Suara Indonesia News – Kendari. Ketua DPD JPKPN Sultra Woroagi Agima yang saat ini dipercayakan menjadi Sekjen JPKPN RI oleh mandat Ketua Umum Jerry B Rampen, SH.,MH saat berkunjung di blok boenaga, (Rabu,6/11/2023 sampai hari kamis,7/11/2023) dan kunjungan kedua dilokasi IUP OP PT.MJ tanggal 28/11/2023 mendapatkan lahan masyarakat sudah dikuasai tanpa seijin pemilik lahan.
Woroagi Agima mengatakan, diduga keras blok boenaga adalah blok segitiga mafia tambang, kenapa demikian dijelaskan bahwa saat mengecek beberapa lokasi IUP yang sedang beroperasi tercium aroma kongkalingkong dan PMH terhadap pelaku JO ataupun penerima SPK serta KSO terkesan juga tidak mematuhi ketentuan penambangan apalagi dikatakan saat melintas di sepanjang jalan ketika akan ke desa Boenaga dan saat pulang diteliti satu persatu dan disana terlalu banyak yang aneh, terkesan blok boenaga di back up dengan APH dan yang mengatasnamakan petinggi di Negara ini. Tegas Ketua DPD JPKPN Sultra. (12/12-2023)
Ditambahkan Woroagi, bahwa ditemukanya ada dua perusahaan di desa Boenaga, kecamatan Lasolo kepulauan, kabupaten Konawe Utara, kalau PT. MJ datanya sudah masuk tinggal kami rampungkan satu perusahaan lagi agar dilakukan pengaduan di daerah maupun ditingkatan pusat, tegas Woroagi saat dihubungi melalui telephone Seluler yang sedang berada di salah satu hotel di kota Jakarta.
Ketika awak media ini mempertanyakan langka apa yang akan di lakukan JPKPN Sultra dengan apa yang sudah dilihat dan ditemukan, diberikan kepada Sekertaris DPD JPKPN Sultra Abi Fauzan. SH untuk menjawabnya sehingga dia tegaskan bahwa JPKPN Sultra dalam waktu dekat ini akan akan melaporkan/menyampaikan semua data ke kesekretariatan Negara RI, Kejagung RI, KPK RI dan beberapa instansi yang berperan dibidang investasi dan pertambangan termasuk akan ketemu langsung dengan pak Kapolri dan ini JPKPN Sultra masih Menungguh rekomendasi ketua umum bapak Jerry B Rampen. SH,.MH agar semua aduan dapat kami sampaikan sesuai SOP di NKRI.
Tak ketinggal Ketua DPC JPKPN Konut Anas Sein.S.Sos yang juga ikut dalam rombongan TIM DPD JPKPN Sultra saat berkunjung ke Blok Boenaga menjelaskan bahwa sebagai anak asli Konawe Utara menyayangkan hal demikian terjadi tanah leluhur yang semestinya kami ikut serta menikmatinya tetapi kami dibiarkan hanya dapat menonton adanya investasi yang masuk di daerah Konawe Utara dan sama sekali masyarakat, keluarga kami di abaikan hak – haknya dan terkesan dibohonggi oleh para penambang.
Disimpulkan ketua JPKPN Sultra bahwa sistem penambangan yang ada di Sultra ketika kita gunakan otak untuk berpikir dan melihat secara rasional serta dilihat dalam kontruksi kesejahteraan masyarakat Sultra ini hanya isapan jempol kenapa sistem pertambangan saat ini adalah sistem kapitalis yang mana kekuatan oligarki sedang di pertontonkan dan sangat besar perlawanan itu. Tutup Agima sapaan akrab ketua JPKPN Sultra. (Rls)
