Suara Indonesia News – Asahan. Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Daerah Pemilihan Dapil V melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten Asahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumut Anggaran 2019. Kegiatan Kunker ini ditempatkan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan yang dihadiri langsung oleh Bupati Asahan, Perwakilan Bupati Batubara, OPD Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya, Selasa (07/07/2020).

Bupati Asahan H. Surya, BSc pada sambutannnya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Tim DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil V beserta rombongan di Kabupaten Asahan dalam rangka kunjungan kerja yang pada kesempatan hari ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Asahan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

“Bupati Asahan berharap, kiranya kita dalam melaksanakan program-program dari Provinsi Sumatera Utara Davil V untuk Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan baik antara OPD Provinsi Sumut dengan OPD yang terkait di Kabupaten/Kota agar bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan semua pihak khususnya Pemerintah Daerah agar mewujudkan Visi Misi kabupaten Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri, “tegasnya

Mengakhiri sambutannya Bupati Asahan meminta kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil V dapat membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam membangun Kabupaten Asahan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Di tempat yang sama Anggota Tim DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil V mengatakan kepada OPD Provinsi Sumatera Utara agar dapat menjalankan program untuk Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengetahui apa program yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan program tersebut bisa membawa kebaikan kepada masyarakat didaerahnya

“Jalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga apa yang kita harapkan dapat kita capai,” tutupnya.

Terlihat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang hadir Teyza Cimira Tisya, SH, Mahyaruddin Salim B, Ebenejer Sitorus, SE, Darwin Lubis, S. Ag, MAP, H. Santoso, SH, H. Armyn Simatupang, Ahmad Hadian dan Sri Kumala l, S. Pdi. (RAS)

Suara Indonesia News – Jakarta. Penetapan Stadion Jakabaring untuk Piala Dunia U-20 selebihnya dari PSSI, bukan kami (Kemenpora) mas”, demikian Sekmenpora, Gatot S Dewa Broto melalui seluler (Selasa, 7/7-20) saat ditanyakan kenapa penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 dilakukan di Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) , Sumsel.

Kemenpora mengapresiasi persiapan yang dilakukan Pemda setempat (Sumsel) yang pernah sukses juga dalam menyelenggarakan event internasional.

Semoga gelaran  Piala Dunia U-20 tgl.24 Mei – 12 Juni 2021 mendatang dapat terlaksana, khususnya kita memang sudah aman dari  pandemi Covid 19. Kemenpora, masih kata Gatot memuji kerja keras semua pihak mengingat lagi acara ini tinggal beberapa bulan. ” Awal tahun 2021 kita bisa lihat progressnya, Kita juga lakukan sterilisasi. Mudah-mudahan event ini sukses seperti event internasional sebelumnya,” kata Gatot.

Pemda Sumsel memang sedang melakukan percepatan persiapan stadion utama dan venue pendukung tengah, termasuk merenovasi ringan stadion GSJ dan stadion pendukung Bumi Sriwijaya melalui APBD,

Piala Dunia U-20 akan diselenggarakan di Indonesia pada 24 Mei-12 Juni 2021 mendatang. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan PSSI meminta progres persiapan dan renovasi dari daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah.

Sebelumnya ada 6 (enam) stadion yang akan ditunjuk menjadi penyelenggara, yaitu;  Stadion Bung Tomo Surabaya, SUGBK Senayan, Stadion Manahan Solo, Stadion I Wayan Dipta Bali, Stadion si Jalak Harupat Bandung, dan Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Bahkan Kemen PUPR telah siap melakukan renovasi sebagai dukungan atas acara ini.

SEJARAH PD U-20

Piala Dunia U-20 FIFA, atau sebelum tahun 2005 disebut Piala Dunia Pemuda FIFA adalah kejuaraan sepak bola resmi yang diadakan FIFA sejak tahun 1997 yang dilaksanakan  setiap dua tahun sekali.

Kejuaraan ini diikuti oleh 24  negara yang mengirimkan tim nasional sepak bola kelompok umur di bawah 20 tahun. Sebelum dapat mengikuti kejuaraan ini setiap negara akan mengikuti kualifikasi dari masing-masing konfederasi untuk dapat mengikuti Piala Dunia U-20 FIFA.

Selama kejuaraan ini berlangsung telah banyak menghasilkan calon bintang pemain sepak bola masa depan persepak bolaan dunia.

