Suara Indonesia News – Purwakarta, Tahun 2020 Kabar gembira dirasakan juga oleh pihak Kantor Kelurahan yang berada di Kabupaten Purwakarta. Pasalnya pihak pemerintah pusat selain bantuan dana Desa Presiden Jokowi Juga akan menggulirkan bantuan dana kelurahan Total 800 juta yang di rencakan mulai tahun ini.

Ujang Suryadi selaku Lurah kelurahan Sindangkasih, Purwakarta Jabar menyambut baik adanya bantuan pusat ini karena bantuan ini akan membantu pembangunan fisik secara merata baik di kelurahan maupun di desa yang sudah berjalan.

“Di tahun 2020 ini, kita sangat apresiasi terima kasih adanya bantuan pusat presiden Jokowi dana kelurahan semoga bermanfaat bagi pembanguan di kelurahan Sindangkasih ke depan.” Tegas Ujang Suryadi Lurah Sindangkasih pada media di ruang kerjanya, Kamis (23/1-20)

Di jelaskan pihak Kelurahan Sindangkasih sesuai kebutuhan dana kelurahan ini di rencanakan akan di peruntukan bagi pengerjaan Fisik dengan perbandingan 70 persen sisanya 30 persen akan dijalankan untuk pemberdayaan masyarakat.

“Sesuai musrembang tingkat kelurahan, dana kelurahan akan di jalankan untuk pembuatan jalan lingkungan (jaling) pembuatan saluran air (drinase) serta pembangunan lainya sisanya akan di gulirkan bagi pemberdayaan masyarakat, ujarnya.

Sedangkan dalam pengerjaannya bantuan dana kelurahan di kerjakan oleh pihak ketiga semua pekerjaan fisik di lelang namun pihak kelurahan juga siap mengawasi dalam pelaksanaanya.

“Meskipun dalam pengerjaanya di borongkan, namun kita siap dari kelurahan Sindangkasih mengawasi pelaksananya supaya hasilnya memuaskan masyarakat. “Tandas lurah.

Di kabupaten Purwakarta sendiri bantuan dana kelurahan akan di gelontorkan tahun ini bagi kelurahan yang terdiri dari kelurahan Ciseureuh, Nagrikaler, Nagri tengah, nagrikidul, Sindangkasih, dan Cipaisan besaran bantuan dana kelurahan sebanyak 800 juta. (fuljo)

Suara Indonesia News – Pekanbaru, Tidak hanya memberikan sanksi tegas bagi jajaran Polda Riau yang lalai tangani Karhutla, sebagai bentuk apresiasi, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi juga akan memberikan reward bagi jajarannya yang berhasil dan serius tangani Karhutla di Provinsi Riau.

Mengupayakan bumi lancang kuning terlepas dari musibah kabut asap akibat karhutla yang hampir terjadi setiap tahun di Riau adalah salah satu prioritas kerja Agung sejak menjabat sebagai Kapolda Riau.

Tindakan-tindakan preventif dan represif telah dilakukan agar niatan itu tercapai. Terakhir Kapolda Riau telah mencabut jabatan seorang Kapolsek di wilayah Pelalawan karena kelalaiannya dalam menangani Karhutla yang terjadi.

Namun Kapolda tidak hanya melakukan tindakan yang dapat mendesak para anggota agar serius menangani Karhutla, tapi juga memberikan dukungan agar jajarannya semangat dalam menjalankan tugas, salah satu contoh dukungan tersebut adalah memberikan reward kepada jajarannya yang rajin dan berhasil menekan karhutla di wilayah hukumnya.

Diungkapkan langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi bahwa, ia akan memberikan hadiah kepada jajarannya yang rajin patroli dan cepat mengatasi apa bila terjadi Karhutla di wilayah masing-masing dengan syarat yang telah ditentukan olehnya.

“Iya saya akan beri reward bagi anggota 10 kalo ke lokasi kebakaran, untuk yang mencapai 30 kali bahkan lebih yang dibuktikan dari aplikasi lancang kuning yang digunakan untuk memantau Karhutla, itu dapat pin emas dari saya sebagai penghargaan atas kerja keras mereka,” kata Agung Rabu 22 Januari 2020.

Kemudian tidak hanya anggota kepolisian atau jajaran Polda Riau yang bisa mendapatkan penghargaan dari Kapolda, tapi apabila ada dari masyarakat yang aktif menjadi relawan pemadam Karhutla juga berkemungkinan mendapat pin emas dari Kapolda Riau.

