Suara Indonesia News – Bengkalis, Silaturahmi dan Coffee Morning Insan Pers Bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis pada Selasa 10 Maret 2020. Acara yang di gelar di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, dimulai pukul 09:30.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam, Lc.M.E,Sy, mengatakan, Wartawan adalah suatu pekerjaan yang mulia pada awal dimasa kuliah dulu saya sendiri punya keinginan untuk menjadi wartawan namun seiring perjalanan waktu maka nasib membuatnya jadi berobah, Ujar Ketua DPRD Bengkalis ini mengenang masa lalunya.

Dalam acara silaturahmi ini ikut hadir beberapa organasasi wartawan yang ada di Kabupaten Bengkalis antaranya terlihat dari PWI, AJOI, MOI dan IWO.

Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Bengkalis Hadir dalam acara silaturahmi diwakili oleh Musrialdi dari media online suaraindonesianews.com, Siboroto marwahkepri.com, Putra Zikri dari nusapedana.com, serta Iwan Gunawan dari riauglobal.com.

Acara digagas oleh Ketua DPRD Bengkalis meski berjalan singkat namun penuh makna, suasana kekeluargaan sangat terasa ini di buktikan dengan raut wajah insan pers yang hadir penuh ceria meskipun di isi dengan dialog yang bersifat kritikan membangun.

Terakhir Ketua DPRD Bengkalis berharap kepada insan pers agar tetap menjadi mitra yang baik bagi pemerintahan dan dapat bersama-sama memajukan Bengkalis. ” jadilah mitra pemerintah yang baik, sampaikanlah kritikan dan berikan solusinya agar kedepan kita dapat mencapai kemakmuran untuk Kabupaten Bengkalis ” harapnya. (Mus)

Suara Indonesia News – Tanjungbalai, Kepala Sekolah (Kepsek) Madrasah Tsanawiyah Negri Kota Tanjungbalai Drs Hasanuddi Marpaung apresiasi Polres Tanjungbalai yang berhasil menangkap palaku pembunuh dan pemerkosa Bunga siswi nya.

Hal itu dikatakan saat ditemui awak media di ruangan kerjanya, kepala MTSN Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi kepada Kapolres Tanjungbalai AKBP Putu Yudha Prawira, beserta jajarannya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap tersangka S Alias P pelaku pembunuh siswi sekolah yang dipimpinnya.

Sejak peristiwa tersebut diketahui terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Pukul 07.00 Wib, “Kami Pihak Sekolah Berdoa dan berharap siapun pelakunya dapat segera terungkap dan ditangkap serta di proses sesuai hukum yang berlaku ileh Polisi Polres Tanjungbalai,” Kata Hasanuddin.

“Kami pihak Sekolah terus mengikuti perkembangan Pengungkapan Peristiwa pembunuhan yang menimpa siswi kami tersebut dan kami yakin Polres Tanjungbalai dapat segera Mengungkapnya,” Terangnya

Dikerahui bahwa hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Sekira Pukul 20.00 Wib, “Saya mendengar informasi bahwa Polres Tanjungbalai telah mengamankan seorang laki-laki yang berinisisl S Alias P yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Siswi kami,” Beber Hasan

Sambung Hasan lagi, “Kami bangga dan mengapresiasi kinerja Polres Tanjungbalai, rasa was-was dan kecemasan kami  semua beserta Masyarakat Kota Tanjungbalai terobati, Kurang dari 1 X 24 Jam peristiwa pembunuhan yang menimpa siswi kami dapat diungkap dan menangkap S Alias P sebagai pelakunya,” Jelasnya.

Drs Hasan Marpaung berharap, “Terhadap tersangka dapat diproses dan diberikan hukuman yang setimpal atas pelaku perbuatan yang telah dilakukannya,” Pungkas Hasan Mengakhiri. (Taufik)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil, Kordinator LSM ACW Aceh Drs. Sl. Pasaribu mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini di serang ketakutan yang luar biasa terkait munculnya Virus Corona yang muncul pertama kali di Cina, dimana Virus ini belum ada di temukan Obatnya. Dan Dikatakan Kordinator LSM ACW ini, Ia tidak akan membahas Corona karna di akuinya ia bukan Ahli Bidang Kedokteran dan Ia juga mengatakan sampai saat ini Virus yang Paling Berbahaya di Dunia ini adalah virus KORUPSI dan dikatakan Virus ini dapat membunuh banyak Dimensi, mulai dari Ekonomi, Pendidikan Budaya dan Tatanan Negara. Merubah sedikit tema Hari Korupsi sedunia di Indonesia. Hal itu di disampaikannya kepada awak media ini Selasa, 10/03/2020 Di Singkil.