Piala Dunia U-20 Tahun 2021 di Indonesia, adalah gelaran ke-23 sejak tahun 1997,  adapun Juara bertahan adalah Ukraina (Gelar ke-1), dan Tim tersukses adalah Argentina dengan 6 gelar Just remind, Presiden Joko Widodo saat acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ASEAN dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang dilaksanakan di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Sabtu, 2 November 2019 dihadiahi Jersey dengan nomor punggung 21.

Bandung, 8 Juli 2020.

✓Aliansi Wartawan Non-Mainstream Indonesia (Alwanmi)

✓Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013)

Kornas, Arief P.Suwendi.

Sekjend, Jimmy Hongrius.

Wkl.Kord.Humas, Yuto H.Silondae.

Suara Indonesia News – Mamuju. Kanwil kemenag Sulbar Menggelar rapat untuk membahas beberapa hal terkait peningkatan capaian Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan kantor Wilayah kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat. Selasa 07/07/2020.

Rapat kali ini dipimpin oleh kepala Bagian Tata Usaha H. Syamsul, adapun evaluasi capaian ZI dan RB ini dihadiri 9 satker Lingkup kanwil yakni Sekretariat, Bidang Pendidikan Madrasah, Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS), serta 5 Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Yaitu Bimas Islam, Khatolik, Kristen, Hindu dan Buddha.

Ka. Kanwil kemenag Sulbar Bapak DR. H. M. Muflih B. Fattah, MM,. yang juga hadir dalam rapat tersebut menginginkan Perhatian serius atas hasil capaian Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) dilingkup kanwil Kemenag Sulbar. Sebagai pemegang pucuk tertinggi, ia merasa malu bila hasil capaian ZI dan RB kanwil Kemenag Sulbar tidak sesuai yang diharapkan.

“Saya harap diperhatikan betul ini (ZI dan RB), kita kan malu kalau sulbar  berada diurutan bawah” Tegas H. Muflih

Lebih lanjut, Ka. Kanwil mengharapkan tim yang telah dibentuk sebagai penanggung jawab ZI dan RB ini agar semua elemen yang terlibat didalam tim pokja ini agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta terus melakukan komunikasi. hal itu disampaikan agar capain ZI dan RB di Kanwil Kemenag Sulbar Tahun 2020 ini berjalan sesuai target yang ingin dicapai.

“Semua harus mengambil peran dan melakukan komunikasi, mana hal yang perlu dikerja maka kita kerja dengan cepat” Jelas H. Muflih

Bukan hanya Ka.Kanwil, Kabag TU yang sekaligus Ketua tim pokja yang bertanggung jawab pada Reformasi Birokrasi (RB) angkat bicara. Mantan Kabid Madrasah ini mengatakan pentingnya melakukan mapping dalam melakukan pekerjaan. Iya menyebutkan 4 hal yang harus dilakukan agar target capaian bisa terwujud yakni hal yang bisa kita lakukan tapi belum kita laksanakan, hal yang belum kita lakukan tapi bisa kita laksanakan, hal yang kemungkinan kita lakukan tapi beluk kita laksanakan, dan hal yang kemungkinan kecil bisa kita laksanakan. Jelas H. Syamsul

Ditempat yang sama Kabid Bimas Islam H. Misbahuddin turut berkomentar. Ketua Tim Pokja yang bertanggung jawab Mengenai Zona Integritas (ZI) ini menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama. Ia berharap agar kedua bisa saling membantu demi tercapainya tujuan bersama untuk kemajuan Kanwil Kemenag Sulbar.

“Saya menginginkan agar tim ZI dan RB terus berkomunikasi dan tetap berjalan bersama agar target capaian kita dapat tercapai dengan mudah”, Tutup H,Syamsul. (Hamma)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Aksi Unjuk Rasa terkait  menjawab kegelisahan santri dan pihak- pihak yang mencintai Ponpes atas munculnya statement dari salah satu oknum anggota DPRD Kab Cirebon inisial “H” dari fraksi Partai NASDEM pada saat pembahasan terkait permasalahan IMB dari UMC Pada tgl 2 juli 2020, yang mencoba mengaitkan status perijinan IMB Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), yang mengaitkan dengan IMB pada Pondok Pesantren yang tak berdasar dan sangat melukai Insan pondok pesantren kabupaten Cirebon dan pada umumnya di Indonesia, atas adanya efek negatif yang akan di timbulkan atas pernyataan/ Statetment tersebut di atas.

