Suara Indonesia News – Aceh Utara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yayasan Komunitas Kritis Indonesia (KKI) Provinsi Aceh, menggelar silaturahmi dan musyawarah kerja daerah (Mukerda) di Aula Station Coffe Premium Lhokseumawe, Selasa, (12/9/2019).

Dalam silaturahmi dan mukerda perdana ini dengan mengusung tema menuju indonesia unggul yang kreatif dan kritis.

DPD KKI Provinsi Aceh, menyoroti kesiapan anggota DPC Kabupeten/Kota di Aceh untuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta pada tanggal 2/5 Desember 2019, dan menyoroti program kerja daerah setiap DPC Kabupaten/Kota Aceh.

Syibral Mulasi Ketua DPD KKI Aceh menyebut, program kerja daerah harus kreativ dan kritis  memperdulikan nasib masyarakat bawah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal menuntaskan kemiskinan di Aceh juga melihat permasalahan di daerah untuk dapat diselesaikan oleh setiap DPC KKI kabupaten/Kota di Aceh.

Selain itu Syibral berharap, dari silaturahmi dan Mukerda ini dapat menciptakan UMKM yang kreatif dari DPC Kabupaten/Kota di Aceh dengan mengikuti arus kemajuan teknologi saat ini.

Acara silaturahmi ini dihadiri 17 DPC Kabupaten/Kota perwakilan se-Aceh dari 23 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

Suara Indonesia News – Bengkalis, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam, Lc, M.E.,Sy, menerima seminar kepemudaan Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Bengkalis, di aula rumah dinasnya di Jalan Antara Bengkalis. Seminar dengan tema Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air dan Rasa Nasionalisme terhadap Generasi Muda dengan pelaksana acara ketua GMI Bengkalis Agus Salim ini juga menghadirkan narasumber Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf. Timmy Prasetya K, S.Sos, dan Kasat Binmas Polres Bengkalis Iptu Ismanto Wibowo, pada Senin 11 November 2019.

Ketua DPRD H. Khairul Umam, Lc, M.E.,Sy, dalam sambutannya menyampaikan mengenai Pancasila. Ia mengajak kepada siswa dan siswi untuk tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dan tidak anti terhadap dasar negara yaitu Pancasila, sebab isi Pancasila sedikitpun tidak bertentangan dengan agama, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Ia membahas setiap sila di Pancasila dihadapan siswa siswi yang hadir.

“Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai negerinya, begitupun seharusnya kita generasi sekarang agar bisa melakukan hal yang sama, mencintai tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme”, Ujarnya.

Khairul Umam sangat menyambut baik dan senang sekali apabila ada kegiatan-kegiatan positif dari generasi-generasi muda di Bengkalis. Sebagai ketua DPRD ia mengatakan bahwa anggaran-anggaran pendidikan jika diajukan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis akan selalu didukung, baik beasiswa dan biaya pendidikan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD akan mendorong mewujudkan generasi berprestasi, tidak hanya di Kabupaten tetapi hingga tingkat nasional.

“Ajak teman-teman lain untuk bergabung di GMI dan lakukan kegiatan-kegiatan positif dan capai prestasi setinggi-tingginya”, Tutupnya kemudian.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf. Timmy Prasetyo K, S.Sos, dan Kasat Binmas Polres Bengkalis Iptu Ismanto Wibowo, serta sesi tanya jawab. (Musrialdi)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Masyarakat Bintan Kecamatan Bintan Timur, mendukung program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mengenai Edukasi Perlindungan terhadap konsumen yang dilaksanakan di PKL Barek Motor Kijang Kabupaten Bintan selasa, (12/11/19).

Hadir dalam kegiatan edukasi perlindungan konsumen di PKL Barek Motor Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabid Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Provinsi Kepri Rio Desmawati, SE, Kadis Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Ir Dian Nusa MM. MH, Kepala BPKS (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Tanjungpinang  Muhammad Ihwan, SE, serta anggota BPKS Elvi Arianti, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM) Tanjungpinang Rei Gunawan.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin ST,MT, melalui Kabid Pengembangan perdagangan dalam Negri Prov Kepri Rio Desmawati SE menyampaikan, Berharap konsumen lebih cerdas lagi dalam memilih barang untuk di kosumsi sehari hari, apabila warga sedah mengetahui barang tersebut sudah kadarluasa jangan dibeli dan  dikosumsi buat delik aduan ke Badan POM agar bisa ditindak.

