Suara Indonesia News – Konawe, Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Konawe telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dilingkup Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara TA. 2016 yang menyebabkan telah terjadi dugaan kerugikan keuangan Negara sebesar Rp 4,2 miliar.

GN mantan bendahara dinas pendidikan Kab.Konawen yang juga Salah satu tersangka dari kasus dugaan korupsi dinas pendidikan kab.konawe ini, (ditemui dirutan kelas II B Unaaha, Red), mengatakan terkait kasus ini, bahwa dana tersebut sebenarnya sudah habis dibagi bagi sebelum tahun berjalan. Sehingga ada yang menerima dana tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2015. Dan memang di dinas P dan K ini tambal sulam atau gali lubang tutup lubang.

“Sebenarnya ini adalah dana rutin Kepala sekolah dan mereka sudah cukup membantu saya untuk menutupi utang itu. Karena saya janji akan membayar rutin mereka pada tahun berikutnya. Tapi pada anggaran tahun 2016, mereka (kepala sekolah.Red) sudah tidak mau lagi, akhirnya dana pemeliharaan gedung sekolah tahun 2016 itulah yang dipake untuk menutupi pembayaran tahun 2015 Dan hingga kasus ini terbuka, kami bertiga jadi tersangka,” tutur mantan bendaraha dinas P dan K Konawe itu, saat ditemui di Rutan Kelas II B Unaaha, Senin (11/3/2019).

Menurut GN, dana tersebut mengalir ke 9 oknum pejabat dan non pejabat di lingkup Pemda Kabupaten Konawe. Jumlah aliran dana ke beberapa oknum tersebut bervariasi dan saya masih menyimpan catatan buktinya. Tapi Sayangnya GN masih enggan membeberkan nama ‘Penikmat’ dana hasil korupsi tersebut ke publik.

“Saat ini saya hanya bisa sampaikan dan bahkan sangat berharap, agar ke 9 oknum yang telah menerima aliran dana itu ikut bertanggung jawab dan segera mengembalikan dana tersebut ke Kas daerah agar dapat meringankan tuntutan nantinya. JIka mereka tidak ada itikad baik maka dirinya akan ‘bernyanyi’ ketika akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik.

“Cukuplah kami ini yang terlanjur dihukum. Kami tidak mau mereka ikut merasakan apa yang kami rasakan di sini. Jadi saya berharap dana itu dikembalikan secepatnya ke Kas Daerah sebelum saya diperiksa sebagai tersangka,” tegasnya.

Sebelum mengakhiri perbincangan dengan awak media, GN kembali menegaskan bahwa dirinya masih tetap menunggu itikad baik para penerima aliran dana tersebut untuk segera mengembalikan dana hasil korupsi itu ke Kas daerah.

Bukan hanya sampai di situ, Kapolres Konawe, AKBP Muh Nur Akbar, SH.MH melalui Kasat Reskrim Polres Konawe, IPTU Rachmat Zam Zam, SH menyebut akan mengusut aliran dana korupsi itu. Bahkan dirinya menyebut bakal menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini jika ditemukan cukup bukti untuk itu. (Red.SI)

69 Kontener Kayu Yang Disita Oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua, Ternyata Tidak Di Titip Di RUPBASAN

Suara Indonesia News – Jayapura Papua, Kayu olahan diduga Ilegal berjumlah 69 kontainer yang disita Dinas Kehutanan Prov.Papua pada agustus 2018 lalu, ternyata tidak dititip / disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Dalam kunjungan bersama kedua LSM dan Awak Media dua hari lalu, Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Kementerian Hukum & HAM di tapal batas kota dan kabupaten Jayapura Waena ( 08/03/2019), awak media dan kedua LSM yang datang diperkenankan masuk dan berjumpa dengan pimpinan kantor.

Di depan wartawan dan LSM, kepala kantor RUPBASAN Friyanti Sannang, SH pun memberikan keterangannya terkait dengan penyitaan dugaan kayu ilegal tersebut bahwa pihaknya sejak penyitaan itu sama sekali tidak pernah menerima kayu hasil sitaan sebanyak 69 kontainer yang bermasalah.

Kepala kantor ini bahkan menyayangkan hal itu,” Menurutnya, sesuai dengan perintah undang-undang, maka merupakan pelanggaran apabila kayu sitaan itu tidak dititipkan atau disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( RUPBASAN ).

