0
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB Maluku Romy Attamimi.

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Lewat Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Samwil Nurlette terpilih sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, periode 2019 – 2024. Sabtu 7/12/2019.

Samwil Nurlette sebelumnya menjabat sebagai ketua MUI kecamatan Huamual Kabupaten SBB dan terpilih sebagai ketua MUI kabupaten SBB menggantikan Moksen Attamimi yang pernah menjabat MUI Kabupaten SBB periode 2014 – 2019.

Dengan terpilihnya ketua MUI SBB yang baru, Ketua Pemuda Muhammadiyah SBB Romy Attamimi, kepada Suara Indonesia News dikatakannya Samwil Nurlette pantas menjadi ketua MUI kabupaten SBB, hal ini sudah dibuktikan Sanwil Nurlette saat jabat ketua MUI kecamatan Huamual.

“Beliau layak dan pantas pimpin ketua MUI SBB, Nurlette telah banyak melakukan kegiatan – kegiatan keagamaan yang berdampak positif terhadap masyarakat dan sangat pantas menjadi ketua MUI SBB “, Ungkap Attamimi.

Dikatakannya Attamimi, hadirnya Nurlette sebagai ketua MUI SBB yang baru dapat membangkitkan marwah MUI,

Menurut Attamimi mengingat MUI selama ini fakum dalam melancarkan dakwah dan sepantasnya MUI memiliki nahkoda baru untuk kembalikan citra MUI yang selama ini fakum dalam kencarkan dakwah.

Nurlette bersama MUI harus bangkit bersama kabupaten SBB guna mengedepankan visi ” Kasi Bae SBB ” melalui dakwah.

Saya selalu ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB Maluku, yang juga merupakan Ormas besar sangat menginginkan adanya partisipasi MUI secara aktif dalam melancarkan dakwah.

Ketua MUI yang baru terpilih secara Aklamasi, harus aktif dalam melancarkan dakwah, dan saya sangat optimis MUI dibawah pimpinan Nurlette mampu melakukan itu ” Ucap Attamimi.

Untuk itu semua ormas yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat, baik pula Pemuda Muhammadiyah SBB menaruh harapan besar di pundak ketua MUI yang baru guna sebagai mitra dalam pengembangan sektor keagamaan di kabupaten SBB.

Semoga ke depan MUI Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku yang di pimpin oleh Samwil Nurlette  bisa dapat bekerja dengan lebih baik agar apa yang di inginkan oleh seluruh masyarakat bisa tercapai, tutup Attamimi. (Suneth)

0

Suara Indonesia News – Baturaja OKU, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Jumat (6/12/2019) siang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang menghadirkan Masyarakat dan KUD Minanga Ogan.

Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan sekelompok masyarakat yang mengaku berasal dari Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, yang juga merupakan anggota Koperasi Harapan Bersama dan mengaku sedang bersengketa lahan dengan KUD Minanga Ogan.

Rakor yang dilaksanakan di Ruang Banmus DPRD OKU itu dipimpin oleh anggota Komisi 1 DPRD OKU  Yopi Sahrudin,S.Sos dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD OKU Yudi Purnanugraha,SH., Syahril Elmi, Rahman Edwin,SH., Robi Vitergo,ST.,  Elan Abidin, Mirza Gumay,SIP dan Hendro Saputra Jaya.

Dari pihak pelapor nampak hadir H. Siswanto, beserta anaknya Robert Jery Tornando, bersama beberapa orang warga masyarakat didampingi kuasa hukumnya Arthulius,SH.

Sementara dari pihak terlapor (KUD Minanga Ogan) nampak hadir Ketua KUD Kamsir, Sekretaris KUD Prasetyo Widodo dan sejumlah anggota KUD Minanga Ogan lainnya yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya Fachrurozi,SH.,MH.

Dalam rapat koordinasi tersebut pihak pelapor melalui kuasa hukumnya Arthulius menyampaikan, bahwa kliennya ingin mengambil kembali tanah meraka yang dikelola oleh pihak KUD Minanga Ogan “Karena kami mendapat informasi bahwa  kredit sudah lunas, maka kami ingin meminta kembali lahan kami,” kata Arthulius.

Sementara Ketua KUD Minanga Ogan Kamsir, dalam menanggapi apa yang disampaikan kuasa hukum pelapor mempertanyakan apakah tanah yang hari ini ingin dikuasai oleh para pelapor adalah milik Siswanto atau sudah menjadi hak milik rakyat, karena lahan milik Siswanto sudah tidak ada lagi di kebun KUD Minanga Ogan, lahannya sudah dijual semua oleh Pak Siswanto.