Ada beberapa poin tuntutan para santri hari ini adalah Meminta dan Mendesak Pimpinan DPRD Kab Cirebon dapat menemui secara langsung dan memanggil oknum anggota DPRD Kab cirebon inisial H dari Praksi Partai NASDEM,

Memanggil Pemerintah Kab Cirebon (OPD terkait sesuai TUPOKSINYA), Memanggil pihak kantor KEMENAG RI Kab Cirebon.

Para santri yang melakukan aksi damai dalam orasinya menyampaikan bahwa salah satu anggota dewan kabupaten Cirebon harus meminta maaf kepada Para santri sekaligus membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, papar ratusan santri dalam orasinya.

Koordinator Lingkar Santri Cirebon (LSC), Ahmad Ibnu Ubaedillah mengatakan “Harusnya fokus saja ke IMB UMC jangan melebar ke pesantren. Kenapa harus pesantren yang menjadi contohnya, kami jangan dijadikan kambing hitam, ini urusannya sudah mengarah ke SARA. Jangan anggap remeh pesantren, ada apa H dengan pesantren,” dan sangat menyesalkan atas pernyataan anggota dewan tersebut yang sudah viral baik di medsos dan media cetak dan online.

Sementara itu sang anggota dewan tersebut menemui para santri yang berdemo di dampingi oleh ketua DPRD kabupaten Cirebon kang luthfi dan memenuhi tuntutan para santri dengan mengucapkan permohonan maafnya akan perkataannya yang di nilai oleh para santri menyudutkan pondok pesantren, dan berjanji akan mendorong untuk menggratiskan seluruh biaya perizinan pondok pesantren di kabupaten Cirebon ini ungkapnya di depan ribuan santri yang berdemo di depan gedung dewan kabupaten Cirebon, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. (Sendi)

Suara Indonesia News – Mamuju. Acara Pengukuhan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Mamuju Masa Bakti 2018 – 2021, berlangsung    di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Selasa 07/07/2020

Diketahui, Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Mamuju secara resmi dilantik oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi Sulawesi Barat Bakhtiar Hajar, berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 064/BWI/P-BWI/2018 Tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2018 – 2021.

Selain itu, Kepala Kanwil kemenag Sulbar Bapak DR. H.M Muflih B, Fattah MM,. Dalam Sambutannya Menyampaikan pentingnya Inovasi dan Sinergitas Lintas Sektor. dan menjelaskan pentingnya kepengurusan BWI ini untuk senantiasa berinovasi dan melakukan sinergitas lintas sektor demi kemaslahatan umat.

“Saya mohon adanya inovasi – inovasi pengurus baru sehingga goal bisa tercapai, wakaf harus lebih maju ke depan, garapan kita bukan hanya di wakaf tanah saja, tetapi kita harus sudah beralih juga ke garapan wakah uang” Pinta Muflih

Lebih lanjut, orang nomor satu dipucuk pimpinan kementerian agama ini juga menjelaskan, mengenai contoh wakaf yang sudah dimanfaatkan secara produktif.

“Alhamdulillah, kita ini di Sulbar sudah mulai ada beberapa Kabupaten yang mengelola wakaf – wakaf  produktif, termasuk di Polewali Mandar, Campalagian ada sebuah sawah dan tambak yang dikelola nazhir dan hasilnya diberikan kepada pondok-pondok pesantren, kepada anak-anak santri, begitu juga tambak yang ada disana. Di Topoyo sana ada bantuan wakaf produktif berupa ternak sapi dan alhamdulillah sudah berkembang dan sudah dirasakan manfaatnya. dengan hadirnya wakaf-wakaf yang sangat menguntungkan untuk kesejahteraan umat kita ini” Jelas Muflih

Sebagai kepengurusan baru, lebih jauh lagi Ka.Kanwil menjelaskan pentingnya sinergitas lintas sektor yang perlu dilakukan oleh BWI. “Yang diharapkan adalah sinergitas diantara kita, mulai dari kemenag, pengurus BWI, para nazhir, harus satu irama, sejalan, bukan hanya pengurus BWI yang jalan tetapi semuanya harus mendukung, mensupport program kegiatan wakaf yang kita harus laksanankan ini. Perlu sinergitas, bangun komunikasi dengan kasi bimas islam, penyelenggara syariah bagaimana supaya BWI Kab Mamuju ini bisa berjalan bisa bersinergi dengan lintas sektor begitu juga dengan pemerintah daerah” tutup Muflih.