Ia mengatakan momen memperingati Hari anti Korupsi sedunia 9 Desember yang lalu, seharusnya menjadi agenda  yang penting bagi Pemerintah Provinsi Aceh pada Khususnya dan Pemerintah Indonesian pada umumnya. Kenapa, karena  sampai hari ini Perilaku Korupsi  di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan bahkan sudah Stadium empat.

Dilanjutkan, sepertinya Pemerintah sudah kehabisan akal bagaimana cara untuk memberantas korupsi. Kadang Masyarakat pun sudah putus asa melihat Upaya upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi.

Karena semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah para pelaku Korupsi semakin Hari semakin Canggih cara kerjanya menelap Uang Rakyat,

Seperti kita ketahui lanjutnya, Kepala daerah yang sudah tertangkap KPK sebanyak 100 orang, dengan Rincian. Priode  2004 -2006, sebanyak 6 Kepala Daerah, 2007-2009 sebanyak 19 Kepala Daerah, 2010-2012 sebanyak 10 Kepala Daerah, 2013-2015 sebanyak 22 Kepala Daerah Dan Priode 2016-2018 Sebanyak 43 Kepala  Daerah.

Kordinator Lsm Acw  ini Berharap kiranya  Pemerintah  Aceh Baik Provinsi maupun Kabupaten kiranya Kekhususan Aceh  yang menerapkan Syariat Islam dan UU Pemerintah Aceh dapat di Implementasikan dalam Kehidupan Masyarakat, utamanya Pejabat pejabat juga Aparatur Penegak Hukum dan seperti kita ketahui Beberapa tahun yang Lalu Majelis Permusyawaratan Ulama ( MPU) Provinsi Aceh pernah mengeluarkan Fatwa Tentang  Korupsi tapi menurut Pasaribu Fatwa tersebut Kurang di Sosialisasikan.

Dan  dari Keistimewaan Daerah itu  kiranya  Provinsi Aceh ini juga  harus Istimewa Dari Provinsi lain  terkait  Bersih  dari Korupsi.

Karena  Korupsi Merupakan Perbuatan yang di diharamkan juga perilaku yang merusak tatanan ekonomi juga tatanan Kemanusiaan, demikian kata Pasaribu. (Salomo.K)

Suara Indonesia News – Ciputat, Ngopi bareng pegiat media sosial pengawasan bidang pendidikan dengan thema ” monitoring isu kemenag di medsos dan mitigasinya ” yang di gagas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI,  pusdiklat kemenag RI di Ciputat tangerang banten, selasa 10 maret 2020.

Pada sesi pertama tampil sebagai pemateri Prof. Oman Fathurrahman staf ahli Menag RI yang baru-baru ini ditunjuk oleh Menag RI Fachrul Razi sebagai Juru Bicara Kementerian Agama RI.  Oman menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta bahwa, ” Kemenag harus hadir ditengah-tengah masyarakat dan bisa mewarnai setiap aktivitas kerja kita dengan memberikan peran humas  sebagai pembangun citra diri asn kemenag yang selalu menjadi pengayom umat, memperkokoh moderasi beragama,  memahami keragaman dan isu-isu keagamaan, Keterampilan menstransfer nilai dalam proses pemberitaan dengan mengetahui manajemen krisis dan konflik karena kita adalah satu kesatuan yang sinergi. ” urainya penuh makna,”oman Fathurrahman.

Lebih lanjut lagi ia memaparkan bahwa, ” Kemenag menjadi pusat gerakan transformasi masyarakat yang rukun, damai dan toleran. Juga berperan aktif sebagai agen transformasi berita keagamaan yang adil dan berimbang sehingga masyarakat menerima informasi keagamaan yang mencerahkan dan menentramkan dapat terwujud  ” jelas oman Fathurrahman.

Hal Senada disampaikan oleh ka.kanwil kemenag sulbar Bapak H. M. Muflih B, Fattah MM,. yang di dampingi oleh Kasubag umum dan humas H. M. Sahlan, ”  sangat mengapresiasi kegiatan ngopi bareng ini, sehingga peran-peran humas harus ditingkatkan bahkan kedepannya harus lebih baik, karena wajah dan potret kementerian agama ada pada humas, bagaimana mengelolah kehumasan dan publikasi yang benar, terkini dan akuntabel, tentunya juga  mampu membangun mitra dengan instansi lain serta komunikasi dan sinergitas dengan para media cetak dan elektronik ” urainya disela-sela ngopi bareng dengan pegiat media sosial.” Imbuh Muflih. (Hamma/Alan)

Teks foto: Lintas Komisi Saat melaksanakan Rapat Terkait Potensi CSR Perusahaan dalam Membangun Daerah

Suara Indonesia News – Bengkalis, DPRD Bengkalis gelar Rapat Lintas Komisi membahas program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkalis, Senin 09 Maret 2020 Rapat yang menggabungkan komisi I dan Komisi III ini digelar di ruang rapat DPRD dan dihadiri oleh dinas terkait.