Disini kita berharap untuk kedepanya konsumen lebih bijak dalam membeli barang agar tidak merasa di rugikan ucapnya,”

Kadis Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Bintan Ir Dian nusa,MM. MH jugamenambahkan,” jika ada pelaku usaha yg tidak benar dan selalu merugikan konsumen kita telah buat kotak aduan. Pelaku usaha yang nakal akan segera kita datangi dan kita tindak tegas, tuturnya. (Obet)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, mensosialisasikan penerapan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penerapan e-Monev di Kabupaten Bengkalis, rencananya pada tahun 2020 mendatang yang sebelumnya dilaporkan secara manual setiap triwulan.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi, di ruang rapat lantai II Bappeda Bengkalis, Senin 11 November 2019.

Disamping para Kepala Bidang dan Kasi lingkup Bappeda Bengkalis, acara sosialisasi ini juga dihadiri para Kasubag Program OPD serta operator dan staf dilingkup Pemkab Bengkalis.

Yuhelmi mengatakan, Pemkab Bengkalis menyadari pentingnya e-goverment yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau good goverment. Penyelengaraan ini membuka cakrawala baru dalam keterbukaan, daya tanggap dan tanggung jawab di kalangan Pemerintahan.

Peran e-government sebagai organisasi vital yang bergerak di manajemen pelayanan publik dan proses bisnis sangat dibutuhkan, salah satunya adalah penerapan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui e-Monev.

Melalui e-Monev, ujar Yuhelmi, data yang ada bisa disusun secara sistematis dan terencana, sehingga bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan e-Monev akan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk melihat kinerja pelaksanaan pembangunan serta menjaga agar pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan daerah.

“Dari sini bisa kita lihat bahwa manfaatnya tidak hanya bagi birokrasi, melainkan juga bagi masyarakat umum,” kata Yuhelmi lagi.

Sementara itu, dari pihak konsultan PT. Adityarama Daya Cipta (ADC) yang turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut selain menerangkan pentingnya penerapan e-Monev, juga menjelaskan secara teknis tentang bagaimana e-Monev ini dioperasikan, serta kemungkinan dintegrasikannya e-Monev dengan aplikasi perencanaan maupun keuangan yang sudah ada.

“Untuk (integrasi) aplikasi keuangan ini sangat mudah, kita sudah terbisa melakukannya. Sedangkan untuk perencanaannya nanti akan kita coba. Sehingga kalau semuanya sudah terintegrasi, maka menjalankan e-Monev ini sudah gampang,” ujar Andi mewakili PT ADC. (Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU, Rapat Paripurna Ke V DPRD Kabupaten OKU, masa persidangan Ke-1 tahun sidang 2019 dalam rangka membahas Raperda Kabupaten OKU, tentang APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2020 dengan Agenda Rapat Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2020 Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU (Senin, 11/11/2019).

Rapat Paripurna ke V DPRD dibuka oleh Ketua DPRD OKU H. Marjito Bachri, S.T. dan rapat ini bersifat terbuka untuk umum.

Ketua DPRD Kabupaten OKU H. Marjito Bachri, ST menyampaikan, bahwa sebagaimana kita ketahui pada Rapat Paripurna terdahulu kita telah mengesahkan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kab. OKU Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahapan awal dari penyusunan APBD dan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Paripurna tersebut, Pemerintah Daerah telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD.

Kami berharap, kiranya semua pihak dapat memanfaatkan waktu yang sangat singkat secara optimal. Kami yakin pembahasan Materi Rancangan APBD ini tidak akan mengalami kendala karena KUA dan PPAS yang menjadi dasar dan acuan dari Rancangan APBD ini sudah dibahas secara rinci dan detail pada rapat-rapat terdahulu.

Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2020 Oleh Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis, Pembangunan di Kabupaten OKU yang tercemin dalam APBD, hendaklah berorientasi kepada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional, untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen kita bersama untuk menyusun dan menghasilkan APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, tingkat pelayanan yang diinginkan merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kab OKU dalam melaksanakan kewenangannya dalam bidang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Hadir pada acara ini, Wabup OKU, Forkopimda OKU, Sekda OKU, Staf Ahli Bupati, Asisten, OPD, Kabag, Camat, Perbankan, BUMN/BUMD dan undangan lainnya. (Oki)

Suara Indonesia News – Jakarta, Senin, 11 November 2019, pkl.15.00 bertempat di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat. Alumni Kongres Relawan Jokowi (AKRJS) 2013  dan Forum Wartawan Pancasila (FWP) menyelenggarakan Acara diskusi dengan tema Ngopi Kebangsaan,” SIAPA WAMEN NADIEM MARKARIM !?”, dengan nara sumber utama Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji.