Kami ini bukan PT. Perkebunan Minanga Ogan, kami ini plasma, kami memiliki kartu anggota  dan kami memiliki SHM, apakah bisa diambil kembali jika lahan ini sudah dijual yang benar saja.” kata Kamsir.

Menurut Kamsir pihaknya selaku Pengurus KUD Minanga Ogan hanya mengurusi tanah atau lahan milik masyarakat, bukan milik mereka pribadi.

“Kalau lahan ini kami berikan kepada Pak Siswanto, maka kami nantinya yang akan bermasalah dengan anggota, kami pasti digugat oleh anggota KUD Minanga Ogan dan kami bisa masuk penjara,” sambung Kamsir.

Setelah melalui mediasi yang cukup alot antara pihak pelapor dan terlapor disertai dengan pertanyaan dan pendapat dari anggota DPRD yang hadir, maka Yopi Sahrudin selaku pimpinan Rakor akhirnya menutup rapat dengan menyampaikan rekomendasi hasil rakor.

Rekomendasi Komisi 1 DPRD OKU terkait pertemuan hari ini ada 2 yaitu :

  1. KUD Minanga Ogan harus menyerahkan lahan kepada pemilik lahan asal.
  2. Pemilik lahan asal direkomendasikan mengambil alih lahan yang diserahkan kepada pihak KUD,” kata Yopi sembari mengetuk palu sidang.

Namun rekomendasi yang dibuat oleh Komisi 1 DPRD OKU itu langsung ditolak oleh pihak KUD Minanga Ogan, karena keputusan itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sehingga pengurus KUD Minanga Ogan langsung  meninggalkan ruangan rapat tanpa menandatangani rekomendasi yang dibuat Komisi 1 DPRD OKU.

Sekretaris KUD Minanga Ogan Prasetyo Widodo, saat dihubungi wartawan menyampaikan bahwa terkait pertemuan tadi pihaknya selaku pengurus KUD Minanga Ogan berkesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan tadi diputuskan secara sepihak.

“Oleh karena itu, maka kami pengurus KUD Minanga Ogan melakukan walk out dan kami sampaikan bahwa mediasi ini tidak ada kesepakatan,” tegas Prasetyo.

Selanjutnya menurut Prasetyo KUD Minanga Ogan tetap pada pendiriannya bahwa, yang berhak mengelola lahan adalah KUD Minanga Ogan bekerjasama dengan PT. Perkebunan Minanga Ogan, selaku avalis, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Saat disinggung terkait KUD Harapan Bersama menurut Prasetyo KUD Minanga Ogan tidak ada hubungan dengan KUD harapan bersama.

“Karena anggota KUD Harapan bersama bukan anggota KUD Minanga Ogan, maka kami tidak bersedia menyerahkan lahan kepada KUD harapan bersama, lahan KUD Minanga Ogan adalah milik anggota KUD Minanga Ogan”, pungkas Prasetyo. (FM)

0

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Musaibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Tambelan beberapa hari lalu sehingga, sempat melumpuhkan segala aktifitas warga Kecamatan Tambelan selama tiga hari banjir yang menggenangi Kecamatan tambelan, Sabtu (07/12/19) sudah tampak kering.

TNI – Polri bersama Pemerintahan Kecamatan Tambelan, lakukan gotong royong dan berbenah dibawah kendali Danramil 07 Tambelan Kapten Inf. Tomson Raja Guk Guk, bersama – sama membersihkan akses jalan, Parit, Masjid, Rumah Sekolah dan membenahi rumah warga yang rusak.

Danramil 07 Tambelan Kapten Inf Tomson Raja Guk Guk mengatakan, “Kita bersama Polri, Pemerintah dan Warga, bersama sama lakukan bersih masal setelah di landa musibah banjir dan tanah longsor yang membuat kecamatan Tambelan lumpuh.

Semua fasilitas sarana umum di Kecamatan Tambelan kita benahi bersama sama ucapnya,”

Kapolsek Tambelan IPDA Missyamsu Alson menambahkan, “Dalam musim hujan dan angin kencang menghimbau pada warga yang beraktifitas ke laut harus waspada jangan memaksakan diri, apa lagi cuaca pada saat ini benar benar buruk angin kencang dan ombak kuat. Gunakan life jaket bila melaut, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan bila melaut.

