0

Suara Indonesia News – Konawe. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono yang diwakili Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa, Setianto, bertandang ke Konawe dalam rangka melaunching desa Cantik di Kelurahan Toriki, kecamatan Anggaberi, yang kini menjadi pilot project pengembangan desa cinta statistik (Cantik) di Sulawesi Tenggara. Konawe dipilih sebagai lokasi launching desa Cantik ketimbang daerah lain se-Sultra oleh BPS RI, dilatarbelakangi komitmen pemerintah kabupaten (Pemkab) mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Sementara, kelurahan Toriki merupakan wilayah binaan BPS Konawe yang sudah menerapkan proses pengambilan kebijakan berbasis data statistik.

Sekretaris kabupaten Konawe Ferdinand Sapan, mewakili  Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, menerima kunjungan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI, Setianto yang didampingi Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti beserta jajaran saat bertandang di kelurahan Toriki. Setianto menekankan pentingnya kerjasama untuk membangun negara yang Indonesia Centris, yakni dengan cara membangun dari desa pulau terdepan, hingga perbatasan. Upaya-upaya membangun dari pinggiran tersebut, katanya, kini telah teraktualisasi dengan tercapainya target-target RPJMN 2015-2019 yang mampu mengentaskan lebih dari 5.000 desa tertinggal di seluruh Indonesia. Termasuk, mendorong lebih dari 2.000 desa se-Indonesia untuk menjadi desa mandiri. Dan pada periode periode RPJMN 2020-2024 ini, tantangannya diperbesar lagi. Pemerintah memasang target mengentaskan desa tertinggal yang saat ini jumlahnya 19.000-an desa, menjadi 3.000-an desa di tahun 2024 mendatang.

“Ini tantangan yang berat tentu saja. Tapi kalau kita saling berkolaborasi, kita yakin dengan tuntunan Allah SWT, target-target tersebut bisa tercapai. Karena niat kita baik, kalau desa kita ini bisa semakin maju tentu masyarakatnya juga akan maju,” ujar Setianto, dalam sambutannya saat launching desa Cantik di kelurahan Toriki.

Ferdinand menuturkan, hingga saat ini desa masih menjadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Berbagai jenis data dapat dikumpulkan di tingkat desa. Misalnya, pendataan potensi desa yang dicatatkan oleh BPS, pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kemensos, Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) oleh BPKP, SDGs Desa oleh Kemendes-PDTT, dan sebagainya. Namun, sebutnya, data-data yang dikumpulkan itu masih saling tidak terintegrasi dan tidak seluruhnya meninggalkan jejak data.

“Kondisi ini berefek pada inefisiensi sumber daya dan berpotensi pada terjadinya inkonsistensi data. Data itu mahal, makanya harus kita pelihara supaya target pembangunan bisa terukur,” ucap Setianto.

Sekda Konawe juga menyebut, melalui terobosan Desa Cantik yang berfokus pada pembinaan statistik, nantinya desa tersebut mampu mengelola dan mengembangkan data statistik dalam membangun desa yang lebih baik. Dari program pembinaan statistik tersebut, diharapkan kapabilitas statisik desa dapat meningkat. Dengan demikian, data statistik yang dikelola oleh desa akan semakin berkualitas.

“Sehingga, setiap penyusunan atau pengambilan kebijakan akan lebih tepat sasaran. Sebagai instansi yang diamanahkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statisik, BPS siap melakukan pembinaan sesuai kebutuhan desa,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Sekab Konawe Ferdinand Sapan mengemukakan, penyusunan kebijakan publik harus menggunakan pendekatan yang berdasarkan data dan metodologi (keilmuan). Katanya, pemkab Konawe telah menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 39 tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, negara Indonesia saat ini memiliki potensi kekayaan baru. Kekayaan baru tersebut yakni menyangkut data yang dan diproyeksi nilainya melebihi taksiran harga minyak di pasaran.