Beliau demikian tangguh untuk membahas hal hal yang faktual di sektor Pendidikan Nasional dengan detil dan terukur.  Sehingga Pers pun kehabisan ‘bahan untuk bertanya. “Pemilihan Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud RI) sudah tepat. Kalau pun mengakibatkan ‘riak, namun Presiden Jokowi telah tepat memilih beliau. Tentunya dalam mengurai permasalahan dan mencari solusi bagi kerja Kemendikbud di th.2019-2024.

Menteri Nadiem, harus diback-up oleh pembantunya (Red: Wamen) dan jajarannya yang mampu mengimplementasikan visi misi presiden Jokowi, ingat ya bukan visi misi menteri. Pembantu Nadiem harus mampu  mensinerjikan dan konsolidasi lintas kementerian, dan stakeholder terkait dengan Kemendikbud lainnya. Pekerjaan rumah Nadiem demikian banyak , harus cermat mengurainya.  membutuhkan sosok figur pendamping dalam menjalani jabatan barunya tersebut. Sedikit banyak saya tahu bagaimana beliau (Red: Nadiem) sukses dengan GoJeknya, mungkin itu ya salah satu pertimbangan presiden memilihnya. Usia muda, mature, profesional, sukses dan visioner”, kata ‘bang Indra panggilan akrabnya.

Putra pasundan, kelahiran tahun 1976 ini pun cukup dibuat ‘repot saat audience dari AKRJ 2013 & FWP terus mencecar tentang kesanggupannga sebagai Wakil Menteri Nadiem Markarim. “Aduh jangan begitulah, ini kan diskusi saja bukan deklarasi. Tolonglah jangan begini”, potong mantan employer perusahaan kelas dunia, Merril Lynch, Omnicare dan Dana Corporation lalu ini sambil tersenyum

“Kalau Abang diminta Jokowi atau Nadiem  menjadi Wamen?!”, pancing saya lagi. Beliau tidak menjawab bahkan menyampaikan saat ini ada skala prioritas Nadiem yaitu: (1). sinerjitas dan kolaborasi aktif dan kongkrit karena urusan pendidikan itu tdk bisa dilakukan sendiri tapi harus gotong royong lintas kementerian, lintas lembaga, lintas pemerintah daerah, pihak swasta, legislatif dan masyarakat. Apalagi saat ini adalah eranya kolaborasi. (2). Pendidikan di era industri 4.0 harus menjawab tantangan era 4.0 dimana kompetensi dasar spt penalaran tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills), Keterampilan Abad 21 (kritis dalam berpikir, kolaborasi, komunikasi, kreatif), berpikir komputasional (computational thinking), dan literasi (dasar & digital) menjadi target minimal yang ‘wajib dimiliki.

Selain itu, Strategi yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya pendidikan Indonesia. Pemberdayaan sekolah negeri dan ASN harus difokuskan ke keterbukaan akses pendidikan sebagai pemenuhan amanat pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Sedangkan pemberdayaan sekolah swasta difokuskan untuk mutu pendidikan yang tinggi sehingga mampu bersaing dgn negara-negara manapun. Untuk itu regulasi dan tata kelola kedua jenis sekolah tsb harus dipisahkan. Dalam ini perlu dikaji pembentukan model sekolah ‘charter spt yang berkembang diluar negeri, dimana penyelenggaranya adalah pihak swasta tetapi anggarannya full dari pemerintah.

Dari diskusi panjang ini, dengan ‘terpaksa karena todongan audience. Indra yang kini tengah menjabat sebagai Direktur Eksekutif CERDAS – Center Of Education Regulations And Development AnalysiS ini menyampaikan konsep/strategi 108 hari kerja Wamen Nadiem, yaitu: (1).3 hari Rapat Koordinasi Internal Kemdikbud.(2). 3 hari Rapat Koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berhubungan dgn program pendidikan seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kemenpan RB, Menko PMK, Kemenaker, Kemenkominfo, Kemendes PDT, Kemenkes, Kemenpora, KPAI, LIPI, dsb utk menyelaraskan program kerja pembangunan SDM bersama. (3).2 hari Rapat Koordinasi dgn Gubernur, Bupati, dan Walikota di tiap provinsi mengundang PTN dan PTS besar terutama yang memiliki LPTK. Total ada 34 provinsi dgn perhitungan 1 hari perjalanan maka total hari kerja 102 hari (2 hari rapat + 1 hari perjalanan)

Semoga presiden Jokowi, Kepala Kantor Staf Presiden dan Menteri Nadiem memilih bang Indra sebagai Wamendikbud periode 2019-2024. Aamiin. (Corni/Rahma)