0

Suaraindonesianews – Jakarta, Berdasarkan data yang Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya Government at a Glance 2017, yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government.

“Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (18/4).

Sri Mulyani menjelaskan, laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Salah satu bab dalam laporan tersebut, kata Menkeu, mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Terkait hal tersebut, OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP),” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip  Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin dalam siaran persnya Selasa (18/7) petang.

Berdasarkan hasil survei ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.

“Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu,tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Prancis 28 persen) maupun negara-negara berkembang non OECD (India 73 persen, Brazil 26 persen, Afrika Selatan 48 persen).

“Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada,” ungkap Sri Mulyani.

Ia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 28 persen.

“Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah,” kata Sri Mulyani.

Hal tersebut merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.

“Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah,” ucap Menteri Keuangan.

Data Gallup berasal dari Jajak Pendapat Dunia Gallup (Gallup World Poll/ GWP) yang merupakan survei yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Survei tersebut merupakan satu-satunya yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah di negara OECD dan negara-negara besar lainnya. (ES/SI)

 

0

Suaraindonesianews. Konawe, H.Alaudin,SH bersama rombongan tim suksesnya bertandang ke kantor Sekretariat penjaringan calon Bupati & wakil Bupati konawe 2013-2023, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara.(15/7-2017).

Rombongan H.Alaudin,SH yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PBB Kabupaten Konawe ini, diterima langsung oleh Ketua Tim penjaringan yang juga sekaligus Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.Konawe, Juma’san,SH.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.Konawe, Jumas’an dalam sambutannya mengatakan ucapan terima kasihnya atas kedatangan calon Wakil Bupati Konawe periode 2018-2023, H.Alaudin bersama rombongan guna mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon Wakil Bupati Konawe.

Menurutnya berkas bakal calon Wakil Bupati tersebut akan ditindak lanjuti oleh tim penjaringan partai dan jika memenuhi syarat sesuai ketentuan yang telah ditentukan, maka akan dilanjutkan ketingkat DPD Demokrat Sulawesi Tenggara.

“Berkasnya sudah kami terima dan Insya Allah akan kami proses lebih lanjut. Demokrat berharap dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan berkarakter karena Demokrat ikut bertanggung jawab untuk itu,” katanya.

Sementara calon Wakil Bupati Konawe, Alaudin,SH dalam kesempatan tersebut mengatakan jika dirinya mendatangi kantor sekretariat DPC Partai Demokrat Konawe itu dengan tujuan mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon Wakil Bupati Konawe.

Kata dia, selaku calon wakil Bupati, dirinya tentu berharap dapat dipertimbangkan oleh partai besutan Susilo Bambang Yudoyono ini, untuk dapat diusung sebagai calon Wakil Bupati di Pilkada Konawe 2018 mendatang.

“Saya berharap dapat diusung sebagai calon Wakil Bupati pada Pilkada Konawe mendatang. Apalagi sepertinya saya ini calon tunggal sebagai wakil yang mengembalikan berkas. Peluangnya, saya rasa sangat besar untuk diusung,” ujar H.Alaudin,SH.

Untuk diketahui sampai saat ini dari enam calon Bupati yang mengambil Formulir pendaftaran di Partai Demokrat, baru tiga kandidat Bupati yang mengembalikan berkas pendaftarannya yakni H.Litanto, H.Syamsul Ibrahim dan Rahmatullah. Sementara yang belum mengembalikan adalah Kery Saiful Konggoasa, Adi Jaya Putra dan Muliati Saiman.

Sedangkan untuk bakal calon Wakil Bupati Konawe baru H.Alaudin,SH  yang mengembalikan berkas pendaftaran, sisanya dua bakal calon wakil yang belum mengembalikan berkas pendaftaran yaitu Nirna Lachmudin dan Yusran Taridala. (Red.SI)

 

0

Suaraindonesianews – Konawe, Proses Pergantian Antar Waktu (PAW), Sukiman Tosugi Anggota DPRD Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat, hingga saat ini masih mandek. Sebagaimana  informasi yang dihimpun media ini, bahwa proses PAW Sukiman Tosugi ini sudah diplenokan oleh KPUD Konawe, namun proses pergantian antar waktu (PAW)  Muh Akrul tak kunjung menemui titik terang.

Muh Akrul S.B (Calon PAW Sukiman Tosugi), Legislator peraih suara terbanyak kedua pada pilcaleg pemilu 2014 lalu mengatakan, peroses PAW Mandek disebabkan karena Surat Keterangan (SK) penetapan pergantian antar waktu (PAW) tak kunjung ditanda tangani oleh Bupati Konawe.

Muh. Akhrul S.B mengungkapkan, dirinya telah melakukan segala upaya dalam mempertanyakan haknya itu namun terkesan ada unsur lain sehingga surat persetujuan pengangkatan dirinya tak kunjung ditandatangani Bupati.

