Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan dua tugas utama kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang. Kedua tugas utama itu adalah menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri, dan melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.

Menanggapi hal itu, Tito menjelaskan, ia cukup optimis bisa membangun organisasi Polri, di semua level, baik di level pimpinan karena dirinya menyadari banyak senior, ada junior. Ia menunjuk respon dukungan yang mengalir dari hampir semua yang bintang 2 ke atas hadir yang ada di Jakarta, kemudian yang bintang 3 yang hadir dalam pelantikannya.

“Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri. Karena itu adalah komitmen kami bersama adalah untuk membangun Polri,  Polrinya baik maka akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat,” kata Tito menjawab wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang.

Adapun mengenai reformasi kepolisian, yang berhubungan dengan masalah kultur perilaku anggota yang lebih humanis, perilaku non koruptif, itu ditekan semaksimal, diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu membutuhkan waktu karena akan berhubungan dengan kesejahteraan, arogansi kekuasaan, kewenangan.

Menurut Kapolri, ada program yang akan ia luncurkan mengenai hal ini. Mengenai rekrutmen misalnya, ia akan mencari orang-orang yang baik, orang yang tepat untuk menjadi polisi, karena rekrutmen seleksi awal , 70% akan menentukan  kinerja.  “Kalau dari awal salah pemilihannya, mereka bukan lagi menjadi pengayom tapi menjadi perusak masyarakat. Dan mereka memiliki kewenangan,” ujarnya.

Kapolri menjelaskan, pihaknya akan memberikan pendidikan yang baik, kurikulum yang baik. Budaya non koruptif dikembangkan disitu, termasuk pengiriman polisi yang muda-muda ke luar negeri melalui program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Ia menyebutkan, ada 70 orang yang berangkat. “Kita harapkan ada regenerasi, mereka mendapatkan ilmu, di negara yang indeks korupsinya rendah, kita harapkan mereka membawa kultur saat pulang kesini, kultur mereka mindset mereka juga non koruptif,” papar Tito.

Adapun untuk peningkatan  kinerja, menurut Tito, pihaknya akan mendorong dengan pembentukan satgas-satgas. “Kinerja hal-hal yang penting, seperti terorisme, konflik, intoleransi, konflik masal, itu menjadi fokus utama saya,” terangnya.

Mengenai sinergi dengan lembaga lain, Kapolri menjelaskan, pihaknya akan melakukan dengan TNI , lembaga penegak hukum , dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menurutnya, kunci yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi formal maupun informal. Untuk itu, dirinya tentu dari tingkat atas akan memberi contoh membangun hubungan dengan jajaran TNI, para pimpinan TNI semua angkatan. Dan juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, kejaksaan, KPK, lembaga peradilan, termasuk juga  departemen-departemen.

“Kita akan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi informal dan formal. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti MoU, rapat rutin, seminar, dialog. Juga membangun komunikasi informal, mengenal secara personal tanpa harus mengganggu profesionalisme,” kata Tito.

Kapolri menegaskan, dirinya  akan mendorong semua pimpinan  mulai dari Kapolda, Kapolres sampai dengan Kapolsek mampu membangun hubungan internal dengan anggota masing-masing.  Ia menyebutkan, komunikasi 2 arah yang akan dikembangkannya, jadi tidak hanya top down tapi juga bisa  bottom-up.

“Jadi ada hubungan yang baik bukan hanya dari pimpinan komandan ke bawahan, tapi juga hubungan lebih personal dengan bawahan. Ini yang saya harapkan,” ujar Tito seraya menekankan pentingnya para pimpinan Polri  harus lebih blusukan ke bawah.

 Mengenai pelaporan kekayaan polisi pak? “Ini adalah salah satu upaya untuk menekan tindakan non koruptif, ini akan dilakukan bertahap, kalau ngga nanti akan goyang. Saya tidak ingin langkah-langkah saya untuk memperbaiki itu menimbulkan kegoncangan. Kita lakukan bertahap, membuat peraturan Kapolri dulu, tingkat mana yang harus mengirimkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kita akan bikin sistemnya di kepolisian, ada Irwasda, Irwasum nanti akan dibuat laporan ke sana, bertahap akan dikenakan sanksi internal,” tegasnya.

Saat ditanya wartawan mengenai pengganti dirinya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dirinya tidak akan menyebutkan namanya dulu. “Saya berharap setelah saya selesai rangkaian acara serah terima selesai, tongkat komando diberikan, kewenangan sudah ada, secepat mungkin minggu depan akan kita terbitkan namanya,” pungkas Tito. (ES/SI)

Suaraindonesianews-Jakarta, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fakhrullah meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tanah air agar tidak galau menghadapi pemberitaan mengenai rencana rasionalisasi atau penataan PNS yang kini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, yang terjadi adalah rasionalisasi alamiah melalui pertumbuhan negatif atau negative growth.