“Artinya, data itu menjadi sangat penting untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang dilakukan pemerintah,” ungkap Ferdinand Sapan.

Mantan Kepala BPKAD Konawe itu menambahkan, dari sisi pencapaian makro ekonomi beberapa tahun terakhir, Konawe menjadi wilayah terbaik di wilayah regional Sultra. Hal itu, katanya, merupakan salah satu prestasi yang sangat membanggakan dan patut disyukuri. Satu diantaranya, yakni rata-rata pertumbuhan ekonomi Konawe yang cukup jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sultra.

“Ini membuktikan Konawe menjadi daerah yang menyumbangkan kesejahteraan dalam skala provinsi. Prestasi ini akan terus kita dorong dengan langkah nyata dan benar-benar terukur,” tegasnya.

Ia menyebut, pencapaian salah satu indikator makro ekonomi itu, menjadi motivasi besar bagi pemkab Konawe untuk memastikan skenario pembangunan kedepan berjalan sesuai yang harapan. Sebab itu, diperlukan instrumen data dan informasi yang dapat diyakini kebenarannya. “Sehingga analisis perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan tepat dan akurat,” pungkasnya. (Red SI)

0

Suara Indonesia News- Surabaya. Menanggapi meningkatnya hasil survei Poltracking Indonesia dari warga Jawa Timur (Jatim) yang memilih Menteri BUMN RI Erick Thohir sebagai Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024. Edy Torana SH, MH, M.Kn, CLA Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Erick Thohir’s Relawan (DPP ETOR) memberikan tanggapan apresiasi positif.

Menurutnya, pada survei terbaru yang dilakukan Poltracking, nama Erick Thohir bersaing di deretan teratas Calon Presiden Indonesia. Dimana survei yang fokus dilakukan di wilayah Jatim ini menunjukkan Erick Thohir di lima besar elektabilitas capres. Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin ini bertengger setelah, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Relawan Erick Thohir (ETOR) menilai adalah awal yang positif untuk terus bekerja meningkatkan simpati masyarakat Jawa Timur. Selain itu terus bekerja meningkatkan elektabilitas Bapak Erick Thohir agar trend-nya terus meningkat tajam,” kata Edy Torana dalam keterangan persnya, Kamis (23/06/2022) di Surabaya.

Katanya, sesuai pernyataan Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi, mengatakan tiga tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Jatim yakni Ganjar Pranowo dengan 32,3 persen. Selanjutnya, disusul Prabowo Subianto dengan 15,9 persen, urutan ketiga yakni Anies Baswedan dengan 12,8 persen pada simulasi 10 calon presiden.

Urutan selanjutnya diisi Khofifah Indar Parawansa dengan 7,5 persen. Erick Thohir yang meraih 6,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen. Lalu Sandiaga Salahuddin Uno 2,0 persen, Airlangga Hartarto 1,6 persen, Ridwan Kamil 0,9 persen, dan Puan Maharani 0,5 persen.

“Hasil positif ini bukan membuat para Relawan Erick Thohir (ETOR) senang, namun ini menjadi pecut agar kami terus bergerak se Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kami yakin Bapak Erick Thohir mendulang dukungan besar, baik dari NU, Muhammadiyah dan kalangan nasionalis,” tukas Edy Torana lulusan Sarjana Ilmu Hukum FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Sementara itu Aria Duta SH Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Erick Thohir’s Relawan (DPP ETOR) mengatakan, Relawan ETOR terus bekerja siang malam untuk mempopulerkan dan mengenalkan figur Erick Thohir. Katanya, Eks Presiden Inter Milan ini sangat dicintai warga dan masyarakat Indonesia.

“Keberhasilan Bapak Erick Thohir dalam Bisnis, Olahraga, Politik dan Pemerintahan menjadi cermin impian dan idola anak-anak muda dan dewasa. Sosok beliau (red-Erick Thohir) mampu menjadi motivasi bagi generasi muda untuk bangkit dan sukses di hari ini dan masa mendatang,” papar Bung Aria atau Didut akrabnya.

