Suara Indonesia News  – Lhokseumawe, Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin di capai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang, diantaranya:

(1). Mahalnya biaya pendidikan

Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalai nya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama  mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan.

Pemerintah sudah mencanangkan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib 12 tahun, akan tetapi biaya-biaya lain yang harus di tangguh oleh para siswa tidaklah gratis. Biaya untuk perjalanan ke sekolah, membeli buku, seragam, dan peralatan sekolah lainnya tidak murah. Mereka harus memikirkan biaya lain selain biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal di bandingkan biaya pendidikan itu sendiri. Selain itu, biaya hidup yang semakin meninggi terkadang membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dibanding harus melanjutkan pendidikannya

(2). Fasilitas pendidikan yang kurang memadai

Yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya sudah hampir rubuh, tidak memiliki fasilitas penunjang seperti meja belajar, buku, perlengkapan teknogologi, dan alat-alat penunjang lainnya yang menyebabkan pendidikan tidak dapat berkembang secara optimal.

(3). Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan

Perhatian yang diberikan pemerintah dalam hal pendidikan di kota dan di desa sangatlah berbeda. Pemerintah yang lebih menaruh perhatian pada pendidikan di perkotaan membuat kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan menjadi timpang. Salah satu contohnya ialah dalam masalah kesejahteraan guru. Gaji guru di desa jauh lebih rendah dibading gaji guru di kota. Hal ini menyebabkan banyak guru yang lebih memilih bekerja di kota daripada di desa. Alhasil kualitas guru di kota lebih baik dibanding guru di desa. Selain masalah kesejahteraan guru, juga terdapat ketimpangan dalam hal bantuan untuk fasilatas pendidikan, dan banyak hal lainnya. Maka tidak heran apabila kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata dimana kualitas pendidikan di kota lebih baik daripada di desa.

Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Pemerintah harus peka terhadap kondisi pendidikan di setiap daerah dan dapat mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas sesuai dengan kondisi daerah masng-masing. Tidak hanya pemerintah, tetapi masayarat juga harus bahu-bahu bersama pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan itu penting dan dapat selalu mengawasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

Penulis: Wiki Mardiansya

(Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Lhoseumawe)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe, Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATN) Universitas Malikussaleh gelar diskusi ilmiah dan temu sapa. (22/07/2019)

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pantai Rancong pada hari Minggu 21 Juli 2019. Dengan mengusung tema “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak”, diskusi tersebut diisi oleh pemateri  dosen Hukum Tata Negara, Bu Eny Dameria, SH, M.Hum

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 45 orang peserta yang terdiri dari Mahasiswa(i)  Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, Alumni, maupun dosen Hukum Tata Negara. Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan yaitu untuk melestarikan budaya diskusi dan menjaga silaturahmi antara dosen dan mahasiswa Hukum Tata Negara.

Kegiatan diskusi tersebut juga merupakan kegiatan diskusi pertama yang dilaksanakan oleh mahasiswa(i)  Hukum Tata Negara setelah terpilihnya Ibu Nuribadah SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara menggantikan Bapak Hadi Iskandar SH, MH yang kini menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

“Semoga kegiatan diskusi ini terus berlanjut, dan bisa lebih mendekatkan hubungan mahasiswa dengan dosen. Dan dengan adanya tema diskusi yang diangkat ini mahasiswa di harapkan bisa berpikir kreatif dan inofatf dan bisa memahami permasalahan dan melahirkan solusi dari masalah tersebut” sebut Nuribadah, karena mahasiswa adalah agen of change atau agen perubahan. Tambahnya Nuribadah selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bapak Hadi Iskandar SH, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas yang memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara Diskusi Ilmiah & Temu Sapa HimaTN.

“Kegiatan ini harus terus dilakukan untuk menjalin silahtrahmi dan menumbuhkembangkan budaya diskusi antar mahasiswa kekhususan, dan diskusi juga bisa menambah khasanah ilmu para mahasiswa melihat kondisi saat ini dan perlu ditingkatkan terus pada bagian lain” pesan Bapak Hadi Iskandar SH, MH yang juga merupakan Ketua Bagian Hukum Tata Negara sebelumnya. (Manzahari)