Suara Indonesia News- Kabupaten Cirebon. Corporate Social Responsibility PT. Indocement (CSR Indocement) Pabrik Cirebon bekerjasama dengan nur art fashion melatih bank sampah dan masyarakat desa binaan membuat kerajinan dari kertas bekas  menjadi barang bernilai ekonomis seperti kotak tissue,kotak souvenir,tas dan vas bunga. Kamis (22/09/2022).

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ( 21-22 September 2022) di Pusat Penelitian, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (P4M – CSR PT Indocement Pabrik Cirebon) diikuti oleh 12 Orang peserta yang merupakan   perwakilan dari pengurus bank sampah yang ada di desa binaan yaitu Bank Sampah Al-Karimah, Bank Sampah Indah Makmur dan pengrajin kertas – Kecamatan Gempol.

Disampaikan Nurlaelatul Aqifah dari Art Fashion (Pemateri), dengan dilaksanakannya pelatihan kerajinan kertas bekas ini diharapkan peserta dapat  menambah  pengetahuan atau keterampilan bagaimana memanfaatkan dan mengelola  kertas bekas menjadi produk kreatif yang mempunyai nilai ekonomis. Perwakilan CSR Indocement Cirebon, Misnen mempunyai harapan hasil dari pelatihan kerajinan kertas bekas ini bisa dikembangkan di masyarakat sekitar perusahaan dan menciptakan pergerakan ekonomi dan kemandirian bagi warga desa binaan. (Sendi/Emon)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Purna Nugraha SH didampingi Ketua Komisi III, Densi Hermanto beserta sejumlah anggota DPRD OKU lainnya, M. Saleh Tito, Yopi Sahrudin, Joni Awalaudin meninjau lokasi rencana pembangunan sirkuit motor Grasstrack di wilayah RT 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan  Baturaja Timur sebagai upaya pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten OKU untuk kebutuhan fasilitas olahraga. Kamis (22/9/22).

Dikatakan Yudi, kedatangan pihaknya ke lokasi lahan milik Pemerintah Kabupaten OKU yang rencananya akan dibangunkan fasilitas olahraga khususnya olahraga bermotor berupa sirkuit motor Grasstrack untuk mendorong Pemerintah Kabupaten OKU melalui Dinas Pemuda Olahraga (Dsipora).

“DPRD OKU melalui Komisi III berkomitmen untuk pemanfaatan lahan milik Pemkab OKU dimana nantinya kami akan mendorong agar Dispora OKU menjadikan lahan ini sebagai fasilitas dibidang olehraga bermotor berupa sirkuit Grasstrack. Tahun depan ini harus terealisasi,yang penting komisi III DPRD OKU komitmen agar bisa diwujudkan”,  kata Yudi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten OKU, Densi Hermanto mengatakan, rencana tersebut berawal dari besarnya keinginan masyarakat khusunya komunitas olahraga bermotor yang ada di Kabupaten OKU yang menginginkan adanya sirkut olahraga bermotor khususnya Grasstrack dan Trail sejak lama.

“Menangkap adanya keinginan masyarakata dan komunitas-komunitas olahraga bermotor yang sejak lama mengingkan adanya sirkuit di Kabupaten OKU yang belum pernah terealisasi. Untuk itu, dengan pemanfatan aset yang belum maksimal yang dikelola oleh Pemkab OKU, kami sepakat untuk membangun sikuit Grasstrack ini bersetandar Nasional,” Tegas Densi Hermanto bersemangat

Ditambahkan Desnsi, Langkah awal, melalui APBD Perubahan Tahun 2022, pihaknya akan merancang Landscape agar kedepan pembangunan tersebut dapat terukur dan maksimal.

“Terkait nama dari sirkuit ini nantinya akan menyesuaikan, yang pasti pada tahap awal ini untuk menentukan kebutuahan anggaran termasuk desain kedepan melalui Landscape,” jelasnya.

Semantara itu, Kabid Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Lusi melalui Kasi Pengamanan Erwin Arijaya mengatakan. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan sirkuit Grasstrack berada di lahan milik Pemerintah Kabupaten OKU seluas 20 Hektar.

“Lahan ini milik Pemkab OKU dengan luas awal 20 Hektar, namun 10,5 Hektar sudah di hibahkan ke Pramuka, sisanya tinggal 10 Hektar, namun untuk rencana peruntukan lahan sirkuit Grasstrack ini cukup sekitar 5 Hektar,” jelas Erwin. (Oky/Fm)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Warga wilayah Ring 1 (Satu) Kantor Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua I DPRD OKU Yudi Purna Nugraha bersama sejumlah anggota DPRD lainnya meninjau kondisi Jalan Letda M Sidi Junet di RT 09 dan RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur yang rusak parah. Kamis (22/09/22).