“Tidak hanya anggota, termasuk relawan pemadaman karhutla juga bisa dapat. Namun jika ada pejabat atau jajaran dari Polda Riau yang kedapatan lalai maka akan diberikan sanksi tegas,” tutup Agung. (Mus)

Suara Indonesia News – Rote Ndao, Kabar tentang pungutan liar sampai puluhan juta rupiah dalam pengurusan sertifikat tanah di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat sangat meresahkan warga.

Pasalnya DA dan YF yang mengurus sertifikatnya dimintai uang sebesar 6,5juta dan 10 juta hingga  20 juta.

“Soleman bella melakukan pungutan liar uang sebanyak 6.5juta pada saya untuk mengurus sertifikat tanah saya di desa Oelolot, seloroh DA.

Kasus tersebut sudah lama terjadi pada saat warga ingin mengurus sertifikat tanah, mereka dimintai uang oleh oknum Kepala Dusun sekitar Rp. 6,5 juta, ada yang Rp. 10 sampai 20 juta, jelasnya.

Sementara itu Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta  sangat menyayangkan masih adanya pungutan liar di masyarakat, apalagi ditingkat Desa.

“Kasian masyarakat kecil yang tidak tau apa-apa harus menerima getirnya birokrasi harus membayar uang dalam pengurusan sertifikat tanah”

Dirinya menekankan agar warga melaporkan hak tersebut ke Pihak Kepolisian dan Kejaksaan apabila hal tersebut benar adanya.

“Harus dilaporkan kepada Polisi atau Jaksa, agar diproses hukum, kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar menangkap pihak-pihak yang bermain di birokrasi pertanahan, siapapun itu”

Sebelumnya warga merasa kecewa atas beredarnya kabar adanya pungutan liar atas pengurusan sertifikat tanah di desa Oelolot oleh oknum Kepala Dusun. (Dance Henukh)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Bertempat di lapangan upacara polres Seram Bagian Barat berlangsungnya upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Satpam ke 39, dan Kapolres SBB AKBP Bayu Tarida Butar Butar bertindak sebagai  inspektur upacara. Rabu ( 22/1/2020.

Hari Ulang Tahun Satpam ke – 39 tahun 2020 dengan tema ” SATUAN PENGAMANAN BERBASIS KOMPETENSI MEWUJUDKAN SDM UNGGUL UNTUK TERCIPTANYA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN TERJAMINNYA KEAMANAN DI LUNGKUNGAN KERJA MENUJU INDINESIA MAJU “.

Sambutan Kapolri yang disampaikan Kapolres SBB AKBP Bayu Tarida Butar Butar dikatakannya, Kapolri dalam tugas di lapangan Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan salah satu mitra utama Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas.

Oleh karena itu, setiap anggota Satpam harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang optimal dalam penanganan gangguan keamanan dilingkungan kerjanya.” Ungkap Kapolri.

Ditambahkannya, eksistensi Satpam juga berkontribusi besar mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam hal memberikan jaminan keamanan terhadap upaya transformasi ekonomi.

Dalam hal ini peningkatan investasi dan cipta lapangan kerja yang kondusif dengan demikian profesi Satpam memiliki peran strategis guna mendorong kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.” Ucapnya.

Pantaun media usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng yang mana pemotongan tumpeng oleh Kapolres SBB dan diberikan masing-masing kepada pimpinan PT. Spice Island Maluku Rachmad Hanjaya, anggota Satpam tertua Tince Akolo, anggota Satpam termuda Sugio Hehanussa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres SBB Kompol Akmil Djapa,S.Ag, para Kabag/Kasat dan Perwira Staf Polres SBB, para Pimpinan Intansi Pemerintah dan Swasta, para Pimpinan dan Pengelola Badan Usaha Jasa Pengamanan serta Pengurus Asosiasi Jasa Pegamanan. (Suneth)

Suara Indonesia Nesw – HALSEL,  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Junaidi Abusam melakukan reses, Rabu (21/01/2020).

Kegiatan yang digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat itu berlangsung di tiga Desa pada wilayah Daerah pemilihan (DAPIL I) yang meliputi Desa nondang kecamatan Bacan, Desa Toin kecamatan Botang lomang dan Desa kasdam kecamatan kasiruta Barat.

