“Dan pada hari ini juga mohon kepada Ibu Ketua PKK Sumut, nanti berkenan memberikan secara simbolis bantuan dari Bapak Gubsu, bantuan sosial berupa paket sembako, yang kemarin kami terima sebanyak 1000 paket untuk Kota Tebing Tinggi,” sambung Pj. Wali Kota.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provsu Ny. Nawal Edy Rahmayadi mengungkapkan, kunjungan ini adalah untuk mengapresiasi Kelurahan Bagelen yang telah masuk nominasi 8 besar, untuk evaluasi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2022, yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Program Kerja PKK Tahun 2022.

“Selamat atas prestasi sebagai nominator hasil dari monitoring, dan ikut dalam bahagian evaluasi PKK tahun ini dengan Kategori Tertib Administrasi,” kata Ny. Nawal Edi Rahmayadi.

Ny. Nawal Edy Rahmayadi menjelaskan, sebagaimana kita ketahui bersama, apabila administrasi kita tertib dan baik, semua data-data pasti sudah bagus.

“Yang Ibu lakukan adalah berdasarkan data-data, sehingga akan membantu pemerintah kelurahan, kecamatan, kota dan secara otomatis akan membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ungkapnya.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Lurah Bagelen yang telah membina PKK nya, sehingga masuk nominasi. Ini bukan hal yang mudah, saya yakin ini adalah hasil kerjakeras dari ibu-ibu PKK semuanya,” sambungnya.

Ny. Nawal Edy Rahmayadi berharap dengan masuknya kelurahan ini sebagai nominasi dapat menjadi motivasi bagi kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Tebing Tinggi, sehingga kelurahan yang ada di Tebing Tinggi menjadi kelurahan yang tertib administrasi, makmur dan sejahtera.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi,S.Sos, M.TP, Ketua TP. PKK Kota Tebing Tinggi Ny. Harliaminda Dimiyathi, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, S.STP., M.Si, Kepala Dinas PMD Provsu Dr. Hendra Darmawan, Camat padang hilir Ramadhan Pulungan, S.STP, M,Si, Kadis DP3AM Dr.Sri Wahyuni. (Julian)

Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua Umum Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) M. Rafik Perkasa Alamsyah mendukung penyidikan dugaan kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi dalam proses penjualan BBM non-tunai. Dimana ada penjualan antara anak perusahaan Pertamina dengan PT AKT pada tahun 2009-2012 sebesar Rp451,6 miliar.

“Kami Relawan Al Maun mendukung kinerja Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Pertamina Patra Niaga (PPN) di Gedung Wisma Tugu Jalan Rasunan Said, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2022) kemarin. Hal ini dalam rangka menciptakan perusahaan BUMN Pertamina Holding yang berintegritas dan bersih KKN,” kata M. Rafik Perkasa Alamsyah kepada media, Jumat (11/11/2022) di Jakarta.

Kata Rafik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Erick Thohir selaku Menteri menjadi andalan dalam perolehan deviden atau keuntungan negara. Apalagi melalui Visi Akhlak Indonesia Emas 2045 seharusnya bisa menghasilkan keuntungan kepada negara, bukan malah di korupsi atau ada kebocoran ratusan milyar.

Bayangkan kata Rafik, Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo melakukan penggeledahan dugaan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli BBM non-tunai. Yang mana dilakukan PT PPN dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) periode 2009-2012.

“Kami mendukung Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo terus mengawal kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. Diharapkan penggeledahan pencarian barang bukti atau alat bukti lain tersebut bisa mengungkap secara terang dugaan tindak pidana tersebut,” tandas Rafik yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda-Penudi Minang (IPPMI) ini.

Menurut Rafik dirinya mengapresiasi Bareskrim Polri yang sudah melakukan penggeledahan di tiga tempat sekaligus, yakni kantor pusat PT PPN, kantor PT PPN ruang informasi teknologi (IT) di Gedung Sopo Del Tower Jalan Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan, serta Kantor PT AKT di Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat.

“Kita berikan apresiasi kepada Dittpikor Bareskrim Polri yang melakukan penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Cahyono Wibowo. Dimana Dittipikor Bareskrim Polri menurunkan tiga tim dalam penggeledahan tersebut. Sikat semua koruptor di tubuh Pertamina sampai ke akar-akarnya,” kata Rafik dengan lantang.

