Suara Indonesia News – Kuningan, Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2019, diperingati Guru-guru Se- Kabupaten Kuningan dengan menggelar lomba nyanyi solo tingkat Kabupaten Kuningan.

Acara tersebut dilaksanakan di gedung serba guna SMPN 3 Kuningan, Rabu (18/11/2019), yang dihadiri peserta perwakilan dari setiap Kecamatan di Kabupaten Kuningan, dan peserta merupakan para guru yang memiliki potensi dan prestasi dalam  tarik suara.

Ketua panitia acara perlombaan, Cecep M.Pd  menyampaikan, “perlombaan ini kami laksanakan untuk memeriahkan HUT PGRI yang ke 74, oleh karena itu kepada para peserta lomba diharap untuk menampilkan secara maksimal dalam menyanyikan setiap lagu” ujarnya.

Setiap peserta menampilkan kepiawaian nya dalam bernyanyi, penampilan memukau dari setiap peserta membuat suasana menjadi hangat dan meriah.

Salah satu peserta lomba mengatakan “Bahwa kegiatan lomba ini menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga, dan dengan perlombaan ini dapat memupuk semangat dan peningkatan bakat para guru” ujarnya

Para peserta mengaku bangga dengan dilaksanakannya lomba tersebut dan juga mengapresiasi PGRI Kabupaten Kuningan yang telah menyemarakkan peringatan hari guru dan HUT PGRI yang ke-74, Ujar salah satu peserta. (Man/Den)

Suara Indonesia News – Indramayu, Meski baru memimpin beberapa bulan, Bahrudin yang kini menjabat PLT Kepala Desa (Kuwu) Desa Tambak, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, telah banyak melakukan perubahan diberbagai bidang.

Hal ini dibuktikan oleh Bahrudin dengan membangun berbagai sarana prasarana infrastruktur desa dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019.

“Dengan memanfaatkan Dana Desa (DD), kita bangun infrastruktur, mulai dari jalan lingkungan, jalan desa, sarana pendidikan, rumah tidak layak huni (Rutilahu), dan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa Tambak kearah yang lebih baik,” demikian dikatakan PLT Kuwu Tambak Bahrudin diruang kerjanya, senin (18/11-19).

Dikatakan, dana desa (DD) tahap pertama yang sudah diterima desanya, telah direalisassikan untuk memperbaiki beberapa rumah warga yang kondisinya tidak layak huni, selain itu kami juga bangun MCK atau jamban bagi warga yang  belum memilki jamban. Pembuatan jamban sehat ini, kata dia sejalan dengan program pemerintah untuk membenahi permasalahan di bidang kesehatan dan sanitasi sehingga tercipta lingkungan bersih dan sehat.

“Kami prioritaskan bidang kesehatan dan sanitasi melalui program jambanisasi untuk warga. Pembangunan jamban sehat diperuntukan untuk 10 rumah tangga yang belum memiliki jamban telah dilaksanakan dan  terealisasi dengan baik dengan memakan anggran sebesar  Rp 31 juta, sedangkan rutilahu kami bangun / perbaiki sebanyak 5 unit rumah dengan anggaran sebesar 90 juta.,” jelasnya.

Selain itu, lanjut bahrudin, dana desa (DD) tahap pertama  juga telah digunakan untuk normalisasi saluran pembuangan dengan panjang 900 meter.

“kalau sesuai RAB panjang saluran yang di normalisasi hanya 800 meter, tapi dilapangan yang dinormalisasi mencapai 900 meter,” tuturnya.

Sementara, Dana Desa (DD) tahap kedua yang baru diterima oleh desa Tambak akan digunakan untuk membangun SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dan rabat beton yang tersebar di beberpa titik (Lokasi).

“Dana Desa (DD) tahap dua yang baru saja diterima akan dimanfaatkan untuk membangun jalan lingkungan dengan system cor beton dan menggunakan readymix K250, selain bangun jalan, kita juga akan bangun SPAL dan pembangunannya akan di mulai  pada hari rabu besok, dengan lokasi di RW1, RW 2 dan RW 3” terangnya.

Bahrudin menambahkan, sebagai bentuk transaparanssi kepada publik, masyarakat desa Tambak juga bisa melihat segala informasi tetntang desa tambak di website http desatambak.co.id.

