Suaraindonesianews-Jakarta, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fakhrullah meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tanah air agar tidak galau menghadapi pemberitaan mengenai rencana rasionalisasi atau penataan PNS yang kini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, yang terjadi adalah rasionalisasi alamiah melalui pertumbuhan negatif atau negative growth.

“Bapak Presiden tadi mencontohkan, misalnya yang pensiun 100.000 PNS, maka pengangkatan baru cukup 40.000 atau tidak lebih dari 50%-nya. Jadi, ini yang disebut dengan negative growth, pertumbuhannya negatif. Sehingga secara alamiah  PNS kita akan berkurang,” kata Zudan seusai memimpin jajaran Pengurus Pusat KORPRI menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6) siang.

Dijelaskan Zudan, kalau setiap tahun jumlah PNS berkurang karena pensiun alamiah itu 300.000, hanya diisi 60.000 atau 100.000 orang, maka dalam waktu 4-5 tahun ke depan jumlah anggaran negara akan berkurang cukup besar. Sehingga efisiensi bisa dilakukan secara alamiah.

“Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden, sehingga semua PNS di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan bekerja dengan baik karena yang dilakukan adalah negative growth,” tegas Zudan seraya menyebutkan sesuai info dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), 5 tahun ke depan jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 700.000 orang. Sementara jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,4 juta orang.

Mengenai jumlah ideal PNS yang dibutuhkan, Ketua Umum KORPRI itu menyebutkan, saat ini sedang dilakukan dilakukan pemetaan secara mendalam dan sungguh-sungguh karena Indonesia yang sangat beragam itu, juga antar kementerian masih memetakan kebutuhannya.

Namun Zudan mengingatkan, bahwa di dalam pelayanan publik bukan manusia saja yang harus dilayani oleh PNS.  Karena itu, ia menilai struktur penduduk bukan-satu-satunya tolak ukur karena ada luas wilayah, ada tingkat kesulitan geografis misalnya hutan yang harus dijaga atau sungai yang harus dijaga dan laut yang harus dijaga, yang kesemuanya itu memerlukan PNS.

“Nah saat ini pemerintah sedang melakukan penataan secara sangat seriu barapa jumlah yang dibutuhkan itu,” terang Zudan setelah

Ubah Pola Pikir

Dalam kesempatan itu Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, Presiden sangat berharap bahwa anggota KORPRI yang berjumlah 4,4 juta PNS dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu merubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru, yang didalamnya harus ada paradigma bahwa saat ini sedang terjadi persaingan yang ketat.

“Persaingan antar ASN sendiri maupun persaingan ASN dengan dunia luar, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga di dalam semua pergerakan PNS itu harus ada unsur efisien, harus ada unsur kompetisi yang terus-menerus sehingga kualitasnya harus ditingkatkan secara terus menerus,” kata Zudan.

Untuk itu , lanjut Zudan, Presiden menekankan kembali, seluruh ASN itu membangun motivasi internal, motivasi dirinya dibangkitkan, untuk bekerja dengan baik, lebih disiplin, bekerja lebih keras, mengeluarkan semua energi yang dimiliki. “Itu pesan Bapak Presiden kepada seluruh ASN melalui pengurus  KORPRI ini,” ujarnya.

Ditambahkan Zudan, bahwa Presiden akan memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus Korpri yang ada di  514 Kabupaten/kota dan 34 provinsi seluruh Indonesia sehabis Lebaran nanti. Ia menyebutkan, semua Ketua KORPRI daerah akan diundang guna mengikuti pengarahan dari  Presiden, agar di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bisa dilakukan secara lebih tepat, lebih bagus, lebih cepat, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik. (ES/SI)

Suaraindonesianews-Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla (JK) menjelaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Pemerintah kepada jutaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diberitakan sejumlah media akhir-akhir ini. Ia menegaskan, yang akan diterapkan adalah kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) sumber dayanya.

“Ini bukan tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja. Ini katakanlah cuma negative growth,” kata Wapres JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat.

Wapres mengemukakan, negative growth terhadap jumlah PNS di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dilakukan mengingat ada program moratorium penambahan PNS.

“Negative growth itu nantinya delapan tahun, rencananya, karena belum disetujui. Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang,” ujar Wapres JK.

Menurut Wapres, moratorium penambahan selama delapan tahun itu dilakukan dengan perhitungan ada selisih sebanyak 500 ribu pegawai yang pensiun hingga 2019.