Pantauan media ini,  kegiatan reses yang dilakukan oleh Junaidi Abusama anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halsel perolehan suara terbanyak pertama pada Daerah pemilihan (Dapil I) tersebut turut dihadiri oleh kepala Desa (kades) tokoh agama dan tokoh masyarakat, ketua RT, kaum pemuda, serta warga di tiga Desa yang di kunjungi pada agenda reses tersebut.

“ Reses ini untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, etiap Anggota DPRD memiliki kewajiban jaring aspirasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kami selaku wakil rakyat. Aspirasi rakyat ini akan kita bawa ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan ditindaklanjuti di ranah kebijakan,” terang Junaidi Abusama.

Tokoh masyarakat Desa Kasiruta, Mus menyampaikan, kegiatan reses ini merupakan agenda yang ditunggu-tunggu warga setempat. Di momen inilah, warga dapat dengan leluasa menyampaikan segala unek-unek dan aspirasinya kepada wakil mereka di parlemen.

Ada banyak usulan yang disampaikan kepada Junaidi selaku anggota DPRD Halsel, dalam bentuk pengajuan proposal yang akan di sampaikan secara tertulis meski secara lisan sudah di sampaikan hanya untuk memenuhi tertib administrasi aspirasi mesyarakat, kami akan sampaikan secara tertulis dengan harapan dapat di kawal dan di perjuangkan oleh wakil rakyat melalaui Junaidi Abusama, yang merupakan caleg periode 2019-2024 perolehan suara terbanyak pertama di Desa kasiruta dalam, pintahnya.

Dikatakannya, “Komunikasi kami dengan Pak junaidi selaku anggota dewan sangat baik. Beberapa hari sebelum reses ini digelar, kami telah menggelar rembug warga, untuk menampung usulan -usulan warga, apa saja yang diinginkan warga kami tampung. Sehingga, di reses ini usulan yang kami sampaikan terstruktur dan telah dikonsep matang. Kami berharap Bapak junaidi dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat sini,” ungkap Mus.

Menanggapi usulan warga, Junaidi menuturkan, permintaan warga tiga Desa berkaitan dengan usulan tersebut memang sudah menjadi agenda prioritasnya untuk diperjuangkan, seperti permohonan yang di sampaikan oleh kepala Desa Nondang kecamatan Bacan Barat kabupaten Halmahera Selatan, Umar selang, pada sambutannya pada acara reses yang bertempat di kantor Desa nondang Rabu (21/01/2020), menaruh harapan kepada Junaidi Abisama selaku anggota DPRD Halsel dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat nondang seperti  pembangunan talud penahan ombak, bangunan Drainase 150 meter pembangunan masjid dan bangunan fisik lainnya yang bersumber dari APBD Halsel akan di perjuangkan di parlemen dan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait, ujarnya.

Sementara untuk masyarakat Desa Toin, kecamatan Botang lomang, belum mau menyampaikan permohonan yang unek-unek terhadap anggota DPRD Halsel yang melaksanakan reses tersebut. Permintaan masyarakat Desa Toin yang di Sampaikan oleh warga toin di hadapan anggota DPRD Halsel meminta pihak DPRD agar dapat menjembatani aspirasi masyarakat agar kepsek SDN Toin segera di evaluasi dari jabatannya.

Alasan warga Desa Toin mendesak kadiknas mengevaluasi kepsek SDN Toin, karena kepsek SDN Toin Ahmad dinilai tidak memiliki etika dalam mendidik anak mereka pada sekolah tersebut sehingga masyarakat pernah melakukannya pemalangan sekolah namun karena penempatan kepsek bukan berdasarkan kebutuhan namun penempatan tersebut berdasarkan kepentingan, sehingga kepsek tersebut tetap di pertahankan kepala dinas pendidikan Halsel Nurlaila Muhamad.

Junaidi abusama dalam sambutannya mengatakan, “Seluruh usulan tersebut bisa diakomodasi melalui APBD, semisal bantuan nanti kita koordinasikan dengan Dinas, kita koordinasikan dengan OPD teknis, PU maupun Perkim untuk pembangunan fisik dan masalah di Desa toin terkait penolakan kepala sekolah dirinya akan berkordinasi dengan DPRD komisi A untuk mamanggil pihak terkait kepsek dan kadiknas untuk dapat di selesaikan, paparnya. (Bur)

Suara Indonesia Nesw – Banyuwangi, Polresta Banyuwangi gelar serangkaian press release hasil penindakan unit kendaraan roda dua perotolan (tidak standart) yang di pake ajang balap liar.

Kegiatan press release tersebut di pimpin langsung Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin, rabu (22/1/20) pagi.