Kedatangan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten OKU di wilayah tersebut membawa harapan besar dari masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan jalan tersebut yang selama ini kondisi jalan rusak parah.

Disampaikan Eko Davitra SE, Ketua RT 09 RW 03 mengungkapkan. Dirinya dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha SH bersama sejumlah anggota DPRD OKU diantaranya, Ketua Komisi III, Densi Hermanto, Anggota DPRD OKU Yopi Sahrudin, MS Tito dan Joni Awaludin.

“Dengan kedatangan rombongan Anggota DPRD OKU ke wilayah kami ini, tentunya kami sangat berharap agar perbaikan jalan kami ini dapat segera terealisasi. Selama ini harapan kami hanya isapan jempol belaka, mengingat sudah 10 tahun jalan kami ini dibiarkan rusak tak tersentuh pembangunan,” Ungkap Eko

Ditambahkannya, pada dasarnya permintaan warga yang bermukim di wilayah Ring 1 pusat Pemerintahan Kabupaten OKU sangat mengharapkan adanya perbaikan akses utama jalan bagi masyarakat, terlebih kawasan tersebut merupakan jalur penunjang dan penghubung sejumlah aset milik Pemkab OKU.

“Kami tidak muluk-muluk. Hanya meminta agar jalan kami ini dapat segera diperbaiki. Tentunya, harapan kami sangat besar kepada Wakil Ketua DPRD OKU yang hari ini secara khusus menyempatkan diri meninjau kondisi jalan kami ini, lihatlah Pak jalan ini tidak layak dilalui,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD OKU, Densi Hermanto yang juga selaku anggota DPRD OKU dari Dapil I mengatakan, dirinya secara khusus mengajak sosok Wakil Ketua I, Yudi Purna Nugraha dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya untuk melihat langsung kondisi Jl Letda M Sidi Junet. Dengan begitu, pihaknya dapat segera mengambil langkah dan mendorong Pemkab OKU untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

“Apa yang dirasakan warga di sini juga sama kami rasakan, apa yang diharapkan warga di sini juga sama dengan harapan kami. Kedatangan kami secara khusus ini untuk memperjuangkan hak masyarakat disini dalam mendapatkan fasilitas yang sama dengan masyarakat yang lain. Namun kondisi Jl Letda M Sidi Junet ini akan menjadi sekala prioritas kami untuk segera diperbaiki,” pungkas Densi Hermanto SH MS.i Ketua Komisi III DPRD OKU. (Oky)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Menindaklanjuti lanjuti pemberitaan
(https://suaraindonesianews.com/news/dipertanyakan-kinerja-camat-gegesik-selaku-penanggungjawab-tikor-kecamatan-yang-meleluasakan-h-memed-menjadi-penyedia-tunggal-komoditas-produk-bpnt/),

Wartawan Media menunggu kontak ataupun pesan WhatsApp dari Camat Gegesik ataupun H. Memed, ditunggu hampir satu Minggu belum menanggapi, akhirnya media mendatangi kantor Kecamatan Gegesik untuk mengkonfirmasi langkah selanjutnya terkait penyedia tunggal yang sudah dilakukan H. Memed, apakah akan muncul kebijakan untuk merubah mindset e-warung untuk bisa bebas dan mandiri memilih penyalur produk BPNT.

Indra Fitriyani Camat Gegesik sebagai penanggung jawab Tikor sedang berkegiatan di luar kantor, Sekmat yang kondisi kesehatannya tidak bagus selaku ketua Tikor juga tidak ada ditempat, akhirnya muncul Eman TKSK kecamatan Gegesik yang bekerja di kantor Kecamatan sebagai staff Tramtib (Kamis, 22-09-2022).

Di ruang tengah media menanyakan pada Eman perihal berita yang sudah tayang terkait H. Memed sebagai penyedia tunggal penyalur bpnt se kecamatan Gegesik. Eman menjawab dengan berdalih kalo tugas TKSK hanya meninjau pelaksanaan penyaluran produk BPNT untuk seluruh KPM dengan baik dan benar.

H. Memed tidak memonopoli penyaluran produk, malah memberi pihak lain untuk ikut membantu penyaluran produk BPNT, walaupun melalui dia untuk memudahkan penyaluran dan pengemasan produk per item dan dari pihak warung untuk memudahkan pembayaran dengan hanya satu orang saja.

Ketika ditanya itukan monopoli karena dikerjakan sendiri, lalu Eman menjawab kalau kondisi di kecamatan Gegesik seperti ini tidak mau repot dan dibikin simpel dan enak buat semuanya, saat di awal penyaluran, kita dah nawarin ke bos beras lainnya tapi ditolak karena ga mau ribet dan bukan level dia bermain di tingkat kecamatan.