Hadir dalam pengukuhan tersebut Ka.Kankemenag Kab. Mamuju H. Syamsuri Halim, Ka.Bid Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulbar H. Misbahuddin, Para Pengurus Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Barat, dan para peserta yang terdiri dari Kepala KUA se-Kab. Mamuju. (Hamma/RK)

Suara Indonesia News – Bengkalis. Terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Untuk SMA di Kabupaten Bengkalis, Komisi IV kunjungi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada Jumat (02/07/2020) lalu.

Komisi IV mempertanyakan perihal PPDB dan sistem zonasi yang sangat sulit untuk diterapkan, mengingat ketidakmampuan masyarakat dan daerah yang masuk sistem zonasi. Banyak kendala yang dihadapi seperti tidak adanya sekolah negeri di daerah tertentu, jarak tempuh yang jauh, bahkan ada anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu mendaftar di sekolah swasta, sedangkan sekolah negeri tidak termasuk di dalam zonasi daerah mereka.

Wakil ketua Samsu Dalimunte menerangkan “Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anak bersekolah di sekolah swasta terbaik, namun mengingat kondisi ekonomi, sekolah negeri menjadi pilihan kebanyakan orang tua,” ujarnya.

Bahkan kata Samda lagi, masih ada juga anak yatim menangis karena tidak bisa bersekolah dan masuk dalam sistem zonasi tersebut.

Menanggapi hal itu sekretaris PPDB Provinsi Riau Mansurizal mengakui sistem zonasi memang selalu meninggalkan polemik dimasyarakat.

“Saat ini kami sedang meminta evaluasi dari sekolah agar anak-anak di Riau dapat bersekolah seluruhnya, solusinya kita buka sekolah jarak jauh tapi tetap sekolah yang sama, itu alternatif cepatnya, yang lambatnya kita bangun sekolah lagi,” tutur Mansurizal.

sekolah jarak jauh tersebut merupakan tambahan dari SMA awal, hal ini dilakukan unuk menjembatani anak-anak agar tidak putus sekolah karena terpengaruh sistem zonasi.

Mendengar penjelasan sekretaris PPDB Provinsi Riau, ketua komisi III H. Adri menanggapi, “Kita tidak akan membiarkan anak kita tidak sekolah, maka diberikan solusi membuat sekolah jauh atau menambah ruangan belajar seperti yang disampaikan pihak provinsi.”

Sekretaris Komisi III Surya Budiman kemudian menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk turun ke lapangan memetakan lagi lokasi untuk zonasi sekolah agar tidak membingungkan masyarakat.

Hadir dalam pertemuan, sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan beserta anggota H. Zamzami, Andi Pahlevi, Firman, Drs. Elman, dr. Morison Bationg Sihite, H. Asmara, Hj. Zahraini, dan Rahmah Yenny.

Dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, hadir Sekretaris Ayu Suhendra, Sekretaris PPDB Mansurizal, pengawas Khalis Binsar, dan Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Hendri Anof. (Mus)

Suara Indonesia News – Asahan. Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito, SE melakukan Kunker di Kabupaten Asahan. Kunker yang dipusatkan di Makodim 0208/Asahan ini dihadiri oleh Bupati Asahan, Walikota Tanjung Balai, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara dan tamu undangan lainnya, Senin (06/07/2020).

Dalam sambutannya Bupati Asahan H. Surya, BSc mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Kasdam I/BB di Kabupaten Asahan dalam rangka Kunker. Dikesempatan ini juga Bupati Asahan menyampaikan bahwa dalam memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Asahan, Personil TNI juga ikut berpartisipasi membantu Pemerintah Kabupaten Asahan.

“Bupati Asahan juga berharap agar penyebaran wabah covid-19 ini dapat selesai. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan dapat mematuhi himbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan yakni mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, menggunakan masker setiap melakukan aktivitas, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak dan berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh, “Tegasnya.

Ia juga berharap, dalam pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksankan pada bulan Desember 2020 nantinya, Personil TNI dapat membantu pelaksanaannya dalam menjaga keamanan dan kondusifitas Pilkada tersebut.

Sementata Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito, SE pada bimbingan dan arahannya mengatakan, pada masa wabah covid-19 ini, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan diri maupun lingkungan serta dapat mengikuti himbauan yang diberikan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan, agar wabah covid-19 ini dapat kita putus penyebarannya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya.

Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kasdam mengintruksikan agar para personil TNI dapat menjaga kondusifitas pelaksanaan tersebut.

“Jaga keamanan dan kondusifitas Pilkada ini, karena Pilkada ini merupakan Pesta Rakyat dalam memilih pemimpin di daerah masing-masing,” tutup Kasdam I/BB. (RAS)