Dalam keteranganya, kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syaridudin kepada media mengatakan, sebanyak serarus enam unit kendaran roda dua berhasil di ciduk karna tidak setandart, alias protolan.

“Selama satu minggu sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 januari 2020,  polresta Banyuwangi menjaring seratus enam unit kendaraan yang tidak lengkap alias protolan, ban kecil pelek tidak standat, sepion tidak ada, knalpot blong, bahkan kendaraan tersebut di gunakan untuk balap liar, ungkap Arman Asmara Syarifudin.

Selain unit kendaraan, kata Kapolresta, STNK juga di amankan sebagai barang bukti.

Dari pantauan media Suara indonesia news, barang bukti yang di sita petugas berupa, ban kecil pelek, knalpot blong, beberapa di musnahkan, hal ini di maksudkan agar pemilik kendaraan mendapat efek jera.

Untuk mengambil unit kendaraan kata kapolresta, pemilik harus membawa surat kepemilikan serta di dampingi pihak keluarga.

“Barang bukti unit kendaraan roda dua yang tidak standart ini nantinya bisa di ambil apa bila sudah  di standatkan, serta pemilik harus di dampingi pihak keluarga “Tegas kapolresta. (Fur)

Suara Indonesia News –  Tanjungpinang Kepri, Tinggal menghitung hari warga Tionghua menyambut Perayaan Tahun Baru Imlek 2020. Komunitas Sahabat Kepri (KSK) Bersama Donatur Kota Tanjung Pinang masih memberikan ampao dan bingkisan Imlek.

Penyerahan bingkisan dan ampao imlek oleh Komunitas Sahabat Kepri bersama Donatur dipusatkan di Rimba Jaya Kelurahan Kamboja, Kota Tanjungpinan, rabu (22/01/2020).

Ketua Komunitas Sahabat Kepri Provinsi Kepulauan Riau Diana, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, “Kegiatan sosial seperti seringkali kita lakukan bukan hanya menjelang Tahun Baru Imlek, jelang Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal pun kita lakutkan untuk berbagi.

Kita pusatkan di Rimba Jaya agar warga Tionghua tau dimana tempat pembagian bingkisan Imlek buat warga yang kurang mampu.

Sedangkan untuk warga yang sakit kita lakukan dor tu dor kerumah warga dan kita akan langsung mendatangi rumah mereka unuk menyerahkan bingkisan dan ampau Imlek.

“Kita juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Juliet yang telah memberikan tempat untuk kita melakukan kegiatan ini. Dengan dipusatkanya di Rimba Jaya mereka bisa langsung tau dan tidak sulit lagi mencari dimana tempat pembagian bingkisan paket Imlek sebut Diana. (OBET)

Suara Indonesia News – Mamuju, Berbicara mengenai Anggaran, Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat,  memprioritaskan untuk mendukung prioritas nasional dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS), berbasis pemberdayaan masyarakat itu program yang paling prioritas, sekaligus mendukung misi Gubernur dlm RPJMD 2017-2022, yaitu Pengutamaan Lingkungan Hidup untuk  Pembangunan Berkelanjutan. Dan yang kedua adalah program Rehabilitasi Hutan dan Lahan-lahan yang telah eksisting terdegradasi kritis, imbuh Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sulbar, Ir.H. Fakhruddin Hade, di ruang kerjanya. Rabu 22/01/2020.

Lanjut Fakhruddin, untuk Tahun 2019 kita mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK)  cukup lumayan terutama untuk mendukung tupoksi dari UPTD Kesatuan-kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tentu untuk menjalankan tupoksinya sebagai pemangku atau pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, ucap Fakhruddin,

Tapi untuk tahun 2020 kita mengalami penurunan, relatif sedikit dikarenakan ada beberapa UPTD KPH yang kemarin yang terlambat menginput usulan kegiatan sesuai dengan tata waktu yang ada di sistem aplikasi Krisna. “Iya, untuk tahun 2020 ini anggaran kita turun, tapi penurunannya tidak terlalu banyak sih, sekitar 10%,  dan insya Allah untuk tahun 2021 nanti kita bisa naikkan lagi. Untuk itu Saya sudah menghimbau kepada Kepala – kepala UPTD KPH supaya tidak terlambat lagi dalam mengajukan usulan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam sistem. Namun demikian program ini yang tentunya untuk mendukung program prioritas kita perlu terus perjuangkan melalui dukungan-dukungan penguatan dari APBD (DAU),  imbuh Fakhruddin.