Ketua Komisi III H. Adri sekaligus memimpin rapat menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu telah mengundang beberapa perusahaan di Kabupaten Bengkalis membahas program CSR Karhutla dan dari pertemuan tersebut perwakilan perusahaan yang diundang setuju untuk memberikan kontribusi dan keputusan akan diberikan 2 minggu setelah pertemuan dilakukan.

Menambahkan, Ketua Komisi I Zuhandi “Perusahaan yang diundang waktu itu berhubungan dengan Karhutla, namun CSR tidak hanya terkunci di penanganan Karhutla tetapi juga program-program lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya. Kita berharap ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Selain itu, kami harap kepada Disnakertrans untuk dapat mendata pajak-pajak perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis,” Ujarnya.

Menurut Al Hamidi Bagian Hukum Setda bahwa untuk TJSP sudah dituangkan di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 dimana akan dibentuk forum TJSP yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Harapannya dengan dibentuk forum TJSP ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan TJSP, membantu dan memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan TJSP serta mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TJSP.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Komisi I Mustar J Ambarita, “CSR merupakan potensi yang luar biasa besar, akan merugikan bagi kita semua apabila tak terarah dengan benar. Kita harus berpikir serius agar CSR ini dapat berjalan dengan baik demi pembangunan daerah Bengkalis,” Tutur Mustar J Ambarita.

Sementara itu Anggota Komisi I Sanusi mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah daerah bersama DPRD untuk membangun forum CSR, hal ini merupakan sebuah kemajuan. “Kalau melihat sumber keuangan daerah kita tidak akan mampu membangun CSR, karena itu kita mengharapkan CSR dari perusahaan untuk dapat menyokong pemerintah dalam membangun daerah. Nantinya forum yang akan dibentuk perlu ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab, sebaiknya ketua forum adalah kepala daerah dan setelah forum ini terbentuk semoga ada capaian terhadap CSR perusahaan tersebut,” Ungkap Sanusi.

“Apabila CSR digunakan dengan baik maka beban pemerintah dapat jauh berkurang, karena itu pengawasan terhadap CSR ini harus diperketat dan harus ada Musrenbang khusus CSR yang dihadiri oleh perusahaan dan perangkat desa. Setelah itu baru dinas terkait mengkoordinir langkah selanjutnya. CSR ini apabila diarahkan ke desa-desa maka pemerintah daerah akan sangat terbantu”, Tambah Wakil Ketua Komisi I H. Aryanto.

Menutup pertemuan tersebut H. Adri meminta agar forum CSR dapat dibentuk sesegera mungkin karena banyak potensi-potensi CSR dari masing-masing perusahaan yang belum terdaftar, CSR ini apabila dikelola dengan baik maka akan menambah kemampuan untuk membangun daerah. (Mus)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Kapolsek Binan Timur Kompol Krisna Rahmadani Y.A.L  SIK gelar apel pelepasan personil Polsek Bintim di pelabuhan rakyat pantai indah Barek Motor Kelurahan Kijang Kota, selasa (10/3/2020).

Kapolsek Bintan Timur Kompol Krisna Rahmadani Y.A.L.SIK saat menyampaikan pada media ini mengatakan, “Apel pelepasan anggota Polsek Bintan Timur sebanyak 10 orang dalam tugas Negara pemantauan pulau terluar Kabupaten Bintan yakni Pulau Sentut yang masuk dalam wilayah Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir.

Pemantauan personil Polsek Bintan Timur ke Pulau terluar Kabupaten Bintan merupakan salah satu program utama kita dalam menjaga dan menegakan kedaulatan NKRI, sebutnya. (OBET)

Teks: DPP Letho for Jokowi-Amin menggelar aksi di depan kantor Kementerian BUMN Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (09/03/2020) Aksi ini mengusung tema mendukung Erick Thohir Menteri BUMN memberantas ‘Mafia BUMN’. Foto: BP/dok.

Suara Indonesia News – Jakarta, Sekitar 1000 orang yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Loyalis Erick Thohir (DPP Letho) for Jokowi-Amin menggelar aksi di depan kantor Kementerian BUMN Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi ini mengusung tema mendukung Erick Thohir Menteri BUMN memberantas ‘Mafia BUMN’

“Kami mendukung Erick Thohir melakukan gebrakan signifikan di BUMN. Dimana memberantas Mafia yang menggerogoti BUMN dari dalam dan merampok uang negara seenaknya,” kata Anshar Ilo Ketua Umum DPP Letho, Senin (09/03/2020) saat berorasi.

