0

Suaraindonesianews-Jogyakarta, Dunia musik tanah air kembali bakal di ramaikan oleh group band muda asal jogja  VENODKA Band.  meski terbilang cukup muda, namun kiprah group band ini dalam dunia musik cukup punya banyak talenta yang terpendam, terlebih dalam hal mencipta lagu.

Buktinya, saat ini Venodka tengah mempersiapkan video clip dan merilis kembali album baru yang pernah di nyanyikan oleh mendiang legendaris pop Rock Indonesia, Dedy Doress (alm ). hal tersebut di ungkapkan vijay  sang vokalis ketika usai manggung disalah satu kegiatan pentas musik di kawasan bantul jogjakarta.

Dedi dores

Dalam Hal kreasi mencipta lagu, jenis musik yang dimainkan band ini  lebih mengarah ke aliran musik pop alternatif dan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh almarhum Dedy, yang berwasiat untuk berkarya dan berjuang dalam dunia seni musik ‘ ujarnnya. Bahkan, warna musiknya memiliki khas musik yang sangat memukau.

Sala satu Judul lagu ” Niscaya. ” Yang pernah dinyanyikan Duet bersama Dedy Doress”,  Namun sayang belum sempat meggebrak pasaran musik Indonesia, Tuhan berkehendak lain  terhadap sang legenda pop tersebut dan beliau kembali pulang mengahadap Tuhan YME. .

Band venodka terbentuk di Jogjakarta pada tanggal 9 juli 2010, dengan  5 orang personil yakni, Vijay, Agung, Adim, Aji dan ovri . Sementara dari dua album yang sudah dihasilkan hampir mencapai 30 judul lagu yang siap meghibur para pencinta musik Indonesia, Ditemui terpisah. sang produser HT MUSIC WORLD  Aditia, berharap Band Venodka kedepan bukan saja mampuh menggebrak musik tanah air, namun setidaknya band ini diharapkan bisa Go Internasional “Ujarnya kepada wartawan usai melakukan tour promonya. Sedangkan menurut Harry Tasman selaku Executive Produser di HT music world merasa bangga, Band Venodka bisa berkaloborasi dengan alm Dedy Dores Meski belum sempat terpublikasikan ujarnya” sambil bercerita mengenang masa-masa bersama alm Dedy dores. (Sep)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet kerja yang kedua. Kami melakukan pergeseran beberapa menteri dan ketua lembaga,” kata Presiden dalam keterangan pers bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di halaman Istana Merdeka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung secara resmi mengumumkan perombakan atau reshufle kabinet, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7) siang.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengumumkan perombakan Kabinet Kerja, yang meliputi pergeseran terhadap 4 (empat) menteri, yaitu:

  1. Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menjadi Menko Kemaritiman;
  2. Bambang Brodjonegoro, sebelumnya Menteri Keuangan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
  3. Sofyan Djalil, sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
  4. Thomas Trikasih Lembong, sebelumnya Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu untuk penyegaran, Presiden Jokowi menunjuk 9 (sembilan) menteri baru dalam kabinet kerja kali ini, yaitu:

  1. Wiranto sebagai Menko Polhukam
  2. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan;
  3. Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  4. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan;
  5. Muhajir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan;
  7. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian;
  8. Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM; dan
  9. Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menteri Baru

Hadapi Tantangan Tidak Ringan

Dalam pengantarnya sebelum mengumumkan perombakan kabinet, Presiden Jokowi mengatakan, menenjelang 2 (dua) tahun pemerintahan, kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. “Kita harus menyelesaikan masalah kemiskinan, kita harus mengurangi kesenjangan ekonomi yang kaya dengan yang miskin, kensenjangan antar wilayah. Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Presiden, kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global, tantangan ekonomi dunia yang sedang melambat sekaligus penuh persaingan, penuh kompetisi.

“Kita harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, untuk mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden.

Diakui Presiden, bahwa tantangan –tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan dalam bertindak, kecepatan  dalam memutuskan. “Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang,” terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan,  dirinya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini saya dan wakil presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet kerja yang kedua,” jelas Presiden.

Presiden menekankan, bahwa remangat perombakan kabinet kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan, kabinet yang bekerja cepat, dalam tim yang solid dan kompak, kabinet yang bekerja untuk rakyat, memberikan manfaat yang nyata, dan dirasakan oleh rakyat. “Untuk itu, setelah jam 13.30 dilantik, akan langsung bekerja untuk mengikuti sidang paripurna,” pungkasnya. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), pemeriantah akan membangun kampus universitas tersebut di Cimanggis, Depok, Jabar, dengan luas lahan sekitar 142 hektar. Diharapkan, pada tahun 2018, kampus UIII tersebut sudah beroperasi dan berjalan dengan baik.