“Bapak Presiden tadi mencontohkan, misalnya yang pensiun 100.000 PNS, maka pengangkatan baru cukup 40.000 atau tidak lebih dari 50%-nya. Jadi, ini yang disebut dengan negative growth, pertumbuhannya negatif. Sehingga secara alamiah  PNS kita akan berkurang,” kata Zudan seusai memimpin jajaran Pengurus Pusat KORPRI menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6) siang.

Dijelaskan Zudan, kalau setiap tahun jumlah PNS berkurang karena pensiun alamiah itu 300.000, hanya diisi 60.000 atau 100.000 orang, maka dalam waktu 4-5 tahun ke depan jumlah anggaran negara akan berkurang cukup besar. Sehingga efisiensi bisa dilakukan secara alamiah.

“Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden, sehingga semua PNS di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan bekerja dengan baik karena yang dilakukan adalah negative growth,” tegas Zudan seraya menyebutkan sesuai info dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), 5 tahun ke depan jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 700.000 orang. Sementara jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,4 juta orang.

Mengenai jumlah ideal PNS yang dibutuhkan, Ketua Umum KORPRI itu menyebutkan, saat ini sedang dilakukan dilakukan pemetaan secara mendalam dan sungguh-sungguh karena Indonesia yang sangat beragam itu, juga antar kementerian masih memetakan kebutuhannya.

Namun Zudan mengingatkan, bahwa di dalam pelayanan publik bukan manusia saja yang harus dilayani oleh PNS.  Karena itu, ia menilai struktur penduduk bukan-satu-satunya tolak ukur karena ada luas wilayah, ada tingkat kesulitan geografis misalnya hutan yang harus dijaga atau sungai yang harus dijaga dan laut yang harus dijaga, yang kesemuanya itu memerlukan PNS.

“Nah saat ini pemerintah sedang melakukan penataan secara sangat seriu barapa jumlah yang dibutuhkan itu,” terang Zudan setelah

Ubah Pola Pikir

Dalam kesempatan itu Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, Presiden sangat berharap bahwa anggota KORPRI yang berjumlah 4,4 juta PNS dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu merubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru, yang didalamnya harus ada paradigma bahwa saat ini sedang terjadi persaingan yang ketat.

“Persaingan antar ASN sendiri maupun persaingan ASN dengan dunia luar, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga di dalam semua pergerakan PNS itu harus ada unsur efisien, harus ada unsur kompetisi yang terus-menerus sehingga kualitasnya harus ditingkatkan secara terus menerus,” kata Zudan.

Untuk itu , lanjut Zudan, Presiden menekankan kembali, seluruh ASN itu membangun motivasi internal, motivasi dirinya dibangkitkan, untuk bekerja dengan baik, lebih disiplin, bekerja lebih keras, mengeluarkan semua energi yang dimiliki. “Itu pesan Bapak Presiden kepada seluruh ASN melalui pengurus  KORPRI ini,” ujarnya.

Ditambahkan Zudan, bahwa Presiden akan memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus Korpri yang ada di  514 Kabupaten/kota dan 34 provinsi seluruh Indonesia sehabis Lebaran nanti. Ia menyebutkan, semua Ketua KORPRI daerah akan diundang guna mengikuti pengarahan dari  Presiden, agar di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bisa dilakukan secara lebih tepat, lebih bagus, lebih cepat, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik. (ES/SI)

Suaraindonesianews-Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla (JK) menjelaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Pemerintah kepada jutaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diberitakan sejumlah media akhir-akhir ini. Ia menegaskan, yang akan diterapkan adalah kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) sumber dayanya.

“Ini bukan tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja. Ini katakanlah cuma negative growth,” kata Wapres JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat.

Wapres mengemukakan, negative growth terhadap jumlah PNS di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dilakukan mengingat ada program moratorium penambahan PNS.

“Negative growth itu nantinya delapan tahun, rencananya, karena belum disetujui. Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang,” ujar Wapres JK.

Menurut Wapres, moratorium penambahan selama delapan tahun itu dilakukan dengan perhitungan ada selisih sebanyak 500 ribu pegawai yang pensiun hingga 2019.

“Ini kan moratorium sampai 2019, sama sekali tidak tambah. Supaya kalau ada pensiun 100 orang, misalnya, yang diganti hanya 50 karena semuanya sudah melalui teknologi,” terang Wapres.

Dalam rapat koordinasi terkait rencana rasionalisasi PNS, Wapres pun mengemukakan, proses tersebut akan dimulai secara bertahap, mulai dari pelatihan hingga perbaikan sistem penggajian dan peta jalan (roadmap) kebijakan yang bakal diambil.

“Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara presentase menurun, walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmap-nya. Kita minta delapan tahun roadmap-nya,” pungkas Wapres Kalla. (ES/SI)