Suara Indonesia News – Kampar, Riau, Terkait tindak lanjut pemberitaan yang telah viral di sejumlah media massa mengenai dugaan korupsi AW alias Nunung oknum eks Bendahara BLUD RSUD Bangkinang yang disinyalir korupsi hingga milyaran rupiah beberapa waktu lalu terus menjadi sorotan sejumlah awak media.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi ini mencuat berdasarkan informasi temuan dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang mana AW alias Nunung diminta untuk segera mengembalikan uang Kas RSUD Bangkinang yang diduga dikorupsinya itu dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Untuk membuka tabir dugaan korupsi ini secara terang benderang, Awak media mencoba konfirmasi lanjutan perkembangan tindak lanjut dugaan korupsi yang mencapai Milyaran rupiah ini kepada Plh. Bupati Kampar, Drs. Yusri, M.Si yang juga merupakan Sekda Defenitif Pemkab Kampar, Kamis malam (8/8/19) usai acara pisah sambut Kajari Kampar.

Kepada Awak media, Plh. Bupati Kampar, Drs. Yusri, M.Si mengatakan, tindaklanjut permasalahan AW alias Nunung oknum eks Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang itu tidak hanya dari BPK Provinsi Riau saja, namun juga sudah menjadi atensi BPK RI.

“Memang sudah kita sita semua yang menjadi dokumen – dokumen penting, termasuk kekayaan Aw alias Nunung, jadi sebenarnya itu akan ada keputusan akhir nanti di BPK RI terkait temuan tersebut, dan itu sudah dikembalikan ke Kas daerah,” ujar Yusri.

Dijelaskan Yusri, mengenai laporan pengembaliannya, semua dilakukan audit Inspektorat dengan BPK, jika awak media ingin melihat bukti pengembalian itu, silahkan saja. Karena ini bukan rahasia umum lagi, sudah dilakukan audit itu bukan rahasia lagi.

Ketika disinggung terkait sanksi yang diberikan kepada AW alias Nunung oleh Pemkab Kampar, Yusri menegaskan bahwa Pemkab Kampar akan melakukan tindakan tegas.

“Tidak hanya sanksi dari Pemkab Kampar, bisa jadi dari BPK ada rekomendasi – rekomendasi, dan tentunya semua rekomendasi dari BPK nantinya akan kita laksanakan,” tegas Yusri.

Lebih lanjut Yusri menjabarkan, untuk sanksi bisa macam – macam, walaupun AW alias Nunung itu sekarang masih tugas di RSUD Bangkinang, tapi jabatannya sudah kita copot dari Bendahara.

“Agar tidak jauh AW alias Nunung dari situ, dan memudahkan kordinasi, makanya AW alias Nunung masih ditugaskan di RSUD Bangkinang, Masa dia pergi begitu saja, tapi kita tidak pernah komen seperti itukan,” terangnya.

Yusri juga menegaskan, bahwa sebetulnya Pemkab Kampar akan mengedepankan yang menjadi tanggungjawab.

“Tanpa kalian kejarpun, itu pasti kita kejar, dan tanpa anda bertanya, kita harus selesaikan itu,” tegasnya.

Yusri juga menambahkan, untuk ASN dengan inisial AW alias Nunung ini pasti ada resiko yang akan diterima.

“Tapi yang jelas hartanya sudah sama kita, boleh dilelang. Harta yang kita sita itu banyak, diantaranya Ruko dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Ketika disinggung mengenai apa saja aset yang disita selain Ruko tersebut, Plh. Bupati Kampar, Drs. Yusri, M.Si terkesan enggan menjelaskan secara gamblang.

Hingga berita ini diterbitkan, AW alias Nunung belum dapat dikonfirmasi, terkesan menghindari awak media. (Renaldi/rls)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kab. Aceh Tenggara melaksanakan dialog partisipatif dengan komite sekolah tingkat PAUD,TK, SD, SMP, selama dua hari di gedung P3G dalam rangka meningkatkan peran aktif dan partisipatip komite sekolah terhadap perencanaan kebijakan sekolah yang dilakukan kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor : 75 Tahun 2016, Tentang Komite Sekolah.