Dan setiap pembangunan yang ada, kami selalu libatkan tokoh masyarakat dan LPM sebagai mitra kerja kita, pemerintah desa dan masyarakat harus bersinergi dengan harapan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Bahrudin mengatakan, pembangunan infrastruktur di desa Tambak dipacu untuk menciptakan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran, selain pembangunan infrastruktur, pemdes Tambak juga memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, “Saya tekankan kepada pamong desa lainnya supaya datang ke kantor tepat waktu, paling lambat jam 8 harus standby dikantor dan pulang sesuai dengan jam pulang kantor yaitu jam 16.00, dengan tujuan agar pelayanan kepada  masyarakat bisa berjalan maskimal,” tandasnya.

Bahrudin menambahkan, segala upaya yang ia lakukan semata – mata untuk kesejahteraan masyarakat desa tambak agar desa tambak bisa menjadi desa yang mandiri dan berkembang. (Dais)

Suara Indonesia News – Muara Enim Sumsel, Masyarakat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, kembali menggelar Aksi Demo Protes Damai kepada pihak PT Bumi Sawindo Permai Senin, 18/11/2019. Adapun yang terlibat bertindak sebagai pengamanan tampak hadir dari pihak polsek Tanjung Agung dan TNI.

Menyangkut masalah Sengketa Lahan yang diklaim sebagai lahan Ulayat milik Masyarakat Desa TanjungAgung. Adapun yang ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan dalam aksi damai ini yaitu Harlen Fedrian, sebagai Koordinator Aksi yaitu Aprizal Dulhamid, dan selaku Penanggung Jawab aksi damai tersebut Bpk Mastopa Azhar.

Salah satu tokoh masyarakat  Desa Tanjung Agung Mustopa Azhar menyampaikan, “Pada tahun 1990 masyarakat Tanjung Agung minta bantuan ke Gubernur mengenai rimba peramuan dan ditindaklanjuti Gubernur melalui surat ke Bupati dengan no 593/1994/I/1990 tertanggal 23 April 1990 tentang hutan ramuan yang dirusak”.

Sambungnya lagi, “pada tahun 2012 gejolak masyarakat kembali terjadi berjalannya waktu sampai lah ke pengakuisisi PT Bumi Sawindo Permai oleh PT Bukit Asam, tetapi surat sanggahan dari masyarakat sama sekali tidak diindahkan oleh PT Bukit Asam”, ucap Mustopa Azhar.

Dalam orasinya menyampaikan agar Mengembalikan Hutan Rimba Banau kepada Masyarakat Tanjung Agung.Pihak manajemen PT Bumi Sawindo Permai ketika dikonfirmasi awak media dikantornya menyampaikan, “kami akan berkoordinasi dengan kepala desa yang baru terpilih setelah dilantik nanti terkait beberapa kesepakatan yang belum terealisasi”, ujar Timan selaku Dirut PT Bumi Sawindo Permai.

Pak Kamti dari manajemen PT Bumi Sawindo Permai juga menambahkan, “supaya pagar yang dibuat oleh pendemo dibongkar karena akan menghambat laju aktivitas perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian atau perusahaan akan menggugat perbuatan tersebut”, tegasnya.

Dengan adanya gejolak seperti ini semoga apa yang menjadi permasalahan kedua belah pihak bisa diselesaikan tanpa ada yang dirugikan itu yang menjadi keinginan Masyarakat Tanjung Agung untuk kedepannya. (Candra)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Setelah sepekan ini masyarakat Aceh dihebohkan dengan viralnya berita terkait kontroversi pengadaan barang untuk Kadin Aceh yang mencapai Rp.2,8 miliar dari APBA, Aceh kembali di kejutkan dengan 100 milyar pengadaan mobil dinas di 33 Satuan kerja pemerintah aceh (SKPA) senin, (18/11/2019)

Juru bicara jaringan aneuk syuhada aceh wilayah samudra pase Zubaili, mengatakan, Aceh masih provinsi termiskin di Sumatera. Angka pengangguran masih nomor dua tertinggi se Sumatera serta pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah. Tapi penggunaan anggaran rakyat justru tidak berorientasi untuk merubah itu semua.

“Sangat tidak waras dan relavan pemerintah aceh yang Setiap tahun APBA hanya sebagai  menyejahterakan pegawai dan belanja saja, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat”.

“Masyarakat aceh pasca perdamaian masih sangat kekurangan dalam segala hal, korban konflik peperangan beberapa tahun lalu masih butuh reintegtasi yang besar, anak-anak syuhada yang orang tuanya meninggal karena berjuang untuk keadilan aceh masih begitu menderita menjalani kehidupannya tetapi pejabat aceh tutup mata akan hal itu dan berfoya foya dengan APBA.  APBA di peruntukkan untuk membangun aceh bukan mensejahterakan pejabat aceh”, Ucapnya.