Semestinya TKSK tidak hanya memonitor penyaluran produk BPNT saja tapi juga memantau kondisi penyalur produk apakah bagus dan baik dari segi kualitas dan kuantitas produk yang disalurkan kepada KPM. Tetapi juga keberadaan dan jumlah penyalur produk BPNT untuk bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat ekonomi menengah di lingkungan mereka bukan pada pengusaha besar sekelas H. Memed.

Bahkan Eman tetap tidak akan mengganti atau merubah posisi H. Memed sebagai penyedia tunggal untuk kelancaran dan kenyamanan KPM dan e-warung. Bahkan dirinya dan H. Memed sudah pernah dipanggil pihak kejaksaan negeri kabupaten Cirebon terkait sebagai penyedia tunggal juga dan Alhamdulillah lolos tidak bermasalah, ungkapnya menutup perbincangan.

Lalu media bergeser ke TKSK di kecamatan sebelah dan tidak mau disebut nama dan kecamatanya. ketika menanyakan seputar kondisi penyalur produk BPNT untuk ewarung apa dilakukan oleh satu pihak saja atau berbagai macam penyalur sesuai produk BPNT masing-masing. “Ewarung di kecamatan ini diberi kepercayaan untuk memilih dan menggunakan penyalur masing-masing tidak dimonopoli oleh pengusaha saja. Untuk kasus monopoli tidak diperbolehkan oleh aturan yang tertuang dalam Pedum bantuan Sembako tahun 2020.”

“Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan pada ewarung yang ada di kecamatan ini, biar jelas kalau di kecamatan ini tidak ada monopoli dan diberi kebebasan untuk memilih penyuplai komoditas untuk BPNT,” ungkapnya menutup perbincangan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kupang. Kanwil Kemenkumham NTT menggelar “Kegiatan Promosi dan Diseminasi Hak Cipta di Kota Kupang” di Hotel Neo Aston, Rabu (21/09/2022). Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone ini menghadirkan dua orang narasumber. Yakni, Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Agung Damar Sasongko dan Ketua LMK Prisindo, Marcell Siahaan.

Peserta kegiatan terdiri dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu atau Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) NTT, Sekolah Musa (Multimedia untuk semua) Kota Kupang, Asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO) Kota Kupang, musisi dan seniman. Acara pembukaan juga turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Garnadi dan Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo.

Dalam sambutannya, Kakanwil Marciana menyampaikan, kekayaan intelektual terdiri dari kekayaan intelektual personal meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta kekayaan intelektual komunal meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis.

Kegiatan promosi dan diseminasi kali ini difokuskan pada hak cipta, khususnya terkait lagu dan musik yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

“Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, salah satunya di kalangan pelaku industri musik,” ujarnya.

Menurut Marciana, pendaftaran hak cipta di NTT masih didominasi oleh karya ilmiah dan karya tulis dari kalangan perguruan tinggi. Sedangkan pendaftaran karya cipta berupa lagu dan musik masih sangat minim.

Padahal NTT sejatinya banyak menyimpan musisi dan pencipta lagu produktif dari kalangan generasi muda. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahkan telah memberikan kemudahan berupa percepatan proses persetujuan hak cipta dengan waktu kurang dari 10 menit melalui POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta).

“Hal ini perlu didorong agar para pencipta lagu dan musik segera mendaftarkan karya ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM. Biayanya tidak mahal, tapi manfaatnya luar biasa,” jelasnya.

Marciana menambahkan, pencatatan data lagu dan musik pada pangkalan data kekayaan intelektual merupakan bukti kepemilikan dan pemegang hak, sekaligus menjadi salah satu persyaratan untuk penarikan royalti oleh LMKN yang nanti dibayarkan kepada pemilik hak cipta.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Erni Mamo Li berharap masyarakat dapat memahami proses pendaftaran dan pemanfaatan KI khususnya hak cipta. Dengan demikian, KI yang ada di NTT dapat terlindungi sekaligus memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Terlebih di era internet yang serba mudah dan cepat, kesadaran dan pemahaman KI menjadi sangat penting agar dapat berkarya, berkreasi, dan berinovasi tanpa mencederai karya intelektual milik orang lain.

“Berbagai peraturan perundang – undangan terkait dengan perlindungan di bidang KI, semata-mata bertujuan untuk melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat dan dunia usaha agar karya intelektual yang dihasilkannya memiliki nilai ekonomi dan sekaligus bernilai moral,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Hukum ini.

Reporter : Dance Henukh