“Tanah aset negara yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia (RRI) tersebut, dinilai ideal dan strategis karena relatif dekat dengan Jakarta dan adanya akses jalan tol menuju lokasi,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat memimpin rapat yang membahas tentang pendirian UIII di kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Kamis, (21/7).

Dalam rapat tersebut, Wapres mengarahkan untuk dibentuk dua tim atau satuan tugas, yakni tim yang bekerja membangun infrastruktur sarana fisik dan tim yang bertugas menyiapkan aspek non fisik seperti konsep visi, misi dan kurikulum pendidikan. Kedua tim diharapkan dapat bekerja bersamaan dan paralel, sehingga diharapkan pada tahun 2018, kampus UIII tersebut sudah beroperasi dan berjalan dengan baik.

Terkait pendanaan, Menteri Agama yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam melaporkan, Kementerian Agama akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 22 miliar di tahun 2016 ini, yang diperoleh dari penghematan anggaran perjalanan dinas, rapat dan honor senilai Rp 6 miliar. Sedangkan Rp 16 miliar kekurangannya dimasukkan dalam pengajuan penambahan APBNP 2016.

Sementara menanggapi soal pendanaan itu, Wapres mengharapkan agar dapat dibuka penerimaan dana bantuan atau hibah dari luar negeri. Menurutnya, banyak negara yang menghargai inisiatif Indonesia mendirikan pusat kajian tentang Islam.

“Hampir semua negara sangat appreciate. Justru yang semangat itu negara-negara Barat, Amerika dan Eropa, karena Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar,” jelas Wapres.

Arahan Wapres lainnya, terkait arsitektur dan desain kampus, harapannya UIII akan memiliki sarana dan infrastruktur yang modern dan futuristik, dengan fasilitas teknologi dan lingkungan yang hijau.

“Harus modern dan futuristik, seperti membangun bandara saja. Jangan pakai identitas etnik tertentu. Nggak perlu pakai kubah-kubah seperti di Turki,” seru Wapres.

Dengan kampus UIII, menurut Wapres, Indonesia ke depan diharapkan dapat menjadi contoh negara dengan pluralisme dan toleransi yang baik, dimana orang-orang dari seluruh penjuru dunia akan belajar tentang Islam yang moderat.

“Kampus ini disiapkan untuk pemikir dan intelektual Islam yang mendunia, makanya hanya untuk S2 dan S3, post graduate saja,” pesan Wapres.

Rapat yang membahas pendirian UIII itu dihadiri oleh,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, PT Pindad (Persero) memperkenalkan empat senjata baru mereka kepada publik. Peluncuran senjata-senjata baru yang berlangsung di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016, dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil. Direktur Utama PT Pindad, Silmy Karim mengatakan bahwa peluncuran 4 senjata baru Pindad ini merupakan prestasi tersendiri untuk perusahaan. “Peluncuran produk-produk senjata baru Pindad merupakan komitmen kami untuk terus memberikan produk dengan kualitas terbaik untuk digunakan para pengguna,” tutur Silmy.

Empat senjata yang diluncurkan adalah Senapan Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 subsonic 5,56mm, sub machine gun PM3dan Pistol G2 Premium. Keempat senjata tersebut merupakan hasil pengembangan produk Pindad yang didapatkan dari usaha penelitian yang sungguh-sungguh dan tanpa henti, juga implementasi dari masukan yang diberikan oleh para pengguna. Empat senjata tersebut diciptakan untuk mendukung fungsi pasukan yang berbeda-beda dengan kualitas akurasi yang maksimal.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pindad sebagai bagian dari upaya mendukung kekuatan militer serta mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. “Saya sangat mengapresiasi usaha Pindad dalam menciptakan berbagai produk senjata untuk mendukung performa prajurit di berbagai macam operasi. Ini merupakan wujud nyata usaha perusahaan pertahanan nasional untuk terus menghasilkan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” tutur Ryamizard.

Senapan Serbu SS3 merupakan pengembangan dari seri senapan serbu Pindad yang sebelumnya, yaitu SS2. SS3 menggunakan munisi kaliber 7,62 mm dan didesain sebagai Designated Marksman Rifle dalam pasukan yang membutuhkan akurasi tinggi. Senapan Serbu SS2 subsonic didesain khusus dengan peredam (silencer) dan munisisubsonic (di bawah kecepatan suara) 5,56mm sehingga cocok untuk operasi khusus yang membutuhkan kemampuan pergerakan senyap.

PM3 didesain dengan sistem penembakan gas operated dengan munisi 9mm. PM3 lahir dari kebutuhan untuk mendukung operasi tempur jarak dekat, pembebasan

sandera atau perang kota. Sementara itu pistol G2 Premium lahir dari pengembangan desain dan frame pistol yang merupakan implementasi dari masukan para pengguna untuk meningkatkan kemampuannya. Pistol G2 Premium menggunakan munisi dengan kaliber 9 mm dengan jarak tembak efektif 25 meter yang ditujukan untuk para atlet menembak di kalangan militer dan sipil.

