Suara Indonesia News – Sorong Papua Barat, Kapolres Sorong AKBP. Dewa Made, S.S. SIK, pimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Perwira Pertama (PAMA) dilingkungan Polres Sorong (24/06/2019)

Dalam upacara tersebut yang bertempat di Markas Komando (MAKO) kepolisian Sorong Aimas, Kapolres Pimpin upacara serah terima jabatan kepada beberapa pejabat untuk di promosikan ke jabatan yang baru.

Proses pengukuhan serta Sertijab beberapa pejabat yakni AKP. Fernando Saharta Sarahi S.I.K. yg sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Sorong dipromosikan ke jabatan baru dalam sebagai PS. Kanit 2. Subdit 2. Ditreskrimum Polda Papua Barat. Kemudian AKP. Dodi Pratama S.I.K. sebelumnya menjabat  Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Papua Barat diangkat diangkat dengan jabatan baru sebagai Kasatreskrim Polres  Sorong.

Selanjutnya Iptu Putiho S.IP. Jabatan lama sebagai Kapolsek Moraid  bergeser ke jabatan baru sebagai PS.

Kasatlantas Polres Sorong Selatan Polda Papua Barat, dan selanjutnya Iptu Kaleda Loji, jabatan lama sebagai Kapolsek Sorong Kepulauan beralih ke jabatan baru sebagai Kapolsek Moraid Polres Sorong.

Proses pelaksanaan upacara yang telah dilaksanakan, Kapolres AKBP. Dewa Made S.S. S.I.K. mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas para pejabat yang telah mengemban tugas dengan baik, dan Beliau juga menyampaikan bahwa dalam setiap perjuangan untuk mancapai suatu kesuksesan kadang  kita tidak pernah mengerti, tidak sadar bahwa kita dididik oleh orang tua kita dirumah , dididik oleh guru disekolah dan kita diberkati oleh campur tangan Tuhan, oleh karena itu kepada para Perwira yg akan mengemban tugas baru untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas tugas kita yang lebih baik.

sebelum munutup kegiatan Kapolres menyampaikan secara komprehensif agar semua keluarga besar  Polres Sorong untuk tetap saling menghargai satu sama lain, kemudian bagi pejabat yang baru dilantik agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kiranya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi setiap warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan juga perlindungan.(Sam’Mad/SI).

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Menjelang Musabaqah Tilawah Qur’an (MTQ) Ke – 34 tingkat Provinsi Aceh pada September 2019 Mendatang, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melaksanakan seleksi dan Training Center (TC) guna mematangkan persiapan peserta yang akan dikirim ke MTQ Aceh yang berpusat di Pidie Jaya.

Komite Mahasiswa dan Pelajar Kutamakmur (KOMPAK), meminta kepada Tim TC Kafilah MTQ Aceh Utara dalam merekrut peserta untuk tidak mengedapankan faktor kedekatan, Eselon, apalagi rasa belas kasih.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum KOMPAK, Ody Yunanda kepada Media, Minggu (23/06.2019).  Ody  berharap, Aceh utara bisa mengulang kesuksesan pada MTQ Aceh ke – 32 di Nagan Raya dengan meraih juara umum.

Namun, lanjut Ody, Menelan pil pahit pada MTQ Aceh ke – 33 di Aceh Timur adalah hal yang tidak elok jika persoalan ini berlalu begitu saja tanpa disertai catatan reflektif, sebagai bahan evaluasi para Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Lebih tak elok lagi, jika saat disahuti dengan sebatas harap maklum.

Ody menambahkan, Generasi Aceh Utara tak dapat diremehkan. Bukankah kabupaten ini dibangun di atas dalil Syari’at islam yang berkualitas? Menurutnya, persoalan kalah di Aceh timur tidak boleh ditangkap dalam makna sederhana, sebatas asumsi kalah ataupun menang. Sebab dari awal ada sejumlah persoalan krusial yang menjadi bagian dari proses menuju nasib malang itu.

Persoalan itu antara lain, Kata Ody, Pertama, selama ini porsi anggaran pelaksanaan MTQ masih menjadi momok yang mencengangkan. Singkatnya masih lebih banyak biaya yang digelontorkan hanya untuk membiayai tim penggembira dari pada menyuguhkannya untuk proses pembinaan berkelanjutan. Dapat dibayangkan, ketika sejumlah aparat di Aceh utara ini diberangkatkan.