Aria Duta menyatakan, DPP ETOR sudah membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 34 Propinsi dan sudah terbentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di sekitar 250 an Kabupaten/Kota se Indonesia. Dimana pusat gerakan tersentral lewat Jakarta dan Surabaya, sebab fokus utamanya adalah Pulau Jawa sebagai kantong suara dan lainnya sebagai penyangga.

“Kami terus bergerak di 34 Propinsi dan ratusan kabupaten/kota. DPP ETOR memiliki visi membangun Politik Kegembiraan Bersama Erick Thohir. Target garapan kami adalah kalangan milenial, perempuan, santri, pelaku UMKM dan para pekerja profesional,” jelas Bung Aria.

Survei Poltracking Capres/Cawapres di Jawa Timur

Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi, mengatakan tiga tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Jatim yakni Ganjar Pranowo dengan 32,3 persen, disusul Prabowo Subianto dengan 15,9 persen, urutan ketiga yakni Anies Baswedan dengan 12,8 persen dalam simulasi 10 calon presiden

“Pada calon presiden, tiga figur kuat calon presiden dengan angka elektabilitas di atas 10 persen yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan,” kata Arya, Rabu (22/6/2022).

Urutan selanjutnya diisi Khofifah Indar Parawansa dengan 7,5 persen. Erick Thohir yang meraih 6,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen. Lalu Sandiaga Salahuddin Uno 2,0 persen, Airlangga Hartarto 1,6 persen, Ridwan Kamil 0,9 persen, dan Puan Maharani 0,5 persen.

Sementara dalam simulasi 18 nama calon simulasi Presiden Indonesia, Ganjar Pranowo memperoleh angka elektabilitas 28.2%, diikuti Prabowo Subianto 13.7% dan Anies Baswedan 7.8%. Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa 5.0% dan Erick Thohir 4.2%.

Sementara itu, Erick Thohir menempati urutan pertama pada elektabilitas calon wakil presiden (cawapres) dengan perolehan angka dua digit. Hanya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang mampu meraih angka yang sama.

“Dalam simulasi 15 nama Calon Wakil Presiden Indonesia, Erick Thohir memperoleh angka elektabilitas sebesar 14,2 persen. Diikuti Khofifah 13,7 persen,” ucap Arya.

Sementara pada simulasi yang sama, nama-nama beken seperti Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono harus tersungkur di bawah 10 persen. Bahkan nama Ketua DPR RI, Puan dan Menparekraf, Sandiaga Uno harus merayap di bawah 5 persen.

“Agus Harimurti Yudhoyono 7,4 persen, Sandiaga Salahudin Uno 4,9 persen, Puan Maharani 4,3 persen, Tri Rismaharini 3,8 persen dan Ridwan Kamil 3,3 persen,” terang Arya.

Ia menambahkan bahwa, survei Poltracking Indonesia di Jatim dilaksanakan pada periode 16-22 Mei 2022 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1000 responden dengan margin of error (MoE) +/- 3.2% pada tingkat kepercayaan 95%. (GD)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Kasiter Korem 063/Sgj Kolonel Inf (Har) Efendi Muhtar lakukan kunjungan kerja ke makodim 0616 Indramayu, pada kamis, 23/6/2022, Diketahui, kunjungan tersebut dalam rangka Wasev Proggitter Sterrem 063/Sgj semester I tahun 2022

Di Makodim 0616 Indramayu, Kasiter Korem 063/sgj memberikan pengarahan kepada para Danramil, Babinsa dan mintra karib dilanjut pengawasan serta evaluasi terkait produk Puan Wanwil.

Selain itu, Kasiter Korem 063/sgj melakukan kunjungan ke Koramil 1602 Sindang dan Koramil 1604 Lohbener sembari memberikan arahan kepada Danramil, Babinsa dan mitra Karib.