H.Ruslan Husni, S.Ag, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) kab Aceh Tenggara didampingi Sekretarisnya H.Kamjani.S.Pd, Kamis (8/08/19) di gedung P3D, mejelaskan kepada wartawan media ini, dialog Partisipatif ini dilaksanakan Selama dua hari dari Tgl 7-8 Agustus 2019, bertujuan untuk meningkatkan pran aktif dan partisipatif dan mengsinkronisasikan komite sekolah dengan kepala sekolah dan pesertanya terdiri dari komite PAUD, SD, TK dan SMP/Madrasah, karena selama ini menurut pengamatan kami peran komite sekolah kurang dalam perencanaan, program, serta kebijakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, ini mungkin akibat kurang singkronisasi antara, ketua komite dengan kepala sekolah.

Ketua majelis pendidikan daerah (MPD) berkesimpulan, komite sekolah selama ini masih dalam menyesuaikan diri dengan Permendiknas Nomor : 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, belum ada rumusan pelaksanaan tugas pokok untuk memperkuat komite Sekolah/madrasah disemua jenjang tingkat satuan pendidikan dari kabupaten aceh tenggara ini dan persepsi terhadab eksistensi komite sekolah berbeda beda sesuai dengan paham masing masing, serta rendahnya singkronisasi, komite sekolah dalam perencanaan program kebijakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, dengan adanya dialog partisipatif ini nantinya, komite sekolah dapat memahami dan melaksanakan tupoksinya selaku komite sekolah.

Selain itu Ketua majelis pendidikan daerah ( MPD) mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRK kab, Aceh Tenggara agar dapat memprioritaskan dan menambah serta memaksimalkan anggaran untuk tahun 2020 pada MPD, agar MPD dapat menjalankan program serta melaksanakan Wolkshop terhadap komite sekolah serta menerbitkan buku pedoman sebagai pedoman bagi komite, sekolah harap Ketua MPD. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara, Sebagai mana yang di amanatkan KPK kepada Para kepala desa, aparatur desa melalui surat himbauan Nomor. B-7508/01-16/08/2016 menyangkut sistem pengelolaan keuangan desa / dana desa yang di katagorikan uang Negara.

Masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk di permainkan atau di salah gunakan untuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut tanggapan dari kadiv penelitian lembaga BAPAN AI Kabupaten Aceh Tenggara S. Ali Bakri mengatakan kepada wartawan media ini, kamis (8/08/19) di kf pulonsa baru.

Memandang perlu dalam pengelolaan dana desa, harus di lakukan secara transparan dan benar benar dapat di pertanggung jawabkan.

Dan berkenaan dengan hal tersebut, maka S, Alibakri meminta kepada seluruh aparat pemerintah desa juga aparat yang terkait muspida dan masyarakat Kab Aceh Tenggara untuk mematuhi seluruh peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa khususnya penggunaan dana desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari .

Dan maksud tujuan himbauan KPK yaitu membuka ruang partisipasi masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa/dana desa dengan mengikutsertakan aparat hukum dan LSM, wartawan dan lembaga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, penggunaan keuangan dana desa tersebut.

S. Ali Bakri menambahkan partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan, melaporkan informasi serta keluhan yang di anggap perlu di tindak lanjuti terkai penggunaan keuangan desa, dana desa terhitung sejak tahun anggaran 2015 – 2019 tersebut kepada pihak pihak terkait seperti kapolres dan kejaksaan kab aceh tenggara.

Permasalahannya anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa tahun anggaran 2015 di ketahui terealisasi hanya sebesar Rp,114.045.264.400 atau (83,73%) dari yang di anggarkan dalam APBK Rp,163.352.099.900.

Anggaran belanja kepada desa setelah perubahan anggaran tahun 2016 di ketahui dari sumber APBK Rp, 56.575.900.000, belanja bantuan keuangan kepada desa tahap ke tiga (silpa APBN 2015) sebesar Rp,20.069.177.000, dan belanja bantuan keuangan kepada desa dari sumber dana APBN tahun 2016 sebesar Rp, 226.043.540.000, yang patut diduga di salah gunakan oleh oknum oknum pejabat di dinas pengelolaan keuangan daerah DPKD, karena di duga sumberdana APBK yang di maksud tersebut diatas belum di realisasikan.