Gotong royong masal ini tampak Sekcam Tambelan Suhardi, anggota Satpol PP, Koramil 07 Tambelan, Seluruh Personil Polsek Tambelan , Lurah,Kepala Desa RT, RW ikut bergotong royong membenah Kecamatan Tambelan usai dilanda banjir dan tanah longsor. (OBET)

0

Suara Indonesia News – Subulussalam, Jum’at, 06 Desember 2019 kemarin, sekitar pukul 11.00 wib, Kanit Binmas Aipda Salahuddin yang mewakili kapolsek Rundeng, berserta Bhabinkamtibmas  Brigadir Yulian Fajri, melaksanakan kegiatan jubar (Jum’at barokah) memberikan bantuan sembako terhadap keluarga kurang mampu/Fakir miskin di Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussaalam.

Dalam giat Jum’at Berokah ini,  Kapolsek Rundeng memberikan bantuan sembako Kepada, Ramlah ( Keluarga kurang mampu), Slamet (Keluarga kurang Mampu), yang merupakan warga Desa Lea Pemualan, kec. Rundeng, kota Subulussalam.

Adapun jenis bantuan yang di serahkan berupa Beras, Minyak goreng Gula pasir, Mie instan. Hadir dalam giat kali ini antara lain Aipda Salahudin (Kanit Binmas Polsek Rundeng), Brigadir Yulian Fajri ( Bhabinkamtibmas).

Giat tersebut berakhir sekira pukul 11.30 wib dan berjalan dengan aman dan baik. Pungkasnya. (syahbudin Padang)

 

0

Suara Indonesia News – Muara Enim SumSel, Polres Muara Enim Laksanakan Kegiatan Perdananya yaitu  “Jumat Berbagi” yang dilaksanakan langsung oleh Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono.SH.SIK.MH.

Dengan didampingi oleh Kabag Ops dan Kasat Narkoba Polres Muara Enim, serta beberapa anggota Sat Binmas Polres Muara Enim. Jumat 06/12/2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, di beberapa lokasi diantaranya Pasar 1, 2 dan 3 di Kecamatan Muara Enim.

Kapolres Muara mengatakan, “Jum’at Berbagi ini Insya Allah akan berlangsung setiap hari Jum’at oleh Satbinmas Polres Muara Enim yang mana sumber dananya dari sedekah Personil Polres Muara Enim di apel pagi hari Kamis”, ucap nya.

Kegiatan Jum’at Berbagi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa Sembako kepada masyarakat yang memang membutuhkan dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah warga (door to door).

Dengan adanya kegiatan ini senantiasa untuk menunjukkan bahwa POLRI ada dan dekat dengan masyarakat khususnya Polres Muara Enim ingin berbagi bersama masyarakat yg kurang mampu dan berupaya bermanfaat bagi masyarakat.

Serta merubah image yang melekat dimasyarakat, apa yang selama ini mereka pikirkan tentang Polri dengan cara memberi bukti nyata Polres Muara Enim menyatu dengan masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Jum’at Berbagi ini. (Candra)

0

Suara Indonesia News – Bengkalis, Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkalis, H Hermanto Baran, ketika  memimpin rapat Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kabupaten Bengkalis 2019 di aula lantai II Badan Kesbangpol, jalan Antara, Bengkalis, Kamis, 5 Desember 2019 lalu.

Hadir juga dalam rapat Bakorpakem itu Kajari Bengkalis diwakili Staf Intel Andreansyah Pahlevi, dan Kepala Kemenag yang diwakili H Abdul Hamid.

Lalu, Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis Kapten Inf Tarman Sugianto, Kanit II Intel Polres Bengkalis Tamrin, Kasi Intelkim Imigrasi Bengkalis Bekti Perwira, Ketua FKUB Kabupaten Bengkalis H Nurnawawi, Ketua PGI Ridold Pasaribu, dan H Syarifuddin dari MUI Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan dari internal Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, antara lain Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Halazmi Yulizar, Kepala Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya H Suratman, Kasubbid Wasbang dan Ideologi Supriono, dan Kasubbid Kewaspadaan Nasional Rudi Iskandar.

Hermanto menambahkan, sampai dengan awal Desember 2019, wilayah Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan sangat kondusif.

“Berkat kerjasama dan peran dari tokoh agama, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait lainnya, Kabupaten Bengkalis sangat kondusif,” imbuhnya. (Musrialdi/Diskominfotik)

0

Suara Indonesia News – Jakarta, Dengan adanya Bandara Kalimarau dan Bandara Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memang tidak dipungkiri akan terjadi peningkatan kunjungan wisata baik lokal dan manca negara. Baik untuk urusan wisata maupun bisnis, Demikian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Abdurahman saat dijumpai di acara Bandara Award, Hotel Borobudur, Jakarta (6/12-19) lalu.