“Produk Koramil harus sesuai dengan di lapangan, Penguasaan sumber daya alam seperti, sumber daya alam, Sumber daya buatan, Sumber daya manusia dan Sarana dan prasarana di wilayah masing-masing.” Ucap Kasiter.

Menurutnya, Peranan rakyat dalam pelaksanaan segala kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai mitra karib tidak boleh lengah terhadap perkembangan jaman.

apalagi sekarang ada Bandara Kertajati Majalengka yang bisa mendaratkan pesawat dari negara luar untuk dapat meginvansi.

” Danramil harus mengganti peta-peta yang telah lama, baik itu peta jaring ter maupun peta wilayah, tujuan kami datang untuk shearing, dengan harapan Babinsa maupun mitra karib jangan lengah dan harus waspada,” terangnya.

Selain itu terkait dengan pemeriksaan produk ter tidak ditemukan adanya kesalahan yang fatal. Selama Kunker Kasiter Korem 063/Sgj Kolonel Inf (Har) Efendi Muhtar di Kodim 0616/Indramayu tidak ditemukan adanya hal-hal yang menonjol yang sifatnya mengganggu keamanan. (Toro)

0

Suara Indonesia News- Purwakarta. Untuk Tingkatkan  kekompakan kinerja pelayanan Masyarakat di wilayah kecamatan Bungursari, Purwakarta Jawa barat .
Pihak muspika Kecamatan Bungursari menggiatkan minggon yang kini mengambil tempat di desa Ciwangi.Purwakarta.

Dalam rapat minggon ini Camat Bungursari H.Wawan Darmawan membuka langsung kegiatan ini.

“Kita bersyukur mudah-mudahan dengan adanya minggpn ini bisa mengkatkan semngat kinerja di setiap pemerintah dari kecamataan hingga ke perdesaan dalam melayani masyarakat” ujar H.Wawan Darmawan selaku Camat Bungursari  yang hadir di rapat minggon di dampingi sekcam H.Arif.danu. Kamis.(23/6-2022)

Hal yang sama juga di utarakan kepala Desa Ciwangi H.Abdul Hakim sebagai tuan rumah rapat minggon yang mengaku bangga karna para RT/RW.dan lembaga desa Ciwangi hadir kompak dalam acara ini.

” Saya bangga karna seluruh perangkat desa hadir dalam minggon pertanda kekompakan di desa Ciwangi terjalin harmonis dan kompak dalam pelayanan masyarakat.” Tegas kades Ciwangi.

Sedangkan rapat minggon ini juga di hadiri para kades, tokoh masyarakat dan lembaga lainya se secamatan Bungursari, Purwakarta Jabar. (fuljo/Crist)

0

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Menparekraf (Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum berkunjung ke Kota Tebing Tinggi, Kamis (23/6) 2022 di Rumah Adat Sri Menanti Jln. Badak Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota.

Kunjungan disambut meriah oleh warga sekitar dan diterima langsung Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., unsur forkopimda  Kota Tebingtinggi serta pengelola rumah adat.

Dalam sambutannya Menparekraf mengharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan mengelola rumah adat bersama produk kain songketnya dan ini bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri.

Ditambahkannya, tahun ini negara kita meng alami krisis pangan, krisis energi mulai terasa membebani. Namun Menparekraf meyakini dengan terobosan UMKM, dapat memberikan inovasi. Dan berharap bersama berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pengalaman saya sebagai pengusaha dan Kepala Daerah (waktu menjabat Wagub DKI Jakarta), saya yakin UMKM ini akan mampu menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaaan. Mari kita bersama berkolaborasi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia adil dan makmur,” demikian ujar Menparekraf.

Sementara, Wakil Gubernur Sumut mengucapkan terimakasih atas kehadiran Menparekraf. Kiranya dengan kehadiran ini akan memberi efek ke pariwisata dan menggerakkan sektor pariwisata serta membangkitkan ekonomi.