“Urusan kostum Official, biaya perjalanan, dan berbagai kelengkapan lainnya masih lebih kuat daya serapnya dari pada menyiapkan porsi untuk pembinaan jauh-jauh hari sebelum digelar. Sehingga, sekalipun anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar, tetap saja tak akan membawa progres yang lebih baik.”, ungkapnya.

Kedua, selain persoalan kaderisasi yang berlangsung secara tidak sehat, terdapat juga masalah yang melingkupi proses rekrutmen dewan hakim. Kata Ody, Sejauh ini, kita belum memahami secara utuh bagaimana sesungguhnya standar kompetensi yang mesti disandang oleh para dewan hakim itu.

“Tidaklah elegan jika mereka direkrut hanya karena memiliki basis sebagai seorang muballigh/tokoh agama saja. Tidak pula menarik jika berdasar pada kuota antar Kecamatan. Lebih menyakitkan lagi, jika perekrutannya hanya didasarkan pada standar like or dislike.”Tambah Ody.

Ody melanjutkan, Fakta ini seharusnya membangunkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bahwa selama ini banyak hal yang terlewatkan tanpa evaluasi secara lebih tajam. Kiranya layak untuk menyatakan bahwa Pemerintah Aceh Utara belum bekerja sebagai mana mestinya. Sejauh ini, kemeriahan MTQ tingkat Kabupaten belum berbanding lurus dengan tingkat keseriusan melakuklan kaderisasi jangka panjang. Artinya, pola instan menggelar MTQ lebih dominan dari pada hasrat mencetak kader lebih banyak.

Di atas semua itu, subtansi persoalan ini pada dasarnya mengajak semua pihak untuk berpikir bening agar pembinaan Al-Quran ini tidak dicampuri oleh kepentingan jangka pendek. Tidak juga sebatas pertimbangan normatif. Karena pada dasarnya agenda besar dari sebuah perehelatan MTQ agar bangsa ini tetap dijaga oleh Al- Quran. Bukan yang tertulis, melainkan para penganut yang meyakini bahwa al- Quran itu wahyu Allah, tak ada keraguan di dalamnya.

“Jika demikian keyakinan itu dihunjamkan, maka jangan lagi ada kesengajaan memanipulasi fakta. Gelaran MTQ di Aceh Timur memang telah berlalu. Tapi yang lebih penting menurut kami, Aceh utara  ini membutuhkan manusia bertabiat tulus. Termasuk tulus menjalankan MTQ, tulus membina Qari-Qariah, serta tulus untuk tidak sekedar juara”, Tegas Ody .(Manzahari)

Suara Indonesia News – Labuha, Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),  Ruslan Djafar, menilai keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terkesan “mandul” dan tidak difungsikan dalam penempatan pejabat esalon.

Hal ini kata Ruslan, selama ini Baperjakat bukannya tidak berfungsi tetapi tidak difungsikan sehingga jangan kaget jika ada pejabat eselon IV yang banyak tak terpakai.

“Banyak SKPD diisi dengan pelaksana tugas, ini berkonsekwensi dalam penganggaran,” ujar mantan Anggota DPRD dua periode ini, Sabtu, (22/6/19). Di Marimoi Cafe, Desa Tomori.

Memang kata dia, kewenangan hak progretif bupati, untuk melakukan pergantian, namun tidak bisa diabaikan kajian baperjakat, sehingga hasil prodak SKPD benar – benar layak dan mampu mengelola anggaran.

“Masalah kewenangan memang ada pada Bupati tetapi didelegasikan menurut ketentuan undang-undang kepada Baperjakat yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, jangan asal-asalan,” cetusnya.

Karena kata dia, ini bukan soal berwenang atau tidak, tetapi apakah kewenangan itu sudah memenuhi syarat atau belum dalam hal rekrutmen dan penempatan pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah persoalan kompetensi.

“DPRD kita juga tidak bisa menjalankan fungsinya, untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah,”tutupnya.(Bur)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Ormawa Fakultas Hukum Universitas Malikissaleh (Unimal), setelah melakukan galang dana untuk rumah tak layak huni (RTLH) kini langsung turun untuk memberikan bantuan berupa sembako dan sedikit uang tunai, sabtu (22/07/19)

Penggalangan dana yang dilakukan di beberapa tempat seperti kampus, jalanan, ngamen di cafe lhokseumawe dan di depan pendopo Bupati Aceh Utara beberapa hari yang lalu, memperoleh dana sebesar  Rp 6.255.000, dan hasil rapat pada Sabtu malam dini hari, dana tersebut di serahkan kepada tiga masyarakat Aceh Utara yang menghuni (RTLH) sebagian berupa sembako dan juga sedikit berupa uang tunai, untuk Nek Tijarah, warga Gampong Ulee Gunong, Kecamatan Lhoksukon, dan Nek Aminah, warga Gampong Meunasah Meurbo, Kecamatan Tanah Jambo Aye, dan Simpang kramat Aceh Utara. Ujar fadli Saat di konfirmasi via telpon