Pembayarannya kepada desa 100% sehingga perlu di lakukan evaluasi ulang pertanggung jawabannya secara teransparan sebagai mana yang di amanatkan undang undang RI 1945. Tegas S. Alibakri. (yusuf)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Aliansi Gerakan masyarakat pase peduli air (GEMPUR) turun langsung ke lapangan tempat beroprasinya PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) di gerdong pase Rabu (7/08/19).

Beberapa perwakilan lembaga yang bergabung dalam aliansi GEMPUR, yang di komandoi oleh kordinator GEMPUR sendiri, Musliadi Salidan melihat langsung keadaan area oprasi PT RPPI yang sudah di tebang, “tujuan kami ke lokasi karana adanya dugaan pelanggaran hukum IUPHHK – HTI PT. RPPI yang saat ini sedang menjadi isu hangat di masyarakat” ucap Musliadi saat di tanyakan pers.

Setelah upaya investigasi mereka lakukan dengan cara turun langsung ke lokasi oprasi PT RPPI mereka akan melakukan upaya advokasi untuk pemcabutan izin PT RPPI tersebut karna dugaan adanya izin yang di berikan melanggar hukum dan Keberadaan IUPHHK – HTI PT RPPI berdampak terhadap :

1. Terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase.

Karena area izin PT RPPI, berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut
yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air, juga untuk kebutuhan pertanian sawah, setidaknya luas sawah irigasi dalam
kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha. Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 ha, serta DAS Krueng Mane 8.963 ha.

2. Hilang/mengganggu habibat satwa liar dan dilindungi, karena secara umum satwa tersebut berada di luar Daerah Perlindungan Satwa Liar dalam area izin PT RPPI.

3. Hilangnya sumber ekonomi warga dari hasil hutan non kayu.

4. Hilangnya lahan atau wilayah kelola masyarakat akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT RPPI.

5. Terjadinya bencana alam, karena sesuai dengan tata ruang Kabupaten
Aceh Utara, kawasan IUPHHK – HTI PT RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi. Tambah Musliadi.

Kedatangan GEMPUR ke lokasi di sambut oleh pihak PT RPPI, selanjutnya GEMPUR melakukan komunikasi mengenai keterangan PT RPPI, “kami akan menghentikan dulu oprasi penebangan dan akan melanjutkan setelah adanya upaya sosialisasi ke masyarakat tentang PT RPPI”, ungkap salah satu pegawai perusahaan.

Musliadi menambahkan ” kami berharap kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif agar dapat mencari solusi dalam permasalahan yang sedang terjadi saat ini, baik dari adanya dugaan pelanggaran hukum atas izin yang di berikan oleh pemerintah Aceh, dan dampak yang akan terjadi terhadap kerusakan hutan, krisis air dan punahnya satwa liar jika oprasi PT RPPI ini terus berlanjut, ini bukan permaslahan yang spele ini mengenai hajat hidup orang banyak,” tutupnya.

Reporter: manzahari

Suara Indonesia News – Kepulauan Riau, Salah satu akses jembatan penghubung kepusat kantor Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) sangat menghawatir rabu (07/08/19).

Jembatan II tersebut yang terletak di Pulau Dompak merupakan akses penghubung dari Kota Tanjungpinang maupun Kabupaten Bintan. Hal tersebut sanngat dikhawatirkan bagi pengguna jalan yang kerap kali melintas di jembatan II tersebut.

Hendra salah satu warga Tanjung Pinang yang sering memancing ikan di bawah jembatan saat memberikan imformasi pada awak media Suara Indoneaia News mengatakan,” jika air laut pasang emang tiang jembatan di bagian bawah tidak terlihat berkarat bahkan ada juga tiang penyangga yang sudah putus, namun saat air laut surut terlihat jelas kondisi tiang tersebut.

Dia berharap pada Pemerintah untuk segera memperbaiki tiang penyangga yang sudah rusak.
Jangan menunggu hal hal yang tidak kita inginkan terjadi, sebelum ada musibah sebaiknya Pemerintah segera ambil tindakan ucapnya,” (Obet).