“Mas Sandi (sapaan akrab Menparekraf), terimakasih atas kehadirannya,  kehadiran ini akan berefek ke pariwisata.
Mas Sandi juga turun memperhatikan kedaerah – daerah, menggerakkan ekonomi pariwisata dan turut membangkitkan ekonomi,” ucap Wagub Sumut.

Wagub Sumut turut mengucapkan terimakasih kepada para tokoh dari Kota Tebing Tinggi, terkhusus dari rumah adat dan keluarga besarnya. Serta mengungkapkan bahwa pariwisata saat ini membutuhkan promosi, demi memajukan ekonomi kreatif.

“Kami juga turut mengucapkan terimakasih kepada para tokoh dari Kota Tebing Tinggi, terkhusus dari rumah adat dan keluarga besarnya. Masa sekarang ini, kita membutuhkan promosi daerah bagaimana membangkitkan seni daerah yang kaya. Bersama kita majukan ekonomi kreatif kita,” tutup Wakil Gubernur Sumut.

Sebelumnya, Pj. Wali Kota dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada Menparekraf dan Wagub Sumut yang berkenan hadir di Kota Tebing Tinggi, dengan harapan, kunjungan kerja ini bisa memotivasi dan kedepan bisa bersinergi berkolaborasi mempromosikan produk Kota Tebing Tinggi sehingga bisa lebih berkembang.

“Terimakasih sekali lagi Bapak berkenan mengunjungi kami di Kota Tebing Tinggi ini. Kunjungan Bapak merupakan anugerah yang luar biasa, apalagi ini masa recovery (pemulihan) pasca pandemi Covid-19 membuat kami terpuruk.

Kedatangan Bapak memotivasi kami
dapat bersinergi , berkolaborasi, bagaimana nanti kami mempromosikan produk kami, produk Kota Tebing Tinggi. Mohon promosinya sehingga Kota Tebing Tinggi ini bisa lebih berkembang,” harap Pj. Wali Kota.

Acara juga diisi stand 14 UMKM Kota Tebing Tinggi binaan Kemenparekraf diantaranya Tebing Batik colection, Dek Rubi, Emping Jagung Family, Ika Family Tebing Tinggi, Pizza Miukar, Pempek Keysa, Roma Top, Rizky Peyek, Rini Cookies, Lemang Widia, Qiens Bawang Goreng, Rumah Rajut Fiza, Kedai Umair dan UD. Dims Berkah Indonesia.

Turut hadir diantaranya pimpinan opd Kota Tebingtinggi, insan pers, pimpinan Bank BNI Cabang Kota Tebingtinggi serta tamu undangan lainnya. (Julian)

0

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar, SH., S.IK., MH,  memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) kepada tiga perwira. Sertijab tersebut dilakukan di halaman Mapolres Cirebon Kota.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep/1024-1025/VI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jabar, adapun tingkat Polres Cirebon Kota pejabat lama dan baru.

Serah terima jabatan tersebut diantaranya adalah Kabag Ren Kompol Rochpadmi Ariani, SH., MM  selanjutnya bertugas sebagai Kabag ren Polres sukabumi Kota  menyerahkan jabatannya ke Kompol Nanang Suhendar, SH yang sebelumnya dinas di Kasubbaganew Bagbinopsnal Ditsamapta Polda Jabar.

Kemudian, Kasat Binmas AKP Acep Anda, SH, dipercaya menjadi Kapolsek Gebang Polresta Cirebon digantikan oleh Iptu Dadang Suprayogi sebelumnya Kapolsek Pasawahan Polres Kuningan, sedangkan, AKP Abdul Majid, SH, alih tugas menjadi Kapolsek Cigugur Polres Kuningan menyerahkan jabatan Kapolsek Gunungjati ke AKP Muchammad Qomaruddin yang tadinya menjabat Kanit Lantas Polsek Arjawinangun Polresta Cirebon.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Siregar, SH., S.IK., MH, mengatakan, ” mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang biasa, dengan tujuan meningkatkan kinerja tugas Kepolisian dalam memelihara Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

Lanjut Fahri “Rotasi dan mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang biasa. Namun, diharapkan mampu meningkatkan kinerja tugas di kepolisian di manapun berada,” ujar Akpol 2002 ini.

Upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar, SH., S.IK.  MH dan yang bertindak selaku Komandan Upacara yaitu Iptu Heru Syamsul dan dihadiri  Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ahmat Troy Aprio, SH., S.IK., para PJU Polres Cirebon Kota, para Kapolsek jajaran Polres Cirebon Kota, para Kasi dan Perwira jajaran Polres Cirebon Kota, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH,  Kasi humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Program pemerintah pusat yang kini tengah dikerjakan di Kabupaten Konawe adalah perbaikan saluran irigasi pertanian, yang diharapkan kedepannya dapat membantu dan bermanfaat bagi petani khususnya pertanian padi sawah yang berada di kabupaten Konawe.

Dr. Ardin, S.Sos.M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Konawe, saat melakukan reses di beberapa kecamatan wilayah Daerah Pemilihan II, menemui keluhan masyarakat setempat terkait ditutup sementaranya saluran irigasi tersebut, sehingga sedikit menunda masa tanam petani padi sawah masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe ini mengatakan, dari hasil reses yang belum berjalan misalnya sektor pertanian dan banyak kendala, namun kondisi ini pihaknya sudah liat, misalnya di daerah Dapil II, kenapa pertanian tidak berjalan karena sementara ini ditutup saluran irigasi dan sementara perbaikan dan itu jangka panjang, sehingga dampaknnya tidak bisa menanam dulu.

Kita pihak DPRD, sudah jelaskan kepada masyarkat bahwa itu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka memperbaiki jaringan-jaringan itu supaya mereka bisa bercocok tanam dengan baik”. jelasnya.

Lanjut Dr. Ardin, Dari pada bertanam kemudian mendapatkan masalah. Misalkan air menjadi masalah urgen, menurutnya tidak ada masalah kalau kemudian pemerintah melakukan perbaikan.

“Ini untuk kepentingan mereka juga jika saluran itu diperbaiki dan manfaatnya untuk mereka jadi bersabar untuk waktu jeda, dan menikmati sepanjang waktu”, ujar Ketua DPRD Konawe.

Dari hasil reses tersebut juga banyak program yang belum berjalan misalnya sektor pertanian dan banyak kendala, namun kondisi ini sudah diliat langsung dilapangan.

Pihanya jiga telah menjelaskan manfaat adanya program pemerintah pusat tersebut, yang tetnunya sangat berdampak positif untuk kemajuan pertanian khususnya di Kabupaten Konawe kedepannya.

Dr. Ardin juga mengungkapkan, ada juga keluhan masyarakat kenapa banyaknya program tidak berjalan seperti tahun lalu, “kita jelaskan dua tahun lalu kurang program yang berjalan karena kita dilanda pandemi Covid-19 sehingga anggaran dialihkan kebantuan kepada masyarakat.

Dikatakan, misalnnya Dana Desa (DD) yang merupakan program pemerintah pusat berubah kebijakan programnya, tadinya untuk jalan dialihkan kebantuan langsung ke masyarakat. Termasuk program pemerintah daerah lainnya banyak yang dialihkan.

Ada juga keluhan kenapa banyak program tidak berjalan seperti tahun lalu, “kita jelaskan dua tahun lalu kurang program yang berjalan karena kita dilanda pandemi Covid-19 sehingga anggaran dialihkan kebantuan kepada masyarakat.