Selama saya di sini kayu hasil sitaan itu tidak pernah di bawah ke sini. Kami sendiri di sini tidak tahu kalau kayu ini dibawah kemana dan disimpan atau di titipkan dimana, sebenarnya mereka Dinas Kehutanan sudah tau aturan atau regulasi terkait penyitaan negara, yakni perintah undang undang yang tercantum dalam KUHAP pasal 44, bisa dilihat dan dibaca disitu.” Kata Friyanti.

Menyikapi kondisi yang dialami, pimpinan RUPBASAN kepada media dan LMS mengungkapkan kalau mereka di instansi itu belum memiliki semacam regulasi, untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak ( instansi ) yang memiliki benda sitaan negara.

Tapi jika merujuk pada regulasi Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), pada pasal 44 dan seterusnya dengan jelas dan sudah menjelaskan mengenai benda sitaan yang memang patut disimpan di RUPBASAN.

Jika benda sitaan negara itu tdk disimpan di RUPBASAN, harus diikuti dengan sanksi yang tegas, supaya instansinya juga bisa tahu diri.
Memang secara kelembagaan kami di sini tidak memiliki kewenangan untuk memaksa benda sitaan itu harus dibawa dan disimpan di sini. Semua benda yang masuk di RUPBASAN, harus berdasarkan surat resmi dari instansi yang memiliki benda sitaan, masuk maupun keluar benda sitaannya harus dengan surat resmi.

Instansi manapun itu harus menyurati kami dan setiap benda yang keluar, saya harus tanda tangani berita acaranya untuk semua proses penitipan atau penyimpanan benda sitaan di sini, jelas prosedurnya yang resmi.

Kemudian ditambahkannya, semua benda yang disimpan di sini, baik kayu atau apa saja yang disita, nanti sampai proses hukumnya selesai dan ingkrah di pengadilan barulah bisa diapakan. Entah lelang dan lain sebagainya. Eksekutornya ya Kejaksaan.” Terang kepala kantor.

Sebelumnya, pasca perkara hukum penyitaan kayu 69 kubik yang disita di pelabuhan Jayapura dan disaksikan langsung Penjabat Gubernur Papua Soedarmo saat itu, dan menyusul informasi lisan ke LSM BARAPEN akan keberadaan kayu tersebut yang tengah disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara/RUPBASAN, awak media pun berinisiatif akhirnya meliput kunjungan kedua LSM tersebut.

Alhasil, ketika datang dan mengunjungi RUPBASAN, benda berupa kayu 69 kubik yang disebut-sebutkan sedang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara itu sama sekali tidak ada di sana” Terang Friyanti Sannang, SH.(SM).

Suara Indonesia News – Jayapura, LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) dan LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (BARARAPEN) Papua, menyampaikan bahwa kedua LSM yang ada di Papua ini ingin menyampaikan dari hasil intivigasi di lapangan, dalam hal ini kami melihat PT. Victory hanya ingin dijadikan tumbal oleh seorang Purwoko mantan Maneger PT. Victory terkait dengan OTT Ferry Tamsil.

Ketua LSM WGAB Yerry MAK yang didampingi Ketua LSM BARAPEN Edison Suebu saat dikonfirmasi awak media sabtu, 09/03/2019  mengatakan bahwa, uang yg di beri oleh Purwoko kepada Ferry Tamsil yang terkena OTT beberapa waktu lalu itu bukan uang dari PT Victory, itu merupakan uang dari Purwoko Pribadi, entah dia dapat darimana uang itu dan yang jelas uang tersebut bukan dari Victory.

Kami dari LSM WGAB sudah intivigasi dilapangan dan telah menanyakan langsung serta mendatangi Pimpinan PT. Victory dikantornya dan pimpinannya telah memberikan keterangan kepada kami bahwa uang itu bukan dari PT. Victory seperti yang diduga,” Terang Yerry.

Yerry juga menambahkan dalam penyampaiannya bahwa Purwoko yang mantan Maneger PT. Victory ini memiliki jam terbang yang tinggi dan  hebat didalam sepak terjangnya, Dalam hal ini kami melihat PT. Victory hanya akan dijadikan tumbal oleh seorang Purwoko dengan berbagai sepak terjangnya.

Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat pada umumnya  agar dapat mengetahui hal yg sebenarnya, bahwa uang tersebut merupakan milik pribadinya Purwoko dan bukan dari PT. Victory, Purwoko juga telah diberhentikan dari perusahan akibat dugaan tersebut. (SM/SI).