Lanjut Rafik, semoga penggeledahan bisa mencari barang bukti dokumen terkait perkara. Dimana diantaranyw dokumen transaksi keuangan, bukti-bukti aliran transaksi keuangan, barang bukti elektronik terkait korespondensi para pihak. Selain itu barang bukti elektronik terkait transaksi jual beli BBM non-tunai dan transaksi pembayaran.

“Dittipidsiber Bareskrim Polri dan Puslabfor Polri terus semangat mengungkap kasus dugaan korupsi PT PPN ini. Semoga penanganan penyidikan bisa mendapatkan barang bukti elektronik dari hasil kegiatan penggeledahan,” imbuh Rafik.

Untuk itu Rafik, meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti atau bahkan memecat para direksi dan komisaris di Pertamina Holding yang memiliki raport merah. Dimana kedepannya tidak terjadi lagi kebocoran dan korupsi di lingkungan PT. Pertamina dan anak-anak perusahaannya.

“Kalau ada direksi dan komisaris yang tidak memiliki komitmen pada Visi Akhlak BUMN dicopot saja. Apalagi yang memiliki catatan adanya dugaan korupsi dan penyelewengan di perusahaan BUMN Pertamina Holding,” pungkas Rafik.

Status Kasus PT PPN Ditingkatkan, Dari Penyelidikan Ditingkatkan ke Penyidikan

Sebelumnya, perkara PT PPN ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada Agustus lalu. Dalam perkara tersebut, penyidik menduga ada kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi dalam proses penjualan BBM non-tunai antara anak perusahaan Pertamina itu dengan PT AKT pada tahun 2009-2012 sebesar Rp451,6 miliar.

Pihak Pertamina Patra Niaga mengatakan pihaknya menghormati proses hukum. “Pertamina selalu menghormati proses hukum yang berlaku,” kata Direktur Utama PPN Alfian Nasution, Rabu (9/11) dilansir dari CNBC.

Kronologis singkat perkara itu pernah dirilis Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Senin (22/8). Saat itu, Dedi menjelaskan pada periode 2009-2012 PT PPN melakukan perjanjian jual BBM non-tunai dengan PT AKT, yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT.

Pelaksanaan kontrak tersebut ialah pada 2009-2010, terjadi transaksi jual beli BBM dengan volume 1.500 kiloliter (Kl) per bulan; kemudian pada 2010-2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 Kl per bulan (Addendum I). Selanjutnya, pada 2011-2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 Kl per pemesanan (Addendum II).

Pada proses pelaksanaan perjanjian PT PPN dalam tahap pengeluaran BBM, Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp50 miliar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Otorisasi.

Kemudian, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp19,7 miliar dan 4,73 juta dolar AS atau senilai Rp451,66 miliar.

“Tidak adanya jaminan berupa bank garansi atau SKBDN dalam proses penjualan BBM non-tunai, sehingga PT PPN mengalami kerugian pada saat PT AKT tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah diterimanya sejak tahun 2009 sampai dengan 2012,” jelas Dedi.

Berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU N0. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, BBM yang belum dibayar oleh PT AKT kepada PT PPN sebesar Rp. 451,6 miliar. Akuntansi utang piutang PT PPN diketahui berupa BBM jenis solar yang sudah terkirim ke PT AKT sejumlah 154.274.946 liter atau senilai Rp278,6 miliar atau 102,6 juta dolar AS.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat PT PPN yang terlibat dalam proses perjanjian penjualan BBM non tunai antara PT PPN dengan PT AKT pada periode saat terjadinya proses penjualan BBM tersebut,” ujar Dedi.

Saat ini Pertamina Holding banyak diterpa banyak dugaan kasus korupsi lainnya, yaitu PT PPN dilaporkan adanya dugaan korupsi di pengisian SPBE, untuk tabung 3 kg subsidi yang kadang cuma diisi 2,8 atau 2,9 kg. Dimana sisanya dijual lewat belakang atau dimasukan ke Elpiji Non Pso.

Selian itu, PT. Pertamina tengah melakukan investigasi info yang viral soal bocornya data 44 juta pengguna MyPertamina. Informasi itu sempat dibagikan hacker Bjorka melalui akun Twitter @bjorkapipa pada Kamis (10/11).

Dalam unggahannya, Bjorka yang sebelumnya pernah bobol data Badan Intelijen Negara (BIN), menyebut akan menjual data-data Pertamina seharga USD 25 ribu dalam bentuk BitCoin.

“Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada kumparan, Jumat (11/11-2022).

Irto menyebut investigasi sudah dilakukan sejak Kamis (10/11) dan masih berlangsung hingga saat ini. (GD)