“Semua sudah lengkap, dua pimpinan DPRD sudah tanda tangan tinggal Bupati yang belum tanda tangan. Sampai sekarang kami tidak diberi kejelasan,” kata Muh. Akhrul S.B saat ditemui, Sabtu, (8/7-17).

 Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang,S.Ag angkat bicara, dirinya mengaku kecewa dengan peroses PAW Anggotanya belum selesai sampai sekarang.

“Kita dirugikan dengan proses PAW yang berlarut-larut ini. Dalam Undang-Undang MD3 kan sudah diatur mekanisme PAW ini, seperti jangka waktu pelaksanaannya dan saya yakin Bapak Bupati memahami itu,” Kata Muh. Endang saat ditemui, Sabtu, (8/7) di Sekretariat DPC Demokrat Kab.Konawe.

Soal upaya yang dilakukan, Muh. Endang mengungkapkan, akan memerintahkan Ketua DPC Demokrat Kab.Konawe untuk kembali membangun komunikasi intensif terkait nasib anggotanya, sebab meski mengaku kecewa, dirinya masih menilai positif hal tersebut sebagai suatu kesalahan komunikasi. “Kita akan komunikasikan kembali dengan Bupati Konawe, Kita minta agar jangan karena interpretasi yang salah lalu kami dikorbankan. Apalagi ini kan sudah ditantangani oleh unsur pimpinan DPRD lainnya.” ujar Muh. Endang.

Sementara itu, Kepala bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara,  Tomi Indra Sukiadi mengatakan hingga saat ini surat peroses pergantian antar waktu ( PAW ) partai Demokrat Kabupaten Konawe belum tiba di meja kerjanya.

“Suratnya belum ada yang sampai ke kami pak,” kata Tomi saat dihubungi awak media, Senin (10/7-17 ) kemarin melalui via telpon selulernya.

Menurutnya, memang ada dari pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Konawe yang datang kordinasi, menanyakan tentang prosedur PAW dari partai Demokrat. Tetapi setelah itu ķata dia belum ada tindak lanjut lagi.

“Sejak pertemuan itu hari pak, belum ada tindak lanjut, belum ada surat masuk. Yang ada hanya kordinasi awal saja dan itu kira-kira dua minggu yang lalu,”ujarnya.

Tomi menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dari partai Demokrat Kabupaten Konawe untuk segera diproses sesuai mekanisme aturan perundang-undangan. (Red.SI)

 

0

Suaraindonesianews-Konawe, Jadwal penjaringan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Konawe priode 2018-2023 DPC Partai Demokrat Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara telah di perpanjang, yang telah mendaftar dan mengambil formulir di Partai Demokrat DPC Kab.Konawe ada enam Calon Bupati dan dua calon Wakil Bupati.

Jumasan, SH ketua Tim Penjaringan DPC Partai Demokrat Kab.Konawe mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran di partai Demkrat, sudah enam bakal calon Bupati yang datang mengambil formulir pendaftaran. Selain itu untuk calon Bupati, ada dua bakal calon wakil Bupati Konawe yang turut mengambil formulir.

“Yang mengambil Formulir calon Bupati enam orang dan balon wakil dua. Namun hingga saat ini baru pak H.Litanto yang mengembalikan berkas pendaftaran.,” ujarnya.

Ke enam bakal calon Bupati Konawe yang telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat Konawe adalah Kery Saiful Konggoasa, H.Litanto, Adi Jaya Putra,H.Syamsul Ibrahim, Muliati Saiman dan Rahmatullah. Sementara untuk calon wakil bupati Konawe ada dua yaitu H.Alaudin dan Nirna Lachmudin.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.Konawe ini menyebut sampai saat ini pihaknya sudah mendapat konfirmasi dari bakal calon lainnya yang telah mengambil Formulir untuk mengembalikan forrmulir pendaftarannya.

“Calon lain baru sebatas penyampaian. Kalau tidak ada halangan hari Senin dan Selasa ada yang akan mengembalikan berkasnya,” kata Jumasan usai menerima pengembalian berkas pendaftaran H.Litanto, Sabtu ( 8/7-17 ). (Red.SI)

 

 

0

Suaraindonesianews – Konawe, Permasalahan tidak kebagiannya mobil dinas Ketua dan empat anggota komisi I DPRD Kab.Konawe – Sulawesi tenggara yang tengah jadi wacana hangat beberapa hari ini,  Sebelumnya persoalan pembagian mobil dinas pinjam pakai dari pemda konawe ini mencuat setelah 4 legislator Komisi I DPRD Konawe menggelar konfrensi pers pada hari Selasa (04/07-17). Mereka adalah Kadek Rai Sudiani (Ketua Komisi I), dan anggota Komisi I yaitu : Abd Karim Dama, Eko Sudarsono dan Jumrin Haba.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe, Sittiana kembali meluruskan hasil wawancaranya Kamis kemarin (06/07/2017). Sebelumnya ia menyatakan ada 9 anggota DPRD yang kebagian mobil baru yang dipinjampakaikan. Nyatanya, yang benar hanyalah 8 orang.