Sembako yang diangkut dengan menggunakan pick up dan sebagian mahasiswa mengunakan kendaraan roda dua beriringan dengan mobil pengangkut sembako,dimulai berjalan dari lhokseumawe Simpang Kramat, menuju kediaman nek Tijarah kec.lhoksukon dan setelah zuhur di lanjutkan ke kec.tanah jambo aye di kediaman nek Aminah

Sebelumnya, tudingan kritikan mahasiswa terhadap pemkab karna abai terhadap masyarakat sempat di bantah Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, melalui Kabag Humas Setda Aceh Utara, Andre Prayuda, S.STP., M.AP., mengatakan, Pemkab Aceh Utara hingga saat ini telah membangun 1.741 rumah duafa dari alokasi dana gampong. Kebijakan pembangunan rumah duafa tersebut sejak diterapkannya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang mewajibkan setiap gampong untuk membangun masing-masing dua rumah untuk warga miskin dalam setahun.

“Menurut Andre, saat ini masih tersisa 2.140 rumah warga duafa yang membutuhkan bantuan. Kata dia, Pemkab Aceh Utara terus mengupayakan bantuan rumah duafa tersebut dari berbagai pihak dan sumber, bukan hanya dari alokasi dana gampong. Misalnya, yang rutin dilakukan setiap tahun selain dari alokasi dana gampong, juga bantuan rumah dari Baitul Mal setempat” lanjutnya. Berita yg di lansir dari portalsatu

“Walau demikian kami mahasiswa tetap menjalankan fungsi kami sebagai (sosial control) untuk tetap pro terhadap masyarat, walau setelah kritikan dan aksi galang dana kami lakukan baru ada tanggapan dari pihak pemkab Aceh Utara yang mengatakan sudah berupaya untuk menuntaskan permasalahan (RTLH) di Aceh Utara” ujar gubernur FH Muhammad Fadli kepada wartawan SI saat di konfirmasi,

“Jika dalam hal ini mahasiwa masi diam maka siapa lagi yang akan membangunkan para pejabat yang terlelap di bawah AC” tambahnya

Mahasiswa berharap agar pemeritah terus selalu memerhatikan masyarakat bukan hanya Pemkab bahkan Pemda untuk menjalankan amanah dengan baik dan bijaksana tetap pro terhadap masyarakat,

“Dan alhamdulillah walupun tidak terlalu banya yang kami berikan, setidaknya mahasiswa sudah membuktikan fungsinya bahwa mahasiswa masi tetap bersama rakyat” tutup pria yang kerap sapa dengan ‘fadli. (Manzahari)

Suara Indonesia News – Labuha, Dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-73 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2019, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan menggelar bakti sosial religi di Mesjid Al Hijrah Desa Marabose dan Gereja GPM Anugrah Desa Tomori, Sabtu (22/6/2019).

Program bakti sosial yang bertemakan “dengan semangat Promoter pengabdian Polri untuk masyarakat bangsa dan negara” di Pimpin langsung oleh Kasat Sabhara Polres Halsel AKP Tamrin bersama seluruh personel Polres Halsel.

“Kegiatan ini merupakan agenda bakti religi dalam rangkaian hari bhayangkara ke-73 kita bersama-sama membersihkan tempat ibadah agar selalu nyaman ketika beribadah,” kata AKP Tamrin.

Selain itu, Kapolres Halsel AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M melalui Kasat Sabhara Polres Halsel mengatakan, kegiatan kerja bakti dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan kemitraan, silaturahmi serta menciptakan sinergitas aktif antara Polri dengan masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Halsel.

“Kegiatan baksos ini merupakan wujud sinergitas aktif antara Polri dengan masyarakat. Sebagai pengayom dan pelindung, personil Polri dituntut dekat dengan masyarakat,” ucapnya..

Kegiatan kerja bakti ini menuai apresiasi dari masyarakat maupun pengurus Mesjid dan Gereja yang menyatakan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada keluarga besar Polres Halsel.

“ Kegiatan ini dilaksanakan juga bertujuan agar tercapainya Semangat Promoter, Pengabdian Polri untuk Masyarakat Bangsa dan Negara” tutupnya. (Bur)