Lanjut Ketua DPRD Konawe, sebagaimana fungsi DPRD dalam hal pengawasan, pihaknya telah mejalankan sebagiamana mestinya. Karena itu adalah kebijakan pusat dan itu untuk kepentingan masyarakat dari pada bertanam kemudian masalah,

Misalkan air menjadi masalah urgen, saya fikir tidak ada masalah kalau kemudian pemerintah melakukan perbaikan, kalaupun masalah konpensasi itu bagus tetapi lebih tepanya adalah tehnisnya misalkan dinas apa yang menangani, kebikananya seperti apa, ujar Ardin.

Terkait keluhan lainnya dari prograam pemerntan ini sepanjang ini yang resmi dan keluhan tentang itu belum ada yang secara resmi, hanya saat turun lapangan ada beberapa masyarakat mengeluh tidak bisa bersawah lagi karena adanya perbaikan itu.

Pihanya juga sudah sampaikan dan mereka terima dan senang. dari pada tidak diperbaiki dan mereka mengeluarkan biaya produksi tetapi tidak baik jaringanya meskipun mereka harus menunggu.

Proyek ini selama tiga tahun tetapi tidak sekaligus, ada klaster misalkan tahun ini di sini jadi daerah ini tidak menanam, enam bulan kemudian dibuka tempat lain untuk dikerja, jadi tidak sekaligus dihentikan. dan sepanjang ini tidak ada keluhan.

Dan ini untuk kepentingan mereka jika saluran itu diperbaiki dan manfaatnua untuk mereka jadi bersabar untuk waktu jeda, dan menikmati sepanjang waktu. Dari pada saat rusak meminta kepada pemerintah tidak ada yang perbaiki kan pasti repot dan pasti yang disalahkan pemerintah lagi,

“Nah sekarang pemerintah sementara perbaiki jadi mereka hanya diminta bersabar” jelas Politisi PAN Konawe ini. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR), secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 ke Kejaksaan Agung RI, Kamis, 23 Juni 2022.

Tak tanggung-tanggung, Ormas PETIR meminta Korps Adhyaksa melakukan penyidikan atas dana sekitar ratusan Milyar yang dicurigai disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Benar, baru saja kita laporkan ke Gedung Bundar kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) yang dipimpin oleh Bapak DR Febrie Adriansyah, SH MH,” sebut Ketua Umum Ormas PETIR, Jackson usai menyerahkan laporan

Laporan ini, dipaparkannya, terkait dugaan penyalahgunaan ADD Tahun Anggaran 2017 senilai Rp65.386.230.012 Tahap IV dan Penyaluran ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2017 senilai Rp94.175.650.874.

Dijelaskannya singkat, ADD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diambil dari belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) Dana Alokasi Pemerintah Pusat ditambah alokasi dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Sedangkan, DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa.

“Pertama, pada tahun 2017 itu, Bupati saat itu menggelontorkan uang ratusan milyar untuk ADD untuk 136 Desa di Bengkalis. Baik tahap I, II dan III totalnya sebesar Rp178.558.039.066. Yang tim kita temukan dan investigasi yang Tahap IV senilai Rp65.386.230.012,” urainya lagi.

Hasil temuan tim, lanjutnya, dicurigai ada penyalahgunaan yang kemudian ditutupi dengan modus berjudul Tunda Bayar.

“Dugaan Modusnya berjudul Tunda bayar. Dianggarkan lagi, ditutupi lagi. Ibarat istilah hutang, telah terjadi ‘gali lobang, tutup lobang’. Kemana raibnya Rp65 Milyar itu. Yang meneken Perbub (Peraturan Bupati) itu harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Jackson.

Dugaan kedua, ada 32 Desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi ABPBDes sebesar Rp94.175.650.847.

“Segala dokumen bukti permulaan telah kami serahkan kepada Kejaksaan Agung. Semoga secepatnya dilakukan telaah. Kami yakin, hasil telaah Jampidsus pasti tidak jauh berbeda dengan apa yang tim kami telah temukan, bahkan pasti lebih dalam. Pasti ketemu besarnya kerugian negara yang ditimbulkan,” harapnya. (Tim/Mus)