Manajemen Pindad berharap produk-produk ini dapat memberikan kepuasan kepada pengguna dan terus membangun kepercayaan untuk terus menggunakan produk dalam negeri. “Kami percaya kualitas produk senjata kami merupakan yang terbaik. Prestasi kami di AASAM selama sembilan tahun di Australia berturut-turut mapun di AARM dan BISAM merupakan bukti bahwa Pindad berani bersaing dengan senjata buatan pabrikan asing,” pungkas Silmy. (Red.SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), dalam hal ini Ketua Harian Menteri Pertahanan, Wakil Ketua Harian Menteri BUMN, dan seterusnya, untuk melakukan terobosan perubahan mendasar dan strategis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, pertama yang harus dilakukan adalah strategi apa yang harus ditempuh dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Yang kedua bagaimana mencapainya dan yang ketiga adalah tentunya seberapa atau berapa banyak dana yang dibutuhkan.

“Untuk itu, Presiden memberikan penegasan apabila alutsista atau produk-produk pertahanan yang bisa diadakan, diproduksi di dalam negeri seperti di Pindad, PT DI, PT LEN INTI, PT PAL, PT Dahana, dan seterusnya, maka diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri,” tegas Pramono kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7) petang.

Yang kedua, lanjut Seskab, KKIP diminta untuk membuat roadmap atau jalan ataupun perencanaan yang lebih jelas untuk produk-produk dalam negeri yang direncanakan untuk jangka panjang. Sehingga dengan demikian apakah pasarnya itu hanya untuk Indonesia atau dalam negeri, ataukah juga pasarnya untuk di luar.

Menurut Seskab, banyak produk-produk kita yang ternyata di Timur Tengah, Arab, kemudian Thailand, Filipina bahkan Malaysia dan beberapa negara lainnya, Uni Eropa, mereka menggunakan produk-produk dari Pindad, dari PT DI, dan sebagainya.

“Sehingga dengan demikian ini yang diminta untuk dilakukan adalah pada pembelian alutsista atau alat-alat strategis pertahanan harus bersifat bottom up, dari bawah usulan sampai dengan ke atas. Tidak kemudian alat itu dibeli ternyata tidak bisa digunakan secara optimal, maksimal di lapangan sesuai dengan kebutuhan atau planning rencana pertahanan kita,” papar Pramono.

Seskab juga menambahkan, bahwa Presiden meminta dalam waktu 3-5 bulan dilakukan audit terhadap industri-industri strategis pertahanan agar kita tahu peralatan apa yang sudah dibeli yang ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan juga peralatan apa yang dibutuhkan kedepan untuk memenuhi kekurangan tersebut. “Itulah hasil ratas pada hari ini untuk Sidang KKIP yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan,” pungkas Pramono. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mensomasi dua portal yang memberikan informasi  tentang penerimaan, jadwal, dan formasi CPNS 2016. Selain itu, Kementerian PANRB meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir konten penerimaan CPNS 2016 di kedua portal dimaksud, karena menyebarkan informasi menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, kedua portal dimaksud adalah www.needsindex.com dan www.cpns.info. “Kami sudah berkirim surat ke Kementerian Kominfo maupun kepada kedua portal tersebut,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (15/07).

Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa  kewenangan untuk  menginformasikan tentang penerimaan, jadwal, dan formasi CPNS Tahun 2016 melalui media elektronik adalah kewenangan Kementerian PANRB serta kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Ditambahkan, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ditegaskan, perbuatan yang mengaitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam situs tanpa izin seperti menggunakan logo, tampilan website Kementerian PANRB tanpa izin, merupakan perbuatan yang berimplikasi pidana.

Untuk itu, Kementerian PANRB menuntut kedua pengelola portal dimaksud untuk segera menutup dan menghentikan operasionalisasi kegiatan http://www.cpns.info/ p/daftar-isi.html dan meminta maaf secara tertulis kepada Kementerian PANRB melalui Media Nasional paling lambat 1 (satu) hari setelah somasi ini diterima.

“Apabila dalam batas waktu toleransi yang telah kami berikan tersebut tidak mengindahkan/melaksanakansomasi/peringatan ini, maka kami akan menindaklanjuti dengan tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Herman.

Herman juga mengataan bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada Direktur e-Bisnis Kemenetrian Kominfo untuk menginformasikan bahwa terdapat 2 portal dengan konten/isi yang memberikan informasi tentang penerimaan, jadwal, dan formasi CPNS Tahun 2016 yang tidak benar.