“Ini kan moratorium sampai 2019, sama sekali tidak tambah. Supaya kalau ada pensiun 100 orang, misalnya, yang diganti hanya 50 karena semuanya sudah melalui teknologi,” terang Wapres.

Dalam rapat koordinasi terkait rencana rasionalisasi PNS, Wapres pun mengemukakan, proses tersebut akan dimulai secara bertahap, mulai dari pelatihan hingga perbaikan sistem penggajian dan peta jalan (roadmap) kebijakan yang bakal diambil.

“Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara presentase menurun, walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmap-nya. Kita minta delapan tahun roadmap-nya,” pungkas Wapres Kalla. (ES/SI)

Suaraindonesianews.com –Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama-sama dengan Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan, para pimpinan MPR-RI, dan seluruh tamu undangan direncanakan akan mengikuti acara Napak Tilas, dengan berjalan kaki dari Gedung Merdeka ke Penjara Banceuy, pada 1 Juni mendatang, sebagai rangkaian Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

Penjara Banceuy dibangun Belanda tahun 1877, dan pada ranggal 29 29 Desember 1929, Bung Karno, Maskoen, Soepriadinata dan Gatot Mangkoepraja ditangkap Belanda di Yogyakarta dan dijebloskan ke Penjara Banceuy, Bandung selama 8 bulan.  Di penjara inilah, Bung Karno kemudian menyusun pledoi yang sangat terkenal yang diberi judul “Indonesia Menggugat”.

Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dalam siaran persnya Jumat (27/5) mengemukakan,  selain Napak Tilas ke Penjara Banceuy, rangkaian kegiatan digelar dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Bandung itu. Pada 30 Mei pukul 13.00 misalnya, di Gedung Merdeka, digelar acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat bertema Peringatan Pidato Bung Karno Menggali Pancasila.

Selanjutnya, pada  30 Mei 2016 pukul 20.00, di Jalan. Dr. Ir. Sukarno, Bandung, juga akan digelar pagelaran seni budaya Wayang Golek dengan lakon  Semar Tandang.

Kemudian pada 31 Mei 2016 pukul 09.30, di Universitas Padjadjaran, akan digelar acara Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema “Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku”. Narasumber yang akan tampil dalam acara ini adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Dr. Bagir Manan, SH, MCL, dan Guru Besar Sosiologi Pertanian Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.

Mengenai pemilihan tema Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku itu, Humas Setjen MPR-RI dalam siaran persnya mengatakan, tema itu menjadi penting dikupas sebab, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah tercatat bahwa para pendiri bangsa telah membuat pilihan cerdas dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia merdeka.

“Pilihan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa, karena nilai-nilai Pancasila pada dasarnya bukan hal yang baru tetapi sudah lama hidup, tumbuh dan berkembang sebagai  akar budaya bangsa Indonesia,” bunyi siaran pers itu.

Sejarah mencatat pula, selama tujuh puluh satu tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah pula mampu melampaui berbagai dimensi perubahan sosial, bahkan multidimensi persoalan bangsa, dan tetap kokoh menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, seperangkat nilai yang menjadi sumber dari segala sumber hukum adalah bersifat final dan tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkannya.  (ES/SI)

Suaraindonesianews-Surabaya, Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Rahmad Pribadi menghadiri upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 tahun 2016, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat 20/5/2016.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 tahun 2016 mengusung thema;  “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter.” Peringatan ini  bertujuan untuk mengenang perjuangan Boedi Oetomo yang dipimpin oleh Dokter Wahidin Soedirohoesodo dan Dokter Soetomo, kemudian dilanjutkan oleh kaum muda pada tahun 1928 dan melahirkan Soempah Pemoeda.  Melalui perjuangan yang tak kenal lelah akhirnya Negara Indonesia  dapat memproklamirkan kemerdekaannya  pada tanggal 17 Agustus 1945.

NKRI adalah negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Wilayah NKRI terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari 17.508 pulau, dihuni oleh penduduk sebesar 254,9 juta jiwa dengan 1.331 suku bangsa, 746 bahasa daerah, dengan garis pantai sepanjang 99.093 km2. Menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga, melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar dengan cara menerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalime dalam kehidupan sehari-hari.  Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia,  bangsa Indonesia telah berjanji dan berketetapan hati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kondisi dan keadaan apapun.

Hadir pada upacara tersebut, Kasdam V/Brawijaya, Kasgartap III/Surabaya, Kasarmatim, Danlanud Surabaya, Danlantamal V Surabaya, Waka Polda Jatim serta  sejumlah pejabat sipil lainnya.(Red SI)