Kalaupun terlihat lelah, namun beliau demikian semangat saat diajak bicara tentang ke-2 bandara tersebut. “Keberadaan bandara bandara itu adalah bukti bahwa masyarakat, pemkab Berau dan instansi terkait, demikian fokus meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya. “Yang jelas sudah banyak para wisatawan dan investor yang datang ke Berau, transportasi udara kami sudah mampu menangani itu, kami pasti memberikan pelayanan yang baik untuk itu.

Keberadaan kedua bandara pastinya akan berimbas kepada peningkatan kunjungan wisatawan dan pebisnis, efeknya pasti terasa karena lapangan pekerjaan pun akan mengikuti. Di Bandara Kalimaru sudah dihandle oleh 6 maskapai besarbseperti Garuda, Sriwijaya, Nam Air, Wing Air, Express Air dan Susi Air”, kata beliau.

Sedangkan, tambahnya, bandara Maratua masih ditangani oleh Susi Air dan akan bertambah kemudian seiring waktu.

“Kami atas nama pemerintah kabupaten dan masyarakat Berau, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan RI, Dirjend Perhubungan Udara, Pengelola Bandara Kalimarau dan Maratua, dan semua pihak terkait sehingga Kabupaten Berau sudah dapat sejajar dengan daerah lain dalam hal apapun, khususnya pelayanan lalu lintas udara. Yang akan meningkatkan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja”, kata beliau lagi.

Setelah Bandara Kalimaru, pemkab Berau terus berupaya agar bandara Maratua pun secepatnya dapat didarati Pesawat-pesawat berbadan lebar. Kami sedang  fokus juga  untuk memfasilitasi perpanjangan landasan pacu Bandara Maratua, Berau, Kalimantan Timur. Rencananya akan ditambah 200 meter, dari 1.600 menjadi 1.800 meter dan kemudian akan ditingkatkan lagi menjadi 2.000 meter. Sekarang dalam finalisasi pengaspalan dan melengkapi lainnya lagi”,  kata Abdurrahman.

“Sudah siap menjadi bandara internasionalnya pak?”, tanya saya. Beliau mengangguk dan menjawab, “Inshaa Allah”.

Kata beliau lagi, perpanjangan landasan pacu ini, kata Abdurraham juga harus diikuti dengan penambahan Instrument Landing System (ILS) untuk membantu navigasi penerbangan.

Namun, tambah beliau lagi,  pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, pasalnya, menurut Abdurrahman, banyak bandara di daerah lain yang juga mengajukan usulan yang sama. Semangat pak Kadis. (PpRief/Rahma)

0

Suara Indonesia News  – Subulussalam, Setelah penantian panjang akhirnya, masyarakat Kota Subulussalam memiliki Polres definitif, kepastian tersebut setelah Kapolri menunjuk AKBP Qori Wicaksono, S.I.K., sebagai Kapolres Subulussalam.

Dari informasi, penunjukan AKBP Qori Wicaksono sebagai Kapolres Subulussalam tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/3234/XII/KEP./2019 tanggal 6 Desember 2019 bersamaan dengan penunjukan Kapolres Pidie Jaya, AKBP Musbagh Ni’am, S.Ag., S.H., M.H.

Dalam ST Kapolri yang ditandatangani An. Kapolri AS SDM Irjen Pol. Dr. Eko Indraheri S., M.M., itu disebutkan AKBP Qori Wicaksono sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Aceh.

Sementara AKBP Musbagh Ni’am sebelumnya Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Aceh sebagai Kapolres Pidie Jaya.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Andrianto Agramuda, S.I.K., yang selama ini membawahi Kota Subulussalam sebagai wilayah hukumnya membenarkan penunjukan AKPB Qori sebagai Kapolres pertama Kota Subulussalam.

“Iya benar, Pak Qori Wicaksono sebagai Kapolres Subulussalam, sudah keluar ST Kapolri,” kata Kapolres Andrianto. Jum’at, 6 Desember 2019.

Agramuda menyebutkan, dengan terbitnya ST Kapolri pengangkatan pejabat polres, secara otomatis Polres Subulussalam menjadi definitif.

“Kapan proses pelantikan dan jadwal serah terima jabatan belum tahu, itu kewenangan Polda Aceh, yang menentukan kapan jadwal pelantikan dan serah terima jabatan,” tutup Agramuda. (Syahbudin padang)