“Yang na caroeng sit bak pasoe ke prut droe, rakyat aceh deuk tan so kira”

Dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P  2019 melalui pengadaan mobil dinas. Kita mempertanyakan apa urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya beli mobil dinas.

Lanjut, pejabat aceh kalau tidak sanggup bekerja tanpa pengadaan mundur saja dari jabatannya, masih sangat banyak orang aceh yang ingin membuat aceh ini maju dalam segala sektor”

Saran kami, pemerintah fokus pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan, itu jauh lebih penting dari pada mobil dinas yang hanya melukai hati rakyat aceh”, tutupnya. (Manzahari)

Suara Indonesia News – Jakarta, Melalui selulernya, Indra Charismiadji –  Direktur executif Center For Education Regulation & Development Analisys (CERDAS) yang telah didaulat Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia (AKRJ) 2013 & Forum Wartawan Pancasila (FWP) sebagai Cawamendikbud (Bakoel Koffie,Jakarta.11/11) menyampaikan pesan untuk Mendikbud Nadiem Markarim yang terdiri atas enam hal, yaitu :

1. Kolaborasi, karena urusan pendidikan itu tdk bisa dilakukan sendiri tapi harus gotong royong lintas kementerian, lintas lembaga, lintas pemerintah daerah, pihak swasta, legislatif dan masyarakat. Apalagi saat ini adalah eranya kolaborasi.
2. Pendidikan di era industri 4.0 harus menjawab tantangan era 4.0 dimana kompetensi dasar spt penalaran tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills), Keterampilan Abad 21 (kritis dalam berpikir, kolaborasi, komunikasi, kreatif), berpikir komputasional (computational thinking), dan literasi (dasar & digital) menjadi target minimal yang wajib dimiliki.
3. Alat kerja era digital ini adalah komputer, digitalisasi pendidikan akan mendasari program pendidikan Indonesia. Walaupun demikian penekanannya adalah, teknologi hanya sekedar alat, alat ciptaan manusia sendiri yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan. Sehingga manusianya yang harus menjadi tuan dari teknologi bukan sebaliknya. Inilah yang dimaksud dgn pendidikan karakter di era digital ini.
4. Pendidikan STEAM atau intergrasi dari ilmu sains, teknologi, enjinering, seni, dan matematika sudah diterima secara global sebagai konsep pendidikan yang paling tepat untuk era ini. Untuk itu kurikulum dan pelatihan guru akan didorong ke arah aplikasi STEAM yang seutuhnya. STEAM sendiri harus kontekstual dan menjunjung tinggi kearifan lokal.
5. Pancasila sebagai dasar negara harus mendasari kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Sayangnya selama ini konsep pengajaran Pancasila hanya sebatas teori saja. Untuk generasi digital harus dibuat sesuai dgn dunianya misalnya dalam bentuk game online tentang Pancasila, vlog, film2 pendek, dsb.
6. Strategi yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya pendidikan Indonesia. Pemberdayaan sekolah negeri dan ASN harus difokuskan ke keterbukaan akses pendidikan sebagai pemenuhan amanat pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Sedangkan pemberdayaan sekolah swasta difokuskan untuk mutu pendidikan yang tinggi sehingga mampu bersaing dgn negara-negara manapun. Untuk itu regulasi dan tata kelola kedua jenis sekolah tsb harus dipisahkan. Dalam ini perlu dikaji pembentukan model sekolah charter spt yang berkembang diluar negeri, dimana penyelenggaranya adalah pihak swasta tetapi anggarannya full dari pemerintah.

“Ini support dan sumbangsih saya untuk Menteri Nadiem, tidak ada kata terlambat untuk menyempurnakan program kerja beliau th.2019-2024 mendatang. Saya sudah estimasikan waktunya hanya membutuhkan 108 hari kerja untuk  6 (enam) hal diatas”, jawab beliau yang dikenal sebagai pemerhati pendidikan nasional.

“Gosipnya nama abang masuk nominasi 15 besar Cawamendikbud karena abang non-parpol. Apa sudah ditelepon Menteri Nadiem, bang?”,pancing saya

Bang Indra tidak menjawab, hanya terdengar tertawa kecil, kemudian pamit karena ada giat lain. Ahahah..(PpRief/Rahma)

Suara Indonesia News – Aceh singkil, Akibat ekses (peristiwa Yang melampai batas,Red), marak tentang banyak bangkai Babi hanyut ke Aliran Sungai Singkil, mengakibatkan penjual ikan menjerit karena ikan mereka tidak laku, seperti di tuturkan Penjual ikan Reja, Senin 18/11/2019, Dipajak harian Lae butar.