Kabag Setda Kab.Konawe mengatakan, kedepalan legislator DPRD konawe yang dapat pembagian mobil baru itu antara lain, Malik Pagala, Aswan Tawai, Beny Setiadi, Nur Ilmi, Irawati, Witria, Siti Nuriyanti dan Suriyana.

“Yang dapat itu, delapan orang dari anggota DPRD Bukan sembilan. tiga unit lainnya untuk operasional KPUD Konawe dan satu unit untuk Camat Lambuya. Saya juga ambil satu karena mobil operasional di umum itu rusak dan masih dalam perbaikan di bengkel. Jadi totalnya semua ada tiga belas unit,” jelasnya.

Terkait informasi bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017,  pembelanjaan mobil tersebut adalah 14 unit, Sittiana juga mengklarifikasi. Kata dia, total mobil yang dibeli sebenarnya ada 16 unit,  Biaya keseluruhan untuk pengadaan tersebut kurang lebih mencapai Rp4,12 Milliar.

“Tapi yang baru terealisasi itu ada tiga belas unit. Masih ada sisa tiga unit mobil doubel cabin yang akan diadakan,” terangnya usai menelpon bendahara rutinnya untuk memastikan jumlah dan anggaran pembelanjaan mobil-mobil tersebut.

Lalu siapa saja anggota DPRD yang belum kebagian Randis?  Mereka adalah Ketua Komisi I, Kadek Rai Sudiani serta empat anggotanya, yakni Eko Sudarsono, Abd Karim Dama, Jumrin Haba dan Samsudin.

Sementara itu, Sittiana juga menambahkan bahwa selain 5 orang tersebut, masih ada 1 lagi legislator yang belum dapat. Dia adalah Marsuddin, suaminya sendiri.

“Kalau versi mereka (Kadek Rai Sudiani dan kawan-kawan) ada lima, makanya saya juga harus bilang kalau suami saya sendiri juga tidak dapat. Jadi totalnya ada enam orang,” tandasnya. (Red.SI)

0

Suaraindonesianews – Konawe, Kondisi jalan yang menghubungkan antara kab.konawe menuju Kab.Konawe Utara –Sulawesi Tenggara Rusak parah. Parahnya kondisi jalan yang sementara dikerjakan melalui dana APBN 2017  yang berlokasi di desa paku jaya kec.Morosi, yang juga merupakan Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Prov.Sulawesi Tenggara dengan Prov.Sulawesi Tengah, Di keluhkan masyarakat pengguna jalan terkait kondisi jalan yang berlumpur, hingga kendaraan yang melintaspun terjebak dalam kubangan lumpur yang sangat tebal. Tak hanya itu, mereka yang melintas pun terpaksa harus merogok koceknya hanya untuk membayar jasa warga yang membantu pengendara mengeluarkan kendaraannya dari jebakan lumpur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara,ST.MM menuturkan, pihaknya telah mendesak pihak Balai Wilayah IV Makassar,pihak kontraktor dan pihak berwenang lainnya agar segera membenahi dan menyelesaikan masalah jalan di Morosi, agar pengguna jalan bisa melaluinya dengan aman tanpa terjebak dalam kubangan lumpur. Ia mengaku kalau hal tersebut sepenuhnya bukan menjadi tanggungjawab pemda konawe.

“Kalau kita (Pemda Konawe) punya wewenang, tentunya akan kita selesaikan cepat.” ujarnya saat ditemui, Rabu (04/07-17). 

Terkait adanya pungutan biaya pembayaran terhadap jasa warga bagi pengendara yang melintasi jalan rusak tersebut, Gusli juga menanggapinya. Ia mengaku bakal memerintahkan Anggota Komisi II DPRD Konawe untuk melakukan pemantauan di lapangan.

“Saya akan perintahkan Komisi II untuk turun memantau,” tandasnya.