Diungkapkan bahwa Kementerian PANRB, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait hinggasaatini belum menyusun jadwal seleksi ataupun penerimaaan CPNS tahun 2016,sehingga dikhawatirkan info yang disampaikan kedua portal dimaksud menyesatkan serta berdampak meresahkan masyarakat. Karena itu, Kementerian PANRB minta Kominfo memblokir ke dua portal dimaksud dengan konten/isi penerimaan CPNS Tahun 2016. (Ags/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian resmi memegang tongkat komando Polri, setelah melakukan serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya, Jenderal Badrodin Haiti, di Stadion Olahraga Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (14/7) pagi.

Dalam sambutannya Tito menyampaikan, bahwa rangkaian sukses di tubuh Polri tercipta dari dukungan semua pihak dan tentunya Allah SWT. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI, petinggi Polri, pimpinan DPR RI, serta masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya untuk melanjutkan dan melaksanakan amanat sebagai Kapolri.

“Ini merupakan sebuah amanat yang sangat besar yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban tidak saja kepada hukum, pimpinan negara, masyarakat, bangsa dan negara, namun juga kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas Tito.

Kapolri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat yang digantikannya, Jenderal Badrodin Haiti atas kinerja dan dedikasi yang telah diberikan. Ia mengatakan, dengan program unggulan Polri sebelumnya, membuat tubuh Polri tetap eksis dan solid dengan segala tantangan yang dihadapinya.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kinerja yang telah diberikan dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat menjadi Kapolri selama 1 tahun 3 bulan,” kata Tito kepada Jenderal Badrodin Haiti.

Tito meminta dukungan semua pihak dan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan Polri dengan baik. Ia menegaskan, komitmen dan niat yang baik menjadi landasan dirinya untuk membawa Polri mencapai visi dan misinya dalam memberikan  pelayanan yang terbaik bagi bangsa, masyarakat, dan negara yang selaras dengan program kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana kerja strategis Polri

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Tito Karnavian telah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jend Pol. Badrodin Haiti yang akan memasuki masa purna bhakti, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (13/7) siang. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan untuk menaikkan pangkat Tito dari Komjen (bintang tiga) menjadi Jenderal (bintang empat).

Ucapan Selamat Jend Pol. Badrodin Haiti

Sementara itu Jend Pol. Badrodin Haiti menyampaikan bahwa kinerja Polri menjadi sorotan publik dalam percepatan pembangunan nasional. Ia mengungkapkan, peningkatan kinerja Polri dilakukan secara terus-menerus meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang ada.

Menurut Badrodin, aksi dan solusi yang tepat menjadi langkah nyata untuk mewujudkan upaya pelayanan masyarakat yang maksimal.

“Saya berharap Polri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian akan mampu menjawab tantangan ke depan, dan Polri menjadi institusi yang profesional, unggul dan dipercaya masyarakat. Selamat bertugas, semoga sukses,” kata Badrodin.

Dalam upacara dilakukan juga pembacaan SK pengangkatan, penyerahan tongkat komando, penandatanganan Surat Berita Acara Sertijab dan pakta integritas yang disaksikan langsung oleh Jend Pol. Badrodin Haiti.

Sejumlah tamu undangan turut mengahdiri upacara sertijab Kapolri itu, di antaranya Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Panglima TNI Jend. Gatot Nurmantyo, para pimpinan lembaga negara, pejabat di Kepolisian RI, serta tamu undangan lainnya. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan pendataan ulang pasien yang telah menerima vaksin palsu, dan akan memberikan vaksinasi ulang kepada anak-anak yang terdata mendapat vaksin palsu.  Demikian siaran pers yang disampaikan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, di Jakarta, Kamis (14/7) siang.

Dalam siaran pers itu disebutkan, dalam rapat Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Nila F. Moloek, di kantor Kemenkes, Jakarta, siang ini, telah diperoleh informasi dari penelusuran Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, terdapat  37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di 9 Provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.

“Badan POM sudah menguji sampel vaksin tersebut dan hasil menunjukkan dari 39 sampel ditemukan 4 sampel yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan 1 sampel diduga palsu karena label tidak sesuai,” bunyi siaran pers itu.

Selain itu, Badan POM juga melakukan uji terhadap barang sitaan Bareskrim Polri.  Dari pemeriksaan terhadap 15 produk, menurut Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, terdapat 5 produk yang terbukti kandungannya palsu, 1 produk vaksin yang kadarnya tidak sesuai, dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penyidikan dari Bareskrim dan Badan POM itulah, Kemenkes melakukan pendataan ulang pasien yang menerima vaksin palsu.

“Kemenkes akan memberikan vaksinasi ulang kepada anak-anak yang terdata mendapat vaksin palsu. Vaksinasi ulang akan dimulai dari satu klinik yang berada di Ciracas Jakarta Timur pada pekan depan karena datanya telah tersedia,” pungkas siaran pers itu. (ES/SI)