Reja mengatakan, Ekses dari maraknya Pemberitakan tentang Adanya Bangkai Babi yang hanyut di Aliran Sungai Singkil yang paling merasakan dampaknya adalah Warga yang menggantungkan hidup mereka dari Pencari ikan Dan Pedagang Ikan, Ia menambahkan Alasan Masyarakat enggan membeli ikan bukan saja takut terkena Virus atau Penyakit tapi karena Babi merupakan Haram( bagi Beragama Islam). Akibatnya Jualan kami tidak laku cetus Reja,

Seperti Amatan Awak Suara indonesia News senin, 19/11/2019. Di lapak penjual Ikan Pekan Harian Lae Butar, para Pedagang ikan ngumpul rame rame Main Game Ludo pakai Handphone. Dan ketika ditanya, salah satu pedagang yang bernama Reja Mengatakan, itu di lakukan untuk menghilangkan stres karena Jualannya tidak laku.

Dan Ia juga meminta Kepada Pemeritah kiranya cepat menyikapi persoalan bangkai babi yang mencemari sungai di Aceh singkil, dengan melibatkan Dinas yang terkait, seperti Dinas Kehewanan, Dinas Lingkungan hidup dan Badan Penanggulangan Bencana, dan secepatnya mengeluarkan Statemen terkait Bangkai babi tersebut, sehingga Masyarakat tahu dan Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Pencari Ikan di Aliran Sungai Singkil, dan pedagang Ikan dapat mengambil sikap sehingga usaha Kami kembali Normal tutur Reja. (Salomo.K.)

Suara Indonesia News – Cilegon, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPC HIPPI) Kota Cilegon periode 2019-2024, secara resmi dilantik oleh Ketua DPD HIPPI Banten Saiful Bahri, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Cilegon, Jumat, (15/11/2019).

Acara pelantikan kali ini Mengusung tema “Strategi Pengusaha Pribumi Dalam Ikut Pembangunan Nasional”.

Hadir pada pelantikan tersebut Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Cilegon (FKPC) Husen Saidan, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Cilegon Andi Suhandi, para pengusaha Kota Cilegon, Abah Salim, H. Iye Iman Rohiman, Iman Purwanto, dan para pengurus HIPPI Kota Cilegon.

Ketua DPC HIPPI Cilegon, H. Abdul Mutolib, mengatakan akan membangun sinergi dengan seluruh pengusaha. Namun hal tersebut harus didukung oleh Pemerintah untuk menghidupkan kembali pengusaha kecil menengah.

“Tentunya harus ada perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cilegon. Untuk membangkitkan usaha kecil menengah yang ada di Kota Cilegon, agar bisa menambah ekonomi dan mendongkrak ekonomi rakyat dan masyarakat sehingga bisa meminimalisir pengangguran yang ada di Kota Cilegon,” katanya.

Dikatakan, Abdul Mutolib, perhatian pemerintah kepada para pengusaha kecil khususnya terhadap pengusaha lokal harus lebih ditingkatkan agar home industri yang ada di Kota Cilegon dapat terus berjalan dan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Cilegon.

“Harus ada upaya dari pemerintah untuk membimbing atau dengan menjalankan pembinaan terhadap industri kecil menengah yang baru. Sehingga jangan sampai Cilegon yang disebut lingkupnya sebagai industri berat, tapi pengusaha Cilegon sendiri banyak sebagai penonton, dan masyarakatnya hanya menerima kebisingan dan hiruk pikuk dari kalangan industri yang ada di Cilegon. Tentunya pemerintah harus memperhatikan itu agar bisa memeratakan ekonomi rakyat yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD HIPPI Banten, Saiful Bahri mengatakan dengan semakin banyaknya persaingan usaha, pemerintah harus lebih memperhatikan pengusaha lokal terutama pengusaha kecil menengah.

“Banyak, karena kita engga terlepas dari persaingan dan itu kebanyakannya dari luar. Harus ada regulasi, karena kalau pemerintah sudah menerbitkan regulasi berbentuk Perwal (Peraturan Walikota) lah seperti itu, itu sudah merupakan setengah keberhasilan. Jadi jangan dibiarkan saja berjuang masing-masing,” ujarnya.

Saiful Bahri berharap, dengan dilantiknya pengurus DPC HIPPI Kota Cilegon dapat menjadi fasilitator antara pemerintah dan pengusaha.

“Organisasinya jalan, bisa membantu pengusaha HIPPI yang belum punya akses, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Kan fasilitator yah, untuk mengangkat yang kecil jadi gede, yang menengah jadi gede, dan juga menjaga kekompakan,” pungkasnya. (Dhe)