Sebagimana diketahui, pengenaan tarif terhadap pengguna jalan yang kendaraannya terjebak lumpur bervariatif. Salah satu akun Facebook bernama Andre Muh Jumanzar memposting keluhannya terkait pungutan dan kondisi jalan tersebut. Salah satu kalimatnya mengatakan, sekali lewat di area tersebut harus membayar hingga Rp.300 ribu. (Red.SI)

 

0

Suaraindonesianews-Konawe, Anggota Komisi I DPRD Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara, Melakukan Konfrensi Pers Diruangan Komisi I DPRD Kab.Konawe, terkait pengadaan 15 unit mobil dinas Pemda Konawe, Tahun Anggaran 2017 yang di peruntukan bagi para Anggota DPRD Kab.Konawe, sebagai kendaraan dinas dalam menunjang kinerja dan fungsi  pengawasan nya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(04/07-17)

Ketua Komisi I DPRD Konawe Kadek Ray Sudiani (legislator partai Gerindra), di dampingi beberapa anggota Komisi I DPRD Konawe, Jumrin Haba,SH (Partai Golkar), Drs.H.Karim Dama (Partai PDI-P) dan Eko Sudarsono,S.Si.MM (Partai PKS) ,Melalui Juru bicara Drs.H.Karim Dama mengatakan “ Berdasarkan Kordinasi antara Pimpinan DPRD Kab.Konawe bersama Bupati Konawe atas pembahasan APBD 2016, di sepakati  untuk Tahun Anggaran 2017 melaluia DPA Sekretariat Daerah Kab.Konawe,  Anggaran sebesar 4 Milyar di tujukan untuk pengadaan 15 Unit Mobil dinas dengan peruntukan 13 Unit Mobil Dinas akan di pinjam pakaikan kepada 13 Anggota DPRD Konawe dan 2 Unit lainnya akan digunakan sebagai kendaraan oprasional KPUD Kab.Konawe”.

“Tapi sampai sekarang dari 13 unit mobil dinas yang akan di pinjam pakaikan kepada para Anggota DPRD, baru di salurkan 8  unit ada apa ?, kenapa kami yang lima orang dari komisi I belum di kasih sedangkan yang lainnya sudah di berikan, kami merasa Bupati Konawe Kery Saiful konggoasa, telah bersikap tidak adil kepada kami, apa karena persoalan kemarin ?  masalah pemilihan ketua komisi I hingga kami di perlakukan begini”. Ucap Karim Dama.

Kadek ray menambahkan, “ kami telah berbuat yang terbaik bagi rakyat konawe, kami telah melakukan kordinasi mengenai ini, sampai Pak Karim Dama sudah menemuai Pak Ketua dan arahan beliau untuk segera menemui bapak Bupati , tapi sampai sekarang Bupati Konawe sulit di temui ”.

Teman – teman media bisa melihat kondisi ruangan komisi I hari ini bagemana? Meja komisi saja gimana kondisinya, apa lagi fasilitas lainnya komputer dan laptop pun tak ada entah kemana. Jangankan fasilitas ruang komisi, Mobil dinas pun tidak di kasih. Sambung Kadek Ray.

Jumrin Haba,SH berharap, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dapat bersikap adil dan amanah demi kemajuan konawe. (Red.SI)

0

Suaraindonesianews – Konawe, DPD Partai Golkar Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara, Bakal menutup waktu pendaftaran Bakal Calon Bupati & Wakil Bupati Konawe Periode 2017 – 2023 hari ini Sabtu,01 -07-2017 pukul 24.00 Wita malam ini. H.Alaudin, SH yang juga ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Konawe ini, mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wakil Bupati Konawe periode 2018-2023 di kantor DPD Partai Golkar pukul 12:45 wita siang tadi.

Kedatangan H.Alaudin di kantor DPD II Golkar di terima langsung oleh ketua tim penjaringan partai Golkar Hasbuan, SE, Ketua DPD II Golkar Konawe, Nurnining Ilham didampingi oleh H.Ginal Sambari.

Selang beberapa jam kemudian, H.Litanto bersama tim pemenangannya juga datang untuk mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal Calon Bupati Konawe, yang juga di sambut oleh Ketua DPD Partai Golkar Kab.Konawe Nurnining Ilham, Sekertaris DPD DPD Partai Golkar Kab.Konawe H.Ginal Sambari dan Ketua Tim Penjaringan Hasbuan,SE.

H.Litanto berharap agar nantinya Partai Golkar dapat bersama-sama PDI-P dalam berkoalisi pada pilkada konawe ini.

Ketua tim penjaringan bakal calon partai Golkar Hasbuan, SE mengatakan berkas pendaftaran bakal Calon Wakil Bupati Konawe,  H.Alaudin dan bakal Calon Bupati H.Litanto sudah dinyatakan lengkap dan dipastikan akan diperoses sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh partai berlambang pohon beringin ini.

“Berkas pendaftaran  H.Alaudin selaku bakal calon Wakil Bupati Konawe  dan H.Litanto selaku calon Bupati Konawe itu sudah lengkap dan akan kami plenokan sebelum disampaikan ke DPD I Golkar Sultra,” kata Hasbuan kepada awak media, Sabtu (1/7-17) di kantor DPD Partai Golkar Kab.Konawe.(Red.SI)