Selanjutnya, Fakhruddin katakan, bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar ini adalah Dinas teknis dan tugas pokonya adalah mengurus dan mengelolah hutan,  tentun pekerjaannya lebih banyak berada di tingkat tapak dan ini tersebar di seluruh penjuru atau daerah – daerah pegunungan wilayah Sulawesi Barat. Dan sejalan dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dimana urusan pengelolaan kawasan hutan khususnya  kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi telah dilimpahkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, maka tugas-tugas yang tadinya merupakan urusan pemerintah kabupaten sekarang ini sudah menjadi urusan provinsi.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang ditindak lanjuti  dengan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2017 dan No. 46A Tahun 2017 maka telah disusun Unit – unit Pelaksana Tekhnis Dinas KPH sebagai “tentakel” opd Dinas Kehutanan, yang wilayahnya rersebar di enam kabupaten. jadi kawasan hutan di Sulbar ini terbagi habis menjadi 12 unit wilayah KPH, sehingga angaran-anggaran yang ada di Dinas Kehutanan tentunya diprioritaskan untuk operasionalisasi Uptd-Uptd KPH, karena memang merekalah yang ada di lapangan, dan itu sesuai dengan tupoksi yang digariskan dalam 2 pergub tadi. Jadi di Kantor Dinas Kehutanan ini, kita mengelola anggaran sedikit saja yaitu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik khususnya untuk kegiatan pembinaan tekhnis, maupun pembinaan pegawaian, dan selanjutnya yang sifatnya fisik lebih banyak di KPH dan yang non fisik ada di opd Dinas. Tutur Fakhruddin.

Di akhir wawancara bersama Media Suara Indonesia News” Fakhruddin, lebih lanjut menjelaskan bahwa, kawasan hutan Sulbar yang sekitar 1,069 juta hektar ini, ada kurang lebih 300 hektar telah mengalami degradasi, dan degradasi inilah yang telah menimbulkan lahan-lahan kritis baru. Untuk itu kata” Fakhruddin. Dan untuk  mengejar “gap” atau selisih antara laju degradasi dengan kemampuan kita merehabilitasi, maka kita harus banyak melakukan inovasi-inovasi di lapangan, sekaligus melakukan terobosan-terobosan dengan sebanyak-banyaknya melibatkan masyarakat dan  seluruh stakeholder dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dengan melakukan langkah-langkah inovasi, antara lain :

1. Menekan terlebih dahulu laju kerusakan hutan, dengan melibatkan patroli pengamanan hutan melalui polisi-polisi kehutanan yang ada di KPH-KPH.
2. Menggalakkan atau meningkatkan penyuluhan kehutanan untuk menyadarkan masyarakat dengan membangun pola pikir atau “mindset” bagaimana agar supaya masyarakat sama-sama memahami arti penting keberadaan kawasan hutan.
3. Menerapkan pola kerjasama dengan para pihak atau stakeholder, seperti TNI, POLRI, Perguruan Tinggi, unsur pemuda, Pramuka, Pencinta Alam, dan lain-lain.  Seluruh kegiatan stakeholder ini kita akan bantu dan kita dukung penuh dengan bantuan bibit pohon dan lain-lain. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program kerja pada masing-masing organisasinya, kita senantiasamengajak untuk melakukan penanaman pohon, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dan tak kalah penting kita juga menjalin kerjasama dengan instansi atau opd terkait, seperti dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Peternakan agar dalam menerapkan pengembangan budi daya tanamannya senantiasa menerapkan pola “Agroforestry”  dimana di dalam satu hamparan yang sama, kita terapkan pola tanam secara tumpang sari, yang hasilnya langsung dapat dirasakan masyarakat. jadi kesimpulannya, untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam pengelolaan hutan terutama memberikan penyadaran, membangun “mindset”  bahwa  kita bisa membangun untuk mengembangkan atau memajukan daerah ini tanpa harus merusak hutan, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem melalui kegiatan-kegiatan yang akrab dengan lingkungan.” Pesan Fakhruddin.

Seperti diketahui pula bahwa, pada awal Tahun 2020 Tepatnya Pada Tanggal 16 Januari Yang lalu Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang dinahkodai oleh Ir. H. Fakhruddin Hade, telah mendapat penghargaan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, dimana penghargaan ini diberikan atas partisipasinya didalam mendukung Pengelolaan Wisata Alam dan Pelestarian Tumbuhan Satwa Liar. Selamat ! . (Hamma)