Ia berharap Erick Thohir mampu membawa angin perubahan di dalam tubuh BUMN. Katanya, Erick Thohir yang adalah mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Amin,  dalam 100 hari kerja telah berprestasi membongkar beberapa kasus mega skandal korupsi.

“Karena itu Letho mendukung pembersihan di tubuh Jiwasraya, ASABRI, Garuda dan BUMN lainya. Jangan sampai perusahaan negara dikelola oleh orang-orang yang tidak beres dan inkridibilitas,” tegas Ilo sapaan akrabnya.

Sementara itu Irwansyah Sekjen DPP Letho juga mengatakan, DPP Letho sebagai relawan resmi pendukung Jokowi-Amin di Tim Kampanye Nasional (TKN). DPP Letho akan terus aksi guna mendukung kebijakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

“Letho akan mengawal kebijakan Menteri BUMN dalam memperkuat pengelolaan perusahan negara. Sebab perusahaan ini adalah milik publik, tentu dalam pengelolaannya harus transparan, profesional dan akuntable,” tukas Irwansyah.

Berikut hal-hal tuntutan DPP Letho dalam aksi di depan Kementerian BUMN dipimpin  S. Hasibuan sebagai Koordinator Aksi:

1. Letho sebagai Organ Relawan Pemenangan Pasangan Presiden Jokowi-Amin konsisiten dalam mengawal Visi Pemerintahan Jokowi  yaitu SDM Unggul Indonesia Maju.
2. Dalam konteks BUMN, Letho sepenuhnya mendukung kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir memberantas mafia di tubuh BUMN.
3. Letho mendukung kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Komisaris dan Direksi BUMN dengan kinerja buruk.
4. Letho menuntut kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Komisaris dan Direksi BUMN per 3 (tiga) bulan sekali dan tidak segan-segan melaksanalan assessment ulang secara terbuka dan diumumkan ke publik.
5. Letho menuntut kepada Menteri BUMN untuk meninjau ulang jabatan para wakil menteri dan atau Deputi Menteri yang rangkap jabatan.
6. Menuntut kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar penyelesaian Kasus Megaskandal Jiwasraya diselesaikan secara tegas, tuntas dan jelas. Bongkar semua jajaran komisaris, direksi dan manajemen yang tetkait dengan kasus tersebut.
7. Pengurus, Anggota dan simpatisan Letho di seluruh tanah air siap menjadi mata dan telinga bagi Menteri BUMN Erick Thohir dalam memonitor kinerja Komisaris dan Direksi BUMN di semua daerah.

Demikian 7 (tujuh) poin yang kami sampaikan dalam aksi pada hari ini. DPP LETHO akan melakukan monitoring terhadap beberapa tuntutan tersebut dan tentu akan kembali lagi turun aksi dengan massa yang jauh lebih besar manakala tuntutan tersebut diabaikan. Terima kasih.

#SaveBUMNuntukIndonesiaMaju

Penulis: Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Bengkalis, DPRD Bengkalis gelar paripurna ke 2 masa persidangan II dengan agenda perubahan tata tertib DPRD, perubahan Propemperda Kabupaten Bengkalis tahun 2020, serta penyampaian Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2020-2040 dan Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2019-2023, pada Senin 09 Maret 2020 lalu.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Khairul Umam bersama wakil ketua Syahrial dan Syaiful Ardi tersebut, Bupati Bengkalis diwakili oleh Sekda H. Bustami HY menyampaikan Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Dengan ditetapkannya Propemperda tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka silpa dapat digunakan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan secara tidak langsung dapat memacu gerak laju perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis

“Selanjutnya mengenai Ranperda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis 2020-2040, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi acuan untuk perencanaan jangka panjang suatu daerah. Sesuai Undang–Undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal III ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah Kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.”

Kemudian, pelaksanaan RTRW Kabupaten Bengkalis sedang dalam tahap penyesuaian dengan pedoman terbaru dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yaitu Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2019 dan sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Riau yang telah ditetapkan menjadi Perda No. 10 Tahun 2018.

“Untuk itu, demi terwujudnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis yang berkualitas, kami mengharapkan kepada semua pihak pemangku kepentingan untuk dapat bersatu padu, bekerja sama, saling membantu dalam proses percepatan penetapan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS) sesuai dengan waktu yang telah disepakati”, Tutupnya.

Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 2 Ranperda Kabupaten Bengkalis. (Mus)